Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fase utama dari migrasi Hadrami (pertengahan abad ke-18 hingga ke-20) telah mendapat perhatian ilmuwan-ilmuwan dari berbagai latar belakang disiplin. Berdasarkan atas hasil karya ilmiah inidan mengacu pada teori-teori kontemporer di bidang Antropologi mengenai diaspora masyarakat dan hubungan-hubungan antarbangsa serta penelitian terbaru di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, artikel ini memfokuskan pada hubungan-hubungan dikalangan Hadramis dan pandangan-pandangan Hadhramaut. Dengan berkonsentrasi pada topik ini, perbandingan akan dibuat antara fase utama dari pembentukan diaspora dan Indonesia pasca kolonial sekarang ini."

"The religious-ethnic violence in Maluku has unearthed a complex network of rivalries, inequalities and rhetoric. Opinions as to the causes of the conflict, and possible avenues for reconciliation are extremely diverse, and reflect many of the tensions and challenges faced by Indonesia as a whole, as it moves towards decentralization. One of the elements of Maluku society that has proved to be controversial in this context is tradition or adat. This paper explores some current perspectives on the role of adat in Maluku, and its potential for social transformation. Does a situation as extreme as that in Maluku itself encourages radical transformation and creative solutions for rebuilding civil society, or does it simply further entrench existing prejudice and power relations? How will regional autonomy influence this? What relation do these questions have to other reconciliation initiatives? The paper does not attempt to draw far-reaching conclusions about the future role of adat in Maluku society, but simply indicates some of the questions to be asked and answered in the years ahead. It provides examples of past activities, current perspectives, and future possibilities. It is hoped that these questions will contribute to an already lively debate at the local level."

"Tulisan ini membahas hubungan yang kompleks antara Islam dan hak-hak reproduksi dan seksual perempuan Indonesia. Khususnya, tulisan ini mengangkat isu-isu penting bagi perempuan Indonesia, seperti hak-hak mereka di dalam perkawinan, akses terhadap keluarga berencana dan pelayanan kesehatan yang memadai, kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi tingkat kematian ibu, serta pendidikan reproduksi dan seks bagi perempuan muda. Penulis menyoroti interpretasi progresif terhadap teks-teks Islam yang digunakan didalam konteks advokasi kesehatan oleh LSM-LSM Islam dan kelompok-kelompok pengajian untuk mengangkat kesadaran akan hak-hak perempuan mengenai kesehatan dan kebebasan reproduksi. Penulis juga membahas penentangan terhadap hak-hak perempuan yang terjadi dalam wacana-wacana sinkretik Islam dan saran-saran untuk mengatasi kendala tersebut. Hubungan antara hukum negara, adat regional and interpretasi lokal terhadap Islam berperan dalam membentuk kehidupan perempuan sehari-hari, serta kemampuan mereka untukmenyadari hak-hak reproduksi dan seksualnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenaihubungan antara Islam dan hak-hak reproduksi mencakup kajian tentang cara Al Qur'an ditafsirkan pada tingkat komuniti, keluarga dan identitas pribadi, dan bukan hanya pada tataran argumen teologis para elit. Ruang demokratis yang semakin meluas di Indonesia juga merepresentasikan potensi yang meningkat dari perempuan-perempuan Muslim untuk melibatkan diri secara kritis dan positif baik pada lembaga-lembaga negara maupun keagamaan untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak reproduksi dan seksual mereka dalam kerangka Islam."

"Sejak awal berdirinya, Indonesia telah dibentuk berdasarkan gagasan bahwa 'kebudayaan nasional' dan 'identitas nasional' harus lebih diutamakan daripada identitas kesukubangsaan. Pemerintah Orde baru berusaha menciptakan 'kesatuan dalam keragaman' ini tidak hanya melalui Pancasila, tetapi juga melalui 'konsep kepulauan' (wawasan nusantara) dan 'azas kekeluargaan'. Dengan berakhirnya Orde baru, adakah cara untuk mengubah konsep-konsep ini, sehingga warga Indonesia dapat berpikir tentang diri mereka sebagai anggota suatu masyarakat nasional yang bersifat transethnic dan transreligious? Dalam tulisan ini, penulisnya berargumentasi bahwa jawaban untuk pertanyaan ini adalah 'ya'. Dengan mengilustrasikan kenyataan identitas gay dan lesbian berdasarkan penelitiandi Makassar, Surabaya dan Bali, penulisnya menunjukkan bahwa berbeda dari identitas seksual yang bersifat 'lokal' seperti bissu atau warok-gemblak, kaum gay dan lesbi Indonesia berpikir tentang diri mereka sebagai anggota dari suatu masyarakat yang tersebar luas keseluruh negeri 'gaya nusantara', termasuk laki-laki dan wanita dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Contoh-contoh etnografis dari kehidupan sehari-hari kaum laki-laki gay dan wanita lesbian memperlihatkan bahwa walaupun perilaku para individu ini seringkali dikatakan bertentangan dengan kebudayaan Indonesia, dalam kenyataannya, perspektif dan perilaku mereka merupakan contoh dari 'kebudayaan Indonesia'. Mereka memiliki perspektif 'wawasan nusantara' sesuai dengan konsep pemerintah dan menggunakannya dengan cara-cara yang sebenarnya tidak diharapkan oleh pemerintah. Konsep nasionalisme Indonesia telah ditransformasikan dengan cara-cara yang tidak direncanakan sejak masa Orde Baru, dan akan terus berlanjut pada era reformasi. Dalam tulisan ini diketengahkan juga cara kaum gay dan lesbi memodifikasi 'prinsip kekeluargaan' ciptaan Orde Baru yang memungkinkan mereka diterima sebagai anggota masyarakat nasional yang baru."

"The intention of this article is to discuss the relationship between the processes of fiscal and political decentralization, the outbreak of communal violence, and what I call 'the new politics of tradition' in Indonesia. In 1999 under the President Jusuf Habibie, the Indonesian parliament (DPR) voted in favour of two laws, No. 22 and 25 of 1999, which promised to leave a significant share of state revenues in the hands of the regional governments. Strongly supported by the liberal ideologues of the IMF and the World Bank, the two laws were envisaged within Indonesia as a necessary step towards devolving the centralized power of New Order patrimonialism and as a way of curbing separatism and demands for autonomy by giving the regional governments the constitutional and financial wherewithal to maintain a considerable degree of self-determination. Decentralization was in other words touted as the anti-dote to communal violence and separatist tendencies-an anti-dote administered or at least prescribed by multi-national development agencies in most conflict-prone areas of the world. This paper wishes to probe this idea by looking at the conflict and post-conflict situation in North Maluku. The conflict illustrates how local elites began jockeying for political control in anticipation of decentralization. The process of decentralization is in other words not merely an anti-dote but in some cases an implicated part in the production of violence. One reason for this is simply that the decentralization of financial and political control after three decades of centralization entails a significant shift in the parameters of hegemony-a shift towards which local political entrepreneurs in the regions are bound to react. The new 'politics of tradition' currently emerging in Indonesia is the combined result of changes in global forms of governance, a strong political focus on ethnic and religious identity in the 'era reformasi' and a local willingness to employ these identities to garner support in the new political landscape of decentralization."

"Sejak tahun 1980an, Indonesia mengalami kebangkitan Islam dalam bentuk praktik-praktik keagamaan yang lebih ortodoks, partai-partai politik Islam yang berkembang, dan kelompok-kelompok mahasiswa Muslim yang berperan penting dalam gerakan reformasi 1998 yang menjungkalkan presiden Soeharto. Namun gerakan Islam di Indonesia juga amatlah beragam dan banyak perbedaan berporos pada isu-isu gender dan perempuan. Tulisan ini akan membahas dua organisasi, yaitu sebuah LSM Islam liberal dan sebuah partai politik Islam konservatif, dengan mengkaji perseteruan dalam keyakinan-keyakinan mereka mengenai gender dan perempuan. Meskipun kedua organisasi mengambil anggota-anggotanya dari lingkungan yang sama, yaitu kelas menengah perkotaan, namun keyakinan politiknya mewakili dua aliran utama dalam gerakan Islam di Indonesia. Dalam tulisan ini kajian difokuskan pada bagaimana dua organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya melakukan maneuver dalam konteks sosial dan politik Indonesia yang belum mantap dan dalam peralihan. Secara khusus, perbedaan dan persamaan ideologi gender di antara keduanya mengungkapkan bagaimana pentingnya isu-isu gender dan seksualitas bagi gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Tulisan ini berdasarkan penelitian etnografi pada tahun 2002-2003 dan 2005, dan merupakan bagian dari disertasi tentang Islam dan aktivis hak-hak perempuan di Jakarta."

"Salah satu komponen dari kebijakan 'Pendidikan untuk semua' yang dilontarkan UNESCO adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam kebijakan UNESCO tersebut dinyatakan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak khususnya anak perempuan, memiliki akses kependidikan dasar secara cuma-cuma. Pendidikan untuk semua juga mengarah pada penghapusan kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Beberapa strategi harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Isu-isu yang menyentuh perempuan dan kemampuan baca tulis seringkali berhubungan dengan masalah-masalah keadilan, produksi pengetahuan, dan demokrasi. Dalam sebuah masyarakat patriarkal, laki-laki memperoleh kuasa berdasarkan kelahiran dan keistimewaan (privelege) karena dominasi atas pihak subordinat termasuk perempuan. Cara perempuan memperoleh dan memproduksipengetahuan kerap kali berbeda dengan laki-laki. Perempuan sering melihat pengetahuanmereka sebagai afektif bukan kognitif, dan sebagai perasaan bukan pikiran. Alasan pemikiran moral perempuan seringkali melibatkan pertimbangan pengalaman pribadi, kepedulian dan keterhubungan, tawar menawar atas nilai-nilai yang bersifat absolut, tanggung jawab atashak dan pikiran yang didasarkan atas konteks dan narasi, dibanding dengan pemikirankognitif yang formal dan abstrak. Kemampuan baca tulis bagi perempuan dalam masyarakat multikultural perlu memperhatikan isu-isu di atas untuk mencapai kesetaraan gender. Strategi yang tepat perlu dilakukan sehingga perempuan Indonesia yang beragam dapat mengalami proses belajar yang mengakui sifat keperempuanan dan identitas mereka."

"Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan bahwa transformasi anggota-anggota suatu kelompok yang terisolasi ke dalam masyarakat majemuk yang lebih besar, dikondisikan oleh hubungan saling mempengaruhi antara sifat majemuk masyarakat tersebut dan posisi dari kelompok yang terisolasi itu dalam struktur kekuasaan masyarakat majemuk itu. Kesukubangsaan dari Orang Sakai yang dilukiskan dalam tulisan ini, diwujudkan sebagai tanggapan terhadap struktur kekuasaan yang berlaku dalam setting lokal. Ekspresi kesukubangsaan itu beragam. Keragaman itu menunjukkan potensi dan kemampuan Orang Sakai dalam memanipulasi simbol-simbol kebudayaan serta atribut-atribut etnis untuk identifikasi diri, perolehan posisi dan kompetisi dalam perolehan sumberdaya alam dalam hubungan-hubungan sosial dan antaretnis. Melalui kesukubangsaan inilah mereka tertransformasikan ke dalam masyarakat Indonesia.Dua kasus program pemukiman kembali bagi Orang Sakai, yakni di Muara Basung danSialang Rimbun menunjukkan dua lingkungan struktur kekuasaan yang berbeda bagi OrangSakai. Kedua program pemukiman itu mengalami kegagalan. Tetapi, melalui pengalaman dikedua pemukiman tersebut, Orang Sakai mendefinisi ulang kesukubangsaan dan kebangsaannya."

"Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru."

"Artikel ini berupaya memperlihatkan bagaimana ideologi gender pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi yang berbeda saling berkelindan pada tingkat lokal danberinteraksi dengan identitas gender lokal. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa adalahmungkin untuk melakukan penelitian tentang diskursus lokal dengan memfokuskan padakasus Bali jika sumber-sumber utama yang ada dapat diakses secara memadai."