Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan bahwa transformasi anggota-anggota suatu kelompok yang terisolasi ke dalam masyarakat majemuk yang lebih besar, dikondisikan oleh hubungan saling mempengaruhi antara sifat majemuk masyarakat tersebut dan posisi dari kelompok yang terisolasi itu dalam struktur kekuasaan masyarakat majemuk itu. Kesukubangsaan dari Orang Sakai yang dilukiskan dalam tulisan ini, diwujudkan sebagai tanggapan terhadap struktur kekuasaan yang berlaku dalam setting lokal. Ekspresi kesukubangsaan itu beragam. Keragaman itu menunjukkan potensi dan kemampuan Orang Sakai dalam memanipulasi simbol-simbol kebudayaan serta atribut-atribut etnis untuk identifikasi diri, perolehan posisi dan kompetisi dalam perolehan sumberdaya alam dalam hubungan-hubungan sosial dan antaretnis. Melalui kesukubangsaan inilah mereka tertransformasikan ke dalam masyarakat Indonesia.Dua kasus program pemukiman kembali bagi Orang Sakai, yakni di Muara Basung danSialang Rimbun menunjukkan dua lingkungan struktur kekuasaan yang berbeda bagi OrangSakai. Kedua program pemukiman itu mengalami kegagalan. Tetapi, melalui pengalaman dikedua pemukiman tersebut, Orang Sakai mendefinisi ulang kesukubangsaan dan kebangsaannya."

"Desa Cikoang di pantai selatan Sulawesi Selatan adalah tempat bermukimnya komuniti Sayyid yang anggota-anggotanya menelusuri asal-usulnya melalui golongan Hadhramauthingga Nabi Muhammad. Tulisan ini merupakan sebuah kajian tentang identitas mereka direpresentasikan melalui kekerabatan dan perkawinan. Ciri khas Sayyid Cikoang yang menonjol tidak hanya di desa-desa asal mereka, tetapi juga di tempat-tempat mereka bermigrasi. Dibicarakan perihal bertahannya identitas semacam itu di Indonesia masa kini.Kekerabatan dan perkawinan melanggengkan keyakinan adanya garis keturunan yang membedakan orang Sayyid dari penduduk lainnya. Meskipun perkawinan terjadi antara orang Sayyid dan non-Sayyid, selalu antara seorang laki-laki Sayyid dan perempuan non-Sayyid, atas dasar bahwa anak-anak akan mengikuti status ayah mereka. Oleh karena itu,perempuan Sayyid hanya akan menikah di dalam kelompok Sayyid atau memilih tetap tidak menikah. Sistem gelar dan kategori status yang kompleks menandai hubungan perkawinan yang berbeda."

"Salah satu komponen dari kebijakan 'Pendidikan untuk semua' yang dilontarkan UNESCO adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam kebijakan UNESCO tersebut dinyatakan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak khususnya anak perempuan, memiliki akses kependidikan dasar secara cuma-cuma. Pendidikan untuk semua juga mengarah pada penghapusan kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Beberapa strategi harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Isu-isu yang menyentuh perempuan dan kemampuan baca tulis seringkali berhubungan dengan masalah-masalah keadilan, produksi pengetahuan, dan demokrasi. Dalam sebuah masyarakat patriarkal, laki-laki memperoleh kuasa berdasarkan kelahiran dan keistimewaan (privelege) karena dominasi atas pihak subordinat termasuk perempuan. Cara perempuan memperoleh dan memproduksipengetahuan kerap kali berbeda dengan laki-laki. Perempuan sering melihat pengetahuanmereka sebagai afektif bukan kognitif, dan sebagai perasaan bukan pikiran. Alasan pemikiran moral perempuan seringkali melibatkan pertimbangan pengalaman pribadi, kepedulian dan keterhubungan, tawar menawar atas nilai-nilai yang bersifat absolut, tanggung jawab atashak dan pikiran yang didasarkan atas konteks dan narasi, dibanding dengan pemikirankognitif yang formal dan abstrak. Kemampuan baca tulis bagi perempuan dalam masyarakat multikultural perlu memperhatikan isu-isu di atas untuk mencapai kesetaraan gender. Strategi yang tepat perlu dilakukan sehingga perempuan Indonesia yang beragam dapat mengalami proses belajar yang mengakui sifat keperempuanan dan identitas mereka."

"Komunikasi interpersonal, seperti percakapan, mempunyai banyak pengandaian. Misalnya, partisipan perlu mengatur proses pertukaran informasi sesuai kemampuan mereka dan memahami kemampuan pihak lain berkomunikasi. Proses semacam ini dapat dipengaruhi oleh teknologi komputer yang didesain untuk mendukung komunikasi interpersonal. Satu aspek yang dapat dipengaruhi misalnya identitas partisipan yang bisa dibuat anonim dengan membuang indikator sosialnya. Hasilnya, individu menjadi ter-deindividuasi selama proses komunikasi. Lebih lanjut, deindividuasi macam ini justru meningkatkan efektivitas komunikasi ketika melibatkan ketidaksepakatan antarorang atau kelompok. Tulisan ini membahas hasil penelitian eksperimental pengujian efek deindividuasi dari komunikasi anonim. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menciptakan dan menguji sebuah desain sistem komunikasi termediasi-komputer (CMC, computer-mediated communication).Eksperimen ini menggunakan dua konfigurasi GNU Mailman 2.0.6 sebagai milis manager untuk mengelola pertukaran pesan. Konteks eksperimen ini adalah komunikasi antaraktivis LSM di Indonesia yang sudah terbiasa menggunakan email. Dua kelompok partisipan yang berbeda menggunakan dua konfigurasi CMC selama dua minggu untuk mendiskusikan beberapa isu. Konfigurasi eksperimental menyembunyikan identitas seluruh partisipan (versi anonim), sementara konfigurasi kontrol menampilkan alamat email secara normal (versi teridentifikasi). Perilaku politik dan kesadaran akan identitas diri dari kedua kelompok ini diamati sebelum dan sesudah periode diskusi. Seusai eksperimen didapati bahwa perubahan perilaku politik terjadi lebih besar pada kelompok anonim, sedangkan kesadaran akan identitas-diri, meski dalam konteks berbeda, tetap kuat pada kedua kelompok. Analisis pembicaraan (conversation analysis) digunakan untuk menguji formalitas dan struktur pesan, termasuk aturan dalam pembicaraan, koherensi,dan argumen. Teori-teori komunikasi dimanfaatkan untuk mengambil kesimpulan tentang desain CMC yang mendukung pencapaian konsensus."

"Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru."

"Walau merupakan kajian yang relatif baru, para ahli antropologi semakin menyadari bahwa perbatasan merupakan laboratorium perubahan sosial dan kebudayaan yang penting. Tidak ada kawasan lain tempat berlangsungnya kontradiksi yang tajam dalam hal representasi komuniti lokal. Seperti di kawasan perbatasanlah ditemukan kelompok-kelompok minoritas. Para ahli antropologi yang mempelajari perbatasan, termasuk di Borneo dan Laut Sulu, sangat menaruh perhatian pada proses inkorporasi komuniti-komuniti perbatasan itu kedalam negara-bangsa, dan masyarakat-global. Tulisan ini bermaksud mendiskusikan sebuah konsep yang koheren tentang batas dan daerah perbatasan, serta mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian dan agenda studi perbatasan di masa depan. Penulis mengemukakan sebuah argumentasi bahwa masa depan dari studi perbatasan bertumpu pada kajian tentang sejarah komuniti-komuniti yang terpinggirkan, misalnya masyarakat Iban, Bugis, dan Orang Laut. Diulas pula cara komuniti-komuniti perbatasan itu memberikan makna dan bentuk pada transformasi ruang di kawasan perbatasan. Dimensi kesejarahan dan sejarah lisan perlu pula memperoleh perhatian dalam studi komuniti-komuniti perbatasan."

"Tulisan ini merupakan bagian kedua dari dua seri tulisan yang mengulas ideologi Guanxi pada masyarakat keturunan Cina dan Priyayi pada masyarakat Jawa bertolak dari kajian mengenai teori 'kepercayaan' (trust theory). Dalam seri kedua ini, penulis membahas bagaimana ideologi Priyayi mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat Jawa, serta implikasinya pada hubungan ekonomi berdasarkan kepercayaan di dalam kelompok dan antarkelompok. Sebagai acuan komparatif, akan diulas perbedaan kedua macam ideologi-Guanxi dan Priyayi-dalam kaitannya dengan perilaku ekonomi dari masyarakat keturunan Cina dan Jawa, serta bagaimana keduanya bersaing dalam ekonomi global."

"Tulisan ini merupakan bagian pertama dari dua seri artikel yang dimuat dalam dua terbitan. Dalam rangkaian artikel ini, penulis mengkaji sejauh mana dan bagaimanakah ideologi dan norma-norma dapat bertahan, atau sebaliknya, menghilang dalam situasi dunia yang terus berubah, dengan menggunakan teori 'kepercayaan' (trust theory). Dalam bagian pertama, penulis menyajikan ulasannya tentang ideologi Guanxi pada masyarakat Cina; sedangkan pada bagian kedua penulis akan mengulas ideologi Priyayi pada masyarakat Jawa.Setelah menguraikan konsep 'kepercayaan' (trust), dalam tulisan ini penulis membahas konstruksi identitas etnis keturunan Cina di Indonesia; tiga konsep dasar untuk memahami pola-pola perilaku warga keturunan Cina (guanxi hubungan-hubungan antar individu; renqing, norma sosial; dan face, mempertahankan muka); keterkaitan ketiga konsep itu yang mendasari terlaksananya xinyong (reputasi atas dasar kepercayaan); serta bagaimana ideologi ini melandasi praktek-praktek bisnis warga keturunan Cina. Penulis berpendapat bahwa ideologi ini dapat membantu para penguasa keturunan Cina dalam menghadapi praktek-praktek ekonomi kapitalis modern."

"Tulisan ini membahas hubungan yang kompleks antara Islam dan hak-hak reproduksi dan seksual perempuan Indonesia. Khususnya, tulisan ini mengangkat isu-isu penting bagi perempuan Indonesia, seperti hak-hak mereka di dalam perkawinan, akses terhadap keluarga berencana dan pelayanan kesehatan yang memadai, kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi tingkat kematian ibu, serta pendidikan reproduksi dan seks bagi perempuan muda. Penulis menyoroti interpretasi progresif terhadap teks-teks Islam yang digunakan didalam konteks advokasi kesehatan oleh LSM-LSM Islam dan kelompok-kelompok pengajian untuk mengangkat kesadaran akan hak-hak perempuan mengenai kesehatan dan kebebasan reproduksi. Penulis juga membahas penentangan terhadap hak-hak perempuan yang terjadi dalam wacana-wacana sinkretik Islam dan saran-saran untuk mengatasi kendala tersebut. Hubungan antara hukum negara, adat regional and interpretasi lokal terhadap Islam berperan dalam membentuk kehidupan perempuan sehari-hari, serta kemampuan mereka untukmenyadari hak-hak reproduksi dan seksualnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenaihubungan antara Islam dan hak-hak reproduksi mencakup kajian tentang cara Al Qur'an ditafsirkan pada tingkat komuniti, keluarga dan identitas pribadi, dan bukan hanya pada tataran argumen teologis para elit. Ruang demokratis yang semakin meluas di Indonesia juga merepresentasikan potensi yang meningkat dari perempuan-perempuan Muslim untuk melibatkan diri secara kritis dan positif baik pada lembaga-lembaga negara maupun keagamaan untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak reproduksi dan seksual mereka dalam kerangka Islam."

"This article seeks to demonstrate the relevance of modern anthropological perspectives to the development of civil society in Indonesia. The concept of civil society has figured prominently in the political discourses taking place in Indonesia today. It has been largely interpreted as an intermediate sphere between the state and local communities, where the discourses on individual freedom as well as cultural and religious diversity can be effectively articulated without being co-opted by the state power, or being bogged down in communal conflicts. This paper argues that modern anthropological perspectives, centering on the idea of the development of polyphonic discourses on cultural identities, can offer a powerful conceptual tool to deconstruct the cultural essentialism perpetuated by the state power and social groups, thereby making a significant contribution to the development of civil society in Indonesia."