Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis mengenai program tata kelola destinasi pariwisata atau lebih dikenal dengan sebutan Destination Management Organization yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Apakah program tersebut berhasil dalam perannya dalam meningkatkan perekonomian daerah dan memeratakan manfaat ekonomi dari pariwisata kepada masyarakat lokal. Dengan menggunakan analisis kovarians untuk membandingkan koefisien Gini antara kabupaten/kota dengan program DMO dengan kabupaten/kota tanpa program DMO pada saat sebelum dan setelah pelaksanaan program didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Namun secara deskriptif terdapat indikasi bahwa program DMO akan mengurangi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota yang mendapatkan program tersebut.

---

This study aim to analyze whether the Destination Management Organization program conducted by the Ministry of Tourism is successful in its role increasing the local economy and distributing the economic benefits of tourism equally to the local communities. Using analysis covariance to compare the Gini coefficient between districts cities with DMO program with the district city without DMO program before and after the implementation of the program, this study showed that there was no significant difference between the two groups. However descriptively there are indications that the DMO program will reduce inequality in districts cities with the program."

"Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam pengembangan geowisata di Geopark Gunung Sewu yang menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, sehingga mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul membangun tata kelola kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan postpositivism dan metode kualitatif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Geopark Gunung Sewu di Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif telah terbangun antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa setempat, Kelompok Masyarakat Pengelola Geosite, dan Perguruan Tinggi karena adanya kepercayaan dan kesetaraan pemahaman tentang konsep pengembangan geopark, komitmen yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam proses kolaborasi, serta hasil yang sudah dirasakan oleh pemangku kepentingan, sedangkan dialog menjadi media untuk membangun kepercayaan, pemahaman, komitmen, dan mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas, belum terbangun secara luas, dan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri belum direalisasikan. Faktor ketokohan dan keberadaan pemimpin organis ditingkat kelompok masyarakat menentukan jalannya proses tata kelola kolaboratif. Penelitian juga menemukan bahwa budaya masyarakat Gunungkidul dan teknologi komunikasi menjadi faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif. Inklusifitas forum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif diupayakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan menginisiasi pembentukan PHRI dan HPI Cabang Gunungkidul, serta Forum Promosi Pariwisata Daerah yang diikuti oleh lintas pelaku. Kelembagaan Badan Pengelola Geopark Gunung Sewu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 171 Tahun 2017 belum efektif mendorong tata kelola kolaboratif antara tiga kabupaten, karena tidak memiliki instrumen untuk menyatukan komitmen.

---

The Gunungkidul Regent`s Tourism Office has been dealing with various problems in geo tourism management of Geopark Gunung Sewu, mainly caused by the local government`s limited resources, which in turn prompting the government to establish solid collaboration with relevant stakeholders. The study adopts a postpositivism approach using qualitative methods and will address the issue on a collaboration process of tourism management and other factors affecting it in Geopark Gunung Sewu in the Gunungkidul Regency. The result reveal that collaborative governance processes has been established between the Gunungkidul Regent`s Tourism Office, the local Village Government, the Geosite Management Community Group, and the College Academics, because they shared the mutual beliefs and understanding of geopark development concepts, demonstrated their commitment by fully involved in the collaborative process, and acknowledged the results, while using dialogue as a medium to build trust, understanding, commitment, and achieve intermediate outcomes. Private involvement in collaborative governance processes is still limited, not yet widely established, and cooperation with the Pacitan Regent`s Tourism Office and Wonogiri Regent`s Tourism Office has not been realized. The leadership factor and the presence of organic leaders at the community level determined the process of collaborative governance. The study also found out that the community culture of Gunungkidul and communication technology has become a factor affecting collaborative governance process. The inclusiveness of the forum as one of the factors influencing the collaborative governance process was endeavored by the Gunungkidul Regent`s Tourism Office through the initiation of the formation of PHRI and HPI Branch of Gunungkidul, as well as the Tourism Promotion Forum of the Region joined by cross stakeholders. The establishment of Geopark Management Board of Gunung Sewu, which was formed by the Decision of Bupati of Gunungkidul Number 171 of 2017, has not been effective in promoting collaborative governance between the three regents, as it has no instruments to unite the commitments. "

"Peran pemangku kepentingan pada tata kelola pariwisata sangat penting untuk memastikan kegiatan pariwisata dilakukan berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Masalah dalam penelitian ini adalah kurang maksimalnya peran pemangku kepentingan pada destinasi Ekowisata Pulau Bunaken, yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas terumbu karang yang menjadi andalan destinasi wisata tersebut. Hal yang sama terjadi juga di destinasi Ekowisata Bukit Kasih Kanonang, dan destinasi Ekowisata Rurukan, yaitu kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan sehingga pengembangan pariwisata berkelanjutan tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi tata kelola pariwisata berkelanjutan berdasarkan peran pemangku kepentingan, dan membuat model peran pemangku kepentingan pada tata kelola pariwisata berkelanjutan di Sulawesi Utara. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis data kualitatif dan Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan, menggerakan, dan memaksimalkan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan tata kelola pariwisata berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini adalah tata kelola pariwisata berkelanjutan yang efektif di Sulawesi Utara membutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keseimbangan antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.

---

The role of stakeholders in tourism governance is very important to ensure tourism activities are carried out based on sustainable tourism principles. The problem in this research is the role of stakeholders in the Bunaken Island Ecotourism destination that not optimal, which causes a decline in the quality of coral reefs which are the mainstay of this tourist destination. The same thing also happens in the Bukit Kasih Kanonang Ecotourism destination and the Rurukan Ecotourism destination, namely a lack of coordination between stakeholders so that sustainable tourism development is not optimal. This research aims to develop a sustainable tourism governance strategy based on the role of stakeholders, and create a model of the role of stakeholders in sustainable tourism governance in North Sulawesi. The approach used in this research is a qualitative approach, with qualitative data analysis methods and Soft System Methodology (SSM). The results of this research show that the role of the Government is very necessary to coordinate, mobilize and maximize other stakeholders to implement sustainable tourism governance in North Sulawesi. The conclusion of this research is that effective sustainable tourism governance in North Sulawesi requires the cooperation of all stakeholders to ensure that sustainable tourism development can be carried out correctly and responsibly, taking into account the balance between environmental, social and economic factors."

"A good model government is government that has a high level of organizational effectiveness related to policy formulation and policy implementation in reality. Therefore bureaucracy development as an implementer instution in order to achieve governemnt objective is an imperative necessity...."

"Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang selanjutnya disebut PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) baik Kementerian Lembaga maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian pada awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga/Instansi yang bersangkutan, namun dalam perjalanannya berkembang menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan KL/LPNK lain, sektor,dan masyarakat umum. Faktanya perkembangan tersebut belum diikuti dengan perangkat regulasi dan tata kelola yang memadai sehingga di satu sisi seiring bertambahnya PTKL menambah beban APBN dan di sisi yang lain berpotensi terjadi tumpang tindih dengan perguruan tinggi sejenis di bawah Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memotret eksistensi PTKL dengan tahapan metodologi kualitatif yaitu review regulasi, observasi lapangan (field review) dan wawancara narasumber dan / tenaga ahli terkait. Temuan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tidak adanya kriteria baku pendirian pendidikan tinggi vokasi (PTKL), masih lemahnya kerjasama PTKL dengan pasar kerja/industri, masalah tagging anggaran dan tata kelola internal."

"Informasi saat ini menjadi primadona bagi pengguna TIK. Perpustakaan sebagai lembaga yang mengelola dan meyebarkan informasi kepada pengguna menjadikan informasi sebagai aset perpustakaan. Aset perpustakaan tidak jauh berbeda dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perpustakaan menjadikan segala material di perpustakaan sebagai aset seperti koleksi bahan pustaka, dokumen, data, inventaris,, infrastruktur, sumber daya manusia, dan penggunaan perpustakaan. Konten perpustakaan dalam bentuk fisik dan non-fisik menjadi aset informasi yang berharga bagi perpustakaan.Aset informasi perpustakaan yang dianalisa, diidentifikasi dan dievaluasi nilai aset yang terkandung didalamnya dengan menggunakan beragam teori yang mendukung perencanaan aset informasi perpustakaan. Perencanaan aset informasi ini dideskripsikan dengan melihat tata kelola, nilai, manajemen resiko dan keamanan aset informasi perpustakaan."