Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 112638 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Darman Zayadan
"ABSTRAK
Tesis ini membahas pengembangan software pengolahan dan analisa data dari manual menjadi automasi dan terintegrasi di Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan pengembangan ini terbentuknya prototype yang berguna untuk menghasilkan indikator, laporan PCD dan kewaspadaan dini KLB Malaria. Prototype ini dapat menghasilkan banyak informasi penting sebagai Decision Support Sistem (DSS)
Metode pengembangan sistem informasi mulai dari konsep sampai dengan implementasinya menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Software yang digunakan untuk aplikasi prototype adalah microsoft access dan arc.view 3.3. Hasil analisis pengembangan sistem, peluang untuk mengembangkan software sistem informasi Malaria ini sangat memungkinkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

ABSTRACT
The focus of this study is developing of Malaria software becoming automatic and integrated data processing and data analysis in Kabupaten Lampung Selatan. The purpose of this study is to build a prototype that can be used to produce indicators, PCD reports and early warning system of Malaria?s outbreak in Lampung Selatan. The prototype offers many important outputs as part of Lampung Selatan?s decision support system. The method of this developing of information system was System Development Life Cycle which backed up by Microsoft Access and arc.view 3.3. The researcher said this developing of information system is very applicative in Kabupaten Lampung Selatan due to the availability of human resources and hardwares are ready in the grass root."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009
T41267
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Darman Zayadan
"Tesis ini membahas pengembangan software pengolahan dan analisa data dari manual menjadi automasi dan terintegrasi di Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan pengembangan ini terbentuknya prototype yang berguna untuk menghasilkan indikator, laporan PCD dan kewaspadaan dini KLB Malaria. Prototype ini dapat menghasilkan banyak informasi penting sebagai Decision Support Sistem (DSS)
Metode pengembangan sistem informasi mulai dari konsep sampai dengan implementasinya menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Software yang digunakan untuk aplikasi prototype adalah microsoft access dan arc.view 3.3. Hasil analisis pengembangan sistem, peluang untuk mengembangkan software sistem informasi Malaria ini sangat memungkinkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

The focus of this study is developing of Malaria software becoming automatic and integrated data processing and data analysis in Kabupaten Lampung Selatan. The purpose of this study is to build a prototype that can be used to produce indicators, PCD reports and early warning system of Malaria's outbreak in Lampung Selatan. The prototype offers many important outputs as part of Lampung Selatan’s decision support system.
The method of this developing of information system was System Development Life Cycle which backed up by Microsoft Access and arc.view 3.3. The researcher said this developing of information system is very applicative in Kabupaten Lampung Selatan due to the availability of human resources and hardwares are ready in the grass root.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009
T41267
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rizal Kurniawan
"ABSTRAK
Jumlah kasus campak di propinsi Lampung tahun 2010 sebanyak 573 kasus dengan IR=0,75/10.000 populasi dan kejadian luar biasa sebanyak 135 kasus. Di kabupaten Lampung Tengah kasus campak dari periode 2005-2011 cenderung fluktuatif, peningkatan tajam angka incidence rate terjadi pada tahun 2011 sebesar 2,36/1000 balita. Tujuan umum penelitian ini adalah menghasilkan model sistem informasi surveilan campak yang menampilkan hasil perhitungan surveilan campak. Pendekatan studi kualitatif digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pengembangan sistem informasi surveilan campak. Model pengembangan sistem menggunakan metode rapid application development (RAD) system prototyping yang bertujuan untuk menyusun model aplikasi surveilan penyakit campak. Dari hasil analisa kelayakan disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi surveilan campak dapat dilaksanakan dengan menghasilkan hasil perhitungan indikator surveilan campak berupa grafik attack rate kasus tidak campak dan tidak diketahui status imunisasi, grafik distribusi proporsi kasus campak, grafik attack rate campak yang diimunisasi, grafik efikasi vaksin, dan case fatality rate yang berguna untuk peningkatan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit campak. Kehandalan sistem dapat dilihat dengan melakukan implementasi dan penelitian lanjut selama lebih kurang 6 bulan pada dinas kesehatan kabupaten Lampung Tengah dan puskesmas dengan melakukan asessment tentang aspek determinan.

ABSTRACT
The number of cases of measles in the province of Lampung in 2010 as many as 573 cases with IR = 0.75 / 10,000 population and extraordinary events as much as 135 cases. In Lampung Tengah district regency measles cases tend to fluctuate from period 2005-2011, a sharp increase in numbers occurred in the incidence rate of 2.36 in 2011/1000 toddler. The general objective of this research is to produce a model of measles surveillance information system that displays the results of the calculation of measles surveillance. Qualitative study approach is used to evaluate the need for measles surveillance information system development. Model of system development using rapid application development (RAD) prototyping system that aims to create a model for measles surveillance applications. From the results of the feasibility analysis concluded that the measles surveillance information system development can be carried out with the calculation result of measles surveillance indicators in the form of graphs attack rate of measles cases and unknown immunization status, the proportion of cases of measles distribution charts, charts are immunized against measles attack rate, vaccine efficacy graphs, and the case fatality rate is useful for the improvement of early warning system and measles outbreaks. System reliability can be seen with the implementation and conduct further research for about 6 months in Lampung Tengah district health offices and health centers to conduct assessment and on aspects of the determinants."
2013
T38260
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sutarto
"Di Indonesia malaria merupakan Salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena berpengaruh pada angka kesakitan dan kematian serta menurunkan produktivitas kexja. AMI Lampung Selatan tahun 2007 (8,93°/00), ummm di puskesmas Way Muli terlihat mga: fmggi (136,12°/00). Dacrah ini terdiri dari pantai, genangan air, bempa sawah, rawa, lagun, kubangan., kolam, dan kolam bibit udang yang terlantar. Genangan air tersebut berpotcnsi mcnjadi tempat yang cocok untuk perindukan nyarnuk Anopheles. Kondisi ini sangat ideal untuk dilakukan intcrvensi pada lingkungan dan perilalcu masyarakat. Tujuan penclitian ini untuk mengetahui hubungan dan dampak faktor lingkungan dan perilalcu terhadap penyakit malaria di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008.
Disain penelitian ini mcnggunakzm studi kasus kontrol, dengan unit analisis individu yang menggunakan data sekunder dari kegiatan ldinik sanitasi puskesmas Way Muli Kec. Rajabasa periode Mamet - Desember 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan model logistik multivariat akhir kejadian malaria logit p (malaria) = 1,21 + 0,62 (tcmpat perindukan) - 1,32 (tempat istirahat) - 1,31 (kasa) - 2,72 (kclambu) - 1,39 (antinyamuk) ~ 0,82 (kebersihan lingkungan) + 0,45 keluar malam) + 0,74 (tcmpat_istirahat*kasa) + 1,56 (tempat perindukan*kelambu). Adanya perbedaan OR tcrnpat perindukan pada kelompok memakai kelambu (1,756) lebih kecil daripada OR tidak memakai (9,788). Demikianjuga OR tempat istirahat pada kelompok memasang kasa (4,67) lebih kecil daripada OR tidak memasang (7,769). Dampak kausalitas paling besar adalah tempat istirahat (40,64%) dan paling rendah : keluar malam (23,47%). Dampak pencegah paling besar : pemakaian kelambu (9l,43%) dan paling rendah : kcbersihan lingkungan (45,85%).
Penelitian ini menernukan faktor pentingyang menycbabkan tcrjadinya pcnyakit malaria di Kecamatan Rajabasa, yaitu tempat perindukan, tempat istirahat nyamuk dan kebiasaan keluar malam had sedangkan faktor pencegah adalah perilaku mcmakai kelambu, memasang kassa, memakai anninyarnuk dan kebersihan lingkungan. Tcmuan lain yang panting adalah keluarga yang memakai kelambu dan kasa dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit malaria walaupun di sekitar rumahnya tcrdapat faktor resiko.
Upaya pengcndalian di tingkat organisasi Dinas Kesehatan melalui program kampanyc kclambunisasi dan kassanisasi dengan metode pendekatan panisipasi masyarakat mandiri. lntervensi lain adalah pada tempat perindukan dan tempat istirahat nyamuk dengan cara kampanye jLun?at bersih, melalui penggalangan tokoh masyarakat dan pamong desa. Pemakaiau anti nyamuk tidak dianjurkan karena berefek samping buruk terhadap kesehatan. Sasaran di Lingkat individu pada pekerja malam di Iuar rumah adalah dengan selalu rnengenakan pakaian lengan dan kaki panjang untuk menghindari gigitan nyamuk.

In Indonesia, malaria is one of contagion which still become problem of public health because having an in with mobidity and mortality and also reduce productivity. AMI Lampung Sclatan in 2007 (8,93°/00), but in Way Muli health center seen very high (I36,72°/00). This area consist of coast, water pond, in the form of rice field, bog, lagoon, wallow, pool, and the unemployed prawn seed pool. The water pond of potency become place which suited for mosquito Anopheles breeding. This condition is very ideal to be done by intervention at area and behaviour of public. This research purpose to know environmental factor impact and relationship and behaviour of to malaria in Rajabasa of South Lampung District in 2008.
Design this research apply case control study, with individual analysis unit using secondary data from activity of sanitary clinic Way Muli health center in Rajabsa period March - December 2008. This research result show logistics model multivariat end of malaria logit-p occurence (malaria) =' l,2l + 0,62 (breeding place) - l,32 (place of rest) - l,3l (gauze)- 2,72 (mosquito net)- 1,39 (anti mosquito)- 0,82 ( hygiene ol` environment)+ 0,45 (night time exit)+ 0,74(place of rest ' gauze)+ l,56(place of' breeding*mosquito net). Difference existence of OR breeding place at group of wearing mosquito net (I ,756) smaller than OR don't wear( 9,788). And So do OR place of rest at group of installing gauze (4,67) smaller than OR don't install (7,769), Biggest causality impact is place of rest ( 40,64%) and lowest : night time exit ( 23,47%). Biggest inhibitor impact : usage of mosquito net ( 9l,43%) and lowest : hygiene of environment (45,85%).
This research find important causing factor the happening of malaria in Rajabasa, that is breeding place, place of mosquito rest and habit of night time exit while inhibitor factor ls behaviour wearing mosquito net, installing gauze. wearing anti mosquito and hygiene of environment. The other important finding is family wearing gauze and mosquito net can reduce risk thc happening of malaria although around the house there are risk factor.
Control of malaria program in social level through using bed net campaign program with method of? approach of self`-supporting public participation. Other intervention is at breeding place and rest place of mosquito rest by the way Of?ffUI71'0l is bersih" campaign, through elite figure graving dock and countryside. Usage anti mosquito is not suggested by ugly side effects -to health. Target in level of individual at outdoors night worker is by always dress length foo'/feet and for avoidmg mosquito bite.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009
T33961
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aries Aviantono
"Tesis ini membahas tentang pengembangan sistem informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan beban kerja di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Metode yang dipergunakan adalah metode perencanaan berdasarkan indikator beban kerja melalui lima langkah pelaksanaan. Sistem informasi ini diharapkan mempermudah pengambil keputusan untuk merencanakan perekrutan, pendistribusian serta mengevaluasi kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas sehingga dapat diambil keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan sistem informasi ini dilandasi oleh input, proses,dan output dari sistem perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas. Metode pengembangan sistem informasi mulai dari konsep sampai dengan implementasinya menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC), pemodelan dan interface.

The focus of this study is developing of health human resources planning information system. The system can be used to plan human resources of health especially for community health centre (Puskesmas) based on work load in Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. The method of developing of information system is planning based on work load indicators trough five steps. The purpose of this study is to build a prototype that can support decision makers to plan the recruitment, placement and evaluate human resources of health necessity for community health centre. The stakeholder needs to take the best decision and suitable with organization needs. The developing of information system is built based on input, process and output of health human resources planning information system. The method of this developing of information system was System Development Life Cycle (SDLC), prototype and interface."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009
T29115
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Anang Risgiyanto
"Pada sektor kesehatan, desentralisasi adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dari Departemen Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang berakibat terjadinya perubahan terhadap struktur, fungsi dan tanggung jawab, dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disadari, bahwa desentralisasi ini berdampak juga pada sistem perencanaan pembangunan kesehatan, yaitu daerah mempunyai kewenangan besar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah, sehingga beberapa permasalahan perencanaan terjawab dengan adanya sistem desentralisasi dengan Bottom Up Planning.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme Sistem Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data primer terhadap kompunen input, komponen proses dan komponen out put dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, melakukan observasi dan telaahan dokumen data skunder.
Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, telah dapat dilakukan dengan mekanisme bottom up planning. Hambatan yang timbul berkaitan dengan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan pada era desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, antara lain kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga belum memadai; kedudukan unit perencanaan pada sub bagian perencanaan di bawah bagian tata usaha, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan tidak optimal; tidak tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan; sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai; rendahnya ketersediaan dan kevalidan data; rendahnya pemahaman terhadap metode perencanaan; pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perencanaan belum maksimal; pelaksanaan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan belum optimal; pelaksanaan langkah-langkah perencanaan belum maksimal; koordinasi lintas program sudah dilaksanakan akan tetapi terdapat hambatan mengenai sumberdaya manusiannya; perlu ditingkatkan untuk melakukan advocacy kepada pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan Bapeda dan belum masuknya wawasan terhadap program pembangunan kepada sektor lain;' penggunaan pedoman penyusunan perencanaan dengan menggunakan konsep P2KT, serta melakukan rencana anggarannya dengan mengacu Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002; pedoman satuan biaya yang digunakan adalah pedoman satuan biaya dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati; jadwal penyusunan perencanaan sudah dibuat secara sistematis akan tetapi penggunaannya belum maksimal serta realisasinya sering tidak tepat; dilakukannya pendokumentasian perencanaan program pembangunan kesehatan dalam bentuk DIPDA(DASK, Proposal, Master plan 2001-2005; adanya peningkatan anggaran pada tahun 2003. Kemudian adanya kegiatan district grant PIP I, guna mendorong pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang didanai oleh pinjaman luar negeri (World Bank).
Saran utama untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yaitu dengan meningkntan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga guna melakukan advokasi secara sitematis sehingga dapat memperoleh komitmen pengambil keputusan di daerah agar sektor kesehatan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis; melakukan konsultasi; melaksanakan penyusunan perencanaan sesuai dengan langkah-langkah perencanaan; adanya koordinasi lintas program dan lintas sektor; adannya petunjuk perencanaan; menyusun anggaran biaya sesuai dengan pedoman satuan biaya; melakukan penjadwalan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program pembangunan kesehatan.

In the health sector, the decentralization means the submission of authority from the Department of Health to the Health Office of Province and Regency/ Municipality, which cause the change towards the structure, function and responsibility, in order to provide health services to the people. It is realized that the decentralization also effect the health development planning system, namely the region have greater authority to perform the planning and budgeting according to the situation and the regional ability, that some planning problems are responded with the decentralization system with Bottom Up Planning.
This research is intended to obtain the description regarding the mechanism of Health Development Program Planning Preparation During The Decentralization Era In The Health Office Of Way Kanan Regency In The Year 2003, by using qualitative method and performing the primary data collection by using the in-depth interview technique, observation and study of documents of secondary data.
This results of this research in implementation of the Health Development Program Planning Preparation in the Decentralization Era in the Health office of Way Kanan in the year 2003, has been done with bottom up planning mechanism. The constraints faced related to the preparation of the health development program planning in the decentralization era in the health office of Way Kanan Regency, among others are the quantity and quality of the human resources that are not sufficient; the position of the planning unit in the sub division of planning under the administration unit, that in the implementation of the health development program planning preparation is not optimum; the lack of fund available especially for the planning preparation; insufficient computation and communication facilities, the low availability and validity of data; the low understanding towards the planning method; the technical guidance implementation is not optimum; consultation implementation regarding the planning preparation has not optimum; planning steps implementation has not maximum; the inter programs coordination has been dome but there is human resource constraint; the advocacy to the regional Government, DPRD and Bapeda needs to be increased due to lack of understanding toward the development program of the other sector; the use of planning preparation guide by using the concept of P2KT, and the prepare the budget by referring to the Kepmendagri No. 29 year 2002; the standard unit cost used is standard the unit cost from the regency government in the form of Decree of the Head of Regency; schedule of the planning preparation has been systematically, however, the usage is not maximum yet and the realization is often inaccurate; the documentation of health development planning in the form of DTPDAIDASK, Proposal, Master plan 2001-2005; the increase of budget in the year 2003. Then with the district grant PHP 1, in order to encourage the decentralization in the health sector which is financed by the foreign loan (World Bank).
The main suggestion to encourage the ability of the Regency Government, especially the Health Office of Way Kanan in order to implement the decentralization of the health sector, namely by increasing the quality and quantity of human resources in order to perform the advocacy systematically that the commitment of decision maker in the region can be obtained in the health sector to be used as the regional development pillar through technical guidance implementation; perform the consultation; perform the planning preparation according the planning steps; the inter programs and inter sector coordination; the planning guidance; prepare the budget according the standard unit cost perform the planning schedule up to the implementation of the health development program activities.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T13024
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asrul Hudaira
"Malaria is an infectious disease caused by a malaria parasite spread by female Anopheles mosquitoes, and is currently a public health problem. Besides causing death, it also affects work productivity and income. Puskesmas Hanura, wich is included ah High Incidence Area with AMI of l59,8 per 1000 persons, has done many efforts to deal with malaria, one of those is encouraging the use of bednets by distributing them to the community. The community there uses bednets while sleeping to help prevent malaria incidence.
This study used case control design, to elicit whether there is any significant relationship between exposure to mosquitoes and malaria by comparing case group and control group. Data were collected from Puskesmas I-Ianura, whit case group being patients who have been diagnosed with malaria (based on clinical symptoms and laboratory result) and control group are those who are not diagnosed with malaria, Primary data were also collected using stmctured questionnaires.
The result of bivariate analysis with a confidence of 95% showed that variabels correlating with malaria incidence the use of badnets with p value = 0,000 and OR = 4,177 (95%: 2,537-6,879), the use of mosquito coil with p value = 0,038 and OR = 1,962 (95% Cl: 1,078-3,57l) and being outside the housing during night time with p value = 0,016 and OR = 1,926 (95% CI: 1,159-3,20l).
The result of multivariate analiysis showed that using bednets when sleeping has a correlation with malaria incidence. Those who do not use bednets have 4,177 times begger risk to catch malaria than those who do. g.
It is suggested that the community be given thorough infomation on the importance of preventing the spread of malaria. The distribution of badnets should be continued and information should be given also regarding how to use bednets properly and their benefits. It is also suggested that people should stay inside the house night."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006
T34451
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhi Sambodo
"Faktor manusia (host) yang pcnling dalam pcnccgahan malaria adalah Faklor perilaku, seperti perilaku pencegahan dan pencarian pengobatan. Salah satu Faktor pencegahan malaria berkaitan dengan pcngcmbangan program kelambunisasi adalah keteraturan masyarakat untuk tidur mcnggunakan kelambu sepanjang malam.
Penelitian ini bertujuan umuk mengetahui hubungan menggunakan kclambu dengan kejadian malaria, clengan mempertimbangkan faktor-faktor: umur, jenis keiamin, pendidikan, waktu bekerja, pengetahuan tentang malaria, penyuluhan lcelambu, kecukupan kelambu, lama tinggal, pemilikan temak besar, obat anti nyamuk, kassa, dan alat pellndung diri keluar mlam. Penelitian ini dilalcsanakan di Kabupaten Lampung Selatan, dengan pertimbangan prevalensi klinis malaria di Kabupaten Lampung Selatan sangat fluktuatifl yaitu ll,5%0 tahun 2000, cenderung meningkat menjadi l3,65%¢ pada tahun 2003 dan menurun kembali menjadi ll,3%¢ di tahun 2004, scdangkan pada tahun 2005 kcmbali turun mcnjadi 9,67_ disamping, itu program kelambunisasi baru bcrjaan, lokasi pcnelitian adalah salah salu puskesmas lercndcmis di Kabupatcn Lampung Selalan, yaitu Puskcsmas Hanura.
Berdasarkan pcnelitian ini didapatkan hubungan yang bermakna secara statistik antara menggunakan kelambu dengan kejadian malaria, dimana respondcn yang tidak mcnggunakan kelambu berisiko 4,82 kali terkena malaria dibandingkan dengan responden yang leralur tidur menggunakan kclambu. Faktor resiko yang berpotensi menjadi konfounder sehubungan dengan keteraturan tidur mcnggunakan kelambu dengan kejadian malaria adalah pengetahuan responden tentang cara pencegahan malaria dan status penyuluhan tentang kelambu yang dilerima oleh responden. Respondcn yang tidak tahu cara pencegahan malaria berisiko 6,64 kali dibanding responder; yang tahu tentang cara pencegahan malaria. Variabcl umur responden kelompok muda < 15 tahun beresiko terkena malaria pemah menerima pcnyuluhan kelambu akan terlindungi dari malaria 2,37 kali dibandingkan dengan responden yang beumur > 15 tahun.
Berdasarkan penclitian ini diketahui menggunakan kelambu sangal mcmpengamhi keberhasilan program pengendalian malaria jika dilaksanakan dcngan mempertimbangkan upaya pcningkatan pcngetahuan masyarakat temang pencegahan malaria Serta manfaat penggunaan kelambu. Oleh karcna itu kiranya perlu dilakukan penyuluhan ulang temang manfaal penggunaan kclambu dalam pcnccgahan tcrjadinya pcnularan malaria, karcna berdasarkan penclilian ini hal tersebut dapat mcningkalkan cakupun pcnggunaan kelambu di masyarakul.

An important human factor in malaria prevention activities is behavioral factor, such as prevention behavior and care seeking. One of prevention factor of malaria which is related with bednets program is the using of bednets by the community during night-rest time.
This research aims to determine correlation between the using ot' bednets by the community with malaria incidence in Hanura Health Centre, South Lampung District. The correlation will be considered to variables, which are age groups, gender, educational level, working hours, the community knowledge regarding malaria prevention, health education, length stay, ownership of cattle, mosquito coils, kassa, the using of self protection clothes during night time. The prevalence of clinical malaria in South Lampung District is fluctuated, from ll.5%o in 2000 to l3.65%o in 2003 and decreases to ll.3%a in 2004 and 9.67%o in 2005. The location of this study is Hanura Health Centre due to thc most endemic malaria condition of this health center in South Lampung District.
This research finds that there is statistical significant relationship between the using of bednets by the community with malaria incidence. Non using bednets group risks 4.67 times to have malaria infection compare to using bednets group. Confounder risk factors are knowledge of the community regarding malaria prevention efforts and health education to use bednets. Lack knowledge of malaria prevention respondents risk 6.64 times compares to good knowledge of malaria prcvcntion respondents. Responden age group is risk factor for malaria incidence. Age group responden < I5 years more risk 2,32 times compare to age group 2 IS years.
In conclusion, successful bednets distribution program in malaria control activities should be followed with increasing the knowledge of malaria prevention among the community and increasing health education to use bednets. Therefore, malaria control program in South Lampung District should continue malaria health education program on regular basis for the community in Hanura Health Centre. The message could consist of malaria prevention activities and the using ofbednets.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006
T29205
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edward Ricardo
"Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi seluruh penduduk. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam memelihara kesehatannya. Dalam rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 telah ditetapkan 10 program unggulan kesehatan dan salah satu diantaranya adalah program keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang No.23 pasal 23, program kesehatan kerja ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa mernbehayakan diri sendiri dan masyarakat di sekelilingnya.
Departemen Kesehatan RI telah menyusun pedoman pelaksanaan kesehatan kerja bagi masyarakat kerja sektor informal, agar masyarakat pekerja sektor informal yang jumlahnya sudah mencapai 80% dari seluruh jumlah angkatan kerja dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang gambaran pelaksanaan program UKK sektor informal di Dinas Kesehatan dengan menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut seperti pengetahuan tentang program UKK, Komitmen Kepala Dinas Kesehatan terhadap program, Peran Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan dam pengembangan program, tenaga ahli, anggaran, Juklak dan Juknis, perencanaan, pembinaan, advokasi, disinfo UKK, pembentukan Pos-pos UKK, pelatihan, pencatatan dan pelaporan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Subdinas serta Kepala Seksi pengelola program UKK sektor informal rasing-masing Dinas Kesehatan berjumlah 3 orang kemudian dilakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat dalam bentuk Matriks yang dibuat berdasarkan transkrip hasil wawancara mendalam, kemudian dilakukan analisis isi berdasarkan teori atau pedoman Upaya Kesehatan Kerja lalu dibandingkan antara kenyataan dengan harapan.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program UKK sektor informal di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Masih rendahnya pengetahuan Kepala Dinas Kesehatan tentang UKK sektor informal, belum adanya komitmen Kepala Dinas Kesehatan terhadap program UKK, belum berjalannya peran Dinas Kesehatan, belum ada dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak tersedianya anggaran, serta belum adanya sistem informasi Kesehatan Kerja merupakan faktor penyebab utama program UKK tidak terlaksana dengan baik.
Komitmen yang kuat dari Kepala Dinas sangat dibutuhkan agar program UKK dapat terlaksana, untuk itu pula upaya advokasi kepada Pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan di bidang anggaran sangat perlu dilakukan sehingga dalam pelaksanaan dan pengembangan program UKK mendapat dukungan, dan untuk pemantapan dan pengembangan program UKK maka dari Departemen Kesehatan diharapkan mendesain format yang adekuat untuk Sistem informasi Kesehatan Kerja sehingga dapat dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program UKK.

Study of Informal Sector's Occupational Health Program in District Health Offices of Kota Bandar Lampung and South East Lam pung in 2002Health development aims to increase awareness, ability, and eagerness of living healthy by all population. The people is expected to be actively involved in keeping their health. In health development plan headed for "Healthy Indonesia 2010", it has been effected 10 main health programs. One of them is occupational safety and health program, as stipulated in the law No. 23 article 23. The program is implemented in order to reach the optimum work productivity, so the workers that may work healthily without endanger themselves and the people around them.
Ministry of Health had arranged a manual of work health implementation to the people working in informal sector, where their numbers has reached 80 % from all the work forces, so the informal sector workers that may obtain health services according to their works.
This research was conducted to get information about the implementation of informal sector's Work Health Unit (WHU) in the Health Office, and factors that may influence the program of implementation such as knowledge about WHU, Health Office head's commitment- toward the program. Health Office's role in program implementation and development, skilled personnel, budget, implementing and technical guides, planning, advocacy, WHU's disinformation, WHU's post construction, training, recording and reporting.
This research applied qualitative approach by using in-depth interview to the Head of District Health Office, head's deputy, and coordinator of WHU informal sector, where each Office has three personnel, before conducting document studies. Data were analyzed using matrix form according to the result of in-depth interview. Content analysis was done based on theory or Work Health Effort manual, and then it was compared between the realty and expectation.
The result of the research proved that Occupational's informal sector programs in the District Health Offices of Bandar Lampung and South Lampung did not worked as expected yet. The lack of the Office Heads' knowledge about the WHU's informal sector, static role of the Offices, no commitment of the Heads toward the WHU, not availability of Local Government's supports, budget, and information system of Work Health were the main causes of the not working of WHU program.
Strong commitment from the Office Head is really necessary to make the WHU Program is successful. Advocacy to the local government as the policy maker in budgetting is very important, so the WHU that may receive enough supports in its implementation and development. Ministry of Health is expected to provide adequate format in the Information System of Work Health in making plan, implementation, and evaluation of WHU program.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T12687
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ani Nurdiani
"Di era otonomi daerah dan desentralisasi saat ini, kegiatan perencanaan kabupaten menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan mekanisme dan kemampuan melakukan analisis masalah kesehatan daerah secara tepat menetapkan target program kesehatan secara realistis, menjabarkan target program tersebut dalam rencana kegiatan, menghitung biaya yang realistis untuk melaksanakan kegiatan tersebut, menyusun anggaran dari berbagai sumber, mengembangkan upaya mobilisasi dana masyarakat dan efektivitas advokasi Dinas Kesehatan kepada DPRD dan Pemda. Oleh karena itu agar dapat dihasilkan perencanaan obat yang optimal perlu didukung oleh suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, meliputi ketersediaan sumber daya yang memadai, tenaga perencana yang profesional, sarana penunjang kerja, dana dan tersediaanya informasi yang akurat serta penggunaan metode yang tepat.
Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap sistem perencanaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2003 dengan pendekatan sistem.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan pejabat lintas program di Dinas Kesehatan, pejabat lintas sektor terkait, staf teknis maupun anggota panitia pengadaan obat Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menjaga validitas data dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi metoda. Pengolahan data dibuat dalam dibentuk matriks yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Analisis yang dilakukan adalah analisis isi, yaitu analisis sesuai topik atau masalah .
HasiI penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyusunan perencanaan obat adalah data yang kurang akurat dan tidak valid yang disebabkan oleh kurangnya tenaga teknis profesional farmasi di puskesmas dan kurangnya sarana yang menunjang penyusunan perencanaan obat di kabupaten. Perencanaan obat telah dilakukan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor meskipun SK Tim Perencanaan Obat belum pernah diperbaharui.
Disarankan agar pihak Pemda memberdayakan Tim Perencanaan Obat yang ada, SK Tim diperbaharui dan ditembuskan ke setiap anggota Tim. Dinas Kesehatan meningkatkan advokasi dan lobbying terhadap Pemda dan DPRD dalam upaya pengembangan SDM yang ada, pelaksana teknis diberikan pelatihan di dalam pekerjaan untuk mengolah data, sarana komputer yang ada ditambah.

Analysis on Basic Health Care Drug Planning System Implemented in South Lampung District year 2003In local autonomy and decentralization era, planning activity in district level is unquestionably important. This is related to mechanism and capacity to analyze local health problem appropriately, set health program targets realistically, unravel those targets in activity plans, calculate realistic budget, fetch funding from different sources, develop community fund mobilization efforts, and effectively advocate Local Parliament and Local Government. To produce optimal drug planning, it is necessary to have good planning and budgeting system including adequate resources, professional planners, sufficient facilities and funding, availability of accurate information, and use of appropriate method.
This study analyzed the basic health care drug planning system implemented in South Lampung District year 2003 using system approach. Design of the study was qualitative and data was collected through in-depth interview. Informants included inter-program officers in Health Office, inter-sector officers, technical staff, and members of drug procurement committee in South Lampung District. To maintain the validity, both source and method triangulations were employed. Data was presented in matrix and was analyzed using content analysis approach according to topics.
The results of this study informed that main obstacle in developing drug planning was inaccurate less valid data due to lack of professional technical pharmacist in public health centers and lack of facilities in the district level. Drug planning had already involved other program and other sector, but the legal letter of appointment had never been renewed.
It is recommended to local government to empower the existing drug planning team and to renew its letter of appointment. To Health Office, it is recommended to improve advocacy and lobby to local government and local parliament, to develop the existing human resources, to provide training for technical staff to manage and analyze the data and to add the number of computers.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T13156
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>