Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""The Great Recession of 2008 left many young professionals out of work. Promising careers were suddenly ended as banks, hedge funds, and law firms engaged in mass lay-offs and brutal belt tightening. Samantha Kofer was a third year associate at Scully &​ Pershing, New York City's largest law firm. Two weeks after Lehman Brothers collapsed, she lost her job, her security, and her future. A week later she was working as an unpaid intern in a legal aid clinic deep in small town Appalachia. There, for the first time in her career, she was confronted with real clients with real problems. She also stumbled across secrets that should have remained buried deep in the mountains forever" --"

"Dalam pembangunan nasional di Indonesia, negara membutuhkan partisipasi modal asing dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, namun di lain pihak Pemerintah perlu melindungi kepentingan nasional dari dominasi perusahaanperusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, karena mereka lebih maju dari segi teknologi dan pengetahuan dan juga lebih kuat dari segi permodalan. Oleh karena itu dalam penanaman modal asing di Indonesia terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Penanaman Modal atas kepemilikan saham oleh pihak asing dalam bidang-bidang usaha tertentu dengan maksud untuk melindungi kepentingan nasional. Namun dalam prakteknya pembatasan ini sering diterobos atau dilanggar dengan cara memakai nama warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagai pemegang saham (nominee) untuk mewakili kepentingan pihak asing tersebut. Keadaan ini tentunya merugikan kepentingan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisa data kualitatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab pemegang saham pura-pura dan melihat bagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan praktek pemegang saham pura-pura di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa terdapat pembatasan dan/atau larangan bagi penanam modal asing untuk memasuki bidang-bidang usaha tertentu (negative list). Padahal di lain pihak bidang-bidang yang tertutup dan/atau dibatasi bagi penanaman modal asing ini sering menjanjikan keuntungan secara komersial. Inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pemegang saham pura-pura dalam praktek sebelum adanya larangan tegas mengenai pemegang saham pura-pura tersebut. Larangan mengenai pemegang saham pura-pura baru ada pada tahun 2007 yang dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan kendatipun larangan ini tidak diatur dalam undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang yang mengatur bidang usaha lainnya, namun ketentuan mengenai larangan pemegang saham pura-pura ini dapat dianggap/ditafsirkan berlaku untuk setiap Perseroan Terbatas apapun bidang usahanya. Setiap dokumen yang dibuat dalam rangka pemegang saham pura-pura sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah dinyatakan batal demi hukum, dengan segala akibat-akibatnya.

---

In the national development of Indonesia, the country is in need of foreign capital participaton in improving Indonesia economy while on the other hand the goverment is required to protect national interest from a domination of foreign corporations investing their capital in Indonesia. This protection is necessary for they are more developed in technology and knowledge and also stronger in capital. Accordingly, there are some restrictions imposed on foreign parties in Indonesia.provided by the Capital Investment Law to invest in certain fields of business for the purpose of protecting national interest. Nevertheless, in practice these restrictions are frequently being breached or violated by way of using the name of Indonesian citizen or Indonesian entity as sham share holder to represent interest of the said foreign party. This, of course, is detrimental to the national interest. The research contained in this paper is a normative law research having a descriptive type of research using analytical method based on qualitative data.

The objective of this research is to find out what is the cause(s) of the sham share holder and how the relevant laws and regulations deal with the practice of sham share holder in Indonesia. Based on the result of this research there are restrictions and/or prohibitions for foreign capital to invest in certain fields of business in spite of the fact that these fields are comercially promising of gaining profits. These restrictions and prohibitons are proven to be the main cause for the sham share holder in practice before there is an express prohibiton on the sham share holder. The prohibition on the sham share holder was just only stipulated in 2007 as provided in the Article 33 of Law No. 25 of 2007 regarding the Capital Investment and also in the Article 48 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. Although this prohibiton is not provided in other laws such as in the Banking Law, and Capital Market Law and others, this prohibiton is deemed to be also aplicable to any Limited Liability Company regardless of its field of business. Any document made for the purpose of sham share holder after the existence of the Indonesia Law No. 25 of 2007 regarding Capital Investment is and shall be declared void with all of its consequences."

"Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah dikarenakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan atau anggaran negara di Unit Pelaksana Teknis (UPT) "X" pada Departemen "Y" terdapat penyimpangan berdasarkan audit atau pemeriksaan dari tim Ispektorat Jenderal (Irjen) yang menemukan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan dalam jabatannya, sehingga negara dirugikan. Terjadinya penyimpangan tersebut merupakan suatu siklus yang sering terjadi dengan penyalahgunaan jabatan.Metodologi Penelitian dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini mengingat obyek yang diteliti telah terdapat informasi mengenai suatu penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara berdasarkan dokumen dash pemeriksaan Ispektorat Jenderal (Irjen) sebagai data sekunder.Mengacu kepada dimensi teori Differential Association oleh Edwin H.Sutherland dan Donall R.Cressey dan adanya batasan-batasan terhadap suatu penyimpangan yang dikemukakan oleh Dentler dan Kai T.Erickson, bahwa praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara di UPT "X" pada Departemen "Y" dikategorikan sebagai White Collar Crime dalam bentuk Occupational Crime hal ini sesuai dengan proposisi yang dikemukakah oleh Gilbert Geis.Dalatn hal penyimpangan yang terjadi di UPT "X" pada Departemen "Y" pada awal Tahun 2004 sampai dengan Juni 2005 penggunaan anggaran keuangan negara terjadi penyimpangap untuk alokasi biaya operasional, pengadaan alat tulis kantor, biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas telah terbukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara. Untuk mencegah agar praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dapat dikurangi atau bahkan dihindari pemerintah perlu membuat suatu kebijakan seperti menempatkan seorang pengelola keuangan dalam posisi bendahara yaitu dari luar Instansi atau departemen terkait serta memberikan sanksi hukum yang tegas setiap terjadinya praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara.

---

The background behind this research performance is due to in implementation of the state's financial or budgetary management at the "X" Technical Executing Unit of the "Y" Department was found a deviation in according to audit conducted by General Inspectorate team where it found some deviations committed by financial manager in their occupational position, therefore state suffers loss. Those deviational occurrence are oftenty repeated cycles with occupational abuse.

The research methodology used in this thesis writing is a descriptive method by qualitative approach. It is in considering that studied object had contained information about deviations in state's financial and budgetary management based on documents from the General Inspectorate's audit findings as secondary data.

In referring to Edwin H. Sutherland and Donall R. Cressey's Differential Associaiton theoritical dimension and limitation on deviation described by Dentler and Kai T. Erickson that, a deviation practice in financial management by state at the "X" Technical Executing Unit of the "Y" Department is categorized as White Collar Crime in form of the Occupational Crime, and it is accorded with proposition proposed by Gilbert Geiss.

In case of occurred deviation at the "X" Technical Executing Unit of the "Y" Department in early 2004 to June 2005, there were deviation in state budgetary utilization for operating expenses, stationary supplies procurement, building and automobile maintenance expenses has been proved to show deviation in state's financial and budgetary management. In attempt to prevent misuse in financial management by state, the government must regulate a policy, such as to assign a financial manager in treasury position from outsiders or related department and gives a assertive legal sanctions for every deviational practice occurrence in state's financial or budgetary management."

"Korporasi tidak dikenal sebagai subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan ilmu hukum pidana pun semakin maju dengan kemunculan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun dalam praktik, putusan pengadilan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi masih minim dan berbeda-beda penerapan hukumnya. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2010 PT. Giri Jaladhi Wana korporasi yang dituntut sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian diikuti oleh kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa direktur utama PT. Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan yang sebenarnya lebih mengarah kepada tindak pidana korporasi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah ada kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dan apa saja kesulitan dalam pelaksanaannya akan dibahas pada skripsi ini.

---

Corporation is not known as a subject of criminal law in Indonesia Criminal Code. Corporation is recognized as a subject of criminal law in the acts outside of Indonesia Criminal Law, such as Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption (as amended by Law No. 20 Year 2001). The development of criminal law become more advanced with existence of corporate criminal liability doctrines. On the other side, in practice there is lack of jurisprudence that corporation become a subject of criminal law. For the first time, in 2010 Giri Jaladhi Wana Ltd was charged as perpetrator of corruption. This followed by corruption case where the director of Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan, as a defendant although this case leads to corporate criminal offence. The question arises whether there are difficulties to implement corporate criminal liability in corruption. How the implementation of corporate criminal liability and the difficulties to implement it will be discussed in this thesis."