Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam aspek sejarah, Prancis selalu memiliki hubungan yang erat dengan imigran. Pasca-PD II, imigran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya restrukturisasi ekonomi di Prancis. Sejak saat itu pula, imigran Magribi masuk ke Prancis secara sporadis. Saat itu, masuknya imigran ke industri Prancis memberikan keuntungan yang besar bagi Prancis yang tengah mengalami krisis demografi akibat perang. Meskipun demikian, masalah mengenai imigran Magribi mulai muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Prancis, seperti krisis 1973, krisis 2004, hingga krisis 2008. Permasalahan paling utama yang berkaitan dengan imigran Magribi pada masa krisis ekonomi, yakni isu mengenai pengangguran dan kekerasan. Pada masa pemerintahan Sarkozy, Prancis terkena dampak krisis ekonomi global yang pada akhirnya memengaruhi bidang ketenagakerjaan di Prancis. Masalah utama saat itu, yakni tingginya jumlah pengangguran. Terlebih, data menunjukkan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan pada masa krisis, dengan tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja yang mereka alami. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi korban utama krisis ekonomi. Aspek pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan sangat penting untuk menjelaskan keadaan sosial-ekonomi para pekerja imigran Magribi.

---

ABSTRACT

In the historical aspect, France always closely related to the immigrants. Since the post-World War II, immigrants play an important role in France's efforts to restructure the economy. Since post-World War II, immigrants entered sporadically to France (especially Maghreb migrants). Immigrants at that time entered into the industry and were considered very beneficial because France was experiencing a demographic crisis due to the war. However, the problem of immigrants always appear when France suffered an economic crisis, such as during the 1973 crisis, the crisis of 2004, until the crisis of 2008. Issues that arise are generally caused by high unemployment and violence. In the Sarkozy administration (2007 -2012), France affected by the global economic crisis that led to employment problem. The biggest problem is the high number of unemployed. In the aspect of ethnicity, the Maghreb migrant workers always have the higher risk of being unemployed index than migrant workers from other countries. This indicates that the Maghreb immigrants become main victims of the economic crisis. Aspects of occupation, education, and income are important subjects to determine the social and economic conditions of Maghreb migrant workers."

"ABSTRAKArtikel ini membicarakan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya komunitas Magribi di Prancis. Komunitas Magribi di Prancis adalah sebuah komunitas yang cukup signifikan jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti catatan historis kedatangan mereka pasca PD sebagai para pekerja. Komunitas ini cukup berbeda dari kelompok pendatang yang lain, terdapat perbedaan budaya antara orang Magribi dan orang Prancis yang cukup signifikan. Apabila diteliti secara mendalam terdapat banyak konflik yang terjadi dikarenakan perbedaanperbedaan ini. Itulah beberapa faktor yang membuat komunitas Magribi menarik untuk diteliti. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan berdasarkan kategori socioprofessionnelle. Sebagai hasil, penulis menemukan bahwa kondisi sosial ekonomi komunitas Magribi di Prancis masih terbilang sama sejak awal kedatangan mereka ke Prancis hingga dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. Mereka masih terjebak dalam situasi yang sangat kompleks dan akan terus berada dalam kemiskinan. Hal ini menyebabkan mereka selalu berada pada tingkat sosial terendah dalam stratifikasi masyarakat di Prancis.

---

ABSTRACTThis article discusses the socio economic and sociocultural conditions of the Maghreb community in France. The Maghreb community is significantly large in France due to several factors, such as their history as workers post both world wars. This community is quite different from other groups of migrants as there are cultural differences between the Maghreb and French people. As the writer began to analyze in depth, there are many conflicts that occur due to these differences. These are the factors that made the Maghreb community interesting to be learned. The method used in this article is a qualitative method from several datas based on socio professionnelle categories. As the end of analysis the writer found the socio economic conditions of the Maghreb community in France is still quite the same ever since their first arrival to the last three decades. They are still caught in a very complex situation and will continue to be in poverty. This led them to always be positioned at the lowest social level in France."

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"ABSTRAKKondisi demografis berupa peningkatan angkatan usia tua, yang berasal dari generasi baby-boom, mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan pendanaan pensiun yang mencukupi di masa mendatang. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, pemerintah Prancis yang saat itu dipimpin oleh Nicolas Sarkozy, mencanangkan beberapa perubahan dalam sistem pensiun. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 ikut menjadi alasan pendorong pemerintah dalam melakukan reformasi tersebut. Perubahan besar dalam sistem pensiun ini adalah penundaan masa pensiun selama dua tahun yang kemudian mendapat penolakan dari masyarakat Prancis dan berujung pada pemogokan dan demonstrasi di berbagai kota. Pemerintah akhirnya memutuskan konsesi kecil dalam reformasi kebijakan pensiun yang dilakukan namun tidak mengubah rencana utama yaitu penundaan usia pensiun selama dua tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memaparkan perkembangan kebijakan sistem pensiun pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Melalui pengumpulan data kepustakaan, peneliti meninjau reaksi masyarakat yang muncul pasca diumumkannya rencana perubahan kebijakan pensiun serta meninjau dinamika kebijakan pensiun dan implementasinya.Setelah mengulas pembahasan di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kebijakan yang terjadi sejak adanya rencana perubahan kebijakan hingga perubahan dilakukan, bersifat cukup dinamis karena pemerintah melakukan perubahan besar pada awal reformasi sebelum kemudian menambahkan perubahan kecil setelah adanya gerakan resistensi. Hal ini juga mempengaruhi dinamika reaksi masyarakat yang juga ditemukan bersifat cukup dinamis. Masyarakat pada awalnya memberikan reaksi yang cukup besar dengan melibatkan jumlah massa yang banyak dan kemudian mereda setelah kebijakan akhir diterbitkan. "

"ABSTRAKPasca turnmnya popularitas Amerika sebagai negara super power terkemuka, wacana kepemimpinan global muncul ke permukaan Sehingga negara-negara besar diantaranya Perancis tergoda untuk mernperluas pengaruhnya di dunia internasional.Timur Tengah sebuah kawasan strategis menjadi target perluasan pengaruh Perancis. Perancis menghadapai berbagai kcndala menyangkut kondisi politik kawasan, kendala yang menghadapkzm Perancis kepada pilihan-pilihan sulit karena menyangkut keberpihakan. Masalah pertentangan antar golongan di Lebanon, krisis Palestina-Israel, dan polemik nuklir Iran. Semua permasalahan tersebut menunmt Perancis untuk melalcukan politik luar negeri dan mengeluarkan kebijakan yang tepat.Suriah dan Lebanon adalah dna negara Timur Tengah yang memiliki hubungan historis dengan Perancis. Pada saat pengaruh Perancis di Lebanon menguat dan mulai mapan, tetapi masih menyisakan kekhawatiran scbelum perdamaian menyeluruh terwujud di Timur Tengah. Maka pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy seorang yang dikenal ambisius dan progresitl Peranois menempuh berbagai cara unmk mewuiudkan kepentingannnya dikawasan, sepeni pendekatan yang intensif kepada Suriah, dan menggalang kekuatan dengan membentuk Uni Meditemnia, sebuah kekuatan pendukung bagi kemapanan posisi Perancis di tingkat regional Eropa maupun intemasional. Pendekatan Perancis kepada Suriah mempakan pilihan strategis, dimana Suriah sexing disebut sebagai penentu bagi masa depan perdamaian Timur Tengah.

---

ABSTRACTPost lowering of United States popularity as state Super Power is notable, global leadership discourse emerged to surface. So that big nations between it?s of French tempted to extend the influence in international world.Mid-East was a strategic area, has become goals extension of French influence. French face various constraints concerning areas politics condition, constraint confronting French at difficult choices because concerning the siding Theres an Inter-communities problem in Lebanon, Palestinian-Israel crisis, and Iran nuclear polemic. All the problems claim French for doing overseas politics and spend correct policy.Suriah and lebanon is two states in the Middle East had historical relationship with French. At the time of French intluence in Lebanon is strong and start establishing, but still leave over one care before peace totally presentation of in the East Middle. Hence at a period of government of President Nicolas, Sarkozy, progressive and ambitious recognized one, French go through various means for realizing the importance in area, like intensive approach to Suriah, and look after strength with forming Uni Mediterania, a strength of supporter for settled condition of position of French in level of regional Europe and also International. Approach of French to Suriah is strategic choice, which Suriah oiten called as determinant to the future of peace in the East Middle.Keyword: Foreign Policy of French, National Inzeresr, Nicolas Sarkozy. Suriah."

"Skripsi ini membahas mengenai kondisi pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang_undang Aubry pada tahun 1998. Undang-undang ini bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran dengan cara mengurangi jam kerja. Metode yang digunakan dalam penclitian ini adalah penelitian pustaka. I-Iasil penelitian mcnunjukkan bahwa setelah undang-undang pengurangan jam kerja yang disebut dengan Undang-undang Aubry ini, angka pengangguran pada kalangan pekerja imigran Magribi menurun. Meskipun demikian, menurunnya angka pengangguran ini tidak banyak mengubah kondisi kehidupan mereka yang sudah menetap di Prancis sejak tahun 1960-an.

---

This study discusses about the condition of imigrant workers especially Magribi workers in France after the Aubry law has been applied in 1998. Aubry law is a regulation which has been signed by the President of France, Jacques Chirac in 1998 to reduce unemployment. This research uses the library research methode. And after a long study, the result of this thesis shows that there is a decrease in unemployment in the circle of Magribi workers. Despite of the evident impact, it is not proven that the condition of Magribi workers has been progressing since their arrival in 1960."

"Kehadiran imigran dimulai pada pasca Perang Dunia II karena Prancis sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga merekrut banyak tenaga kerja asing. Mulai tahun 1940an, jumlah imigran terus meningkat dan kebanyakan dari mereka berasal dari negara Magribi dan eropa selatan. Masalah imigran baru disadari oleh Prancis pada tahun 1980an, pada saat itu François Mitterrand dipilih sebagai Presiden Sosialis yang memerintah Prancis untuk pertama kalinya selama dua periode, karena sebelumnya Prancis dipimpin oleh pemerintah kanan yang cenderung konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan migrasi pemerintahan François Mitterrand serta usaha pemerintah Mitterrand dalam proses integrasi imigran di Prancis. Melalui pemaparan tersebut, terlihat bahwa pemerintahan sosialis cenderung menoleransi imigran dibanding pemerintah kanan yang bertindak lebih tegas. Penelitian ini membuktikan bahwa pada masa pemerintahan François Mitterrand, imigran semakin sulit dikontrol sehingga proses integrasi antara kedua pihak sulit dilakukan. Sikap tokoh sosialis justru meningkatkan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Prancis, sehingga memicu masalah sosial di Prancis yang terlihat melalui aspek ekonomi, pendidikan dan budaya. Dalam aspek ekonomi, banyak imigran Magribi yang memiliki pendidikan rendah sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Prancis dan dalam aspek budaya terdapat masalah diskriminasi dan islamofobia.

---

The presence of immigrants began after World War II when economic growth in France was increasing and need to recruit many foreign workers. Early 1940s, the number of immigrants continued to grow and many of them came from Magribi countries and southern Europe. The immigrants problem was recognised by France in the 1980s, when François Mitterrand was elected as the first Socialist President in France who lead for two periods, France was previously led by a right-wing government who is more conservatives. This research used a qualitative method which aims to find out the impact of the migration policy and the governments`s efforts to integrate immigrants in France. This research showed that socialist governments tend to tolerate immigrants compared to the right-wing government which acts more decisively. This research proves that during the reign of François Mitterrand, the

number of immigrants was increasing and difficult to control which made the integration between the two parties was difficult. The socialist politics figures who is actually responsible for the increasing number of illegal immigrants who enter France and later triggering social problems in France that were seen through economic, educational and cultural aspects. In the economic aspect, many Magribi immigrants who have low quality of education which increase the number of unemployed in France and in the cultural aspect there are problems like

discrimination and Islamophobia."

"ABSTRAKCita-cita besar negara-negara di daratan Eropa untuk membentuk kerja sama yang membawahi bidang politik dan ekonomi diwujudkan dalam berbagai perjanjian dan perserikatan sejak dibentuknya European Coal and Steel Community 1951 . Kerja sama ini menjadi cikal bakal Uni Eropa dan bentuk integrasi penuh Uni Eropa adalah pemberlakuan mata uang tunggal. Pemberlakuan ini memunculkan berbagai reaksi dari sektor sosial, politik, dan ekonomi, tak terkecuali di Prancis. Pemberlakuan euro pada masa pemerintahan Jacques Chirac ini memacu perekonomian Prancis menjadi lebih baik meskipun dalam sektor sosial dan politik terdapat golongan yang kontra terhadap integrasi ini.

---

ABSTRACTThe ambitions of the countries in mainland Europe to establish a partnership that oversees the political and economic fields embodied in treaties and alliances beginning with the establishment of the European Coal and Steel Community 1951 . This cooperation became the forerunner of the European Union and the form of its full integration is the adoption of the single currency. Implementation of this integration has led to various reactions from the social, political, and economic sectors, not least in France. Adoption of the euro single currency during the reign of Jacques Chirac sparked improvement of the French economy but nonetheless the social and political sectors disagree with this integration."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan kebijakan mengenai aborsi di Prancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Aborsi atau yang dalam Bahasa Prancis disebut dengan LInterruption Volontaire de Grossesse, secara resmi adalah tindakan legal di mata hukum yang ditandai dengan deklarasi Hukum Veil tahun 1975 pada masa pemerintahan Valery Giscard dEstaing. Pelegalan aborsi ini menjadi salah satu momentum bersejarah bagi Republik Kelima di Prancis. Pelegalan aborsi menandai bahwa pemerintah mengakui hak para wanita untuk dapat memilih akan pilihan yang diambil terhadap tubuhnya. Dalam perkembangan dan praktiknya di masyarakat, hukum aborsi mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Perkembangan hukum aborsi ini memiliki karakteristik yang berbeda antara pemerintah yang satu dengan yang lainnya berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada masa kedua pemerintahan.Dengan menggunakan metode penelitian kebijakan dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini memaparkan perkembangan kebijakan aborsi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan Francois Hollande dan kondisi sosial masyarakat pada kedua masa untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan. Kebijakan yang dibuat keduanya akan berdampak pada praktik aborsi di masyarakat. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, hasilnya adalah bahwa ideologi politik dan kondisi sosial budaya mempengaruhi keduanya dalam membuat kebijakan dan kebijakan aborsi. Kebijakan yang diterapkan dalam masa pemerintahan Nicolas Sarkozy lebih mempersulit wanita melakukan aborsi dibandingkan dengan pada masa Francois Hollande."

"Salah satu dampak pandemi COVID-19 terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah menurunnya pendapatan Pekerja Migran Indonesia. Namun, dampak tersebut cukup bervariasi antar kelompok pekerja migran karena dipengaruhi oleh karakteristik sosial-ekonomi diantaranya; sektor lapangan kerja, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia, jenis kelamin serta umur. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis probabilitas penurunan pendapatan Pekerja Migran Indonesia selama COVID-19 berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi. Unit analisis pada penelitian ini adalah 109 individu yang teridentifikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia pada data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) periode agustus 2020. Dengan menggunakan regresi probit, hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerja migran yang memiliki probabilitas penurunan pendapatan yang tinggi adalah pekerja pada sektor perdagangan, hotel dan restaurant, pekerja dengan tingkat pendidikan dibawah SMA/SMK/Sederajat sedangkan pekerja migran yang bekerja sebagai teknisi dan operator dan pekerja migran dengan masa kerja 5-10 tahun memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk mengalami penurunan pendapatan. Tidak ditemukan hasil yang signfikan mengenai perbedaan pendapatan bedasarkan jenis kelamin dan umur.

---

One of the impacts during  COVID-19 Pandemic experienced by Indonesian Migrant Workers is the income loss of Indonesian Migrant Workers, the impact is varied between groups of migrant workers depending from socio-economic characteristics which include the employment sector, education level, type of work, age, gender and tenure. This study aims to analyze the income loss probability of Indonesia Migrant Worker based on socio economics during COVID-19. The unit of analysis in this study is 109 individuals identified as Indonesian Migrant Workers in National Labor Force Survey (SAKERNAS) data for the period of August 2020. Using probit regression, the results of this study indicate that migrant workers who have high probability of income loss is the migrant worker  in trade, hotels and restaurants sectors workers with education level below SMA/SMK/equivalent. Meanwhile, migrant workers who work as technicians and operators, and migrant workers who works for 5-10 years have a lower income loss probability during pandemic. Meanwhile, there are no significant results regarding differences in income based on gender and age."