Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"History of the separation of Mataram Sultanate into Surakarta and Yogyakarta according to Giyanti Agreement in 1755."

"Research'sain is to know the influence of baby gym to the development of rude motorik and soft motorik in baby's age 4-12 months, in Kelurahan Mataram Timur, the reason is there is no research before. The research is by using quasi experimental approach with "Pretest-Post test with Control Group Design". Target population of health babies on 4-12 months that fill the vriteria inclusi and record in 5 posyandu. The result of selection from 162 babies, 38 respondence which is devide into 19 babies group of treatment and 19 babies group control. Collecting independent data by plan observation with checklist, and depedent data observation by DDST. Analysis that used is t-test in sample and one sample test in free with level P<0.05. The research are 19 babies intervention group and 19 babies control group, there is influence of baby gym and development of rude motorik baby who exercise and do not exercise with t-test. The result test P=0.000. There is influence in development of soft motorik baby who exercise and do not exercise with t-test. The result test P=0.001. There is deference between development of rude motorik and soft motorik in post intervention group and control group with the valve of P=0.000 which is meaningfil. From this research we hope for all of official medic can give socialization about healty gyn for all mothers who have bany onclude bursing student"

"Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan melarang pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui azas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa tetapi penegakan azas kebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang ialah penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalmnya terdapat kuasa untuk pelunasan hutang piutang, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggangu usaha penertiban status dan pengunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.yang menjadi pokok permasalahan para pihak telah melakukan perbuatan hukum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.untuk menjawab permasalah hukum kasus yang dimaksud dilakukan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya berkenaan dengan permasalahan yang ada.dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akta perjanjian pengikatan jual bell yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang melalui putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum.

---

A Binding Agreementon Sale-Purchase in which there is a transfer of authority on the transfer of land ownership, including authority occurred due to the Binding Agreement on Sale-Purchase should not be made and intended to settle any debt-loan affairs (particularly to payback a loan). An authority which essentially is a transfer of right of land ownership is an authority that hands over a right Co the receiver to control and use the land, as well as do legal conducts that is according to the law only possible done by the right owner, while at the same tim also prohibits the Agrarian officials to serve the settlement of the status of land ownership right which uses the binding Agreement on sale-purchase, in which there is an authority letter as the evidennce material of the right transfer of the land mentioned. Along with the progress of the law concerning agreement, the principle of freedom in making any contract which is in accordance to the law has been approved under the regulation of the Article 1338 of the Book of Civil Law. The freedom of making a contract that is developed also comprises the grant of authority, under the condition that it should not contradict with the positive law. The deed of the binding agreement on sale-purchase in which there is an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs is considered as violation on the law that regulates the grant of authority, since it commits a transfer of land ownership secretly by using the binding agreement on sale-purchase, which contains the authority for the debt-loan settlement. Thus it is considered as a conduct that bothers the efforts for status settlement and land usage, the reason of which it should be prevented immediately. The main problem to be addressed here is that the parties concerned have conducted a legal conduct in form of the making of a binding agreement deed on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs that is later cancelled by the court. In order to answer the problem mentioned, the writer applies a library study, specifically conducted by analyzing legal theories as well as their implementation regarding the problems mentioned. The outcome shows that the deed of a binding agreement on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs, is cancelled by the court's decree for the sake of law."

"AbstrakPartai politik merupakan salah satu hal yang sangat berpenagruh terhadap jalannya pemerintahan. Namun di Indonesia partai politik memiliki beberapa permasalahan yang menimbulkan efek negatif terhadap pemerintah. Salah satunya adalah pada mekanisme perekrutan anggota dimana partai politik disinyalir merekrut anggotanya berdasarkan politik uang. Dalam karya tulis ini dibahas mengenai prinsip dasar dari gagasan, mekanisme keangotaan partai politik yang ideal dan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah. Metode penulisan menggunakan studi pustaka dari beberapa aturan terkait dan hasil penelitian. Dengan diimplementasikannya gagasan ini diharapkan dapat melahirkan seorang pemimpin yang independen dalam membuat kebijakan dan anti korupsi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. "

"ABSTRACTArtikel ini menganalisis berbagai faktor penyebab konflik laten di Balinuraga menjadi konflik terbuka,serta bagaimana upaya transformasi konflik dilakukan untuk mengubah kondisi yang konfliktual menjadi harmonis, destruktif menjadi konstruktif. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat Lampung, dengan konflik Balinuraga tahun 2012, masuk kedalam lima (5) wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk pasca reformasi. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji tentang bagaimana upaya transformasi konflik di Balinuraga, sehingga penulis merasa perlu untuk mengangkat tema transformasi konflik Balinuraga sebagai judul dan pokok pembahasan dalam tulisan ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis kasus, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep, seperti Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Kerja Sama, Teori Identitas Sosial, Konsep Segitiga ABC Konflik Galtung, Konsep SAT, dan Konsep Perdamaian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Balinuraga dipicu oleh kenakalan remaja, diperluas dengan isu etnisitas dan arogansi antar kelompok sebagai akselerator, dan dilatarbelakangi kebijakan transmigrasi serta isu kesenjangan ekonomi sebagai faktor struktural. Upaya transformasi konflik dilakukan dalam empat dimensi, yaitu personal, relasional, kultural, dan struktural demi mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dan keamanan nasional."