Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On ASEAN Economic Community and its effect on economic inequality in ASEAN countries."

"Konstitusi ekonomi merupakan garis besar utama negara dalam menentukan arah kebijakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan perlindungan ekonomi negara dan warga negara. Pemikiran yang tertuang dalam konstitusi di bidang ekonomi akan menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi negara serta pembentukan kebijakan perekonomian. Pentingnya keberadaan ekonomi di dalam konstitusi, akan menjadi zona pertahanan di tengah semakin majunya perkembangan perekonomian negara-negara maju dan berkembang dalam rangka persiapan pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Konsep MEA merupakan bentukan berupa pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. MEA sendiri bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan meningkatkan kualitas warga ASEAN untuk mampu memiliki daya saing dengan masyarakat di luar ASEAN. Selain itu dengan adanya MEA diharapkan mampu menarik masuk investasi di ASEAN sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dengan adanya MEA memberikan alternatif jalur yang lebih muda dimana suatu negara mampu menjual produk baik barang maupun jasa"

"Komitmen Indonesia dalam ASEAN economic community (AEC) atau masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA) merupakan upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Tulisan ini membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan dalam bidang investasi asing langsung (foreign direct investment). Metode kajian adalah metode yuridis normatif. Kajian dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional khususnya tentang investasi dan kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi; dan ketentuan hukum internasional yaitu ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA). Hal ini dilakukan dengan menjabarkan kerangka hukum investasi dalam ACIA, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan nasional Indonesia mengenai investasi asing; dan pada akhirnya merumuskan langkah-langkah yang telah atau perlu dilakukan oelh pemerintah dalam konteks ACIA. Hasil kajian menunjukan pemerintah semestinya mendorong berbagai peraturan/kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang berpihak pada daya saing Indonesia dengan peletakan kembali konsep pembangunan daerah dan peningkatan koordinasi antar instansi"

"Komitmen Indonesia dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakan Ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam' ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) merupakan upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Tulisan in; membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan bidang investasi, asing langsung {foreign direct investment}. Metode kajian adalah metode yuridis normanf. Kajian dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional khususnya tentang investasi dan kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi; dan ketentuan hukum internasional yaitu ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Hal ini dilakukan dengan menjabarkan kerangka hukum investasi dalam ACIA, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan nasional Indonesia memgenai investasi asing; dan pada akhirnya merumuskan langkah-Iangkah yang telah atau perlu dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ACIA. Hasil kajian menunjukan Pemerintah semestinya mendorong berbaga; peraturan/kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang berpihak pada daya saing Indonesia dengan peletakan kembali konsep pembangunan daerah dan peningkatan koordinasi antar instansi.

---

Indonesia's commitment in the ASEAN Economic Community (AEC) or MEA as outlined in the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) is an effort to create a more conducive investment climate for ~he business world. This study discusses the readiness of Indonesia in facing the AEC in 2015, especially in terms of legislation on foreign direct investment. The method used is the normative juridical method. Analyses are conducted on the provisions of nationalla~ especially con'cerning investment and regional authorities in the context of decentralization; and the provisions of international la~ namely the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). These are conducted by ouWning the legal framework for investment in the ACIA) then linking it with the Indonesian national provisions regarding foreign investment; and finally formulating the steps taken or need to be taken by the government in the context of the ACIA. The study shows 'that the government should encourage various regulations/policies that can create the investment climate in favor of Indonesia's competitiveness by stregthening the concept of regional development and the improvement of inter-institutional coordination."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan daya saing ekspor Sumatera Utara sebelum implimentasi MEA. Penelitian ini menggunakan J metode deskriptif kuantitatif dan analisis revealid comparative advantage (RCA) untuk menganalisis kineija dan daya saing ekspor non migas Sumatera | Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) perekonomian Sumatera Utara menunjukkan ekonomi yang semakin terbuka dengan kontribusi perdagangan internasional diatas rata-rata Indonesia dengan kontribusi nilai ekspor antara 36 - 43 % dan impor antara 25 - 37% terhadap PDRB, b) Volume dan nilai ekspor Sumatera Utara meningkat pesat selama 13 tahun terakhir (2002 - 2014), diikuti dengan peningkatan surplus neraca perdagangan, c) pertumbuhan tertinggi ekspor Sumatera Utara terjadi pada kelompok barang minyak dan lemak nabati diikuti karet mentah, sintesis dan pugaran, d) Sumatera Utara memiliki daya saing yang kuat di kawasan ASEAN khususnya di negara Singapura dengan nilai RCA > 2 dalam 10 tahun terakhir, e) Singapura sebagai negara tujuan ekspor akan mengekspor lebih lanjut produk asal Sumatera Utara ke negara-negara industri yang akan menjadikannya bahan baku untuk menghasilkan barang olahan dan barang konsumsi (final/consumption good), f) Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat bagus dalam menghadapi MEA dan berpeluang sebagai pemenang dalam pasar bebas ASEAN. Sesuai dengan hasil penelitian disarankan; a) Pemerintah Sumatera Utara agar meningkatkan pemberdayaan perkebunan sawit dan karet rakyat agar mampu meningkatkan produktivitasnya, b) mendorong investasi di industri pengolahan produk-produk berbahan baku minyak dan lemak nabati maupun karet/lateks karena pengembangan industri domestik akan meningkatkan permintaan lokal, sehingga volume ekspor meningkat."

"Di penghujung tahun 2015 masyarakat akan dihadapkan pada suatu kesepakatan pasar bebas yang bernama MEA (masyarakat Ekonomi Asean). Jarak dan waktu seolah sudah tidak lagi menjadi masalah bagi seseorang untuk menjangkau ilmu pengetahuan dan informasi dimanapun, kapanpun dan dari manapun. Persaingan bukan hanya sekedar barang/jasa saja, akan tetapi akan berpengaruh pula terhadap persaingan SDM. Untuk itu, pustakawan sebagai agent of change (agen perubahan) harus mampu meningkatkan kompetensinya agar bisa bersaing dengan pustakawan di asia tenggara, dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup, baik dari sisi intelektualitas maupun perekonomiannya. Selain itu, tentu saja dalam menghadapi persaingan di era globalisasi ini, ustakawan perlu menyiapkan stategi pengembangan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar tercipta keberlanjutan."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tuntunan terhadap arsiparis pun ikut mengikat. Arsiparis Indonesia harus mampu bersaing dengan sumber daya kearsipan dari sesama negara ASEAN agar dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. salah satu cara pembuktian bahwa arsiparis mempunyai kompetensi dalam bidang kearsipan adalah dengan sertifikasi arsiparis."

"ABSTRAKPersaingan Negara Asean sejak diberlakukannya pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), membuat persaingan semakin ketat. Kualitas, kuantitas, efisiensi dalam melakukan kegiatan produksi barang dan jasa semakin meningkatkan daya saingnya. Namun dalamtulisan ini meninjau pada aspek ketenagakerjaannya. Tenaga kerja Indonesia, saat ini, daya saingnya masih tertinggal dari tenaga kerja Singapura, Malaysia dan Thailand. Dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan SDM Nasional melalui pendidikan berbasis kompetensi (vokasi)."

"Krisis ekonomi yang menyengsarakan telah melanda perekonomian global pada beberapa dekade yang lalu Berdasarkan krisis tersebut, sektor UMKM telah terbukti memiliki ketahanan nasional yang mampu kontribusi yang positif dan mandiri sehingga sektor tersebut memberikan UMKM di Indonesia mempunyai peran besar dalam ut dikembangkan. Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Banyaknya lembaga kesejahteraan pemerintah yang terlibat menaungi UMKM UMKM kurang maksimal dan bantuan pembiayaan untuk UMKM pembinaan tidak tepat sasaran serta informasi yang tidak sempurna atau minimalisasi tindakan penyimpangan KKN pada birokrat. Oleh karena itulah, diperlulan penyederhanaan pola ideal debirokratisasi dalam prosedur pengurusannya, integrated one stop menggunakan perizinan dan non perizinan dengan program. Aplikasi dari linkage dan service melalui linkage channeling programs yaitu melakukan kerjasama antarlembaga pemerintah pusat nonkementerian dan dan lembaga pemerintah (kementerian-kementerian pemerintah daerah (dinas-dinas) yang menaungi dalam proses pelaaman publik khusunya UMKM."