Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan menemukan bukti empiris secara kuantitatif tentang Pengaruh Pembiayaan Dalam Era Presiden Jokowi Dan SBY Pada Tahun 2010-2019 Terhadap Pemerataan Peningkatan Pembangunan Jalan Di Indonesia. Analisis dilakukan dengan regresi data panel melalui metode common effect, dengan unit observasi yaitu 11 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 2010-2019. Adapun yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah panjang jalan nasional, sementara variabel independennya adalah APBN, Pinjaman Luar Negeri, Jumlah Penduduk, PDRB, dummy pemeimpinan dan dummy kewilayahan. Setelah dilakukan analisis secara keseluruhan maka dapat dilihat bahwa panjang jalan nasional pada masa pemerintahan Jokowi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembangunan jalan nasional di Indonesia. Jika dilihat dari dummy kewilayahan semuanya berpengaruh positif dan signifikan di beberapa kepulauan seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali NTT, dan Pulau Papua Maluku. Hal ini menandakan bahwa pemerataan pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik.

---

This study aims to find quantitative empirical evidence on the Effect of Financing in the Era of Presidents Jokowi and SBY from 2010 to 2019 on the Equitable Improvement of Road Construction in Indonesia. The analysis was carried out using panel data regression and common effect method, with the unit of observation being 11 provinces in Indonesia over a period of 10 years, during from 2010 to 2019. The dependent variable in this study is the length of the national road, while the independent variables are the APBN, Foreign Loans, Population, GRDP, the leadership dummy and the regional dummy. After doing the overall analysis, it can be seen that the length of the national road during the Jokowi administration had a positive and significant impact on the development of national roads in Indonesia. When viewed from the regional dummy, all of them have a positive and significant impact on several islands such as Sumatra, Java, Bali Nusa Tenggara, and Papua Maluku. This indicates that equitable development during the Jokowi administration is going well."

"The political and economic partnership between Joko Widodo (Jokowi) and Luhut Binsar Pandjaitan has played a pivotal role in shaping Indonesia’s economic development and governance. This collaboration, grounded in mutual trust and shared objectives, has facilitated transformative policies in infrastructure development, foreign direct investment (FDI), and industrial growth. Key initiatives such as the Trans-Java Toll Road and nickel industrialization have bolstered Indonesia’s economic competitiveness, particularly in the global electric vehicle supply chain. While these achievements reflect their strategic vision, the alliance has not been without controversy. Allegations of political overreach, conflicts of interest, and challenges to democratic norms have raised questions about the broader implications of their influence. The study also assesses the relevance of this alliance for Prabowo Subianto’s administration, highlighting the potential continuity of economic strategies and Luhut’s role in shaping future policies. The findings underline the significant impact of political alliances on economic outcomes, elite contestation, and institutional integrity, offering insights into the dynamics of governance in Indonesia..

---

Kemitraan politik dan ekonomi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan telah memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan ekonomi dan tata kelola Indonesia. Kolaborasi ini, yang didasarkan pada kepercayaan dan tujuan bersama, telah memfasilitasi kebijakan transformatif dalam pembangunan infrastruktur, investasi langsung asing (FDI), dan pertumbuhan industri. Inisiatif utama seperti Jalan Tol Trans-Jawa dan industrialisasi nikel telah meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam rantai pasokan kendaraan listrik global. Meskipun pencapaian ini mencerminkan visi strategis mereka, aliansi ini tidak luput dari kontroversi. Tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan tantangan terhadap norma demokrasi telah memunculkan pertanyaan tentang implikasi pengaruh mereka secara lebih luas. Studi ini juga menilai relevansi aliansi ini bagi pemerintahan Prabowo Subianto, dengan menyoroti potensi keberlanjutan strategi ekonomi serta peran Luhut dalam membentuk kebijakan di masa depan. Temuan ini menekankan dampak signifikan aliansi politik terhadap hasil ekonomi, kontestasi elit, dan integritas kelembagaan, memberikan wawasan tentang dinamika tata kelola di Indonesia.

"

"Hasil kerja pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK di akhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden terhadap KPK. Pada awal pemerintahannya, Joko Widodo mampu mengelola relasi yang baik dengan KPK dan mendengarkan aspirasi publik yang luas saat menghadapi dinamika politik yang berkaitan dengan KPK. Namun pada akhir periode pertama ini, hubungan KPK dan Jokowi memburuk. Sinyal tersebut ditandai dengan hasil seleksi calon pimpinan KPK kontroversial dan puncaknya revisi Undang-Undang KPK disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Tidak itu saja, dalam hal kebijakan antikorupsi pemerintahan Jokowi seolah berjalan dalam arus yang berbeda dengan KPK. Defisit dukungan politik dari Presiden serta menguatnya serangan politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini beradadalam kondisi darurat."

"Situasi politik umumnya memanas menjelang Pemilu. Demikian pula situasi media yang memotret konflik di antara calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Penelitian terhadap pemberitaan HU Pikiran Rakyat mengenai konflik politik Capres SBY, JK, dan Megawati memperlihatkan adanya tendensi konstruksi konflik dalam pemberitaan mengenai para calon presiden. Melalui analisis isi yang melibatkan 3 coder, diperoleh kesimpulan bahwa konstruksi konflik dibangun oleh HU Pikiran Rakyat melalui pemberitaan yang menyudutkan posisi, merendahkan kredibilitas, serta menggambarkan kelemahan Capres dan pasangannya dalam aspek manajemen pemerintahan, pemberantasan KKN, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi."