Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja manajemen utang di Indonesia pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan menggunakan Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria dalam DeMPA Methodology dengan kondisi implementasi manajemen utang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja manajemen utang telah sesuai dengan Debt Management Performance Indicators yang terdapat dalam DeMPA Methodology.

---

This research aims to analyze the performance of debt management in Indonesia at Directorate General Of Budget Financing and Risk Management by using the Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The analysis is performed by comparing criteria in DeMPA Methodology with the current conditions of debt management implementation in Indonesia. The result shows that most of the debt management performance has been consistent with Debt Management Performance Indicators contained in DeMPA Methodology."

"Penelitian ini membahas tentang analisis penganggaran berbasis kinerja pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan logis informasi kinerja dan mengetahui hubungan output terhadap outcome pada Rencana Kerja Anggaran RKA-KL. Analisis terhadap hubungan logis informasi kinerja dilakukan dengan pendekatan Logic Model. Untuk mengetahui hubungan output dan outcome, dilakukan analisis indikator kinerja output dengan pendekatan Performance Blueprint. Hasil analisis menunjukkan informasi kinerja RKA-KL belum menunjukan hubungan logis keterkaitan dalam pencapaian tujuan program. Output program yang dihasilkan dalam RKA-KL berorientasi pada pencapaian outcome berupa penyediaan layanan.

---

This study discusses the performance based budgeting analysis in Directorate General of Budget Financing and Risk Management. The purpose of this study is to analyze the logical relationship of performance information and determine the relationship between output and outcome in Work Plan Budget RKA KL. Analysis of the logical relationships performance information conducted by Logic Model approach.The relationship between output and outcome is determined by analyzing output performance indicators using Performance Blueprint approach. The analysis shows that performance information in RKA KL has not shown a logical connection association in achievement of program objectives. Program output generated in RKA KL are oriented on service delivery outcomes."

"Laporan magang ini membahas prosedur atestasi laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian KPPK yang didasarkan pada Agreed-Upon Procedure AUP yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ATZ. Laporan ini juga membahas perbandingan AUP oleh ATZ dan AUP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.16 / 21 / PBI / 2014. Secara keseluruhan prosedur yang dilakukan oleh ATZ sesuai dengan peraturan. Satu-satunya perbedaan yang ditemukan adalah pada prosedur sampling. ATZ melakukan sampling berdasarkan nilai terbesar dan bukan sampling secara acak sesuai peraturan yang dipersyaratkan. Metode ini dipilih oleh ATZ karena PT ABC tidak dapat memberikan semua rincian yang diperlukan untuk melakukan pengambilan sampel tersebut.

---

This internship report discusses about the attestation procedures of the report of implementation of prudential principles which is based on the Agreed Upon Procedure AUP performed by Public Accounting Firm ATZ. This report also discusses about the comparability of the AUP by ATZ and AUP based on the Bank Indonesia Regulation No.16 21 PBI 2014. Overall, the agreed procedures performed by ATZ are in accordance with the regulation except for the sample selection method. ATZ selected the sample based on the greatest recorded value instead of random sampling as required by the regulation. This method is selected by ATZ since PT ABC is unable to provide all the details needed to perform random sampling."

"Target produksi batubara di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan Coal Preparation Plant (CPP) merupakan suatu hal yang utama dalam meningkatkan kapasitas produksi batubara. Konstruksi CPP di pertambangan relevan dengan konstruksi industri karena proses perencanaan dan pelaksanaan proyek di pertambangan pada dasarnya sama dengan proses konstruksi apapun. Skema proyek yang umum diterapkan dalam pembangunan CPP adalah EPC (Engineering Procurement Construction). Proyek EPC memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Banyak faktor signifikan yang muncul yang menyebabkan keterlambatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko, penyebab risiko dominan, dan strategi pengelolaan risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja waktu penyelesaian proyek. Data dikumpulkan dengan menggunakan survei kuesioner dari kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan CPP dan analisis risiko kualitatif. Hasil penelitian didapat sebanyak 35 variabel risiko dari 6 kategori risiko, 6 variabel risiko dominan, 13 tindakan preventif, dan 15 tindakan korektif. Dengan dilakukan riset ini, diharapkan dapat memberikan analisa untuk menerapkan mitigasi risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja waktu pada proyek selanjutnya.

---

The target of coal production in Indonesia continues to increase from year to year. The construction of a Coal Preparation Plant (CPP) is a major matter in increasing coal production capacity. CPP construction in mining is relevant to industrial construction because the project planning and implementation process in mining is basically the same as any construction process. The project scheme that is commonly applied in CPP development is EPC (Engineering Procurement Construction). The EPC project has a fairly high level of risk. Many significant factors arise that cause delays. The purpose of this study is to identify risks, dominant risk causes, and risk management strategies so as to increase project completion time. Data was collected using a questionnaire survey of contractor involved in the CPP construction project and qualitative risk analysis. The results of the study obtained 35 risk variables from 6 risk categories, 6 dominant risk variables, 13 preventive actions, and 15 corrective actions. By conducting this research, it is hoped that it can provide an analysis for the application of risks so that it can increase performance time on subsequent projects."

"Tesis ini membahas penerapan dan evaluasi strategi alokasi berbasis risiko dengan pendekatan risk parity di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menerapkan konsep risk parity yakni equal risk contribution pada beberapa indeks yakni indeks BISNIS-27, Jakarta Islamic Index (JII) dan indeks LQ45 untuk selanjutnya dibandingkan risk dan return-nya dengan pendekatan tradisional market cap weighted index. Untuk meminimalisasi faktor size premium akibat kinerja saham-saham berkapitalisasi kecil lebih baik daripada saham-saham berkapitalisasi besar, maka penelitian juga dilanjutkan dengan membentuk portofolio yang berisi sepuluh saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penulisan ini ialah ingin mengetahui perbedaan kinerja investasi pada indeks atau portofolio yang menggunakan pendekatan risk parity dibandingkan dengan pendekatan market cap weighted. Akhirnya, penulis mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa indeks dengan pendekatan risk parity memberikan performa yang relatif lebih baik dibandingkan indeks dengan pendekatan market cap weighted. Hal ini sejalan dengan hasil yang didapat pada portofolio sepuluh saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Mencermati hasil tersebut, penulis berpendapat bahwa strategi alokasi dengan pendekatan risk parity dapat dijadikan alternatif untuk membuat indeks baru berbasis risiko di Bursa Efek Indonesia. Risk based index tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk menciptakan diversifikasi likuiditas di pasar saham dan menurunkan un-systematic risk akibat investasi dengan pendekatan market cap yang cenderung terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar serta dapat dijadikan acuan serta katalis bagi munculnya reksadana-reksadana berbasis risiko di Indonesia.

---

This thesis discusses the application and evaluation of allocation strategy based on risk with risk parity approach in Indonesia Stock Exchange. The study was conducted by applying the concept of risk parity, equal risk contribution, in several indices such as BUSINESS-27, Jakarta Islamic Index (JII) and LQ45 to further compare its risk and return with the traditional approach of market cap weighted index. To minimize the size premium factor due to the performance of small cap stocks are better than large cap stocks, the research also continued to form a portfolio containing ten largest capitalized stocks in Indonesia Stock Exchange. The purpose of this writing is want to know the performance differences of investment on the index or portfolios using risk parity approach compared with market cap weighted approach.

Finally, the authors obtain results which indicate that the index approach to risk parity deliver performance that is better than the index with the approach of market cap weighted. This is in line with the results obtained on portfolio of ten largest capitalized stocks in Indonesia Stock Exchange. Looking at these results, the authors argue that the allocation strategy with a risk parity approach can be used as an alternative to create a new index based on risk in the Indonesia Stock Exchange. Risk-based index is expected to be useful to create a diversified liquidity in the stock market and reduce un-systematic risk due to investments by market cap approach tend to be concentrated in stocks with large market capitalization. Furthermore, it can be used as a becnhmark as well as a catalyst for the emergence of mutual fund based on risk in Indonesia ."

"Menggunakan kerangka resource dependence theory, resource-based view theory dan teori keagenan, penelitian ini bertujuan untuk menguji implikasi dari koneksi politik, kualitas laporan keuangan dan manajemen risiko perusahaan terhadap biaya utang. Dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 sebagai external shock dan ingin meneliti dampak external shock tersebut terhadap variabel utama penelitian, maka sampel penelitian ini mencakup perusahaan sektor non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021, yang terdiri dari periode pandemi COVID-19 (2020-2021) dan perekonomian normal (2015-2019). Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menemukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, perusahaan dengan tingkat koneksi politik yang lebih kuat cenderung dikenakan biaya bunga yang lebih rendah, demikian pula halnya ketika perusahaan memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa keefektifan pengimplementasian manajemen risiko perusahaan berdampak terhadap rendahnya biaya utang yang dibebankan oleh pemberi pinjaman. Kedua, dengan mempertimbangkan peran koneksi politik, penelitian ini menemukan bahwa kualitas laporan keuangan tetap menjadi pertimbangan pemberi pinjaman ketika menentukan biaya utang walaupun perusahaan tersebut memiliki perikatan politik. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberi pinjaman cenderung membebankan biaya utang yang lebih tinggi bagi perusahaan dengan skor manajemen risiko perusahaan yang tinggi dan memiliki tingkat koneksi politik yang lebih kuat. Ketiga, dengan mempertimbangkan peran moderasi COVID-19, penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa pengaruh negatif antara koneksi politik dan biaya utang serta manajemen risiko perusahaan dan biaya utang akan lebih kuat disaat periode pandemi dibandingkan periode perekonomian normal. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh negatif antara kualitas laporan keuangan dan biaya utang. Keempat, dengan mempertimbangkan interaksi koneksi politik dan pandemi COVID-19, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan peran moderasi koneksi politik baik pada perekonomian normal maupun pada periode pandemi COVID-19. Terakhir, dengan menggunakan serangkaian uji sensitivitas, ditemukan bahwa hasil pengujian ini bersifat robust dan terbebas dari masalah endogenitas.

---

Using the resource dependence theory, resource-based view theory, and agency theory, this study examines the implications of political connections, financial reporting quality, and enterprise risk management on the cost of debt. By considering the COVID-19 pandemic as an external shock and wanting to examine the impact of this external shock on the main research variables, the sample of this study includes non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2021 period, which consists of the COVID-19 pandemic period (2020-2021) and the normal economic period (2015-2019). Based on the test results, this study finds the following. First, firms with stronger political connections tend to incur lower costs of debt, which is also the case when firms have higher quality financial reporting. Furthermore, this study fails to prove that the effective implementation of corporate risk management impacts the lower cost of debt lenders charge. Second, considering the role of political connections, this study finds that the financial reporting quality remains a consideration for lenders when determining the cost of debt, even though the company has political ties. Furthermore, this study also finds that lenders tend to charge higher costs of debt for firms with high enterprise risk management scores and stronger political connections. Third, considering the moderating role of COVID-19, this study fails to prove that the negative effects between political connections and the cost of debt, as well as enterprise risk management and the cost of debt, will be stronger during the pandemic period than during normal economic periods. However, this study finds that the COVID-19 pandemic moderates the negative effect between financial reporting quality and the cost of debt. Fourth, by considering the interaction of political connections and the COVID-19 pandemic, this study finds no difference in the moderating role of political connections in both the normal economic period and the COVID-19 pandemic period. Finally, using a series of sensitivity tests, this study finds that the results are robust and free from endogeneity problems."

"Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Transaksi lindung nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan counterparty , dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul sebagai akibat volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. Transaksi lindung nilai dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.08/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pengelolaan lindung nilai utang harus dapat memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing ke depannya. Pengaturan risiko keuangan negara seharusnya diatur secara terperinci, jelas dan pasti, sehingga memungkinkan pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum.

---

Hedging is a strategy created to reduce enpredictable business risks. Hedging transaction is a transaction conducted by government with it counterpart in order to manage risks due to fluctuation in interest rate and principal amount and/or to protect the debt from predictable risks due to market volatility. Hedging transaction is conducted under Minister of Finance Regulation Number 12/PMK.08/2013 regarding Hedging Transaction in Government Debt Management. Research approached used in preparing this thesis was juridical-normative literature-based study. Result of the research suggests that hedging management shall be able to predict future Rupiah exchange rate to other currencies. Financial risk management shall be regulated in detail, elaborative, and certain, in order to enable government debt management to be transparent, accountable, and providing legal certainty."

"Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus penerapan manajemen risiko di salah satu lingkungan instansi Pemerintah. Manajemen risiko merupakan salah satu unsur penilaian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk melihat kualitas instansi pemerintah dalam mengelola risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal PQR berdasarkan Pedoman Menteri. Pedoman Menteri disusun dan ditetapkan sebagai dasar acuan pelaksanaan manajemen risiko sehingga menghasilkan manajemen risiko yang berkualitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko Direktorat Jenderal PQR belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang diatur dalam Pedoman Menteri. Masih terdapat beberapa aspek dalam Pedoman yang belum diikuti oleh Direktorat Jenderal PQR. Meskipun dalam proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat PQR telah mengintegrasikan manajemen risiko sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan keputusan, namun penerapan manajemen risiko masih bersifat formalitas. Manajemen risiko masih dianggap hanya sebagai kewajiban menjalankan sistem pengendalian internal, bukan sebagai bagian budaya yang harus ditumbuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harian. Seluruh tahapan pelaksanaan manajemen risiko di Direktorat Jenderal PQR tercantum dalam Formulir Risiko yang terdiri atas Formulir 1 Penetapan Konteks Manajemen Risiko, Formulir 2 Profil dan Peta Risiko, Formulir 3 Penanganan Risiko, dan Formulir 5 Pemantauan Tahunan. Laporan manajemen risiko hanya dilakukan untuk laporan tahunan. Tidak ditemukan adanya laporan manajemen risiko triwulanan meskipun pemantauan risiko telah dilakukan secara triwulan.

---

This research is a case study on the implementation of risk management in one of Government Institution. Risk management is one of the assessment elements in the Government Internal Control System (SPIP) to observe the quality of government institutions in managing risks. The purpose of this research is to evaluate the implementation of risk management in the Directorate General PQR based on Ministerial Guidelines. The Ministerial guidelines are prepared and established as a basis reference for the implementation of risk management in order to produce quality risk management. The results of the research show that in implementing risk management the Directorate General PQR has not fully followed the rules set out in the Ministerial Guidelines. There are still several aspects of the Guidelines that have not been followed by the Directorate General PQR. Even though the business processes carried out by the Directorate General PQR has integrated risk management from planning, implementation to decision making, the implementation of risk management is still considered as formality. Risk management is still considered only as an obligation to run an internal control system, not as part of the culture that must be fostered in the implementation of daily activities. All stages of risk management implementation at the Directorate General of PQR are listed in the Risk Form which consists of Form 1 Determining the Risk Management Context, Form 2 Risk Profile and Risk Map, Form 3 Risk Mitigation, and Form 5 Annual Monitoring. Risk management reports are only carried out for annual reports. No quarterly risk management reports were found even though risk monitoring had been carried out on a quarterly basis."

"ABSTRAKSebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Non-Bank, BMT X wajib memiliki manajemen risiko sebagaimana diatur dalam PER OJK NO.1/POJK.05/2015. Permasalahan yang terjadi adalah BMT X belum memiliki manajemen risiko secara formal dan tertulis yang dapat diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang proses manajemen risiko atas pembiayaan murabahah dan menilai implementasinya. Manajemen risiko pada BMT X dirancang agar dapat menurunkan level risikonya ke level yang dapat diterima sehingga pencapaian tujuan dari BMT X dapat dilakukan secara optimal. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam analisisnya dan periode yang diambil dalam penelitian ini adalah dari tahun 2015-2017.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 15 risiko yang telah diidentifikasi pada proses pembiayaan murabahah di BMT X. Dengan adanya perancangan manajemen risiko, BMT X memiliki penanganan atas risiko-risikonya secara formal dan tertulis, selain itu, penilaian atas kematangan risiko secara keseluruhan yang sebelumnya berada pada tingkat risk naive, beberapa telah berubah menjadi risk aware.

---

ABSTRACTAs part of the Non-Bank Microfinance Institutions, BMT X must have risk management as stipulated in the OJK PER NO.1/POJK.05/2015. The problem that occurs is that BMT X does not have formal and written risk management that can be applied. This study aims to design a risk management process for murabahah financing and assess its implementation. Risk management at BMT X is designed to reduce the level of risk to an acceptable level so that the achievement of goals from BMT X can be done optimally. This study is a case study that uses descriptive qualitative methods in its analysis and the period taken in this study is from 2015-2017.The results of this study indicate that there are 15 risks that have been identified in the murabahah financing process at BMT X. With the design of risk management, BMT X has a handling of the risks in a formal and written manner, besides, the overall risk maturity assessment previously at the level of risk naive, some have turned into risk aware."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai dasar-dasar pemeriksaan pabean pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pendekatan manajemen risiko berkaitan dengan kinerja penerimaan bea masuk. Lebih utama lagi terkait penerapan self assessment dalam pemberitahuan impor barang. Objek Penelitian adalah penerimaan bea masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk periode Januari-November 2014. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerimaan bea masuk juga dipengaruhi oleh kepatuhan importir. DJBC telah melakukan usahan ekstra (extra effort) untuk menggali potensi penerimaan bea masuk dengan cara menerbitkan surat penetapan. Penerbitan surat penetapan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan pabean yang selektif melalui manajemen risiko penjaluran. Sebagai hasilnya terlihat bahwa penerimaan dari jalur merah hasil extra effort menunjukkan tingkat persentase penerimaan yang lebih besar dari jalur lainnya.

---

This study aim to describe the known facts regarding basics of inspectionat Directorate General Customs and Excise againts import duty revenue. Primarily related application self assessment in a notice of import goods. Object of this study is import duty revenue in Prime Customs Office Tanjung Priok for the period January-November 2014. The result of research shows that import duty revenue affected by compliance of importer. Directorate General Customs and Excise has been doing extra effort to explore the potential import duty by issuing determination letter. It based on the selective inspection risk management through line system. As the result seems that import duty revenue from extra effort the red lines indicates the percentage rate greater than revenue of other lines."