Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum efektif dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. Hal ini disebabkan oleh: 1 tidak tersedianya reward bagi pegawai yang berhasil mencapai target kinerjanya sehingga pemberian tunjangan kinerja sampai dengan saat ini belum mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk berprestasi, 2 belum efektifnya penerapan SKP dan PKP dalam memotret kinerja pegawai yang sesungguhnya, 3 belum diterapkannya prinsip merit pay, dan 4 tidak adanya kajian tentang evaluasi penerapan sistem tunjangan kinerja yang sudah berjalan sampai dengan saat ini sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk merevisi belum mampu memperbaiki sistem yang ada secara komprehensif. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi: komitmen pegawai, evaluasi jabatan, komitmen pemimpin, evaluasi kinerja, dan sistem pendanaan.

---

This study uses a post positivist paradigm. Data collected through in depth interview and documentation. Informants in this study is civil service at the Ministry of Environmental and Forestry.The results of this study showed that the application of performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry has not been effective in supporting the improvement of employee performance. It caused of 1 lack of reward for employee who successfully achieve performance targets so that the provision of performance pay up to now has not been able to increase the motivation for achievement, 2 lack of effectiveness in the application of SKP and PKP capturing employee performance indeed 3 not applying the principle of merit pay, and 4 absence study on the evaluation of the application of the performance pay system has been running up to this time so that efforts have been made to revise not been able to improve the existing system in a comprehensive manner. Furthermore, there are several factors that affect the application of the performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry which include employee commitment, job evaluation, leadership commitment, performance evaluation, and the budget system."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan audit kinerja pada Satuan Kerja Kementerian Kehutanan, implikasi dari perubahan pemberlakuan audit operasional menjadi audit kinerja, dan manfaat serta efektivitas audit kinerja dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern Kementerian Kehutanan. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja telah memberikan manfaat berupa peningkatan sistem pengendalian intern Kementerian Kehutanan, hal ini terlihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yaitu penurunan temuan audit berupa kelemahan administrasi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, hambatan kelancaran tugas serta penurunan potensi kerugian negara dan ditunjang dengan peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kehutanan melalui opini/pendapat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012.

---

The purpose of this study is to investigate the application of a performance audit on the Ministry of Forestry Task Force, the implications of changes in the implementation of the operational audit to audit performance, and the benefits and effectiveness of performance audit in improving the quality of internal control system of the Ministry of Forestry. This research is a qualitative descriptive design. The results clarify that the performance audit has provided benefits in improved internal control systems of Forestry Ministry, it is seen from the Key Performance Indicators (KPI) of the Inspectorate General of the Ministry of Forestry is decreasing administrative weaknesses in the form of audit findings, compliance with laws and regulations, barriers to fluency task and decrease the potential loss of state and supported by increased accountability Financial Statements (LK) through the Ministry of Forestry opinion/opinions issued by the Supreme Audit Agency (BPK) Republic of Indonesia in the Inspection Report (LHP) to the financial statements is unqualified (WTP) with Clarifying paragraphs and unqualified (WTP) for the Financial Statements for 2011 and 2012."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi analisis jabatan dan kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan pada jabatan fungsional di Kementerian tersebut belum di implementasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek yang meliputi penggunaan data hasil analisis jabatan masih temporer, keterlibatan para pihak masih kurang, penentuan informan yang mewakili belum tepat, analisis pekerjaan aktual belum akurat, verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan belum tepat, dan penyusunan deskripsi dan spesifikasi jabatan belum akurat. Selain itu kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional juga masih kurang, baik dari deskripsi dan spesifikasi jabatan maupun jumlah pemangkunya.

---

This research discusses the implementation of job analysis and appropriate based on bezetting and formation on functional positions in the Ministry of Environment and Forestry. The research was conducted using post-positivist approach and qualitative method.

The results of the research saw that the job analysis on functional position in the Ministry has not been implemented well, this can be seen from the usage of temporarily data result of job analysis, the lack of stakeholders involvement, the unproperly representative informant determination, the unaccurately analyze the job, the unproperly verification and validation of job analysis, and the unaccurately development of job description and job specification. The other result saw that there is the unppropriate both the job description-job specification and number of employee based on bezetting and formation."

"[Penelitian ini akan membahas pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja PNS di Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berdasarkan teori. Teori yang digunakan merupakan teori kinerja dari Wibowo, yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, cycle time, pemanfaatan sumber daya, dan biaya, sedangkan teori kompensasi (tunjangan kinerja) menggunakan teori dari Edy Sutrisno, dimana melihat tunjangan berdasarkan atas asas keadilan dan kelayakan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian survey ke dalam suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data pokok. Pada penelitian ini terdapat 68 responden dan menggunakan total sampling. Setelah pengumpulan data maka selanjutnya mengguakan alat bantu analisis dengan menggunakan penghitungan SPSS (Statistical Product and Service Solution) 20.0 dan hasil analisis akan didistribusikan ke dalam sebuah grafik dan tabel. Hasil dari penelitian ini adalah tunjangan kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja PNS dengan pengaruh sebesar 0,548, yang berarti memiliki kekuatan sedang.;This research will discuss the influence of performance benefit against civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013. In this study using quantitative approach based on theory. The performance theory used is from Wibowo consisting of six indicators, that is productivity, quality, punctuality, cycle time, resource utilization, and expense. The performance benefit theory used is from Edy Sutrisno consisting of two indicators, that is fairness and expedience. In this study, there were 68 total respondents and use total sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Statitical Product and Service Solutions) 20.0 and analytical results will be distributed into a table. The result is performance benefit affect civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013.;This research will discuss the influence of performance benefit against civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013. In this study using quantitative approach based on theory. The performance theory used is from Wibowo consisting of six indicators, that is productivity, quality, punctuality, cycle time, resource utilization, and expense. The performance benefit theory used is from Edy Sutrisno consisting of two indicators, that is fairness and expedience. In this study, there were 68 total respondents and use total sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Statitical Product and Service Solutions) 20.0 and analytical results will be distributed into a table. The result is performance benefit affect civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013., This research will discuss the influence of performance benefit against civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013. In this study using quantitative approach based on theory. The performance theory used is from Wibowo consisting of six indicators, that is productivity, quality, punctuality, cycle time, resource utilization, and expense. The performance benefit theory used is from Edy Sutrisno consisting of two indicators, that is fairness and expedience. In this study, there were 68 total respondents and use total sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Statitical Product and Service Solutions) 20.0 and analytical results will be distributed into a table. The result is performance benefit affect civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013.]"

"ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan terutama di lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia memberikan dampak negatif yang sangat besar, baik bagi lingkungan hidup maupun bagi masyakat. Penegakan hukum perdata untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap kerugian lingkungan maupun bagi masyarakat harus bisa didapatkan. Penggunaan dasar pertanggungjawaban perdata melalui tanggungjawab mutlak bisa dilakukan bagi kegiatan dan/atau usaha yang berada didalam sebuah ekosistem gambut ataupun memiliki dampak terhadap ekosistem gambut. Namun dalam praktiknya belum tentu badan usaha pencemar/ perusak lingkungan tersebut dapat memenuhi kompensasi tersebut secara penuh karena terdapat permasalahan insolvensi. Asuransi lingkungan hidup mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mekanisme pengalihan risiko yang dilakukan. Keluarnya PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi memberikan jalan bagi penerapan asuransi lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara metode yuridis normatif dengan melihat bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTForest and land fires, especially on peatlands that often occur in Indonesia, have a huge negative impact both for the environment and for the community. The enforcement of civil law to obtain compensation for damages to the environment and for the community must be obtained. The basic use of civil liability through absolute responsibility can be made for activities and or businesses within a peat ecosystem or have an impact on the peat ecosystem. The basic use of civil liability through strict liability can be made for activities and or businesses within a peat ecosystem or have an impact on the peat ecosystem. In practice, however, it is not necessarily that the polluter can fulfill their compensation fully because there are insolvency problems. Environmental insurance is able to overcome these problems with the risk transfer mechanism. The issuance of PP no. 46 of 2017 on Economic Instruments provides a way for the implementation of environmental insurance in Indonesia. This research is conducted by means of normative juridical method by looking at legal materials that have binding legal force such as legislation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis implementasi pemberian tunjangankinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pendekatan penelitian adalahpost-positivis dan jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan kinerja dilingkungan Badankepegawaian Negara hanya mendasarkan pada unsur perilaku kerja khususnyaaspek disiplin. Meskipun Peraturan Presiden yang mengatur tentang tunjangankinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah mengamanatkanbahwa tunjangan kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerjapegawai setiap bulan, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasipemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negaraantara lain yaitu: pertama, aturan teknis pelaksanaan Peraturan PresidenTunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yaituPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak memperhitungkan unsursasaran kinerja pegawai SKP dalam pemberian tunjangan kinerja, keduapelaksanaan manajemen sumber daya manusia SDM di lingkungan BadanKepegawaian Negara yang belum optimal sehingga menyebabkan sistemmanajemen kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baikKata kunci: Regulasi Pemberian Tunjangan Kinerja, Manajemen KinerjaUniversitas.

---

ABSTRACT

This research is analizing implementation of performance allowance in CivilService Agency BKN . The approach used in this research are post positivist.Type of this research is descriptive. The result of this research showed thatperformace allowance in Civil Service Agency BKN only base on behaviorelement such attendance and punishment. Although the regulation PeraturanPresiden that regulates employees performace allowance in Civil Service Agencyhas instructed that performance allowance given consider the expense ofemployees performance achievements every month but there are some obstaclesin the implementation of performance allowance in Civil Service Agency BKN such as first. The technical rule of regulation that regulates of employeesperformance allowances in Civil Service Agency did not take into employeeperformace target SKP as a basic for pay performace allowance but behaviorelement as a basic for pay performace allowance, second, the implementation ofhuman resource management HRM in the Civil Service Agency BKN especially performance management system not optimalized.Keywords Regulation of performance allowance, Performance management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.

---

The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."

"Penelitian ini menganalisis hubungan kinerja lingkungan hidup, pengungkapan lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan dan kinerja lingkungan ekonomi terhadap 55 perusahaan yang terdaftar di BEI yang merupakan industri ekstraktif dan industri dasar dan kimia yang mengikuti PROPER 2009-2010 serta menerbitkan laporan tahunan atau laporan keberlanjutan pada tahun tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik biner dan regresi linear berganda terhadap model leadlag. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja lingkungan hidup pada masa lampau dengan kinerja ekonomi perusahaan tahun dasar, tidak terdapat hubungan antara kinerja keuangan pada masa lampau dengan kinerja keuangan tahun dasar, antara kinerja lingkungan hidup dan sistem manajemen lingkungan hidup berdasarkan sertifikasi ISO 14001 dengan pengungkapan lingkungan hidup.

---

This study analyzes the relationship of environmental performance, environmental disclosure, environmental management systems and economi performance of 55 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in extractive industry and industry base and chemical, rated by PROPER 2009-2010 and publish annual reports or sustainability reports for the year of study. Testing was conducted using binary logistic regression analysis and multiple linear regression of the lead-lag models.

The results of this study indicate that there is a significant positive relationship between environmental performance in the past with the economic performance of companies in the base year, there is no relationship between financial performance in the past with the financial performance in the base year, environmental performance and environmental management system with environmental disclosure."

"ABSTRAKSistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK merupakan sistem elektronik strategis yang menangani 33 informasi geospasial. KLHK membutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi yang mendukung sistem informasi geospasial. Penelitian ini akan menganalisis serta merancang manajemen risiko keamanan informasi geospasial KLHK dengan menerapkan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan literatur serta pengolahan data dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005:2011 dan ISO 27002:2013. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dokumen perencanaan manajemen risiko keamanan informasi berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko sebagai solusi kebijakan dalam keamanan informasi geospasial KLHK.

---

ABSTRACTGeospatial Information Systems of the Ministry of Environment and Forestry KLHK is an electronic system that handle 33 strategic geospatial information. KLHK requires an information security risk management plan that supports geospatial information systems. The study will analyze and design the information security risk management at KLHK by applying geospatial data collection through interviews, documents and literature studies as well as data processing using ISO 27005 2011 and 27002 2013 framework. The results obtained from this study is document of information security risk management plan in the form of risk mitigation document, recommendations to reduce the risk and control of risk acceptance as a solutions in geospatial information security policy."

"Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy."