Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dalam tesis ini membahas mengenai implementasi paham Wahabisme di Kerajaan Arab Saudi pada masa kekuasaan Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, yakni sejak tahun 1932 hingga wafatnya beliau pada tahun 1953. Pembahasan mengenai hal tersebut menjadi menarik, karena ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab dan doktrin-doktrin yang terkandung dalam paham Wahabisme cenderung bersifat konservatif, sehingga dalam beberapa kasus kontradiktif terhadap kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh oleh Raja Abdul Aziz di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dan teori patrimonalisme menurut Weber yang berkaitan dengan kekuasaan negara untuk menjelaskan kronologi sejarah implementasi paham Wahabisme pada masa kekuasaan Raja Abdul Aziz secara naratif-eksplanatif. Berbagai sumber data sekunder tertulis yang digunakan dalam mendukung penelitian tesis ini adalah tesis, disertasi, artikel, jurnal, buku, dan situs web di internet. Analisis penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa Raja Abdul Aziz mengimplementasikan paham Wahabisme terkait dengan praktik pernikahan politik, penerapan sistem monarki absolut, gerakan Zionisme di Palestina, Perang Arab-Israel 1948, Perang Dingin dan ancaman komunisme Uni Soviet, serta wacana pembentukan Pakta Baghdad. Sementara itu, Raja Abdul Aziz tidak mengimplementasikan paham Wahabisme terkait dengan penggunaan gelar kebesaran, penciptaan lagu kebangsaan Kerajaan Arab Saudi, dan persahabatan dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa Raja Abdul Aziz tidak mengimplementasikan paham Wahabisme di Kerajaan Arab Saudi selama masa kekuasaannya sejak tahun 1932 hingga tahun 1953 secara utuh dan menyeluruh. Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat menstimulasi penelitian-penelitian dengan tema serupa di masa yang akan datang.

---

The research in this thesis explains about Wahabism implementation in the Kingdom of Saudi Arabia during the reign of King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, started from 1932 until he passed away in 1953. The explanation about this topic is became interesting, because the teachings of Muhammad bin Abdul Wahhab and the Wahabism doctrines tend to be conservative, so in some cases, it became contradictive against King Abdul Aziz's political policies in the Kingdom of Saudi Arabia.

The research in this thesis used qualitative method and Weber's patrimonalism theory related to state power to explain the chronology of Wahabism implementation history during the reign of King Abdul Aziz in a narrative explanatory text. Various secondary written data sources used in this thesis are thesis, dissertations, articles, journals, books, and also internet websites.

The research analysis in this thesis has proven that King Abdul Aziz implement Wahabism in accordance with political marriage practices, absolute monarchy system, Zionism movement in Palestine, The Arab Israel War 1948, Cold War and Uni Soviet's communism threat, and also The Baghdad Pact conceptual plan. Meanwhile, King Abdul Aziz did not implement Wahabism in accordance with the usage of noble title, the creation of the national anthem of the Kingdom of Saudi Arabia, and friendship with the United States of America.

The result of the research in this thesis concluded that King Abdul Aziz did not fully implement Wahabism in the Kingdom of Saudi Arabia during his reign from 1932 to 1953. The research in this thesis is expected to stimulate other research with similar theme in the future. Keywords King Abdul Aziz, Muhammad bin Abdul Wahhab, Political Power, Saudi Arabia, Wahabism Implementation."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang industri minyak Arab Saudi pada masa pemerintahan Abdul Aziz (1932-1953). Landasan teori yang digunakan adalah teori eksplorasi minyak bumi, serta teori kekuatan nasional, kepentingan nasional dan oil power untuk memahami tentang bagaimana minyak dapat menjadikan suatu negara menjadi negara kuat dan berpengaruh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan jenis penelitian deskriptif. Perusahaan minyak asing yang pertama berhasil menemukan sumber minyak bumi di Arab Saudi adalah perusahaan Amerika, SOCAL (Standard Oil Company of California). Sejak saat itu, industri minyak lahir dan berkembang di Arab Saudi sebagai sumber pendapatan terbesar bagi kerajaan Arab Saudi. Beberapa kebijakan Abdul Aziz yang dianggap paling berpengaruh terhadap industri minyak bumi Arab Saudi di antaranya adalah keputusannya untuk memberikan kepercayaan dan konsesi minyak kepada pihak asing serta menjalin hubungan dengan pemerintah Amerika. Keuntungan finansial adalah dampak paling dominan yang dirasakan kerajaan Arab Saudi pasca ditemukannya minyak.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oil industry of Saudi Arabia during the reign of Abdul Aziz (1932-1953). The theoretical basis used is the theory of petroleum exploration, as well as national power theory, national interest and oil power to understand how oil can make a country a powerful and influential country. The research method used is a historical research method with descriptive research type. The first foreign oil company to find a source of petroleum in Saudi Arabia was an American company, SOCAL (Standard Oil Company of California). Since then, the oil industry was born and developed in Saudi Arabia as the biggest source of income for the kingdom of Saudi Arabia. Some of Abdul Aziz's policies which are considered the most influential on the Saudi Arabian petroleum industry include his decision to provide trust and oil concessions to foreign parties and establish relationships with the American government. Financial gains are the most dominant impact felt by the kingdom of Saudi Arabia after the discovery of oil."

"ABSTRAKTulisan ini memiliki topik mengenai kehidupan sosial Perempuan di Arab Saudi yang berjudul Perempuan di Arab Saudi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pasca Kebijakan Baru Pemerintahan Raja Salman Bin Abdul Aziz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada penjelasan atau penjabaran masalah secara eksplanasi maupun desktiptif. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teori yangdigunakan untuk menganalisa penelitian ini ialah Feminisme. Menjawab rumusan masalah yang diajukan terdiri dari Bagaimana bentuk pemberlakuan dari Kebijakan Baru Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terhadap Perempuan di Arab Saudi. Apakah tanggapan dari masyarakat Arab Saudi terhadap pemberlakuan Kebijakan terkait perempuan. Bentuk kebijakan baru sepertidiperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah, diperbolehkan perempuan bekerja sebagai diplomat, perempuan diperbolehkan berbisnis dan mendirikan usaha sendiri, perempuan dapat memilih dan dipilih, diperbolehkan tidak menggunakan niqab ataupun burka, diperkenankan memilki lisensi ijin mengemudi (SIM) dan mengendarai mobil, perempuan boleh menonton bioskop dan masuk stadion untuk hiburan. Tanggapan masyarakat Arab Saudi mengenai kebjakan baru terkait perempuan, ada yang setuju dan menerima serta masyarakat yang tidak setuju dan menolak. Tanggapan hadir dari berbagai status sosial masyarakat, Putra Mahkota; ulama hingga dari kaum perempuan sendiri.

---

ABSTRACTThis Paper analyses about women's social life in Saudi Arabia especially under King Salman Bin Abdul Aziz s government that has title Women s in Saudi Arabia in Social Life After The New Policy of the Reign of King Salman Bin Abdul Aziz. This study uses a qualitative method that emphasizes the explanation of the problem in explanation and desktiptif type. Data collection techniques with secondary data collection techniques by literature studies.This research was analyzed using Feminism Theory to answer the problem formulation that consists of how the implementation of the Saudi Arabia s government new policy for women, how people react to this new policysuch as permitting women to work outside their homes, allowing women to work as diplomats, allowing women to do business and establish their own businesses, women could choose and be elected, allowing women to not use their niqab or burka, allowing them to have a driving license and driving a car, allowing them to watch the cinema and enter the stadium for entertainment. This research offering the response of the Saudi Arabian community regardingthis new policies related to women, some agreed and accepted but also there were people who disagreed and refused. Those responses were collected from various social statuses of the community, the Crown Prince; scholars to womenthemselves."

"Tesis ini membahas tentang peran dan strategi politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia. Fokus masalah dalam penelitian ini terumuskan dalam tiga pertanyan: Bagaimana, munculnya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia; Apa faktor-faktor penyebab keluarga al-Saud mampu mempertahankan dominasi politiknya; dan bagaimana prospek dominasi politik keluarga al-Saud di masa depan. Dengan rnenggunakan model pendekatan studi kasus (cas study) penelitian ini rnenghasilkan beberapa kesimpulan: Pertama, momentum awal politik dominasi keluarga al-Saud terjadi ketika Raja Abdul Aziz bin Abdurahman menyampaikan sambutan dalam sidang pertama Majelis Syura pada 21 Januari 1927 M: "aku tak akan menyerahkan kekuasaanku kepada siapapun yang menentangku dan merebutnya dengan cara paksa, tetapi aku akan menyerahkannya ketangan kalian dengan kehendakku sendiri. Perhatikanlah orang-orang yang duduk dihadapan kalian, mereka adalah anggota keluargaku. Pilihlah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpin kalian." Pidato ini juga menjadi awal inisiatif Raja Abdul Aziz untuk merumuskan sebuah hukum dasar pemerintahan seperti hukum tentang suksesi kekuasaan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi bertahannya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia diantaranya adalah faktor otoritas raja yang luas, faktor positioning keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman pada posisi-posisi penting dalam pemerintahan Saudi Arabia dan faktor legislasi kekuasaan dalam sistem dan hukum pemerintahan. Ketiga, Prospek politik dominasi keluarga al-Saud di masa depan ditentukan oleh kemampuan generasi-generasi baru Kerajaan Saudi Arabia memberikan nuansa politik baru dalam dinamika politik kerajaan. Nuansa baru ini ditentukan oleh motifasi konflik internal maupun eksternal yang terjadi sepanjang sejarah kerajaan. Dengan kata lain, prospek politik dominasi keluarga al-Saud di masa depan berbanding lurus dengan terakomodirnya tuntutan-tuntutan tersebut.

---

The focus of this study is the role and political domination strategy of al-Saud Clan in the Kingdom of Saudi Arabia. This internal issue is formulated in three questions: What domination politics appearance of al-Saud clan in the Kingdom of Saudi Arabia; Is factors cause of al-Saud clan can maintain domination of its; and how domination prospect of al-Saud clan in the future. By using case study approach, this study yields some conclusions: Firstly, the momentum of political domination of al-Saud clan is happened when King Abdul Aziz bin Abdurahman submits greeting in first conference of Majelis Syura by 21 January 1927: "I will not deliver my power to any person who opposes me and grabs it by the way of forcing, but I will deliver it hand all of you with my own will. Attention please to people who to sit fore part all of you, they is member of my family. Choose one of them to be leader of all of you." This oration also becomes beginning of initiative King Abdul Aziz to formulate a basic law of government like succession law. Secondt influencing factors stays it political domination of al-Saud clan in the Kingdom of Saudi Arabia is king authority factor, positioning factor of Abdul Aziz bin Abdurahman sons at important positions in government and power legislation factor in system and government law. Third, political domination prospect of al-Saud clan in the future is detennined by ability of next generations to accommodating of the demands."

"Skripsi ini mencoba menggambarkan usaha modernisasi yang dilakukan oleh Raja Faisal ibn Abdul Azis dan kendala-kendalanya serta pengaruh modernisasi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan ditekankan pada perbedaan pemikiran yang terjadi antara Raja Faisal, dengan pengikut Wahabi yang ortodoks, yang selalu mengartikan segala sesuatu secara harfiah. Dari hasil kajian ini, diperoleh gambaran bahwa gerakan modernisasi yang dilakukan oleh Raja Faisal adalah kesinambungan gerakan reformisme Muhammad ibn Abdul Wahab, dan pertentangan demi pertentangan yang terjadi pada masa modernisasi yang dilakukan oleh Raja Faisal, justru menyebabkan masyarakat Saudi Arabia sadar akan makna dari modernisasi tersebut. Secara garis besar, dapat dilihat bahwa usaha madernisasi yang dirintis oleh Raja Faisal, berhasil mengubah keadaan masyarakat Saudi Arabia menjadi lebih baik dan maju."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Raja Faisal di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah yang memiliki tahapan pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penulisan sejarah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Raja Faisal meliputi bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial masyarakat dan budaya, dan bidang pendidikan. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal tertembak dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Raja Faisal dibunuh diduga karena faktor balas dendam, faktor asing, dan faktor frustasi dan gangguan mental seorang Faisal bin Musaid. This research describes the policies that made by King Faisal in Saudi Arabia. The method used is the method of writing history that has stages of data collection, data assessment, data interpretation, and summarizing the data. This research reveals that the policy is executed King Faisal covers politics and government, economics, social and cultural, and education. On March 25, 1975, King Faisal was shot and resulted in his death. This research revealed that King Faisal was killed allegedly because of revenge, foreign factor, and the factor a frustrating and mental disorders Faisal bin Musaid."

"Tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, data yang digunakan adalah data dokumen dengan data utama berasal dari tiga buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang masing-masing ditulis oleh Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi dan Imadudin Khalil.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesesuaian dengan syari'at dan pola hidup sederhana sebagai dasar filosofi tata kelola pemerintahannya, termasuk di dalamnya keuangan publik. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, optimalissi kharaj, menetapkan beban jizyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghemtan dan efisiensi. Dalam menetapkan belanja publik, Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas uama, selaras dengan salah satu tujuan syari'at yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

---

This thesis tries to make a research toward public finance management era Umar Bin Abdul Aziz so as to prosper the society. The thesis uses a qualitative method by historical study approach. The data being used are documentary data with primary data mainly deriving from three Umar Bin Abdul Aziz biographycal books which were written by Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi and Imadudin Khalil consecutively.From the research, it is known that Umar Bin Abdul Aziz makes use of shariah and austerity as philosophical basis of its goverment management, including public finance. As for Public Finance decision being taken by Umar Bin Abdul Aziz is to put zakah back as primary source of government?s income, optimize kharaj, decide high level of jizyah, fight against corruption and nepotism, and socialize simplicity and efficiency. In setting government expenditure, Umar Bin Abdul Aziz puts social prosperity as top priority, and accordance with one shariah objectives that is to accomplish prosperity for human beings. From the analysis done, it is identified that Umar Bin Abdul Aziz public finance management decision is relevant to be implemented to the present condition, so that social prosperity can be attained."

"Tesis ini membahas tentang kontinuitas pragmatisme dalam politik luar negeri Arab Saudi pada masa pemerintahan Raja Salman 2015-2017 dari perspektif liberalisme. Pandangan liberalisme secara umum berasumsi bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual dan percaya terhadap kemajuan. Meskipun demikian, politik luar negeri Saudi yang telah berubah menjadi proaktif untuk mewujudkan keamanan, stabilitas dan kemakmuran di tingkat regional dan internasional masih menghadapi ancaman ekstrimisme, terorisme dan ekspansi Iran hingga saat ini. Kontradiksi antara asumsi liberalisme dan fakta-fakta yang terjadi dianalisis menggunakan teori interdependensi kompleks yang mencoba untuk mensintesis perspektif realisme dan liberalisme. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengambil data melalui telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontinuitas pragmatisme politik luar negeri Saudi pada masa Raja Salman disebabkan oleh peran sang raja yang melakukan sentralisasi kekuasaan kepada anaknya, Muhammad bin Salman MbS . Di usianya yang masih sangat muda, MbS telah menegaskan perannya sebagai pembuat kebijakan keamanan dan ekonomi kerajaan. Sikap pragmatis dalam politik luar negeri Saudi terlihat jelas pada kebijakannya yang lebih didasarkan atas pengalaman, cita-cita, pertahanan dan keamanan, kepentingan politik dan ekonomi ketimbang ideologi yang dianut oleh kerajaan.

---

This thesis discusses the continuity of pragmatism in Saudi Arabian foreign policy in the reign of King Salman 2015 2017 from the perspective of liberalism. The view of liberalism is generally assumed that international relations can be cooperative rather than conflictual and along with believing in progress. Nevertheless, the Saudi foreign policy, which has become proactive in achieving security, stability and prosperity at the regional and international levels, continues to face threats of extremism, terrorism and Iranian expansion to the present time. The contradiction between the existing assumption and the facts that have occurred has been analyzed by the theory of complex interdependence which have to synthesize the perspectives of realism and liberalism.

The method used by the researcher is the qualitative method by taking data through document review. The results of this study shows that the continuity of pragmatism in Saudi Arabia 39 s foreign policy under King Salman bin Abdulaziz is caused by the role of King Salman who has given his centralized power to his son, Muhammad bin Salman MbS . At a very young age, MbS has asserted its role as a royal security and economic policy maker. The pragmatism of Saudi foreign policy is clearly reflected in its policy of experience, expectation, defense and security, political and economic interests rather than the Islamic principle adopted by the Kingdom. "

"Penelitian sastra selama ini masih sering memilih obyek sastra yang dipandang bermutu. Padahal penelitian sastra yang terlalu terfokus pada karya-_karya yang dianggap besar, yang lahir dari penulis besar, akan mengaburkan eksistensi sastra yang sesunggulinya. Hal ini tentunya menjadi alasan kuat bagi usaha inventarisasi karya-karya dari para sastrawan Indonesia yang terlupakan, khususnya dari angkatan sastra majalah. Salah satu nama dari sekian banyak sastrawan yang belum dibicarakan tersebut adalah Abdul Aziz's. Penelitian mengenai sajak-sajak Abdul Aziz's tentu dapat berguna untuk perkembangan sejarah kesusastraan Indonesia. Karena sajak-sajak Abdul Aziz's tersebar pada beberapa majalah yang tidak lagi diterbitkan, perlu penelusuran terlebih dahulu untuk melakukan tahap pengumpulan data. Berdasarkan pengamatan awal terhadap sajak-sajak Abdul Aziz's yang telah berhasil ditemukan kemudian, terjadi hambatan dalam proses pemahaman untuk memaknai puisi Abdul Aziz's dalam sekali baca. Dari sinilah muncul pertanyaan, apakah puisi Abdul Aziz's dapat digolongkan pada bentuk penulisan puisi gelap yang pada masa itu memang bermunculan? Apakah kesulitan pemahaman tersebut hanya disebabkan oleh jarak bahasa yang telah tcrpisahkan selama kurang lebih setengah abad, mengingat sajak Abdul Aziz's muncul pada tahun 1950-an? Setelah melakukan analisis tema terhadap sembilan betas sajak Abdul Aziz's yang berhasil dikumpulkan, ditemukan bahwa seluruh sajak Abdul Aziz's dapat dimaknai dan ditelusuri temanya. Tema-tema sajak Abdul Aziz's adalah tema tentang kesunyian, figur orang tua, cinta, kemasyarakatan, religi. dan kekecewaan. Dengan dapat ditemukannya tema-tema ini, dapat disimpulkan bahwa sajak-sajak Abdul Aziz's tidak dapat digolongkan ke dalam bentuk khazanah penulisan puisi gelap di tahun 1950-an. Kesulitan pemahaman terjadi karena adanya jarak bahasa yang banyak terhambat dengan penggunaan kosakata yang tidak umum, baik karena bersifat arkais atau kedaerahan. Kesulitan ini banyak terbantu oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai piranti pencarian rnakna. Analisis tema ini diharapkan dapat memberi sumbangan untuk khazanah kajian pengembangan sastra Indonesia."