Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di Indonesia mencapai 8,6 per tahun berimplikasi terhadap peningkatan produksi energi listrik. Pemerintah telah mengantisipasinya melalui Program Pembangunan 35.000 MW yang didominasi PLTU batubara yang dapat meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menentukan jenis teknologi batubara bersih yang diimplementasikan dalam unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan skenario penggunaan teknologi batubara bersih yang disesuaikan dengan kelas kapasitas PLTU dan penentuan skenario terbaik didasarkan potensi emisi GRK terendah di sektor pembangkitan tenaga listrik dan module cost balance tertinggi, melalui simulasi LEAP. Berdasarkan hasil simulasi, seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW di regional Jawa-Bali harus menggunakan teknologi ultra super-critical untuk kelas kapasitas diatas 1.000 MW, super-critical untuk kelas kapasitas diatas 500 MW dan PFBC untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW. Pada regional Sumatera, teknologi yang digunakan adalah super-critical dan PFBC untuk masing-masing kelas kapasitas diatas 500 MW dan dibawah 500 MW. Pada regional Kalimantan dan Sulawesi, penggunaan teknologi PFBC merupakan skenario terbaik untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW, sedangkan teknologi CFBC digunakan pada unit kelas kapasitas pembangkit yang sama di regional Nusa Tenggara Barat. Potensi penurunan emisi GRK sektor pembangkitan tenaga listrik akibat implementasi teknologi batubara bersih dalam seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW sampai dengan 2020 mencapai 41,91 juta ton CO2e yang melampaui target penurunan emisi nasional dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca RAN-GRK dalam skema nasional atau berkontribusi 74,84 dalam skema unilateral. Pada 2025, penurunan emisi diperkirakan akan mencapai 57,87 juta ton CO2e atau berkontribusi 30,46 dari rencana target penurunan emisi nasional pasca 2020 dalam skema optimistik. Oleh karena itu, implementasi teknologi batubara bersih dalam unit PLTU batubara dapat direkomendasikan sebagai salah satu kegiatan utama penurunan emisi GRK sektor energi dalam draft kebijakan RAN-GRK pasca 2020 yang sedang disusun Pemerintah saat ini.

---

The growth of electricity consumption in Indonesia 8.6 per year has implications toward increasing of the electricity generation. The Government of Indonesia had anticipated through 35,000 MW Electricity Development Program predominantly coal fired power plants CFPP that increase Greenhouse Gas GHG emissions significantly. The study aims to determine the type of clean coal technology implemented in the CFPPs of 35,000 MW Electricity Development Program. The methodology on the study is modeling the scenario for the use of clean coal technology in the CFPPs in accordance to their capacity size, while the selection of best scenario based on the lowest GHG emission potential in power generation sector and the highest module cost balance by using LEAP. Based on the simulation results, all of them in Java Bali region should use ultra super critical for capacity size above 1,000 MW, super critical for above 500 MW and PFBC for below 500 MW. In the region of Sumatra, the technology should be used is super critical and PFBC for the capacity size above 500 MW and below 500 MW respectively. In the region of Kalimantan and Sulawesi, the use of PFBC is the best scenario for capacity size below 500 MW, while CFBC is used in the their same size located in the West Nusa Tenggara region. The potential for GHG emission reduction in the power generation sector due to the implementation of clean coal technology in the 2020 in all of them is expected to reach 41.91 million tonnes CO2e that exceed the national scheme emission reduction target in GHG National Action Plan RAN GRK or have contribution 74.84 in its unilateral scheme. By 2025, emissions reduction is expected to reach 57.87 million tonnes CO2e or have contribution 30.46 of post 2020 national emissions reduction target plan in the optimistic scheme. Therefore, the implementation of clean coal technology in the CFPPs is recommended as one of the main activities of GHG emission reduction in the energy sector of the post 2020 RAN GRK policy currently being drafted by the Government of Indonesia."

"Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038 memiliki target bauran energi pembangkit tenaga listrik di tahun 2038 terdiri dari batubara yang masih mendominasi sebesar 47%, gas 25%, EBT 28% dan BBM sekitar 0,1%. Penambahan kapasitas pembangkit memiliki kontribusi besar dalam kenaikan emisi gas rumah kaca (GRK) khususnya karbon dioksida (CO2). Pada penelitian ini dilakukan studi penambahan biaya karbon pada biaya pokok produksi pembangkitan listrik. Simulasi dengan beberapa skenario biaya karbon dihitung untuk mengetahui pengaruh merit order dan penurunan pendapatan industri pembangkitan listrik. Pada skenario biaya karbon sebesar Rp 75.000/tCO2e dinilai paling optimal kerena sudah terjadi perubahan merit order pada PLTU Batubara Supercritical menjadi paling ekonomis daripada PLTU Batubara konvensional. Sedangkan pembangkit tenaga gas tidak terjadi perubahan merit order. Penurunan pendapatan pembangkit dengan biaya karbon Rp 75.000/tCO2e pada PLTU Batubara konvensional sebesar 25%, pada PLTU Batubara Supercritical sebesar 22%, dan untuk PLTU-Gas, PLTG, PLTGU mengalami penurunan pendapatan sebesar 4%. Jika dilakukan penerapan biaya karbon di Sistem Jawa Bali, biaya pokok produksi listrik akan mengalami kenaikan sebesar 13% dari semula. Total pendapatan pajak yang diterima per tahun berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai biaya pembangunan PLTS dengan kapasitas 890 MW.

---

The National Electricity General Plan (RUKN) 2019-2038 has a target for the energy mix of power plants in 2038 dominated by coal around 47%, gas 25%, EBT 28% and fuel around 0.1%. The addition of generating capacity has a major contribution in increasing greenhouse gas (GHG) emissions, especially carbon dioxide (CO2). This research study about adds carbon price to the cost of electricity production. Several carbon cost scenarios are conducted to determine the effect of merit orders and a decrease in the electricity generation industry revenue. In the carbon cost scenario of Rp. 75,000 / tCO2e, it is considered the most optimal because there has been a change in merit orders at the Supercritical Coal Power Plant to be the most economical than conventional Coal Power Plants. While gas power generation did not change merit orders. Decrease in electricity generation industry revenue with carbon costs of Rp. 75,000 / tCO2e at conventional Coal Power Plants by 25%, at Supercritical Coal Power Plants by 22%, and for Gas-Power Plants, Power Plants, Power Plants and Power Plants decreased by 4%. If carbon costs are implemented in the Java-Bali System, the cost of electricity production will increase by 13% from the original. The total tax revenue received per year has the potential to be utilized as the cost of building a solar power plant with a capacity of 890 MW."

"Program NZE (net zero emission) menjadi istilah populer setelah diadakannya Paris Climate Agreement tahun 2015. Program tersebut bertujuan untuk menekan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengakibatkan pemanasan global. Energi menjadi salah satu sektor yang difokuskan dalam upaya mencapai program NZE. Berbagai negara telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru dalam hal penyediaan energi listrik yang disesuaikan dengan program NZE, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2020, Offshore Operation Engineering Team Medco E&P Indonesia memulai sebuah proyek dan terlaksana diselesaikan pada akhir tahun yaitu Grati Green House roject (GGHP). Proyek GGHP ini dalam kata singkat adalah memanfaatkan energi listrik yang disuplai dari PLN dengan tarif industri yang sebelumnya energi listrik di Grati OPF berasal dari gas engine generator (GEG) yang gasnya diproduksi dari Grati OPF juga. Sebelum selesainya proyek GGHP, gas engine generator (GEG) yang berada di Grati OPF setiap harinya menghasilkan emisi gas buang dari pembakaran untuk menjalankan generatornya. Maka penulisan penelitian ini akan menganalisa bagaimana pengaruh akhir dari pelaksanaan proyek GGHP dalam mendukung program NZE.

---

NZE (net zero emission) program became a popular term after the Paris Climate Agreement was held in 2015. This program aims to reduce environmental pollution which has the potential to cause global warming. Energy is one of the sectors focused on achieving NZE program. Various countries have issued new regulations in terms of supply of electrical energy adapted to the NZE program, including in Indonesia. In 2020, the Offshore Operation Engineering Team of Medco E&P Indonesia started a project which was completed by the end of the year, namely the Grati Green House project (GGHP). GGHP project, in short, is utilizing electricity supplied by PLN at industrial rates. Prior to the completion of the GGHP project, electricity at Grati OPF came from a gas engine generator (GEG) whose gas was also produced from Grati OPF. The GEG produced exhaust emissions from combustion every day to run the generator. After all, this research will analyze how the final impact of implementing the GGHP project is in supporting the NZE program."

"Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK dibandingkan skenario Business As Usual BAU . Selama 2010-2014, Provinsi Riau adalah emiter terbesar 22,7 dari total emisi GRK Nasional sebesar 7.942,46 juta ton CO2e, sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat emisi GRK per luasan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 145,2 dibandingkan rata-rata pertumbuhan emisi GRK Nasional sebesar 134,7. Dengan menggunakan regresi panel data tingkat provinsi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai RAD-GRK tidak efektif mengurangi emisi GRK serta hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini terhadap emisi GRK sedangkan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan. Direkomendasikan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif untuk setiap satu satuan PDRB per kapita serta meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

---

Indonesia is committed to reduce Greenhouse Gas GHG emissions compared to Business As Usual BAU scenarios. During 2010 2014, Riau was the largest emitter 22.7 of total GHG emissions of 7,942.46 million tons of CO2e , while Central Java had the highest GHG emission rate per area with 145.2 national GHG emissions growth average of 134.7. Using provincial data panel regression, it was found that the enactment of Local Regulation on RAD GRK has not been effective in reducing GHG emission and negative and significant relation between gini ratio to GHG emission while GRDP per capita has positive and significant relation. It is recommended to effectively manage the use of resources for each one per capita GRDP and increase the commitment of Local Government to support the achievement of national GHG emission reduction targets."

"Tiga emisi gas rumah kaca (GRK) utama, yaitu karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitrogen oksida (N2O) telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak era pra-industrialisasi. Perdagangan internasional telah menjadi katalis yang signifikan terhadap emisi GRK karena pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan intensitas kegiatan ekonomi, yang dapat disebut sebagai efek skala, efek komposisi, dan efek teknik. Sebagai daerah yang belum banyak dipelajari terkait topiknya, penelitian ini berupaya untuk memahami pengaruh keterbukaan perdagangan, diukur dengan nilai penjumlahan X+M/GDP, dan pertumbuhan ekonomi, terhadap emisi CO2, CH4, dan N2O di antara sepuluh Negara-negara ASEAN dengan analisis data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan keterbukaan perdagangan mengurangi emisi CH4 dan N2O per kapita tetapi meningkatkan emisi CO2 per kapita di negara-negara ASEAN, sedangkan peningkatan PDB per kapita mengakibatkan peningkatan semua emisi GRK per kapita. Namun, efeknya berbeda di seluruh kelompok pendapatan. Untuk negara-negara berpenghasilan rendah, peningkatan keterbukaan perdagangan umumnya meningkatkan emisi GRK per kapita dengan efek sebaliknya untuk negara-negara berpenghasilan tinggi. Teori Kurva Kuznets Lingkungan (EKC) ditemukan ketika memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan emisi gas rumah kaca. Informasi ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah polusi yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan saran studi lebih lanjut disajikan.

---

The three major greenhouse gas (GHG) emissions, namely carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) have risen to an unprecedented level since pre-industrialization era. International trade has become a significant catalyst to GHG emissions for its effect on economic growth and the intensity of economic activity, which can be termed as either scale effect, composition effect, and technique effect. As an understudied region with regards tot his topic, this study looks to understand the effect of trade openness, measured by the sum value of X+M/GDP, and economic growth, to the emissions of CO2, CH4, and N2O among the ten ASEAN countries with a panel data analysis using Fixed Effect Model (FEM). The result of analysis found that increase in trade openness reduces CH4 and N2O emissions per capita but increases CO2 emission per capita in ASEAN countries, while increases in GDP per capita results in increases in all GHG emissions per capita. However, the effect differs across income groups. For lower-income countries, increase in trade openness generally increases GHG emissions per capita with the converse effect for higher-income countries. Environmental Kuznets Curve (EKC) theory is found when understanding the relation between economic growth and greenhouse gas emission. This information can help policymakers in addressing pollution concerns with regards to international trade and further study suggestions are presented"

"Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut.

---

In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation. "

"ABSTRAK

Suatu peralatan listrik yang juga menyerap energi reaktif disamping mengkonsumsi energi aktif akan mengakibatkan penurunan faktor daya. Penelitian ini ditujukan untuk mendesain skema penalti energi reaktif yang tepat melalui analisis dampak faktor daya rendah terhadap sistem ketenagalistrikan, khususnya pada sistem distribusi sesuai dengan studi kasus yang dilakukan di PT PLN (Persero) UP3 Marunda. Metodologi penelitian diawali dengan pengambilan data dan perhitungan, analisis tarif listrik existing dan mendesain berbagai skema tarif baru, analisis perbaikan faktor daya, analisis teknis dan ekonomi. Dari data pemakaian energi 272 pelanggan PLN Marunda tahun 2018 diketahui faktor daya rata-rata bervariasi dari 0,45 hingga mendekati 1,0. Selanjutnya diciptakan dua desain skema tarif baru dengan mengacu pada ketentuan tarif listrik di berbagai negara maju dan standar internasional. Pada skema-1 yang dinamakan fixed rate, batasan faktor daya dirubah menjadi 0,90, sedangkan skema-2 menerapkan pemberian insentif dan pengenaan penalti secara progresif. Hasil analisis menunjukkan rugi-rugi jaringan sebesar 0,19% dan jatuh tegangan sebesar 0,36% antara titik kirim dengan titik terima. Penggunaan kapasitor berhasil menurunkan rugi-rugi jaringan 21,5% dan jatuh tegangan 11,4% dari nilai sebelumnya. Hasil analisis ekonomi menunjukkan perbaikan faktor daya tersebut laik direalisasikan. Apabila direalisasikan di PLN Marunda, penurunan emisi CO2 tahun 2018 mencapai 3.748 ton.

---

ABSTRACT

---

An electrical equipment that also absorbs reactive energy in addition to consuming active energy will result in a decrease of power factor. This study aimed to design the right scheme of reactive energy penalties through analysis the impact of low power factors on the electricity system, particularly in the distribution system in accordance with a case study conducted at PT PLN (Persero) UP3 Marunda. The research methodology begins with data collection and calculation, analysis of existing electricity tariffs and designing various new tariff schemes, analysis of power factor improvement, technical and economic analysis. From the energy consumption data of 272 PLN Marunda customers in 2018 it is known that the average power factor varies from 0.45 to close to 1.0. Furthermore, two new tariff scheme designs were created with reference to the electricity tariff provisions in various developed countries and international standards. In scheme-1 called fixed rate the power factor limit is changed to 0.90, while scheme-2 applies incentives and progressive penalties. The analysis shows power losses about 0.19% and a voltage drop of 0.36% between the sending point and receiving point. The use of capacitors also succeeded in reducing power losses by 21.5% and voltage drops by 11.4% from the values before. The results of economic analysis show that the power factor correction is worth realizing. If realized in PLN Marunda, the reduction of CO2 emissions in 2018 could reach 3,748 tons.

"

"Potensi emisi GRK yang dihasilkan dari pengolahan air limbah domestik meliputi gas metana (CH4), dinitrogen oksida (N2O), dan karbon dioksida (CO2). Potensi pemanasan global gas CH4 dan N2O bernilai 28 dan 265 kali lebih besar dibandingkan satu ton CO2 dengan waktu tinggal rata-rata 100 tahun. Penelitian ini berfokus pada pengukuran emisi GRK langsung (scope 1) dari unit IPAL X di Jakarta. Pengukuran gas CH4 dan CO2 yang dilakukan melalui metode headspace dan uji gas chromatography thermal conductivity detector (GC-TCD) pada 7 titik, meliputi unit inlet, unit ekualisasi, 4 tangki MBBR, dan unit outlet mendapatkan laju emisi CO2 sebesar 2,1 x 105 TgCO2e/tahun. Namun, penelitian ini tidak mendapatkan gas CH4 yang dihasilkan dari metode headspace dan uji GC-TCD. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya kadar DO pada air limbah yang menghambat pembentukan CH4. Pengukuran emisi N2O yang dilakukan dengan sensor gas Unisense pada tangki MBBR 1 selama 6 hari berturut-turut mendapatkan laju emisi N2O sebesar 4,16 x 102 TgCO2e/tahun. Peningkatan suhu air limbah dari 30,55—30,98°C pada tangki MBBR dapat menurunkan konsentrasi N2O pada rentang 0,076—0,006 mg N2O-N/L. Faktor emisi CO2 dan N2O dari unit pengolahan biologis MBBR sebesar 2,61% ± 1,47 dan 0,04% ± 0,27 (rata-rata ± SD) secara berturut-turut. Unit MBBR tersebut beroperasi dengan kadar sCOD dan TN sebesar ± 152 mg/L dan 145 mg/L. Penurunan kadar DO dan sistem aerasi secara intermittent pada tangki aerasi merupakan aksi mitigasi utama yang potensial untuk diimplementasikan pada IPAL X di Jakarta dalam menurunkan emisi GRK langsung dari IPAL Domestik.

---

Potential GHG emissions resulting from domestic wastewater treatment include methane gas (CH4), nitrous oxide (N2O), and carbon dioxide (CO2). The global warming potential of CH4 and N2O gases is 28 and 265 times greater than one ton of CO2 with an average residence time of 100 years. This study focuses on measuring direct GHG emissions (scope 1) from WWTP units X in Jakarta. CH4 and CO2 gas measurements were carried out through the headspace method and gas chromatography thermal conductivity detector (GC-TCD) tests at 7 points, including inlet unit, equalization unit, 4 MBBR tanks, and outlet unit obtained a CO2 emission rate of 2,1 x 105 TgCO2e/year. However, this study did not obtain CH4 gas produced from the headspace method and GC-TCD test. This is influenced by the high level of DO in wastewater which inhibits the formation of CH4. N2O emission measurements carried out with Unisense gas sensors in MBBR 1 tanks for 6 consecutive days obtained an N2O emission rate of 4,16 x 102 TgCO2e/year. An increase in wastewater temperature from 30,55—30,98°C in MBBR tanks can reduce N2O concentrations in the range of 0,076—0,006 mg N2O-N/L. CO2 and N2O emission factors from MBBR biological treatment units are 2,61% ± 1,47 and 0,04% ± 0,27 (average ± SD) respectively. The MBBR unit operated with sCOD and TN levels of ± 152 mg/L and 145 mg/L. Reducing DO levels and intermittent aeration systems in aeration tanks is a potential main mitigation action to be implemented at WWTP X in Jakarta in reducing GHG emissions directly from domestic WWTP."

"Gas alam adalah salah satu bahan bakar fosil yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari sumur gas yang kemudian diproses dan ditransportasikan, salah satunya lewat pipa transmisi. Dalam transportasinya, gas alam sering terlepas ke atmosfer, baik disengaja dalam proses penurunan tekanan emisi venting atau tidak disengaja emisi fugitive, yang berdampak buruk bagi lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan perhitungan tingkat emisi yang diharapkan dapat menjadi acuan dan rekomendasi strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca GRK. Dalam perhitungan tingkat emisi, dikenal dengan istilah faktor emisi, yaitu nilai faktor pengali untuk menghitung tingkat emisi. Nilai faktor emisi ini dihasilkan oleh agensi lingkungan, diantaranya INGAA dan IPCC. Untuk mengurangi ketidakpastian nilai faktor emisi, IPCC merekomendasikan untuk melakukan simulasi Monte Carlo, yang dilakukan oleh Lechtenbohmer, et al. 2007 di sistem pipa transmisi milik Rusia. Penelitian ini melakukan perhitungan tingkat emisi menggunakan nilai faktor emisi berdasarkan INGAA, IPCC, dan Lechtenbohmer, et al. 2007 , dengan variasi laju alir. Variasi laju alir berpengaruh pada perhitungan dengan INGAA Tier 2 dan 3 serta IPCC. Perhitungan dengan nilai faktor emisi berdasarkan Lechtenbohmer et al. 2007 memiliki nilai emisi yang paling tinggi. Metode terbaik yang dapat diaplikasikan adalah IPCC karena faktor emisi IPCC merupakan fungsi geografis dan teknologi.

---

Natural gas is one of the fossil fuel which is used in daily basis and can be extracted from gas wells then being produced and transported, one of which is using transmission pipeline. When being transported, natural gas is often emitted to the atmosphere, either for depressurization venting emission or leak through the pipeline fugitive emission . Therefore, emission level estimation must be performed as reference and strategy recommendation to reduce the greenhouse gas GHG emission that would damage the environment. Emission factor is a well known multiplier factor to calculate GHG emission from every emission source. Emission factor value is assessed by environment agency, such as INGAA and IPCC. To reduce the uncertainty of emission factor, IPCC suggests to conduct Monte Carlo simulation that had already been done by Lechtenbohmer, et al. 2007 in Russia rsquo s gas transmission system. This research estimates emission level using emission factor based on INGAA, IPCC, and Lechtenbohmer, et al. 2007 with flowrate variation. This flowrate variation has influence on Tier 2 and 3 INGAA also on IPCC methodologies. Emission factor based on Lechtenbohmer, et al. 2007 estimates the highest emission level. IPCC is the most suitable basis for emission factor because it has already considered geographic and technology of a country."

"Perusahaan tambang sangat tergantung pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan listrik dan kegiatan pertambangan seperti penggunaan alat berat. Oleh karena itu, emisi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil ini telah menjadi isu utama terkait dampak terhadap lingkungan akibat kegiatan pertambagan. Energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bauran PLTS yang optimal pada pabrik pengolahan mineral di tambang emas Newmont Suriname. Perangkat lunak HOMER digunakan untuk mendesain bauran PLTS paling optimal. Perangkat lunak ETAP digunakan untuk menvalidasi desain secara teknis teknis melalui analisis aliran daya dan analisis arus hubung singkat. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas bauran PLTS paling optimal adalah 30 MW, dimana menurunkan Cost of Electricity (COE) dari cent $17,1/kWh menjadi cent $16,3/kWh dan emisi CO2 dari 142.682 ton/tahun menjadi 123.852 ton/tahun. Bauran PLTS ini layak secara teknis dimana level tegangan di semua bus masih dalam batas yang diperbolehkan menurut standar IEEE-1547-2018 dan arus hubung singkat maksimum tidak melebihi kapasitas dari switchgear terpasang.

---

Mining companies are highly dependent on fossil fuels to meet their electricity needs and mining activities such as the use of heavy equipment. Therefore, greenhouse gas emissions due to burning of fossil fuels have become a major issue related to the impact on the environment due to mining activities. Renewable energy such as Solar Power Plants (Photovoltaic) can be an alternative solution to overcome this problem. This study aims to examine the optimal photovoltaic penetration at mineral processing plant at Newmont Suriname gold mine. HOMER software is used to design the most optimal photovoltaic penetration. ETAP software is used to technically validate the design through power flow analysis and short-circuit analysis. The results showed that the most optimal photovoltaic penetration capacity is 30 MW, which reduced the Cost of Electricity (COE) from cent $17.1/kWh to cent $16.3/kWh and CO2 emissions from 142,682 tons/year to 123,852 tons/year. This photovoltaic penetration is ??technically feasible where the voltage level at all buses is within the permissible limits according to the IEEE-1547-2018 standard and the maximum short-circuit current does not exceed the capacity of the installed switchgear."