Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndustri telekomunikasi saat ini sedang mengalami penurunan. Laba usaha tertekan oleh penurunan pendapatan sedangkan sejumlah komponen biaya mengalami peningkatan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menekan beban biaya modal dan operasional. Misalnya saja dengan mengimplementasikan wireless network virtualization untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah ada. Skenario yang digunakan dalam penelitian ini menyajikan sebuah pemodelan sistem yang menggambarkan interaksi antar operator-operator telekomunikasi seluler yang menerapkan distributed dynamic spectrum sharing dalam sebuah jaringan radio kognitif dengan menggunakan data-data faktual berupa parameter-parameter teknis yang diterapkan pada jaringan LTE milik PT. XYZ di wilayah Bali, Indonesia. Dari hasil perhitungan berdasarkan pemodelan sistem yang telah dibuat, diketahui bahwa parameter arrival rate yaitu waktu kedatangan frame packet data dan probabilitas menduduki spektrum frekuensi merupakan dua faktor yang berpengaruh terhadap pencapain throughput masing-masing user. Maximum throughput per user yang mungkin tercapai oleh primary user adalah sebesar 20 Mbps ketika arrival rate primary user 0,27 dan probability primary user sebesar 0,6 atau 0,5. Sedangkan maximum troughput secondary user 1 dan 2 yang mungkin tercapai adalah 16,56 Mbps dan 15,75 Mbps pada saat arrival rate masing-masing user tersebut sebesar 0,22 dan 0,21 dan probabilitas menduduki spektrum frekuensi bagi masing-masing secondary user sebesar 0,35. Parameter-parameter ini sangat erat kaitannya dengan parameter-parameter QoS Quality of Service pada jaringan mobile data, yaitu latency delay dan jitter serta parameter capacity design yaitu admission control yang menentukan maximum connected user per cell pada jaringan LTE.

---

ABSTRACTTelecommunication industry is currently experiencing a declined in growth. The companies rsquo net profit is pressed down by the decreasing in total income, while cost components have increased. Various ways can be done to lower the capital and operational costs. For example, by implementing wireless network virtualization to maximize the utilization of existing infrastructure. In this research, scenario analysis of the implementation of wireless network virtualization using techno economic analysis. The scenario used in this research presents a modeling system that describes the interaction between mobile telecommunication operators applying distributed dynamic spectrum sharing in a cognitive radio network using factual data in the form of technical parameters applied to the LTE network owned by PT. XYZ in Bali, Indonesia. From the calculation results based on system model, it is known that the arrival rate parameter , that is the arrival time of the frame packet data and the probability of occupying the spectrum frequency are two factors that influence the achievement of each user throughput. Maximum throughput per user that may be reached by the primary user is 20 Mbps when the arrival rate of primary user is 0,27 and the probability of primary user is 0,6 or 0,5. While the maximum troughput of secondary users 1 and 2 that may be achieved is 16,56 Mbps and 15,75 Mbps at the arrival rate of each user is 0,22 and 0,21 and the probability of occupying the spectrum frequency for each secondary user is 0.35. These parameters are closely related to QoS Quality of Service parameters in mobile data networks, i.e. latency delay and jitter, and the capacity design parameters are admission control which determines maximum connected user per cell on LTE network."

"Trafik data yang meningkat secara signifikan di Asia Pasifik mulai mengakibatkan terjadinya pergeseran penggunaan teknologi. Menurut penelitian GSMA Intelligence dalam ldquo;The Mobile Economy 2016 rdquo;, utilisasi teknologi GSM Asia Pasifik sebanyak 80 pada tahun 2010, pada tahun 2015 menjadi 55. Pada tahun 2020 diprediksi penggunaan teknologi LTE di Asia Pasifik sebesar 37. Di Indonesia, pengembangan LTE mengalami tantangan karena keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia dengan banyaknya jumlah operator di Indonesia. Masing-masing operator memiliki pita frekuensi yang tidak terlalu lebar dan masih terutilisasi untuk teknologi 2G dan 3G. Oleh karena itu dibutuhkan perhitungan kebutuhan spektrum serta perancangan dan analisis dalam pembentukan skenario yang dapat diterapkan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi yang dimiliki operator di lima tahun yang akan datang dalam rangka pemenuhan kebutuhan kapasitas jaringan LTE. Salah satu solusi penambahan kapasitas ini adalah dengan memanfaatkan fitur yang dimiliki 3GPP release 10 LTE-A, yaitu carrier aggregation dan penggunaan antenna 8 layer MIMO.Penelitian dilakukan pada jaringan PT. Telkomsel yang mengimplemantasikan LTE FDD dengan bandwidth 10 MHz pada spektrum 1800 MHz. Saat ini Telkomsel belum mengimplementasikan fitur LTE-A walaupun telah memiliki software hingga 3GPP release 11. Daerah penelitian yaitu Jakarta Selatan, Kota Makassar dan Kota Pontianak. Skenario dibentuk dari hasil forecast trafik data 2G, 3G, 4G serta trafik legacy 2G dan 3G masing-masing wilayah dan menghitung bandwidth yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh masing-masing teknologi pada Januari 2021. Skenario yang diusulkan antara lain, skenario implementasi LTE-A dengan penggunaan antenna 8 layer MIMO, atau melakukan carrier aggregation dari 1800 MHz ke 900 MHz atau dari 1800 MHz ke 2100 MHz.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi LTE-A tidak perlu dilakukan serentak pada seluruh wilayah Indonesia, karena masing-masing wilayah Indonesia memiliki profil geografis dan karakter pengguna jaringan yang berbeda. Jakarta Selatan yang merepresentasikan ibukota Indonesia sebagai pusat bisnis dan pemerintahan pada tahun 2021 dapat mengimplementasikan LTE-A dengan skenario terbaik yaitu penggunaan 20 MHz 1800 MHz dengan 8 layer MIMO. Kota Makassar yang merupakan kota terbesar di Indonesia timur, pusat bisnis dan pariwisata, juga dapat mengimplementasikan LTE-A dengan skenario terbaik menggunakan 20 MHz 1800 MHz dengan 8 layer MIMO. Pada Kota Makassar sebaiknya tidak mengimplementasikan CA karena masih tingginya utilisasi teknologi 2G dan 3G. Sedangkan Kota Pontianak sebagai kota kecil penghasil pertanian dan kehutanan, belum membutuhkan implementasi LTE-A.

---

Significant increase of data traffic in Asia Pasific began to cause a shift in the use of technology. According to a research by GSMA Intelligence in ldquo The Mobile Economy 2016 rdquo , GSM technology utilization in Asia Pasific is as much as 80 in 2010, turns into 55 in 2015. In the year 2020, it is predicted that the use of LTE technology in Asia Pacific is 37 . In Indonesia, the development of LTE network face a serious challenge due to the limited frequency spectrum available, and with the large number of operators in Indonesia who are using the share. Each operator has a frequency band that is not too wide and still utilized for 2G and 3G technologies. Therefore, it is necessary to measure the bandwidth necessity and to design further analyze the scenarios rsquo formed which can be applied in the utilization of the frequency spectrum of operators in the five years to come, to meet the needs of LTE network capacity. One solution to this capacity expansion is to utilize the features of 3GPP Release 10 LTE A , such as carrier aggregation and use of 8 layer MIMO antenna.The study was conducted at PT Telkomsel whose now runs FDD LTE network with 10 MHz bandwidth at 1800 MHz spectrum. Telkomsel currently is not implementing LTE A yet, despite already have updated software of 3GPP Release 11. The study area of this study are South Jakarta, Makassar city and Pontianak. The scenario was designed by using the forecast results of 2G, 3G, 4G data traffic and legacy 2G and 3G traffic of each county and calculate the bandwidth required and not required by each technology in January 2021. The proposed scenarios are the implementation of LTE A with the use of 8 layer MIMO antenna, or perform carrier aggregation from 1800 MHz to 900 MHz or 1800 MHz to 2100 MHz.The result shows that the implementation of LTE A does not need to be performed simultaneously on the entire territory of Indonesia, because each region of Indonesia has a unique geographic profile and different characters of network users. South Jakarta, who represents the Indonesian capital city as a center of business and government, in the next five years may need to implement LTE A with the best scenario of using 20 MHz 1800 MHz with 8 layer MIMO. Makassar City, the biggest city in eastern Indonesia, which is the center of business and tourism, may also implement LTE A by using a 20 MHz in 1800 MHz with 8 layer MIMO. Implementing CA cannot be a choice for Makassar City in Januari 2021 because of the still high utilization of 2G and 3G technologies rsquo spektrum. While Pontianak City, as a small city of agriculture and forestry, not yet require the implementation of LTE A."

"Skripsi ini membahas mengenai potensi persaingan usaha tidak sehat melalui analisis yuridis terhadap pengaturan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai fasilitas produksi dalam penyelenggaraan layanan jaringan bergerak seluler. Berdasarkan ketentuan yang baru diatur melalui Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini di Indonesia telah diatur bahwa pemegang lisensi spektrum frekuensi radio dapat mengadakan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru secara sukarela. Melalui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa apabila terdapat pelaku usaha pemegang lisensi spektrum yang diajak untuk bekerja sama menolak melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dengan operator seluler lainnya yang membutuhkan alokasi spektrum tersebut untuk menjalankan proses produksi layanan selulernya serta penolakan tersebut dilakukan tanpa justifikasi legal, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima, maka dapat berpotensi menghambat operator seluler lain untuk melakukan ekspansi layanan seluler yaitu menerapkan teknologi baru pada layanan seluler yang mana membutuhkan spektrum frekuensi radio tersebut sebagai fasilitas produksi pada pasar jasa telekomunikasi seluler serta meningkatkan hambatan masuk bagi pelaku usaha yang mana berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

---

This thesis discusses the potential for fair business competition through a juridical analysis on the regulation of spectrum sharing as a facility for production mobile network services. Based on the newly regulated through Article 71 of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, currently in Indonesia it has been regulated that radio frequency license holders, may voluntarily cooperate the use of radio spectrum through spectrum sharing arrangement for the application of new technology. Through this research, the Author finds that if there are business actors holding license to radio spectrum usage, refuse without legal, economic, technical justifications or other acceptable reasons to cooperate in sharing radio spectrum with other mobile network operators who require the spectrum allocation to carry out the production process of their mobile network services, could potentially hinder other mobile network operators from expanding their cellular services, namely applying new technology to mobile network services which require the use of radio spectrum as a facility for production in the mobile network services market as well as increasing the barriers to entry for business actors which has the potential to create unfair business competition. "

"Banyak pihak yang berusaha memanfaatkan kerentanan dari jaringan WLAN sehingga dibutuhkan suatu WIDS yang user friendly dapat mendeteksi adanya serangan dalam jaringan ini. Implementasi WIDS menggunakan Kismet sebagai aplikasi WIDS, Sagan sebagai penghubung Kismet dengan Snorby, dan Snorby sebagai frontend. Metode pengujian menggunakan functionality test untuk spoofed AP, brute force WPS, dan de-authentication flood dan response time untuk de-authentication flood saja. Pengujian de-authentication flood akan dilakukan 10 kali untuk membandingkan nilai alert, frame, dan response time berdasarkan banyaknya serangan dan peletakan sensor terhadap penyerang. Untuk penyerang1 pada banyaknya serangan, pada 1, 2, dan 3 serangan, rata-rata alert adalah 12 alert, 3,8 alert, dan 2,3 alert, persentase false negative frame deotentikasi yang mengacu kepada 1 serangan adalah 28,43% (2 serangan) dan 44,47% (3 serangan), dan response time adalah 0,015 detik, 0,056 detik, dan 0,087 detik. Untuk peletakan sensor, pada ruang yang sama (ruang 1), ruang yang berbeda 1 ruangan (ruang 2), dan ruang yang berbeda 2 ruangan (ruang 3) dari penyerang, rata-rata alert-nya adalah 10,6 alert, 7,9 alert, dan 7,8 alert, persentase false negative frame de-otentikasi yang mengacu kepada frame de-otentikasi yang terdeteksi pada ruang 1 adalah 72,48% dan 77,17%, dan rata-rata response time adalah 0,018 detik, 0,046 detik, dan 0,111 detik. Seiring bertambahnya serangan dan semakin banyak dinding pembatas, alert penyerang1 semakin sedikit, dan false negative frame de-otentikasi dan response time penyerang1 semakin banyak. Oleh karena itu, banyaknya trafik dan peletakan sensor berpengaruh terhadap kinerja WIDS. WIDS dapat bekerja optimal jika berada dalam 1 ruangan dengan AP yang ingin dimonitor dan tidak terlalu banyak trafik. Hal ini untuk menghindari adanya interferensi dan terlalu banyaknya frame yang lalu lalang di udara.

---

Many people that try to exploit the vulnerability of WLAN so it is needed a user friendly WIDS that can detect attacks in these networks. WIDS implementation is using Kismet as WIDS application, Sagan which connects Kismet and Snorby, and Snorby as a frontend. Method of testing for functionality test is using spoofed AP, WPS brute force, and de-authentication flood and the response time for the de-authentication flood. De-authentication flood testing will be performed 10 times to compare the value of alerts, frames, and response time based on the number of attacks and the laying of the sensor against the attacker.

For attacker1 on the number of attacks, at 1, 2, and 3 attacks, the average alert is 12 alerts, 3,8 alerts, and 2,3 alerts, the percentage of de-authentication frame false negative that refers to 1 attack is 28,43 % (2 attacks) and 44,47% (3 attacks), and response time is 0,015 seconds, 0,056 seconds and 0,087 seconds. For sensor placement, in the same room (room 1), a different 1 room (room 2), and different 2 rooms (room 3) from the attacker, the average alert is 10,6 alert, 7, 9 alerts, and 7,8 alerts, the percentage of de-authentication frame false negative are referring to the de-authentication frame that are detected in the room 1 is 72,48% and 77,17%, and the average response time is 0,018 seconds, 0,046 seconds and 0,111 seconds.

As we get more and more attacks and the dividing wall, the less alert from attacker1, and de-authentication frames's false negative and response time from attacker1 is bigger than before. Therefore, the amount of traffic and the placement of the sensors affect the performance of WIDS. WIDS can work optimally if it is in a room with the AP would like to be monitored and not too much traffic. This is to avoid interference and that too many frames passing through the air."

"This SpringerBrief discusses the applications of spare representation in wireless communications, with a particular focus on the most recent developed compressive sensing (CS) enabled approaches. With the help of sparsity property, sub-Nyquist sampling can be achieved in wideband cognitive radio networks by adopting compressive sensing, which is illustrated in this brief, and it starts with a comprehensive overview of compressive sensing principles. Subsequently, the authors present a complete framework for data-driven compressive spectrum sensing in cognitive radio networks, which guarantees robustness, low-complexity, and security. Particularly, robust compressive spectrum sensing, low-complexity compressive spectrum sensing, and secure compressive sensing based malicious user detection are proposed to address the various issues in wideband cognitive radio networks. Correspondingly, the real-world signals and data collected by experiments carried out during TV white space pilot trial enables data-driven compressive spectrum sensing. The collected data are analysed and used to verify our designs and provide significant insights on the potential of applying compressive sensing to wideband spectrum sensing. This SpringerBrief provides readers a clear picture on how to exploit the compressive sensing to process wireless signals in wideband cognitive radio networks. Students, professors, researchers, scientists, practitioners, and engineers working in the fields of compressive sensing in wireless communications will find this SpringerBrief very useful as a short reference or study guide book. Industry managers, and government research agency employees also working in the fields of compressive sensing in wireless communications will find this SpringerBrief useful as well."

"Saat ini terdapat beberapa protokol pada Application Layer yang berjalan di sistem Internet of Things. Protocol seperti MQTT, CoAP, XMPP, dan DDS memiliki arsitektur dan kinerja yang berbeda-beda. Pada jaringan sensor nirkabel yang memiliki daya rendah, bandwidth rendah dan reliabilitas yang terbatas lebih cocok menggunakan CoAP. Namun, CoAP menderita skalabilitas yang buruk jika dibandingkan dengan MQTT. Oleh sebab itu penelitian skripsi ini fokus pada implementasi CoAP Broker yang memungkinkan CoAP menggunakan arsitektur yang serupa dengan MQTT. Penelitian ini mengimplementasi Access Gateway dan beberapa skenario skalabilitas, meliputi skenario pemantauan sensor dan pengedalian aktuator pada peternakan ayam yang memiliki kandang ayam lebih dari satu. Hasil dari penelitian ini menunjukan keberhasilan mengimplementasi CoAP Broker beserta dengan skenario yang disebutkan dengan hasil evaluasi kinerja menunjukan latency yang belum menunjukan congestion saat menangani 130 permintaan per detik dan error-rate yang baik dengan nilai yang sangat rendah antara 0.01 - 0.04.

---

Currently there are several Application Layer protocols running in Internet of Things system. Protocols such as MQTT, CoAP, XMPP, and DDS have different architectures and performance. For wireless sensor networks operating in low power, low bandwidth and with limited reliability, is more suitable to use CoAP. However, CoAP suffers from scalability problem which make it inferior to MQTT architecture. Therefore this research focuses on CoAP Broker implementation which enables MQTT like architecture to be implemented in CoAP.

This research aims to implement Access Gateway and several scalability scenarios, involving sensor monitoring scenarios and actuator controls on chicken farms that have more than one chicken coop. The results of this research shows the success of implementing CoAP Broker along with the mentioned scenarios with performance evaluation results show the latency which has not indicate any congestion when handling 130 requests per second and good error rate with very low value between 0.01 0.04."

"Implementasi Jaringan Tetap Akses Nirkabel (FWA) sejak tahun 2002 telah meningkatkan penetrasi telepon tetap dari 3 % pada tahun 2002 menjadi 9 % pada tahun 2007. Layanan FWA telah berkembang menjadi layanan yang mirip dengan Layanan Telepon Bergerak Seluler (Layanan Seluler) baik dari segi fitur maupun cakupan geografisnya. Sehingga Layanan FWA dianggap menjadi pesaing langsung Layanan Seluler. Pengenaan BHP Frekuensi kepada Penyelenggara FWA yang jauh lebih rendah dari Penyelenggara Layanan Seluler telah menciptakan kompetisi yang tidak seimbang.Berdasarkan hasil perhitungan tarif pungut Bakrie Telecom dan Telkom FWA terlihat bahwa tarif yang diberlakukan jauh dibawah tarif Layanan Seluler. Namun tarif FWA masih menghasilkan margin keuntungan yang mencukupi dibandingkan dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya di Indonesia dan negara lain. Dengan melakukan simulasi kenaikan BHP Frekuensi FWA sampai pada tingkat yang sama dengan Layanan Seluler, ternyata masih menghasilkan margin keuntungan yang baik yang ditunjukkan oleh Margin Laba Operasi sebesar 20 % hingga 34 % dan EBITDA Margin sebesar 38 % hingga 45 % . Sedangkan jika margin keuntungan saat ini tetap dipertahankan, maka akan terjadi kenaikan tarif pungut 6 % sampai 9 %.Berdasarkan hasil simulasi dapat dilihat bahwa kenaikan BHP Frekuensi FWA tidak membawa dampak bisnis yang buruk bagi kondisi penyelenggaraan FWA. Apalagi jika mempertimbangkan pertumbuhan trafik layanan FWA sebesar lebih dari 66 %, pertumbuhan basis pelanggan lebih dari 52 % dan pertumbuhan pendapatan lebih dari 23 %, maka tingkat keuntungan akan terus bertambah. Namun demikian yang lebih penting adalah besaran BHP Frekuensi yang tepat akan menciptakan kompetisi yang seimbang dan mendorong penggunaan frekuensi lebih efisien, sehingga memberikan manfaat yang sebesar ? besarnya bagi masyarakat sebagai stakeholder yang terpenting.

---

The implementation of Fixed Wireless Access Network (FWA) since 2002 has increased the fixed telephone penetration from 3% in 2002 to 9 % in 2007. The FWA services have been extending to become similar with Cellular Mobile Telephone Services (cellular services) in term of features and geographical coverage. Therefore the FWA services are considered as direct competitor to the cellular services. The much lower frequency usage right fee for FWA providers compared to cellular service providers has created unequal competition.Based on the retail tariff calculation result for Bakrie Telecom and Telkom FWA, the applied rates are much lower than the cellular services rates. However, the FWA services rates are still providing adequate profit margins compared with other telecommunications service providers in Indonesia and other countries. By performing a simulation of raising FWA frequency usage right fee to the same level with cellular services, it still results an adequate profit margins as indicated by operating income margin of 20 % - 34 % and EBITDA Margin of 38 % - 45 %. Whereas if the current profit margin is still maintained, they have to raise retail tariff to 6 % - 9 %.According to the simulation results it can be observed that raising the FWA frequency usage right fee does not cause unacceptable business impact to their service provision. Moreover considering the FWA services traffic growth more than 66 %, the subscriber base growth more than 52 % and the revenue growth more than 23 %, the profit margin will grow continuously. However more importantly, an equitable frequency usage right fee will create a fair competition and promote more efficient frequency usage, so that it will provide maximum benefit to the people being the most important stakeholder."

"

Infrastruktur akses broadband belum dapat menjangkau 100% wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur akses,  khususnya fixed broadband belum merata dan belum dapat menjangkau pelosok terpencil sepenuhnya. Pembangunan akses infrastruktur broadband menggunakan teknologi serat optik, teresterial, maupun seluler tidak dapat dilaksanakan karena tidak layak secara bisnis, terlebih untuk kondisi daerah rural dengan kepadatan pelanggan rendah dan lokasi tersebar. Teknologi High throughput satellite (HTS) dan subsidi merupakan solusi bagi negara-negara Uni Eropa dalam menjangkau 100% wilayahnya. High throughput satellite dan subsidi merupakan hal baru dan berisiko bagi Pemerintah Indonesia, Operator, dan Service Provider. Pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan layanan akses satelit menggunakan HTS melalui model Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha perlu disepakati antara Pemerintah, Operator dan Service Provider. Tesis ini menilai dampak biaya bagi Pemerintah dan kelayakan bisnis dari sudut pandang Operator, Service Provider dan Konsorsium dalam membangun HTS pada orbit plan band (7 Gbps) dan orbit asumsi Ka band (65 Gbps) pada Skenario Availability Payment dan Skenario Forecasting. Dampak biaya dan kelayakan bisnis akan dihitung menggunakan metode tekno ekonomi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dengan pelunasan VSAT selama 5 tahun semua skenario, baik Skenario Availability Payment maupun Skenario Forecasting akan bernilai layak. Skenario yang paling menguntungkan Operator untuk pembayaran pembangunan satelit adalah Skenario Availability Payment Decline. Sementara, skenario yang paling optimal bagi Service Provider dan Pemerintah untuk pembayaran layanan satelit didukung subsidi adalah Skenario Forecasting dengan pelunasan instalasi VSAT maksimal 5 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jaringan akses satelit setiap tahunnya mencapai Rp 1,65 trilliun - Rp 2,81 trilliun untuk satelit 7 Gbps, dan Rp 4,88 trilliun – Rp 9,59 trilliun untuk satelit 65 Gbps untuk satelit 65 Gbps

---

Broadband access infrastructure in Indonesia cannot cover 100% of its territory. The development of access infrastructure, especially fixed broadband has not been evenly distributed and able to reach remote areas completely. Development of broadband infrastructure access using fiber optic, terrestrial and cellular technology cannot be implemented because it is not feasible on business basis, especially for rural conditions with low customer density and scattered locations. High throughput satellite (HTS) technology and subsidies are a solution for EU countries to reach 100% of their territory.  The development of High throughput satellite and subsidies are a new thing and risky for the Government of Indonesia, Operator and Service Provider. The Indonesian government took the initiative to organize satellite access services using HTS through Joint Venture Public private patnership. The forms of Joint Venture Public private patnership need to be agreed upon between the Government, Operators and Service Providers. This thesis assesses the impact of costs for the Government and business feasibility from the point of view of Operators, Service Providers and Consortiums in building HTS on plan band orbit (7 Gbps) and orbit assumptions on Ka band (65 Gbps) in  Availability Payment and Forecasting Skenarios. The cost effects and business feasibility will be assessed using techno-economic method. The results of the study show that with the rePayment of VSAT for 5 years, all skenarios, both the Availability Payment and Forecasting Skenarios will be worthy. The most favorable skenario for the operator to get pay for satellite construction is Decline Availability Payment Skenario. Meanwhile, the most optimal skenario for Service Providers and the Government,  to get pay for satellite services supported by subsidies is the Forecasting Skenario with a maximum rePayment of VSAT installation for 5 years. The costs required to conduct satellite access networks each year reach Rp 1.65 trillion - Rp 2.81 trillion for 7 Gbps satellites, and Rp 4.88 trillion - Rp 9.59 trillion for 65 Gbps satellites.

"