Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Agama menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 216 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP yang telah diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan SPIP tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa Implementasi kebijakan SPIP di lingkungan Ditjen Bimas Hindu masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: penegakan integritas dan etika yang masih belum maksimal; identifikasi resiko sampai pengelolaan resiko yang belum dilakukan di semua level eselon II; penggunaan otorisasi yang masih banyak terjadi miss koordinasi; sistem informasi dan data yang masih terkendala aplikasi yang masih belum berjalan; dan, tindak lanjut temuan yang belum baik. Faktorfaktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu komunikasi dan sumber daya.

---

Based on the Government Policy No.60 Year 2008 Subject About Government rsquo s Internal Control System, which was followed up by Ministry of Religious Affairs by issuing Minister of Religious Affairs Policy PMA No.24 Year 2011 Subject About Implementation of SPIP in the Ministry of Religious Affairs, andDecree of the Minister of Religious Affairs KMA no.216 year 2011 subject about the Establishment of Task Force of SPIP Implementation in Ministry of Religious Affairs. Purpose of this research is to analyze theSPIPpolicy implementation that had been applied in the Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious Affairs and also to analyze the factors thatinfluenced the implementation. Through this research we found that the SPIP policy implementation in Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious AffairsHindu are not good enough, it can be seen through following indicators the enforcement of integrity and ethics that still not good identification of disasters that have not been done at all levels the lesscoordination in using an authorizations the information systems and data that still constrained due to an applications that are still not running last, follow up findings that have not been good. Several factors that affects the implementationare communication, resources, disposition, and bureaucracy. Factors that most influence are communication and resources. "

"Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan efektivitas kinerja instansi pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, sejak SPIP diterapkan, KKN masih terjadi di lingkungan instansi pemerintah yang salah satunya adalah Kemenhub seperti korupsi, suap, pungli, dan percaloan. Beberapa penyebab terjadinya KKN adalah rendahnya integritas pegawai dan kurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Internal Control COSO 2013 yang disesuaikan dengan keadaan organisasi yang mengikuti PP 60/2008 tentang SPIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif berdasarkan sumber data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya efektif karena kurangnya penggunaan teknologi, jumlah SDM dan anggaran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, masih ditemukan pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan sehingga melakukan KKN di lingkungan Kemenhub.

---

The implementation of SPIP intends to enhance good governance through several monitoring and evaluation process in order to increase the effectiveness and clean performance of public sector. But corrupt practices are still happening even after the SPIP is implemented, especially in Ministry of Transportation. The corrupt practices happening in Ministry of Transportation consist of bribery, illegal tolls, and also scalpers. The factors behind corrupt practices in Ministry of Transportation are the personnel lack of integrity, and lack of funding to do proper monitoring and controlling. Therefore, the goal of this research is to analyze the effectiveness of SPIP in Ministry of Transportation done by Inspectorat General of Ministry of Transportation Republic Indonesia. This research uses Internal Control COSO 2013 theory adapted to organizational structure based of PP 60/2008 about SPIP. Post-positivist approach is used in this research with qualitative research in data collection through in-depth interview and literature study. The result of this research is the implementation of SPIP is not effective because lack of technology, human resource and funding to do proper monitoring and controlling. The result also shows that there are a few Kemenhub personnel who are not comply to regulation therefore commit corrupt practices in Kemenhub."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan memberikan saran-saran perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan LHP BPK disimpulkan bahwa pelaksanaan SPIP di KPU Pusat belum efektif. Unsur SPIP sesuai PP 60/2008 yang belum efektif dan perlu diperbaiki adalah Penilaian Risiko dan Pemantauan. Sedangkan unsur yang telah memadai dan perlu terus ditingkatkan adalah Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penerapan SPIP di KPU Pusat adalah Sosialisasi SPIP, penerapan analisa risiko dan peningkatan sistem pemantauan.

---

This research aims to analyze the effectiveness of Government Internal Control System SPIP in KPU using descriptive qualitative approach. Based on the results of questionnaires, interviews, observation, and LHP BPK, SPIP implementation in the KPU are not effective. SPIP element in PP 60 2008, that are not effective and need improvement are Risk Assessment and Monitoring. Elements that already effective but need improvement are Control Environment, Control Activities, and Information Communication. Socialization, risk analysis and improvement of monitoring system need to be done by KPU to improve SPIP implementation."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kendala dari pelaksanaan SPIP pada Satuan Kerja X. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dibantu dengan data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada Satuan Kerja X belum efektif dan memerlukan penguatan. Unsur yang masih memerlukan penguatan adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan. Sedangkan untuk unsur kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi sudah efektif. Pada lingkungan pengendalian, sub unsur yang masih memerlukan penguatan ialah komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pendelegasian wewenang, dan kebijakan serta praktik pembinaan SDM. Pada unsur penilaian risiko, identifikasi risiko dan analisis risiko masih memerlukan penguatan. Dan pada unsur pemantauan, sub unsur yang masih memerlukan penguatan ialah pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Saran perbaikan yang bisa ditempuh agar SPIP menjadi efektif ialah dengan pembuatan kebijakan dan mensosialisasikan ke seluruh pegawai, melaksanakan manajemen SDM, melaksanakan penilaian mandiri, melakukan evaluasi terkait dengan pengendalian internal secara berkala serta mendokumentasikan hasil dari evaluasi tersebut dan menumbuhkan kesadaran terkait pengendalian internal pada seluruh pegawai di Satuan Kerja X.

---

This study aims to analyze the effectiveness of the Government's Internal Control System (SPIP) and to analyze the constraints of SPIP implementation on Work Unit X. This research uses a quantitative descriptive method assisted with qualitative data. The results of the study indicate that internal control in Work Unit X is not yet effective and requires strengthening. Elements that still require strengthening are the control environment, risk assessment, and monitoring. As for the elements of control and information and communication activities have been effective. In the control environment, the sub-elements that still need strengthening are commitment to competence, organizational structure, delegation of authority, and HR development policies and practices. The elements of risk assessment, risk identification and risk analysis still need strengthening. And in the monitoring element, the sub-elements that still need strengthening are continuous monitoring and separate evaluation. Suggestions for improvements that can be taken so that the SPIP becomes effective are by making policies and socializing them to all employees, implementing HR management, carrying out self-assessments, conducting regular evaluations related to internal control and documenting the results of these evaluations and raising awareness regarding internal control for all employees. in Work Unit X."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kelemahan ataupun kendala, serta bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut dapat mendukung pencapaian kinerja pada Puslitbang Transportasi Udara. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan pengendalian intern telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, proses pengawasan, evaluasi berkelanjutan dan pendokumentasian belum dilaksanakan secara optimal. Kelemahan unsur SPIP terletak pada lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian dan proses manajemen risiko. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan audit yang dilakukan oleh BPK dan Itjen. SPIP dapat memberikan kontribusi dalam mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan, karena SPIP memastikan setiap aktivitas berjalan secara efisien dan efektif sehingga mendukung pencapaian kinerja

---

This study aims to evaluate the Government's Internal Control System (SPIP) and analyze weaknesses or obstacles, as well as how the implementation of the internal control system can support the performance achievement at the Air Transportation Research and Development Center. A descriptive method of qualitative analysis is applied in the research using a case study approach. The result of this study shows that the internal control has met the Regulation of the Government Regulation Number 60 of 2008 criteria. However, the supervision process, continuous evaluation, and documentation process have not been carried out optimally. The weakness of element SPIP lies in the control environment, control activities, and risk management processes. This is in line with the findings of the audit conducted by BPK and Itjen. SPIP could contribute in supporting the achievement of the performance targets previously set, because SPIP ensures that every activity runs efficiently and effectively to support the performance achievement"

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kelemahan ataupun kendala, serta bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut dapat mendukung pencapaian kinerja pada Puslitbang Transportasi Udara. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan pengendalian intern telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, proses pengawasan, evaluasi berkelanjutan dan pendokumentasian belum dilaksanakan secara optimal. Kelemahan unsur SPIP terletak pada lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian dan proses manajemen risiko. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan audit yang dilakukan oleh BPK dan Itjen. SPIP dapat memberikan kontribusi dalam mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan, karena SPIP memastikan setiap aktivitas berjalan secara efisien dan efektif sehingga mendukung pencapaian kinerja.

---

This study aims to evaluate the Government's Internal Control System (SPIP) and analyze weaknesses or obstacles, as well as how the implementation of the internal control system can support the performance achievement at the Air Transportation Research and Development Center. A descriptive method of qualitative analysis is applied in the research using a case study approach. The result of this study shows that the internal control has met the Regulation of the Government Regulation Number 60 of 2008 criteria. However, the supervision process, continuous evaluation, and documentation process have not been carried out optimally. The weakness of element SPIP lies in the control environment, control activities, and risk management processes. This is in line with the findings of the audit conducted by BPK and Itjen. SPIP could contribute in supporting the achievement of the performance targets previously set, because SPIP ensures that every activity runs efficiently and effectively to support the performance achievement."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas APIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada pada level 1 initial. Kelemahan pada elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja serta struktur tata kelola harus mendapatkan perhatian untuk mempercepat pencapaian target ke level 3 integrated. Strategi peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal adalah melakukan penguatan kapasitas, kewenangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

---

The objective of the research is to asses capability level of Government Internal Auditor APIP at General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs, to identifying weakness of each elements as well as key process area using Internal Audit Capability Model IA CM. By weakness of such key process area had been identified area of improvement, strategy design and its follow up for increasing such capability level of APIP. This research uses qualitative method with case study method.

The study indicated that capability level of General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs is in 1 initial. This study identifies the weakness in the element of role and service, human resources management, professional practice, performance management and accountability and governance structure should be observed in order to accelerate target achievement to level 3 integrated. Strategy to increase capability level of APIP at general inspectorate is by strengthening capacity, authority and increasing of human resource competency."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Efektivitas sistem pengendalian intern diuji melalui jumlah kelemahan pengendalian intern dan nilai kerugian daerah, sedangkan ukuran kinerja menggunakan skor evaluasi LAKIP dan skor EKPPD. Hasil uji regresi berganda pada data 1.209 pemda kabupaten dan kota tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian intern dan kerugian daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda. Sedangkan variabel pengendali berupa tingkat kemandirian, ukuran, lokasi dan tipe pemda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

---

This study aims to determine the effect of the effectiveness of the government internal control system towards the achievement of the performance of local government in Indonesia. The effectiveness of internal control systems are tested through a number of internal control weaknesses and value of financial loss on local government, while a measure of performance using LAKIP evaluating score and EKPPD score.

The results of multiple regression test at the 1.209 regency and city during 2010-2013 showed that the weakness of internal control and financial loss have a significant negative effect on the performance of local governments. While the control variables such as the level of independence, the size, location and type of local government has a significant positive effect on performance."