Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKInovasi menjadi salah satu cara agar organisasi publik dapat bertahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan inovasi di Pusdiklat Kemnaker dan hambatannya dalam mempersiapkan inovasi tersebut. Tidak ada elemen yang pasti dalam menentukan suatu organisasi siap atau tidak siap dalam melaksanakan suatu inovasi. Pada tahun 2010 Wang, dkk menentukan lima elemen kunci penting suatu organisasi siap untuk melakukan inovasi layanan. Kelima kunci itu adalah strategi investasi, toleransi resiko, keberhasilan inovasi, Pengalaman IT dan kolaborasi antar organisasi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis dengan metode campuran yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, kuesioner dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan Pusdiklat Kemnaker melakukan tahap awal inovasi dengan metode e-learning diklat dasar ketenagakerjaan belum siap walaupun e-learning untuk diklat dasar ketenagakerjaan sudah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan lebih baik lagi. Seperti jaringan internet, peranan pimpinan dan lain sebagainya. Untuk tahap inovasi selanjutnya Pusdiklat Kemnaker belum siap. Pusdiklat belum membangun infrastruktur, program dan pendukung lainnya untuk kesuksesan inovasi tahap selanjutnya. Ada dua hambatan utama inovasi di Pusdiklat yang ditemukan yaitu hambatan sumber daya manusia dan anggaran. Pada inovasi selanjutnya peneliti menyarankan agar kesiapan inovasi di fokuskan terlebih dahulu untuk perbaikan e-learning.

---

ABSTRACTInnovation is one of the alternatives that public organizations can survive. This research aims to determine the readiness of innovation in Pusdiklat Kemnaker and obstacles in preparing innovations in Education and Training Center of Manpower Ministry. There is no definite element in determining whether an organization is ready or not ready for an innovation. In 2010 Wang et all determine five important key elements that an organization ready to innovate the service. The five keys are strategic investment, risk tolerance, innovative champion, IT experience and inter organizational collaboration. This research uses post positivist paradigm with mixed method which combine qualitative and quantitative research method. Data collection techniques used were in depth interviews, questionnaires and document studies. The result shows that the Education and Training Center of Manpower Ministry performs the early stages of innovation the e learning method on basic labor training is not ready even though e learning for basic labor training has been implemented. Pusdiklat Kemnaker must prepare and improve e learning implementation. Like the Internet network, the role of leadership and so forth. For the next stage of innovation, Pusdiklat Kemnaker isn rsquo t ready. Pusdiklat Kemnaker has not built infrastructure, programs and other support for the success of the next stage of innovation. There are two main obstacles of innovation in Pusdiklat that are found that are human resources and budgeting. In the next innovation researchers suggest that the readiness of innovation in focus first for improvement e learning."

"Satu Data Ketenagakerjaan merupakan sebuah program kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan kebutuhan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,. Setelah satu tahun diluncurkannya portal data terbuka satudata.kemnaker.go.id., nyatanya, masih ditemukan berbagai masalah seperti: data yang disajikan; pengalaman pengguna; serta penyampaian program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan program data terbuka, dengan menggunakan teori open data readiness yang dikemukan oleh World Bank (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah siap secara garis besar dalam menerapkan pada Satu Data Ketenagakerjaan. Hasil tersebut didasari dengan adanya kesiapan pada 5 dimensi. Selanjutnya, pada penelitian ini juga ditemukan hambatan pada 3 dimensi terutama pada aspek regulasi serta kesiapan pemanfaatan data ketenagakerjaan pada masyarakat.

---

Satu Data Ketenagakerjaan is a government data management policy program in Indonesian Ministry of Manpower that aims to produce data needs that are accurate, upto-date, integrated, and accountable. One year after the launch of the open data portal satudata.kemnaker.go.id., in fact, various problems are still found, such as: the data presented; user experience; and program delivery. Therefore, this study aims to see the readiness of open data programs, using the open data readiness theory proposed by the World Bank (2017). This study uses a positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of the analysis in this study found that the Ministry of Manpower was prepared in general in applying the One Employment Data. These results are based on the readiness on 5 dimensions. Furthermore, this study also found obstacles in 3 dimensions, especially in the regulatory aspect and the readiness to use labor data in the community."

"ABSTRAKSejalan dengan berkembangnya masyarakat informasi dan masyarakat berpengetahuan, maka organisasi akan memerlukan lebih banyak pekerja yang berpengetahuan. Reformasi Birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi seluruh Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah tak terkecuali bagi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector pembangunan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge creation melalui SECI belum sepenuhnya terjadi karena lebih didominasi oleh pengetahuan eksplisit dan lebih dominan pada tahap kombinasi serta terkendala pada pemahaman visi dan belum adanya database. Saran yang diberikan yaitu perlu dibentuk community of practice dan learning by doing, komunikasi visi dan misi serta database diklat.

---

ABSTRACTIn line with the development of information society and knowledge society, the organization will need more knowledgeable workers. Bureaucratic Reform becomes a must for all Ministries Institutions and Local Government is no exception for the Ministry of Manpower Kemnaker as the leading sector of labor development in Indonesia. This study uses qualitative paradigm and data collection through interviews and documents. Informants in this study include druktural officials, widyaiswara and staff at Pusdiklat.The result of the research shows that the process of knowledge creation through SECI has not fully happened because more dominated by explicit knowledge and more dominant in combination stage and lack of vision and lack of databases. This research concludes the need to establish community of practice to encourage the exchange of knowledge, need learning by doing, the need for vision and mission communication and database of education and training."

"Perilaku etis pegawai negeri sipil yang menjadi sorotan masyarakat dan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani aparatur pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku etis, pengaruh komitmen keorganisasian terhadap perilaku etis, pengaruh kepuasan kerja terhadap perilaku etis, dan pengaruh kecerdasan emosional, komitmen keorganisasian, dan kepuasan kerja terhadap perilaku etis pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dan wawancara mendalam. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda.Hasil penelitian terhadap 74 pegawai negeri sipil menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, komitmen keorganisasian, dan kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku etis pegawai. Secara parsial kecerdasan emosional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku etis pegawai. Komitmen keorganisasian tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku etis pegawai. Kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku etis pegawai.

---

Ethical behavior of civil servants in the spotlight of society and become the problems faced by the government in dealing with the government apparatus. This study aims to analyze the impact of emotional intelligence on employee ethical behavior, the impact of organizational commitment on employee ethical behavior, the impact of jobs satisfaction on employee ethical behavior, and the impact of emotional intelligence, organizational commitment, and jobs satisfaction on employee ethical behavior at Center for Education and Training of the Ministry of Manpower of the Republik of Indonesia. This research uses quantitative approach. Data were collected through questionnaires and interviews.Data analysis method used is descriptive analysis and multiple linear regression.

The results of the study of 74 civil servants showed that emotional intelligence, organizational commitment, and job satisfaction have a positive and significant effect on employee ethical behavior. Partially emotional intelligence positively and significantly influence to ethical behavior of employees. Organizational commitment does not positively and significantly affect the employee 39 s ethical behavior. Job satisfaction positively and significantly influence to employee ethical behavior."

"Widyaiswara adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar dan melatih PNS dan melakukan evaluasi dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah. Keterikatan widyaiswara menjadi penting di Lembaga Diklat Pemerintah yaitu Pusdiklat Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencetak aparatur ketenagakerjaan yang berintegritas dan profesional. Untuk itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterikatan widyaiswara, yaitu dari Pusdiklat tempat widyaiswara bekerja dan dalam diri widyaiswara. Penelitian ini berdasarkan International Journal of Productivity and Performance Management yang ditulis oleh Anita J pada tahun 2014, mengacu pada teori Kahn di tahun 1990 dan berdasarkan Educational and Psychological Measurement menggunakan Teori Schaufeli, Bakker dan Salanova yang ditulis pada tahun 2006. Faktor-faktor tersebut antara lain lingkungan kerja, kepemimpinan, tim dan rekan kerja, pelatihan dan pengembangan karir, kompensasi, kebijakan, kesejahteraan, semangat, dedikasi, dan peyerapan. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi keterikatan widyaiswara secara langsung, yaitu tim dan rekan kerja, pelatihan dan pegembangan karir, kesejahteraan, lingkungan kerja, kompensasi dan kepemimpinan. Sedangkan yang tidak berhubungan langsung adalah kebijakan yakni kebijakan organisasi maupun kebijakan tentang widyaiswara itu sendiri. Namun ada faktor lain yang krusial yang mempengaruhi berjalannya semua program kegiatan, yaitu faktor anggaran. Apabila ada anggaran yang memadai maka faktor-faktor tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

---

Widyaiswara is a functional official who is responsible for educating, teaching and training civil servants and conducting evaluation and development of training on government training institutes. The engagement of widyaiswara becomes important in the Government Training Institution which is the Center for Employment Education and Training of the Ministry of Manpower to create employment apparatus with integrity and professionalism. For that there are several factors that affect the attachment widyaiswara, are the self of widyaiswara and from the Pusdiklat where widyaiswara rsquo s work.

This study based on the International Journal of Productivity and Performance Management by Anita J at 2014 refers to Kahn 39 s theory at 1990 and based on Educational and Psychological Measurement using Schaufeli Theory, Bakker and Salanova at 2006. These factors include work environment, leadership, team and co workers, career training and development, compensation, policy, welfare, vigor, dedication and absorption. This research uses postpositivist paradigm with qualitative method with in depth interview data collection and documentation study.

The result of this research is that there are 6 factors that influence direct engagement, ie teams and co workers, training and career development, welfare, work environment, compensation and leadership. While that is not directly related is the policy of organizational policy and policy about widyaiswara itself. But there are other crucial factors that affect the running of all program activities, namely the budget factor. If there is an adequate budget then these factors can be implemented properly."

"Tingginya penggunaan pesawat angkat dan angkut di industri manufaktur dan pelabuhan angkutan barang membutuhkan peningkatan pengawasan dan pembinaan dalam pamakaiannya. Dari hasil laporan kasus membuktikan tingkat kecelakaan bidang pesawat angkat dan angkut masih terus terjadi. Faktor minimnya kompetensi pengawas ketenagakerjaan bidang K3 spesialis pesawat angkat dan angkut serta kurangnya jumlah pengawas menambah permasalahan pesawat angkat dan angkut semakin bertambah. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas K3 spesialis pesawat angkat dan angkut merupakan suatu solusi yaitu melalui diklat berbasis kompetensi/Competence Based Training (CBT) sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKKNI) Pengawas Ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan dengan desain deskriptif dan analitik melalui data primer hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari literatur dan Kementerian Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggambarkan kondisi pelaksanaan diklat fungsional pengawas saat ini dan dibandingkan dengan hasil pengembangan diklat berpola CBT, dengan melibatkan 3 pilar pendukung yaitu Lembaga diklat, lembaga sertifikasi dan dunia usaha/industri.

---

The high use of lifting and transport equipment in manufacturing and freight ports requires increased supervision and guidance in their use. From the results of the case report proves the level of accidents in the field of lifting and transport equipment is still going on. The lack of competence of labor inspector in OSH of lift and transport equipment as well as the lack of supervisors increased the problem of lifting and transport equipment. Improving the quality and quantity of Inspectors Occupational Safety specialist of lifting and transport equipment is a solution that is through Competence Based Training (CBT) in accordance with the Competency Standards (SKKNI) of Labor inspector. The research was conducted with descriptive and analytic design through primary data of observation and interview and secondary data from literature and document from Ministry of Manpower. This study describes the condition of the implementation of functional training of current inspector and compared with the development of CBT patterned training, involving 3 supporting pillars namely Training Institute, certification body and business/industry."

"ABSTRAKPenelitian ini bertjuan untuk menganalisis efisiensi relatif unit pendidikan dilingkungan pusdiklat industri kementerian perindustrian dengan menggunakanmetode Data Envelopment Analysis (DEA). Obyek penelitian ini sebanyak 16Unit Pendidikan dalam periode 2012 ? 2014. Variabel input yang digunakan yaiturasio tenaga pendidik per peserta didik, jumlah kelas, dan anggaran. Sedangkanvariabel outputnya yaitu prosentase serapan lulusan dan jumlah kontrakkerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2012 ? 2014terdapat 6 (enam) Unit Pendidikan yang konsisten efisien pada periode 3 tahuntersebut. Sedangkan Unit Pendidikan yang konsisten In-Efisien terdapat 5 (lima)unit pendidikan. Penyebab inefisiensi yang terjadi pada Unit Pendidikan dilingkungan Pusdiklat Industri yang paling bertanggungjawab berurut-urut adalahvariabel rasio tenaga pendidik per peserta didik kemudian variabel anggaran danyang terakhir yaitu variabel jumlah kelas.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the relative efficiency of Educational Institution inCenter of Industrial Education and Training Ministry of Industry by usingEnvelopment Analysis (DEA) method. The object of this study were 16Educational Institution in the period of 2012 ? 2014. The input variables used areratio of teacher with students , number of classes , and budget. The outputvariables is the the number of graduates are absorbed by the industry and numberof contracts with the company. The results showed that during the period 2012 -2014 there were only 6 Educational Institution are consistent efficiently. Andthere were 5 Educational Institution that consistent In-efficient. The main cause ofinefficiency that occur in that educational institution is the ratio of teacher withstudents, establishment of a budget ceiling that is too large and the number ofclasses."

"Skripsi ini membahas tentang kualitas layanan perpustakaan di Pusdiklat Kementerian Perdagangan menurut pengguna berdasarkan metode Libqual+?. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kualitas layanan perpustakaan Pusdiklat Kementerian Perdagangan berdasarkan kesenjangan antara tingkat harapan dan kenyataan yang diterima oleh pengguna dengan menggunakan metode Libqual+? yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu Affect of Service, Information Control, dan Library as Place. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan perpustakaan Pusdiklat Kementerian Perdagangan berada dalam zone of tolerance. Kualitas layanan perpustakaan sudah memenuhi harapan minimum dari responden, tetapi belum memenuhi harapan yang diinginkan oleh responden.

---

This thesis discusses about the quality of library in The Ministry of Trade Education and Training Centre according to the users based on the method Libqual+?. The goal is to describe the quality of library services in The Ministry of Trade Education and Training Center based on the gap between expectation and reality levels received by the user by using Libqual+? that comprised of three dimensions, which Affect of Service, Information Control, and Library as Place. This research is quantitative research with survey method.

The results showed that the quality of library services in The Ministry of Trade Training Centre is in the zone of tolerance. The quality of library services already meet the minimum expectations of the respondents, but has not met expectations desired by the respondents."

"ABSTRAKNorma ketenagakerjaan di Indonesia dalam pelaksanaannya masih terlihat kurang karena masih banyak ditemukannya kasus pelanggaran oleh perusahaan kepada pekerjanya seperti keterlambatan membayar gaji/upah, pemutusan hubungan kerjamassal, buruh/pekerjatidak diperbolehkan berserikat, tidak diikutsertakan pada jaminan sosial tenaga kerja, dan lain sebagainya. Salah satu upaya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaanagar perusahaan terus menerapkan norma ketenagakerjaan yaitu dengan penguatan dan sinkronisasi kerja antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studidokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaansudah baik karenaberdasarkan 6 (enam) dimensi kinerja organisasi olehBernardin (2003) telah memenuhi 4 (empat) dimensi, yaitu:kualitas,kuantitas,ketepatan waktu dan efektivitas biaya, sedangkan untuk dimensi perlunya pengawasan dan dampak interpersonal masih belum terpenuhi.Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Ketenagakerjaandalam pelaksanaan perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan adalah segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasandan Pelecehan di Dunia Kerja, Menambah/ mengupradekualitas dan kuatitaspengawas ketenagakerjan sebanyak 21.861 untuk mencapai kebutuhan ideal pengawas ketenagakerjaan dengan rasio pemeriksaan 60 perusahaan dalam setahun, Melakukan sosialisasi peraturanketenagakerjaansecara menyeluruh kepada para pengusaha yang tidak bergabung di asosiasi ataupunpekerja yang tidak berserikat dan Meningkatkan kualitasKader Norma Ketenagakerjaan (KNK) serta Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACT

Labor norms in Indonesia are still lacking in the implementation because there are still many cases of violations that done by companies to their workers such as delay or postponed salaries/wage payment, mass layoffs, limited or not allowed to join the labour union, not registered to the social security, and many other violations. One of the effort that was made by the Ministry of Manpower so that the companies continously apply and obey the labor norms are by strenghtening and synchronizing the work between central government and the regional government in conducting labor supervision. The approach that used in this research is post positivist, with data collection through in-depth interview anddocumentstudies. The result of this research indicate that the perfomance of the Ministry of Manpower in implementing labor norms in the companiesis good becausebased on the 6 (six) dimensions of organizational performance by Bernardin (2003), has fulfills 4 (four) dimensions, namely: quality, quantity,timeliness, and cost effectiveness, while for the dimensions of the need for supervision and interpersonal impact have still not been met. Recommendations that given for the Ministry of Manpower to improve implementation labor norms on the companies are immediately ratify ILO Convention No. 190 of 2019 concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work, Increase/upgrade the qualityand quantity of 21,861 labor inspectors to meet the ideal needs of labor inspectors by the ratio of supervision of 60 companies under supervision,Conduct comprehensive socialization of labor regulationsto employers who do not join the labor unionorworkers who are not unionized and Improve the quality of KNK and P2K3 in companies by conducting educationand training."