Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentudiimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitasmengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasikebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitianmenggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakanparadigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan datadengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menujukan dimensi tepatkebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belumterpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yangmempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar dimensi tepattarget terpenuhi dengan membuat grading kriteria perusahaan, persyaratan, daninsentif. Untuk menanggulangi faktor penghambat dengan melonggarkan kriteriadan persyaratan, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan tax allowance.

---

ABSTRACTIn encouraging investment in the field of business and/or certain areasimplemented tax allowance policy, but the company receiving the facility hasdecreased. This thesis discusses the effectiveness of the implementation of taxallowance policy and the factors that influence it. Research uses public policytheory, taxation, and investment. Using post positivist paradigms, qualitativeapproaches, and data collection techniques with in-depth interview. The results ofthe research indicate the exact dimensions of policies, implementers,environments, and Process fulfilled, but the exact target has not been met.Implementation of tax allowance policy is quite effective and influence factors ofsupporting and inhibiting factors. So that the exact dimensions of the targetfulfilled by creating a grade of company criteria, requirements, and incentives. Toovercome obstacles by loosening criteria and requirements, and increasing thesocialization of tax allowance policy."

"Skripsi ini membahas rumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dengan studi pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan dan melihat kesesuaian faktorfaktor tersebut dengan kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dengan kebijakan yang dihasilkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut yaitu pengembangan struktur industri, pengalihan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, bidang usaha pionir, akses ke pasar internasional, pengembangan daerah tertentu, dan mendukung kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan ini adalah fenomena race to the bottom, pembebasan pajak, sinkronisasi peraturan, dan peranan pemerintah daerah dalam menarik investasi.

---

This study focus in policy formula analysis of income tax incentives for investment in spesific industries and or spesific region, a study in ?Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008?. The purpose of this study is to study factors which needs to be considerated in income tax policy formulation and consistency between input factors with the policy itself. This research is a qualitative research with descriptive interpretive.This study conclude there is consistency between input factors with the policy itself. Input factors stated before consist of development in industrial structure, technology transfer, employment creation, pioneer industries, access to overseas market, development in spesific region, and support in government policies. Furthermore, other factors which need to be considered are a race to the bottom phenomena, tax exemption, law consistency, and the role of local government to attract investment."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati serta mencari alternatif kebijakan yang tepat dengan menggunakan paradigma konsep Supply-side tax policy.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan adanya suatu perubahan regulasi dalam pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati mengingat (i) belum pernah ada satu pun pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas ini ; (ii) sulitnya mencari luas hamparan minimal 5.000 Hektar terkait syarat pemberian fasilitas ini ; (iii) potensi sektor bisnis kehutanan Indonesia sangat melimpah ruah dan perlu dilakukan inovasi kebijakan agar pemberian fasilitas tax allowance di bidang usaha kehutanan dapat memberikan sumbangsih besar bagi penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat.Alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah melakukan inovasi kebijakan dengan tidak hanya memberikan Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati semata, namun dengan menggunakan terminologi usaha hutan jati berbasis wanatani (agroforestry) dan mengurangi jumlah minimum satuan hektar yang dipersyaratkan sebelumnya (5.000 Hektar)

---

The purpose of this research is intended to evaluate the policy of Income Tax’s Facility (tax allowance) in particular, for the Investment of Teak Forest Business Sector as well as finding the alternatives of right policy by using the paradigm concept of Supply-side tax policy.

These results indicated that the regulatory change in the provision of Income Tax Facility (tax allowance) towards investment activities on business sector of teak forest is necessary by taking into account that the (i) there has never been any companies that take advantage of this facility; (ii) the difficulty of finding vast expanse of 5,000 hectares minimum requirement related to the provision of this facility; (iii) the potential business of Indonesian forest sector is very abundant and innovation policy is necessary so that the provision of tax allowance in the forestry sector can provide enormous contribution to state revenue and welfare.

The recommended of policies alternative are to regulate a policy innovation by not only provide Income Tax’s facility (tax allowance) on investment activities of teak forest business sectore solely, however by using terminology of teak forest business sector-based agro forestry and to reduce the minimum of hectares number as required previously (5,000 hectares)."

"ABSTRAKTesis ini membahas evaluasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan investment allowance dan pengurangan PPh dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Tujuan penelitian tesis ini untuk 1 Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal di Indonesia 2 Menganalisis efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan keadilan dari fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh 3 Menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh 4 Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pemberian fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif kriteria evaluasi menurut Dunn.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat penanaman modal bukan hanya dari segi fiskal, namun juga dari non-fiskal seperti infrastruktur, SDM, SDA, kepastian hukum, kondisi ekonomi dan politik serta pangsa pasar. Pemberian fasilitas perpajakan berupa investment allowance dan pengurangan PPh menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria ketepatan dan keadilan. Namun belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas. Hambatan dari pelaksanaan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan oleh pemerintah terdiri dari hambatan internal maupun eksternal dari pelaksana kebijakan. Atas hambatan yang ada pemerintah melakukan berbagai upaya seperti melakukan deregulasi, debirokratisasi, meningkatkan koordinasi dan pelayanan bagi investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

---

ABSTRACT This thesis elaborates on the evaluation on government policy of granting income tax facility investment allowance and income tax deduction to boost investment in Indonesia. The research aims at 1 analyzing the factors influencing capital investment in Indonesia 2 analyzing effectiveness, efficiency, sufficiency, fairness and responsiveness of the investment allowance and income tax deduction facilities 3 analyzing the barriers that occur from the implementation of investment allowance and income tax deduction facility policy and 4 analyzing the efforts undertaken by the government to maximize the performance of investment allowance and income tax deduction facility. This research applies qualitative method and Dunn 39 s descriptive evaluation criteria.The research shows that the factors influencing investors 39 interest for conducting capital investment are not only associated with fiscal aspects, but also the non fiscal ones, such as infrastructure, human resources, natural resources, legal certainty, economic and political condition, as well as market. The granting of tax facility in form of investment allowance and income deduction has already met the criteria of appropriateness and fairness according to Dunn 39 s policy evaluation. However, it has not yet met the criteria of effectiveness, efficiency, sufficiency and responsiveness. The implementation of corporate income tax facility by the government is constrained by both internal and external barriers from policy maker 39 s side , to address which challenges, the government has been undertaking several efforts such as deregulation, de bureaucratization, as well as improvement of coordination and service for investors to invest in Indonesia."

"Penelitian ini membahas kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan pada penanaman modal di bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemberian fasilitas pajak tersebut dalam rangka mensukseskan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2014. Adanya berbagai hambatan mulai dari pertimbangan bisnis dan faktor-faktor non-pajak lainnya menyebabkan fasilitas Pajak Penghasilan tidak diminati investor. Dalam penelitian ini peneliti memberikan tiga rekomendasi agar fasilitas Pajak Penghasilan lebih efektif dan aplikatif, yaitu: (1) perubahan besarnya persyaratan cakupan produk; (2) perluasan subjek fasilitas Pajak Penghasilan yang berhak menerima fasilitas; dan (3) perluasan objek fasilitas Pajak Penghasilan.

---

This study discusses Income Tax facilities policy on investment in the business sectors of breeding and farming beef cattle. This study used a qualitative approach. The results of this study concluded that this policy background is in order to succeed Beef Achieving Self-Sufficiency in 2014. There are of barriers to business considerations and other non-tax factors causing Income Tax facilities are not preferred by investors. In this study, researchers provided three recommendations so that Income Tax facilities are more effective and applicable: (1) changes in the amount of product coverage requirements, (2) the expansion of eligible person receiving facilities, and (3) the expansion of facilities Income Tax objects."

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya baik dari sisi pembuat kebijakan maupun perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial sehingga bersifat menggambarkan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Fasilitas Pajak Penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu telah berlangsung selama kurun waktu 2007-2010, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta berdampak pada industri nasional dan juga perusahaan penerima fasilitas.

---

AbstractThe focus of this study is to determine the implementation of the Income TaxFacilities in certain business sectors and the obstacles encountered in itsimplementation both in policy makers and companies. This study uses aqualitative research approach to describe social phenomenon to describing thefact. The results of this study is that the Income Tax Facilities for certain businesssectors and certain regions have been held during the period 2007-2010, inpractice there are supporting factors and inhibitors, as well as the impact onnational industrial facilities and also the recipient company."

"Penelitian ini menganalisa kebijakan penentuan pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak orang pribadi dimaksudkan untuk menjangkau wajib pajak yang belum masuk dalam sistem pajak. Kebijakan pengenaan pajak ini dianggap mudah bagi sektor yang tergolong hard to tax. Dari asas ease of administration kebijakan ini telah memenuhi aspek certainty, simplicity, convenience dan efficiency sebagai unsur pembentuk dari asas ease of administration tersebut.

---

This research analyzes the policy determining the imposition of final income tax for personal taxpayers that have certain gross circulation. This research was conducted with qualitative approaches and qualitative methods. The results showed the policy imposition of final income tax for personal taxpayer intended to reach out taxpayers who have not entered into the tax system. The imposition of this tax policy is considered easier for sectors that are relatively hard to tax. From the principle of ease of administration this policy has complied aspect of certainty, simplicity, convenience and efficeincy as an element of fundamental shaper of ease of administration."

"Tesis ini membahas mengenai implikasi diundangkannya peraturan mengenai insentif perpajakan bagi investor di Indonesia terhadap iklim penanaman modal di Indonesia. Insentif yang diberikan dalam bentuk pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau insentif lain yang dapat dipertimbangkan semisal amortisasi dan penyusutan barang modal yang dipercepat ataupun kompensasi kerugian yang dikenakan kepada investor. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sample proyek investasi yang dilakukan oleh Sinarmas Grup melalui banyak anak perusahaannya yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya semisal margarine, shortening, dan sisa-sisa pengolahannya berupa ampas kelapa sawit yang masih dapat digunakan sebagai pakan ternak, sebagaimana produk minyak goreng dan margarin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2011 berhak mendapatkan fasilitas pengurang PPh Badan asalkan investasi dilakukan di daerah tertentu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan tipologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diundangkannya peraturan yang mengatur mengenai pemberian insentif pajak belum dapat dipastikan meningkatkan kuantitas investasi di Indonesia yang mana berbanding terbalik dengan tujuan diadakannya regulasi dimaksud oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan rating investment grade Indonesia di mata dunia internasional yang tujuan akhirnya dapat lebih banyak menarik investor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik, lewat penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor Usaha Kecil Menegah di lokasi investasi dilaksanakan. Pada hakikatnya kebijakan fiskal berupa fasilitas perpajakan tidak dapat berbuat banyak apabila faktor penghambat investasi seperti: mogok buruh, perijinan yang rumit dan rawan pungutan liar, prosedur pengurusan perijinan yang kurang efisien, dan korupsi masih marak di Indonesia.

---

This thesis discusses about the implications of the enactment of legislation on tax incentives for investors in Indonesia's investment climate. Incentives are given in the form of exemption and reduction of Company Income Tax or other incentives that may be considered such as amortization and accelerated depreciation of capital goods or compensation losses charged to investors. The research was conducted by taking a sample of investment projects undertaken by the Sinarmas Group through their many subsidiaries that engaged in the processing of palm oil and its derivatives such as margarine, shortening, and the remnants of oil palm cultivation in the form of pulp that can still be used as animal feed. As cooking oil and margarine products based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 52 Year 2011 are entitled to a corporate income tax deduction facilities as long as the investment is made in a certain area. This research is a normative legal and qualitative research typology.

The results showed that the promulgation of government regulations for granting tax incentives has not been proven to increase the quantity of investment in Indonesia, which is inversely proportional to the purpose of the regulation is to improve Indonesia's investment grade rating in the eyes of international community which is goal can ultimately attract more investors and the increase of economic growth in Indonesia, through more employee recruitment and the growth of Small and Medium sector investment undertaken at the investment site. In essence fiscal policy in the form of tax incentives cannot do much if the investment disincentives such as: labor strikes, permit arrangement complexion and prone to illegal fees, un-efficient business permits maintenance, and corruption culture in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu pada kegiatan usaha petani tembakau di Kabupaten Temanggung serta hambatan dalam penerapannya. Penulis memilih Kabupaten Temanggung sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Kebijakan Pajak Penghasilan yang dibahas dalam penelitian adalah Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Usaha tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan sebagaimana konsep implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini. Hambatan dalam implementasi kebijakan ini berupa faktor sumber daya manusia, kurangnya komunikasi, dan posisi tawar menawar petani tembakau yang lemah dalam menentukan harga tembakau.

---

This study aims to analyse the implementation of income tax on tobacco farmer business activities to taxpayers who have certain turnover in the regency of Temanggung along with the obstacles in its application. The author chose Temanggung Regency as the research location because it is one of the largest tobacco producing in Indonesia The Income Tax Policy discussed in the study is the final income tax for Taxpayers who have certain turnover regulated in Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on income from businesses received or obtained by taxpayers who have certain turnover. The research method used is qualitative with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study are there are four factors that determine the success of the policy as Edward IIIs conception of policy implementation includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in achieving the objectives of this policy. Obstacles in the implementation of this policy are in the form of human resources, lack of communication, and weak bargaining position of tobacco farmers in determining tobacco prices."