Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara. Persoalan kepemimpinan perempuan juga selalu menarik untuk diminati, bahkan dewasa ini semakin banyak ilmuan atau peneliti lebih memfokuskan diri pada pengkajian kepemimpinan perempuan secara khusus. Sebagaimana dalam penelitian ini mengkaji jauh bagaimana gaya kepemimpinan permpuan dilembaga legislatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran kepemimpinan dan partisipasi politik ibu Rospita Sitorus di tingkat legislatif, serta untuk menganalisa kepemimpinan perempuan di DPRD Kabupaten Simalungun sebelum dipimpin vigur perempuan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rendahnya keterlibatan peempuan baik dalam infrastruktur politik maupun dalam suprastruktur politik berpangaruh dalam kebijakan bias gender, masih melekatnya budaya patriarki di Kabupaten Simalungun tersebut dan juga kepemimpinan Rospita Sitorus lebih mengarah ke kepemimpinan transformsional. Hasil penelitian ini menunjukan perlunya peningkatan kepemimpinan perempuan di legislatif dengan harapan mampu memberikan pengaruh positif dalam menyusun sebuah kebijakan untuk masyarakat terkhusus kepentingan perempuan.

---

ABSTRACTWomen's leadership became public issues are always discussed, and has provoked polemics and debate between the pros and cons of women leaders in the country. The issue of women's leadership also always interesting to demand, even today more and more scientists or researchers focused more on the assessment of women's leadership in particular. As in this study examine further how permpuan instituted legislative leadership style. The purpose of this study was to identify and analyze the role of leadership and political participation Rospita Sitorus at the legislative, as well as to analyze the leadership of women in Parliament Simalungun before her. The results of this study found that the lack of involvement of women both in the political infrastructure as well as in the political superstructure. And this, influential in gender policy and still attached to the patriarchal culture in Simalungun. Then, Rospita Sitorus is a transformsional leadership. These results indicate the need to increase women's leadership in the legislature, with the hope to provide a positive influence in the decision making for the community especially those of women's interests. "

"Aspek-aspek yang menjadi sorotan dalam sebuah komitmen partai adalah (1) Bagaimana visi dan misi partai diinternalisasikan, (2) Bagaimana program-program partai mendorong partisipasi perempuan, (3) Bagaimana kaderisasi meningkatkan kualitas keterwakilan, (4) Bagaimana pola rekrutmen, (5) Bagaimana keterserapan perempuan dalam jabatan struktual partai. Selama ini kelima hal tersebut diduga menjadi penghambat partisipasi dan keberperanan dalam partai politik.Meskipun jumlah populasi penduduk perempuan adalah mayoritas namun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen belum memenuhi kuota yang diharapkan keterlibatan anggota perempuan pada forum-forum permusyawaratan serta penempatan perempuan pada posisi jabatan partai mengalami banyak hambatan terutama faktor budaya organisasi serta kultur sumber daya perempuan itu sendiri, akan tetapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender dijumpai terus berkembang baik secara kuantitas keanggotaan parlemen maupun secara kualitas keberperanannya yaitu ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Persepsi kelompok perempuan yang selama ini termarginalkan mulai terkikis oleh komunikasi politik yang semakin terbuka demikian pula meskipun sangat terbatas pengembangan, pemberdayaan, dan kaderisasi anggota parlemen perempuan.Agar partai politik dapat memenuhi keterwakilan 30% tersebut perlu membangun kaderisasi dan kemitraan stratejik dengan aktivis perempuan diberbagai lintas organisasi baik parpol, ormas, dan LSM serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.

---

Aspects that become the spotlight in a party commitment are (1) How internalized party vision and mission, (2) how the party's programs encourage women's participation, (3) how to improve the quality of cadre recruitment representation, (4) how the pattern of recruitment, (5) How keterserapan women in the Office of structural party. During these five things are thought to be a barrier to participation and function in political parties.Although the number of female population are the majority but the participation and representation of women in Parliament has not met the expected quota for women members involvement in consultative forums as well as the placement of women in positions of the party although women participation experienced many obstacles especially factors organizational culture as well as cultural resources women itselfbut the struggle to obtain gender equality found growing both in quantity and quality of membership of Parliament in its role of taking decisive political policies. Perceptions of women's groups that had been marginalized eroded by an increasingly open political communication as well although very limited development, empowerment, and the regeneration of women parliaments.In order to, political parties meet the 30% representation of the need to build strategic partnerships with cadres and activists across various organizations both political parties, organizations, and NGO?s and educational institutions to increase capacity on an ongoing basis."

"Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya pasca reformasi berdampak pada meningkatkan keinginan daerah untuk melakukan pemekaran daerah. Pemekaran daerah di Indonesia menjadi fenomena yang tidak dapat dibendung. Pembentukan DOB di Kabupaten Paser merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat melalui pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis dinamika pembentukan DOB Kabupaten Paser Tengah dan Kabupaten Paser Selatan di Kabupaten Paser.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembentukan DOB di Kabupaten Paser memiliki banyak hambatan karena adanya perebutan daerah yang menjadi wilayah cakupan terhadap dua calon DOB dan adanya konflik penetapan ibukota. Konflik dalam pembentukan DOB di Kabupaten Paser mempengaruhi ketahanan daerah di bidang keamanan.

---

The implementation of autonomy after the reform impact on proliferation of administrative regions. The formation of new autonomous region in Paser Municipal is one of efforts of people welfare provision through equitable development and public service. This study used qualitative to analyze the dynamic of new autonomous region of Central Paser Municipal and South Paser Municipal in Paser Municipal.

The result of the study showed the process of forming the new autonomous region in Paser Municipal had many obstacles caused by the struggle for territory within the new two autonomous regions and also the conflict in deciding the capital. The conflict of the formation new autonomous region in Paser Municipal affects the security in regional resilience."

"Ketentuan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah desentralisasi, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan daerah, kecuali sejumlah urusan (diplomasi luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, agama, dan urusan lainnya) yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat.Di dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sangat penting dan menentukan. Kepala Daerah dan DPRD berwenang menentukan pengaturan pembangunan daerah, melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan strategis daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa hubungan yang baik antara pihak eksekutif (Kepala Daerah - Bupati) dan DPRD (Kabupaten) sangat menentukan kinerja pembangunan daerah.Hubungan Bupati dengan DPRD Kabupaten diwujudkan dalam komunikasi politik. Dalam penelitian akan dilakukan penyelidikan komunikasi politik antara Bupati Sidoarjo dengan DPRD Sidoarjo. Secara khusus, penelitian akan terfokus pada empat hal, yaitu : (1) sikap dan perilaku eksekutif dan legislatif, (2) perkembangan interaksi eksekutif dengan legislatif, (3) perubahan struktur (pola-pola interaksi) eksekutif dengan legislatif, serta (4) deskripsi kendala hubungan tersebut.Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 100 orang responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang komunikasi politik antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sidoarjo. Responden terdiri dari 60 orang aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan 40 orang anggota DPRD Sidoarjo. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data sekunder termasuk keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, agama dan LSM di Kabupaten Sidoarjo.Berdasarkan data yang dikumpul, ditemukan bahwa kedua pihak (eksekutif maupun legislatif) melakukan komunikasi politik terhadap publik Sidoarjo. Mengingat bahwa Sidoarjo telah mengarah menjadi daerah industri, terlihat jelas bagaimana masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan industri menjadi isu sentral termasuk dalam bidang politik. Tuntutan kenaikan gaji dari kelompok buruh merupakan isu yang popular di kalangan legislatif maupun eksekutif.Hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif sendiri memperlihatkan gejala yang cukup menarik, dimana masing-masing pihak merasa lebih superior. Sadar atau tidak, kecenderungan ini mengakibatkan adanya tarik menarik kepentingan antara kedua institusi. Masing-masing insitusi saling mempengaruhi, karena kebetulan pihak Bupati Sidoarjo berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan di DPRD Kabupaten Sidoarjo sendiri, fraksi PKB termasuk fraksi yang signifikan. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo pun sebenarnya berasal dari fraksi PKB.Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa institusi eksekutif maupun legislatif memiliki kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Pihak eksekutif lebih memahami kedudukan mereka sebagai pelaksana kebijakan, sehingga dengan sendirinya mereka lebih memiliki akses politik, khususnya terhadap publik. Di sisi lain, pihak legislatif merasa bahwa sesuai dengan kewenangannya, mereka dapat berada di atas pihak eksekutif. Mengingat bahwa DPRD-lah yang memilih Kepala Daerah, maka dengan sendirinya Kepala Daerah harus tunduk kepadanya. Dengan cara berfikir seperti ini, DPRD menjadi sangat kuat ketika berhadapan dengan Kepala Daerah. Hal ini sangat jelas terlihat saat Bupati Sidoarjo menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam beberapa hal, penilaian terhadap LPJ Bupati tersebut telah dijadikan sebagai alat tawar menawar kepentingan antara DPRD dengan Bupati.Kuatnya kedudukan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di satu sisi bermakna sebagai pemberdayaan perwakilan rakyat. Akan tetapi ternyata tidak ada jaminan bahwa kedudukan DPRD yang kuat akan meningkatkan kinerja pembangunan di daerah. Dalam kasus di Sidoarjo terlihat bahwa kuatnya DPRD pada akhirnya hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri, bukan menguntungkan kepentingan publik.Ditinjau dari perspektif ketahanan nasional, kedudukan DPRD yang kuat seyogyanya akan sangat positif, karena dengan demikian DPRD dapat memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa perlu dibayang-bayangi rasa takut, seperti di-recall. Sebagai lembaga politik yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, DPRD sebenarnya dapat menjadi lembaga yang efektif untuk menentukan dan mengontrol jalannya pembangunan daerah. Berlangsungnya pemerintahan daerah yang baik pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan di daerah, dan dengan sendirinya akan meningkatkan ketahanan nasional di daerah.Kenyataannya, kewenangan yang kuat pada DPRD ternyata hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri. Fakta empirik ini semakin memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa untuk terwujudnya ketahanan nasional di daerah, kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sebaiknya sejajar (bermitra). Dalam keadaan seperti ini, pihak eksekutif dan legislatif berada pada posisi yang seimbang dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Di sisi lain, rekrutmen anggota DPRD perlu disempurnakan sehingga mereka yang duduk pada lembaga legislatif adalah mereka yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat.

---

Political Communications Development between The Executive and Legislative in Perspective of National Resilience (Case Study in Sidoarjo District)The rule concerning regional government in Indonesia arranged in Act Number 22 of 1999. One of the principles in the running of regional government in Indonesia is decentralization, where a region is given an authority to arrange a regional development. A number of business (overseas diplomacy, security defense, monetary, jurisdiction, religion, and other business) remains to be held by central government.

In running of the regional government, governor / district head and regional legislative assembly (DPRD) play an important role. The Governor / district head and the regional parliament determine the arrangement of the regional development through the stipulating of the regional regulation (Perda) and the regional strategic policy. Therefore, a good relationship between the executive (Governor - District Head) and the district parliament (DPRD Kabupaten) determines the performance of the regional / district development.

The district head and district parliament relationship presented in political communications. There in the research will be conducted an investigation of political communications between the district head and district parliament. Peculiarly, it will be focused on the following (1) attitude and behavior of executive and legislative, (2) interaction development between executive and legislative, (3) structure change (interaction patterns) of executive and legislative, and (4) the description of the relationship constraint.

The research done by conducting a direct interview to 100 people assumed own the adequate understanding and knowledge about political communications between executive and legislative in the district of Sidoarjo. The interviewed consisted of 60 governmental the district people apparatus and 40 people as the members of Sidoarjo parliament. Additionally, there also conducted the collecting of secondary data includes a number of elite figure, religion, and self-supporting institute of society of the Sidoarjo district.

Pursuant to gathered data, found that both sides (executive and legislative) conducting political communications to the public of Sidoarjo. Considering that Sidoarjo has instructed to become the industrial area, standout how related problem with the industrial activity become the central issue included in political area. Increase salary demands from labor group represent the popular issue among legislative and also executive.

Relation between executive and legislative itself show the interesting symptom where each side feels superior. Conscious or not, this tendency result the existence of drawing to draw the importance between both sides. Each side influencing each other, since district head side come from National Awakening Party (PKB), and in Sidoarjo district parliament itself, faction PKB is a significant faction. The Chairman of Sidoarjo district parliament is in fact come from faction PKB.

The research's result also shows that executive institution and also legislative owns the tendency to agree them selves. The executive side is more comprehending to domicile them as policy executor, so that by itself they more owning to access the politics, especially to public. On the other side, legislative party feels that in accordance to its authority, they can reside in for executive party. Considering that the district parliament choosing Regional Leader, hence by itself Regional Leader have to bow to it. By way of thinking like this, the parliament becomes very strong when dealing with Regional Leader. This matter is very clear seen by moment of Sidoarjo district submit the Annual Responsibility Report before Plenary Conference of the District Parliament. In some cases, assessments to the Responsibility Report have been made as a means of drive a bargain the importance between the parliament and the district head.

Its strong position of the parliament as arranged in Act Number 22 of 1999 in one side has a meaning of as empowerment of people delegation. However in the reality there is no guarantee that such strong parliament position will improve the development performance in the region. In case of Sidoarjo district seen that the strong parliament in the end only profit the member of the parliament itself not for the profit of public importance.

Evaluated from national resilience perspective, the strong parliament position should be very positive because thereby the parliament is able to fight for the people aspiration without shadow need have cold feet, like be recalled. As the political institute which distributing the people aspiration, the parliament in fact could become the effective institute to determine and control the district development. Taking place of it good regional government in turn will improve development in the region, and by itself will improve the national resilience in the area.

In reality, the parliament strong authority is in fact only profits the member of the parliament itself. These empirical facts progressively strengthen the opinion expressing that to existing of national resilience in the region, the parliament position and regional leader should be equal in position (partnership). Under the circumstances, .the executive and legislative sides are at the well-balanced position in determining policy of regional development. On the other side, recruitment of the parliament members need to be completed so that those who sit at legislative institute are those who really owning the commitment to people importance."

"ABSTRAKPenelitian ini memfokuskan perhatian proses pemekaran dan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini juga mengkaji tata cara pengusulan pembentukan daerah otonom baru ditinjau dari perspektif ketahanan daerah.Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang proses pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru dalam perspektif Ketahanan Daerah dan juga mengkaji proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama di Kabupaten Bengkulu Tengah serta menganalisis pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru ditinjau dari indikator-indikator Ketahanan Nasional (ipoleksosbudhankam).Jenis Penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan sampel bertujuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, sumber tertulis dan data statistik. Selanjutnya data dianalisa melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah melalui proses-proses yang telah diatur melalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, serta tidak ada konflik-konflik yang berarti yang melibatkan pihak-pihak yang menerima maupun yang menolak pemekaran tersebut. Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan dengan aman, adapun perselisahan akibat Pemilihan tersebut dilaksanakan melalui aturan-aturan yang berlaku yang melibatkan lembaga peradilan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Adapun dari indikator-indikator ketahanan nasional menyimpulkan juga bahwa pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah layak untuk dimekarkan walaupun ada beberapa catatan-catatan.Dari hasil kesimpulan tersebut mengisyaratkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemda harus bekerja keras membangun sarana dan prasarana demi kesejahteraan masyarakat. Dengan terpilih pimpinan daerah yang pertama diharapkan bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat pada umumnya. Juga Pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja penyelenggarakan pemerintahan daerahnya yang berbasis masyarakat.

---

ABSTRACTThis study focused expansion process and the general election of Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu. This study also examines the establishment of procedures for the nomination of new autonomous regions in terms of regional security perspective.To answer problems research, this study examines the process of formation of Bengkulu Central to the new autonomous region in the Regional Resilience perspective and also reviews the general election of Regional Head and Deputy Head of the first in Central Bengkulu and Bengkulu Central analyze expansion into new autonomous indicators in terms of National Defense (ipoleksosbudhankam).The study used a type used in this study is a type of descriptive research by providing a picture or description of the situation as clearly as possible without any treatment of the research object. The unit of analysis in this study is the North Bengkulu Regional Government, Local Government and the Central Bengkulu Bengkulu Central Election Commission. In this study using a sampling technique aims samples. Collecting data in this study using observation, interviews, written sources and statistical data. Furthermore, the data analyzed do data reduction, data display and conclusion.The results showed that the process of expansion in Central Bengkulu have gone through the processes that have been regulated through Law No. 22 of 2004 and Government Regulation No. 129 of 2000, and no significant conflicts involving parties who receive or reject the division. Election Process Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu run safely, while the election result conflik implemented through rules that apply involving the judiciary which has been mandated by the Act. The resilience of national indicators also concluded that the expansion in Central Bengkulu worth bloomed although there are some records.The conclusion of the results suggests that the process of expansion in Central Bengkulu been run in accordance with the legislation in force. Local governments must work hard to build infrastructure and facilities for the welfare of society. With the first elected regional leaders are expected to accommodate all the interests of society at large. Local governments can also improve the performance-based arrangements for local government community."

"Penelitian ini menginvestigasi dampak perbedaan interpretasi nilai-nilai kepemimpinan terhadap gaya kepemimpinan dan keterlibatan karyawan dalam suatu departemen di PT DMI. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas gaya kepemimpinan dan keterikatan karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis dilakukan berdasarkan wawancara dengan 11 responden dari berbagai departemen dalam organisasi dengan pendekatan analisis tematik untuk mengolah data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan interpretasi nilai-nilai kepemimpinan dapat menyebabkan gaya kepemimpinan yang negatif dan penurunan keterlibatan karyawan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara implementasi nilai-nilai kepemimpinan dan keterlibatan karyawan. Implementasi yang tepat dari nilai-nilai kepemimpinan dapat menghasilkan gaya kepemimpinan yang positif dan peningkatan keterlibatan karyawan. Dengan menyelaraskan nilai-nilai kepemimpinan dan gaya kepemimpinan, organisasi dapat membentuk dasar yang kuat untuk menciptakan iklim kerja yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dan keterikatan karyawan.

---

This research investigates the impact of different interpretations of leadership values on leadership styles and employee engagement within a department at PT DMI. The objective of this study is to provide a deeper understanding of the complexity of leadership styles and employee engagement. The research utilizes a qualitative approach with a case study method. Analysis is conducted based on interviews with 11 respondents from various departments within the organization, employing a thematic analysis approach to process the data. The results of this research reveal that differences in the interpretation of leadership values can lead to negative leadership styles and decreased employee engagement. Furthermore, the research also demonstrates a strong relationship between the implementation of leadership values and employee engagement. The proper implementation of leadership values can result in positive leadership styles and increased employee engagement. By aligning leadership values and leadership styles, organizations can establish a strong foundation to create a positive work climate, enhance employee engagement, and improve overall performance. This research can be beneficial in developing an understanding of the relationship between leadership styles and employee engagement."

"Persoalan mengenai pendirian rumah ibadah yang masih sering terjadi dan kerap berujung pada konflik. Benih konflik yang terjadi pada pendirian Gereja Bernadet sudah ada sejak Tahun 1990 namun tidak diselesaikan secara tuntas. Konflik semakin melebar dan jauh dari pokok pemasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi serta pola penanganannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akar permasalahan konflik adalah adanya pengaruh fundamentalisme dalam beragama. Konflik semakin berkembang ketika isu-isu keagamaan digunakan untuk membangun solidaritas konflik. Konflik diperburuk dengan adanya konflik vertikal antara tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dalam menyikapi konflik masyarakat menunjukan sikap negatif dan perilaku koersif. Akibatnya konflik semakin mengakar dan berdampak pada menurunnya stabilitas daerah dan diikuti melemahnya ketahanan daerah. Dalam penanganan konflik menggunakan strategi manajemen konflik melalui pengendalian sosial.

---

The onging problems about the establishment of house of worship often ended with conflict. The seeds of conflict in the establishment of Bernadette Church has existed since 1990 but was not fully resolved. As the result, the conflict widened and led from subject matter. This study was conducted by using qualitative approach which aimed to analyze the dynamics of the conflict as well as the pattern of treatment. The results of the study revealed that the root cause of the conflict is the effect of religious fundamentalism. The number of conflicts were growing when religious issues used as the cause to build solidarity conflict. The conflict exacerbated by the presence of vertical conflict between community leaders and local government. In addressing conflict, community showed negative attitudes and coercive behavior. As the result, the conflict was deeply rooted, the stability of the region diminished and regional resilience weakened. In resolving the conflict, writer used conflict management strategy through social control."

"ABSTRAK Tesis ini membahas keberadaan lembaga mukim sebagai self unity governmentdalam meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie dengan Fokuspenelitian pada kedudukan dan kewenagan mukim dalam tata pemerintahan Aceh,faktor yang menyebabkan peran mukim belum optimal dan peran mukim dalammeningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie. Kondisi dinamis daerahditinjau dari gatra sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dandokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenanganmukim dalam strata pemerintahan Aceh belum sesuai sebagaimana diharapkandalam undang-undang, masih banyak kendala yang dihadapi sehingga peran danfungsi mukim belum optimal. Dengan posisi mukim sebagai kepala pemerintahanadat yang mempunyai nilai lebih dalam masyarakat, seandainya peran mukimberjalan optimal dalam pemerintahan akan menciptakan suatu kondisi stabilitasdalam masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas ketahanan daerah diKabupaten Pidie.

---

ABSTRAK This thesis discusses the existence of the institution as a cell Mukim govemmentunity in improving resilience Pidie area in the district with a focus on the positionand authority of habitation in Aceh governance, a factor which led to roles androles 'd maybe not optimal habitation in enhancing regional resilience in Pidiedistrict . Dynamic conditions in the area in terms of socio-cultural gatra . Thisresearch uses descriptive qualitative method of data collection techniques throughinterview, observation and documentation. The results showed that the positionand authority of government strata habitation in Aceh is not appropriate as it isexpected the legislation, there are still many obstacles faced so that the role andfunction of habitation is not optimal With Mukim position as head of the customsadministration has more value in society, if the role of Mukim run optimally in thegovernment will create a state of stability in society that lead to resilience qualityin the area of Pidie district ."

"ABSTRAKPembangunan rumah ibadat di Indonesia berkembang pesat dibawah PBM 2 Menteri 2006 namun ada kasus gangguan yang menghambat pembangunan gereja Yasmin Bogor terkait IMB datang dari warga dan dari Pemkot Kota Bogor yang telah menerbitkan IMB. Dalam perspektif Theory of Power Crime, gangguan tersebut adalah penyimpangan. Penyimpangan itu telah saling merugikan dua kelompok masyarakat di Kota Bogor dan kondusif bagi terbentuknya perilaku kolektif dan Budaya Dalam Transisi. Kemungkinan ledakan perilaku kolektif dari kelompok yang berkonflik diperkuat dengan pelabelan Kristenisasi dan Radikalisme yang mendorong kelompok memilih penyimpangan sebagai solusi. Hal ini merupakan ancaman dan gangguan bagi Ketahanan Kota Bogor. Studi Kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap penyimpangan pembangunan rumah ibadat GKI Yasmin dalam perspektif Theory Power of Crime dan pengaruh penyimpangan tersebut terhadap Ketahanan Daerah dengan pendekatan collective Behavior. Studi ini menunjukan Pemerintah Kota sebagai pelaku penyimpangan utama, dan juga menunjukan para pemegang kontrol sosial Kota Bogor dapat mencegah terjadinya ledakan perilaku kolektif itu dan menyarankan untuk melanjutkan solusi relokasi gereja dan pengadilan bagi pelaku penyimpangan penipuan surat persetujuan warga terus dilanjutkan agar penegakan hukum menciptakan keadilan bagi semua.

---

ABSTRACTThe construction of worship houses in Indonesia is rapidly growing under the PBM 2 Ministers 2006 and there is no case of disorders by local people until the contruction of Yasmin church in Bogor. People rejected the permit of construction the church by Bogor municipal government who issued IMB. In the perspective of Power Theory of Crime, the disorder is a deviation. The deviation causes disadvantage for two communities in the Bogor City and it is conducive for the formation of collective behavior and Culture in Transition . There is possible explosion of collective behavior groups in conflict and it is reinforced by labelingChristianization and radicalism that drives the group to choose the deviation as a solution. This is a threat and a nuisance to resistance of Bogo rCity. This qualitative study aimed to determine and uncover irregularities in the construction GKI Yasmin church and in the perspective of the Power Theory of Crime and the influence of the deviation to Bogor the Regional Resilience Behavior collective approach. This study shows the Bogor City authorities as a major deviation actors, and it is the also shows that the holders of social control in Bogor can prevent the explosion of collective behavior and to suggest solutions by continuing the relocation of the church and to prosecute the perpetrators of fraud deviation of the residence approval letter and to continue creating justice of law enforcement for all."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat employee engagement di PT XYZ, gaya kepemimpinan yang diterapkan para pemimpinnya serta pengaruh gaya kepemimpinan (transformasional, transaksional, laissez faire) terhadap employee engagement (vigor, dedication, absorption). Data penelitian ini diambil dari 250 responden yang merupakan karyawan tetap. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dan teknik multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ memiliki employee engagement yang tinggi dan gaya kepemimpinan yang berpengaruh signifikan terhadap employee engagement di PT XYZ adalah kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional juga memiliki pengaruh yang positif terhadap dimensi-dimensi employee engagement yaitu vigor, dedication dan absorption. Penelitian ini juga memberikan saran dan masukan terhadap sistem manajemen kinerja serta manajemen karir di perusahaan untuk efektivitas implementasi kepemimpinan transaksional yang dapat meningkatkan employee engagement di PT XYZ.

---

This study aims to analyze the level of employee engagement and leadership style in PT XYZ and the influence of leadership styles (transformational, transactional, laissez faire) on employee engagement (vigor, dedication, absorption). Data was taken from the 250 respondents who are permanent employees. Data analysis is conducted using descriptive statistics and multivariate technique. The results showed that PT XYZ has a high employee engagement and the leadership style that has significant effect on employee engagement in the PT XYZ is transactional leadership. Transactional leadership has a positive influence on the dimensions of employee engagement are vigor, dedication and absorption. This study suggests for the effectiveness of implementation of performance management system and career management that can increase employee engagement in XYZ."