Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pengaruh Pemikiran Politik Necmettin Erbakan dalam Islamisasi Politik di Turki pada periode 1970 ndash; 2002. Berdirinya konsep partai politik Islam di Turki tidak bisa dilepaskan dari peran Erbakan sebagai seorang tenokrat yang sekaligus pendiri organisasi milli gorus. Usahanya dalam Islamisasi politik di Turki terbilang cukup gigih meskipun ia dalam praktik politiknya selalu dikudeta oleh rezim militer saat itu. Dalam menganalisa tesis ini, penulis menggunakan dua teori yaitu teori politik Islam dan teori political order. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa pemikiran politik Erbakan yang cenderung konservatif, kurang mampu berakselerasi dengan rezim penguasa saat itu. Di lain sisi, kuatnya ideologi Kemalisme yang dijaga ketat oleh para junta militer, pada akhirnya menjadikan keduanya tidak mampu bekerja sama dengan baik.

---

ABSTRACTThis thesis is examine about The Dynamic of Political Islam in Turkey A Case Study of The Influence of Necmettin Erbakan rsquo s Political Thoughts in Politic Islamization in Turkey Periode 1970 ndash 2002 . The establishment of Islamic political party concept in Turkey can not be separated from the role of Erbakan as a technorat that is also the founder of milli gorus organization. His efforts in Islamization of politics in Turkey are quite persistent even though he is in political practice always coupled by the military regime at that time. In analyzing this thesis, the author uses two theories of Islamic political theory and political order theory. This research is descriptive analytical research with the qualitative approach. From the analysis, it can be seen that Erbakan political thought that tends to be conservative, less able to accelerate with the regime at that time. On the other hand, the strong ideology of Kemalism that is closely guarded by the military junta, in the end, makes them unable to cooperate well."

"ABSTRAKPada masa lalu Turki merupakan satu negara yang amat besar dan menguasai hampir sepertiga wilayah dunia. Setelah itu Turki mengalami kemunduran dan akhirnya pada awal abad ke-20 Turki berubah menjadi negara kecil dengan nama Republik Turki dengan Sekularisme sebagai ideologi negara. Sekularisme yang menjadi kunci utama dalam modernisasi Turki ternyata menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat Turki yang mayoritas muslim. Modernisasi yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Ataturk yang berpijak pada nilai-nilai secular, di satu sisi berhasil merubah bentuk negara Turki dari khilafah menjadi republik. Namun di sisi Iain menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Turki. Ketidakpuasan ini akhirnya melahirkan satu gerakan masyarakat muslim Turki untuk menentang kebijakan-kebijakan sekular yang dianggap menyalahi ajaran-ajaran Islam. Gerakan ini bergerak di semua sektor kehidupan. Di bidang pendidikan misalnya, munculnya Gerakan Nursiyah yang dipimpin oleh Badi'uz Zaman Said Nursi (1873-1960). Sedangkan di bidang politik munculnya partai-partai politik yang berhaluan Islam dan berupaya menghidupkan kembali semangat keislaman di Turki. Di antara partai politik tersebut yaitu Partai Demokrat (Demokrat Partisi), Partai Aturan Nasional (Milli Nizam Partisi); Partai Keselamatan Nasional (Milli Selamet Partisi), dan Partai Kesejahteraan (Refah Partisi). Usaha gerakan Islam ini tidaklah mudah mengingat Sekularisme di Turki di jaga kuat oleh kelompok militer, Beberapa kali organisasi dan partai politik yang muncul dengan membawa bendera Islam dibubarkan dan aktivisnya ditangkap. Meskipun demikian, dukungan dan simpati masyarakat terhadap gerakan Islam ini tidak pernah surut bahkan terus mengalami peningkatan. Karena bagaimanapun juga gerakan Islam di Turki telah mernberikan dampak yang luas dalam menyemarakkan semangat keagamaan di Turki."

"Menjelang pemilu Desember 1995 Turki mengalami instabilitas sosial-politik dan ekonomi. Saat itu PM Tansu Ciller mengalami masalah yang sangat berat. PopuIaritasnya anjlok seiring dengan makin terpuruknya perekonomian nasional, meluasnya korupsi, serta instabilitas politik yang semakin tak tentu arah. Secara teknis, perekonomian negara terjadi defisit neraca pembayaran, tingkat inflasi yang tinggi, hutang luar negeri yang makin menumpuk, ambruknya nilai tukar Lira di pasaran intemasional. Juga pengangguran dan gagalnya program privatisasi Potret perwajahan ekonomi nasional Turki di bawah Ciller betul-betul suram. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada penguasa dan segera menuntut adanya perubahan.Saat itu harapan satu-satunya masyarakat tertumpu pada bangkitnya kekuatan Islam yang mulai berhasil memberantas korupsi dalam birokrasi. Karena itulah partai Refab dengan Erbakan sebagai pemimpinnya berhasil meraih jabatan perdana menteri. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian kualitatif yang berusaha mendeskripsikan Fenomena sosial politik dalam hat ini hubungan sipil militer. Fokus kajian dalam penelitian ini ditujukan untuk mencari pola hubungan sipil militer Turki ketika Turki dipimpin oleh perdana menteri Prof Dr. Necmettin Erbakan yang berkuasa antara tahun 1996-1997. Fenomena kekuasaan Erbakan menjadi menarik karena Erbakan tidak sekadar merupakan faksi radikalis dalam kekuatan politik Islam Turki, tapi jugs karena ia kemudian jatuh dari kekuasaannya akibat desakan militer.Adapun tujuan penelitian ini adalah berusaha mencari relasi sipil militer Turki di masa pemerintahan Necmettin Erbakan. Dengan penelitian ini, peneliti berharap bisa menemukan faktor-faktor penyebab yang menjadi latar historis setiap dari hubungan itu terjadi dan bagaimana implikasinya bagi kehidupan dan masa depan politik kekuasaan, khususnya di era pemerint-han Necmettin Erbakan. Untuk meneliti masalah tersebut, peneliti menggunakan metode Case Study (Studi Kasus). Metode kajian ini digunakan karena peneliti menganggap sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dimaksud.Hasil kajian menemukan antara lain: Pertama, pola hubungan sipil militer Turki di masa Erbakan cenderung mengikuti pola militer mengontrol sipil. Militer melakukan intervensi karena langkah-Iangkah politik Erbakan dinilai militer telah melanggar konstitusi yang sudah menjadi aturan main dalam sistem negara sekularistik warisan Kemal. Oleh karena itu hubungan sipil militer di Turki di masa Erbakan sangat tidak seimbang, karena militer memiliki pengaruh yang kuat dalam banyak sektor kehidupan di Turki. Kedua, adanya kekangan ketat terhadap kiprah politik kalangan Islam tidak menyurutkan simbolitas Islam sebagai daya tarik politik dalam masyarakat. Ketiga, Hubungan sipil militer di Turki akan terbangun dengan balk jika otoritas sipil tidak menabrak prinsip-prinsip dasar kemalisme yang tertuang dalam konstitusi negara Turki. Keempat, prospek demokrasi dan bubungan sipil-militer akan menemukan bentuknya yang ideal jika masing-masing kekuatan politik yakni kalangan sekular dan kalangan Islam sama-sama mencari jalan tengah demi kepentingan bangsa dan negara."

"Tesis ini membahas mengenai pemikiran politik Recep Tayyeb Erdogan dan revolusi politik sekular sebagai dampaknya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi terhadap pergulatan politik sekular versus Islam dalam revolusi Turki. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa politik Erdogan yang memimpin partai AKP sebagai partai politik Islam dapat berkuasa dengan lebih dari satu dekade ditengah politik sekular yang begitu kuat. Tesis ini menemukan, bahwa ditengah gencatan politik sekular yang begitu besar, perlahan politik Erdogan dapat meruntuhkan politik sekular Attaturk dengan siasatnya bagaimana menguasai militer yang merupakan basis kekuatan terbesar pemerintah sekular Turki. Kendati demikian, pergulatan sekular versus Islam masih terus bergejolak dalam area kepemerintahan Turki.

---

This thesis discusses the political thought Recep Tayyeb Erdogan and secular political revolution as a result. This study is a qualitative research study of the political struggles taking secular versus Islamic revolution in Turkey. The results of this study indicate that Erdogan is leading the political party as the Islamic political party AKP to power more than a decade amid secular politics is so strong. This thesis found that the secular political truce amid so large, slowly Erdogan politics can undermine Ataturk's secular politics with tricks on how to master the military which is the largest power base of the Turkish secular government. Nevertheless, Islamic versus secular struggle still continues to flare in the area of governance Turkey."

"ABSTRAK : Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Pemikiran politilc Hasan Al Banna- Selain itu sebagai upaya mengkaji pemilciran seorang tokoh pergerakan Islam di abad 14 H. Penelitian ini terrnasulc jenis penelitian kwalitatif dengan rnenggunakan metode pendekatan heurmeneutik, yaitu suatu metode menafsirkan sebuah teks, dalam hal ini yang dijadikan sebagai data teks sekaligus merupakan data primer adalah berupa kumpulan tulisan dan surat-surat yang ditulis oleh Hasan Al-banna yang dibukukan dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu yang berjudul Risalah Ta?lim. Sedangkan metode pengumpulan data dengan melakukan Studi kepustakaan. Wawancara tokoh yang diasumsikan sangat lekat dengan pemikiran Hasan Al Banna juga dilakukan untuk melengkapi data. Informasi yang diparoleh dari penelitian ini adalah pemikiran politik Hasan Al Banna merupakan bagian dari pemahamannya yang integral tentang Islam.Dalam pandangan Hasan Al-banna Pemikiran tentang politik Islam adalah bagian dari tabiat agama Islam ini, yang datang untuk mengatur segenap urusan manusia berdasarkan syariat Allah Swt. Menurut Hasan Al-Banna politik harus mengarahkan dan mernbirnbing umat kepada kebajikan dan jalan yang lurus. Dalam hal ini politik adalah bagian dari aktifita da?wah sedangkan dakwah ini datang untuk mengembalikan umat manusia kepada pemahaman yang benar dan kornprehensif tentang Islam. Berpolitik adalah menghubungkan umat dengan gerakan dakwah yang pertama dan kepada sumber yang suci agama ini.Konsep politik dalarn pandangan Hasan Al-Banna adalah politik yang dibingkai dengan aktifita da?wah yang memiliki dinamika seiring dengan dinamika Islam dan membimbing manusia kepada syariat.Pandangannya mengenai politik adalah jika perjuangan memimpin umat manusia dengan Islam dan mengelola urusan umat dinamakan politik, maka dakwah ini adalah yang peduli kepada politik. Jika bermusyawarah dengan umat mewujudkan kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan internal maupun eksternal, pada saat sekarang dilakukan melalui sebuah lembaga perwakilan, maka mereka yang diamanahkan akan siap dijadikan wakil umat dan patut kiranya untuk selalu memberi nasihat kepada para pemimpin dan penguasa.Berbicara tentang politik dan Islam maka tidak dapat keduanya dipisahkan sejauh-jauhnya. meletakkan yang satu berseberangan dengan yang lain. Bagi banyak orang, keduanya memang tidak dianggap bertemu. Pemahaman ini bertolak pada yang seharusnya dipahami dengan benar yakni konsep universalisme Islam.

---

The Political Thought struggle to lead people in Islam and arrange their cases. Politic and Islam cant be of Hasan Al-Banna, who is an important figure of Islamic movement in 14th century. This research uses a qualitative approach with hermeneutic method. And study literature as data collecting method. In order to see the relevance of political thoughts introduces by Hasan Al-Banna in latest information obtained from arrange humanity problems based on Allah swt?s syariat, to guide people to the right way. this research. The thought of Hasan Al-Banna is a part of his integral thoughts about Islam.

Islamic political thought is a part of Islam behavior as a religion, which came to Dakwah comes to put people into the right path of Islam and to relate people with the first movement of dakwah itself. On doing so, dakwah must have a dynamic movement which is get along with Islamic dynamic and guide people to syariat.

This dakwah held by Al-Banna is a kind of dakwah that concern with politic, if aseparated since they have related each other, although for lots of people both of them are a contrast thing. Some political organizations are called themselves Islamic organization based on their standard will and thoughts. This thought based on Islam is politic, thataim of this thesis is to get a complete comprehension about executive power is a part of Islamic education which works under its laws, that political freedom and being a part in one nation are a must. And also the need of people to work hard in order to complete its freedom and improve its executive administration.

But, what Al-Banna brought wasn?t something new, previous years before some people already formulated it. Al-Banna kept on learning and explaining some thoughts about Islam in the right way."

"Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan antara fungsi simbol Islam dengan tingkat dukungan masyarakat terhadap partai politik pro Islam dalam dinamika politik sadder di Turki. Selain itu juga menganalisis strategi dan faktor-faktor penyebab revivalisme Islam hingga naiknya Partai Kesejahteraan (Refah) dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan sosiologi-antropologi. Konsep-konsep agama dan kebudayaan dikemukakan oleh banyak pengamat seperti Dhurkheim, O'Dea, Nottingham, Geertz, dan Dhaouadi. Menurut Geertz, agama merupakan sistem simbol yang membentuk pola budaya. Bagi Dhaouadi, inti simbol budaya manusia adalah membuat human distinct identity dan simbol budaya bisa bersifat materialistik dan supranatural.Dengan metode deskriptif-analitis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa simbol Islam mengalami perubahan fungsi dalam dinamika politik di Turki dari periode Utsmani hingga era Republik Ketiga. Sejak tahun I980-an, "sintesis Turki-Islam" menimbulkan iklim baru keislaman di Turki Intelektual dan business man Muslim berwawasan modern dengan sentimen keislaman yang kuat muncul untuk mengintegrasikan budaya Turki, modernisme dan Islam.Ketika sekularisme gagal menggeser ideologi dan tradisi Islam yang telah lama rnengakar dalam masyarakat Turki, revivalisme Islam muncul sebagai alternatif . Indikasinya adalah berdirinya partai Partai pro-Islam seperti Partai Orde Nasional, Partai Keselamatan Nasional, Partai Kesejahteraan (Refah) dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Ketika partai politik pro-Islam menggunakan simbol Islam secara terbuka, reaksi keras datang dari kelompok sekuleris dan di dukung militer. Kemudian, kelompok Islam mengubah strategi untuk menghapus citra "fundamentalis" dengan menggunakan tema-tema keadilan, kesejahteraan, HAM, demokrasi dan sebagainya yang pada dasarnya merupakan substansi nilai-nilai Islam.

---

The object of research is to analysis the linkage between the function of Islamic symbol and level of society support to political party pro-Islam in secular political dynamic in Turkey. Beside this, to analysis strategies and factors cause Islamic revivalism until Welfare Party (Refah) and Justice and Development Party (AKP).

This research uses library research with sociology-anthropology approach. Concepts of religion and culture were explained by intellectuals like Dhurkheim, O'Dea, Nottingham, Geertz and Dhaouadi. For Geertz, religion is a symbolic system that shape cultural pattern. And for Dhaouadi, nucleus of human cultural symbol makes human distinct identity and human symbol can be materialistic or supernatural.

Through descriptive-analytic method, this research examination show that Islamic symbol had been experienced function change in political dynamic in Turkey since Ottoman period until Third Republic era. "Synthesis Turkish-Islam" raised a new situation of Islam in Turkey. Muslim intellectual and businessman with modern views and strong sentiment on Islam appear to integrate Turkish culture, modernism and Islam.

When secularism was failed to shift Islamic ideology and tradition of Islam that was rooted in society long time ago, Islamic revivalism was appear as an alternative solution. The indicators are the birth of political party pro Islam i.e. National Order Party, National Salvation Party, Welfare Party (Refah) and Justice and Development Party (AKP).

When political party pro-Islam used to Islamic symbol openly, secularist group and military react hard. Then, Islamic group change strategies to erase "fundamentalist" image by uses themes like justice, welfare, human right, democracy etc. that they are substance of Islamic values."

"Sebagian besar pemikir politik Islam klasik, memandang bahwa hubungan agama dan negara adalah satu kesatuan yang organis, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bentuk kelembagaan bagi hubungan yang organik tersebut, muncul dalam bentuk khilafah, yang dianggap sebagai representasi sebuah sistem kekuasaan dan pemerintahan Islam, sejak dari zaman Abu Bakar Shidiq hingga berakhirnya kekhalifahan Usmani di Turki. Selama itulah kedudukan khalifah tetap aman dan selalu mendapat legitimasi dari para ulama yang memegang otoritas keagamaan dalam Islam. Kondisi tersebut menggambarkan hubungan antara politik atau kekuasaan dengan agama, sebagai hubungan simbiosis yang sating menguntungkan.Seiring dengan masuknya bangsa Eropa ke Timur Tengah, maka masuk pulalah pemikiran-pemikiran modern di kawasan tersebut. Salah satu diantara pemikiran tersebut adalah Sekularisme. Dengan faham itulah Ataturk di Turki mengejutkan dunia politik Islam dengan menggusur kekhalifahan Usmani yang memang sudah lemah. Menyusul satu tahun kemudian AIi Abd Raziq di Mesir dengan menerbitkan bukunya "Islam wa Ushul al-hukmmr ; Buhl fi al-Khila_;ah wa al-Hukumah fi al-Islam", yang juga inengkritisi eksistensi khilafah yang selama itu "disucikan". Namun keduanya menganggap bahwa khilafah adalah rezim otoritarianisme dan absolutisme yang tidak lagi relevan di zaman modem ini.

---

Mostly classical Islamic political scholar, looking that the relation of religion and state is one organic union, inseparable one with other. Form of the institutution for those relation, emerge in the form of khilafah, what is considered_ to be representation a system of power and Islamic, governance, since Abu Bakar Shidiq till the end of Usmani Emperor in Turki. During that's dimiciling khalifah remain to be peaceful and always get the legitimation from all moslem scholar, whom had holding religious authority in Islam, The Condition depict the relation of between politics or power with religion, as mutual symbiosis a profiting relation.

With the arrival of Europe people to Mid-East area, they bring the new ideology to the area, one of that ideology is Secularisme. With that ideology Ataturk in Turki set the river on fire the Islamic politics by aborting imperium Usmani which is true have weak. One year later, then Ali Abd Raziq in Egypt, also critizied the khilafah power by publishing his book " Islam of Ida Ushul alhuk'n ; Bahs El al-Khilafah wa al-Hukumah fr al-Islwn", which is during that "sanctified". But both assuming that khilafah is regime of otoritarianisme and absolutisme which shall no longger be relevant in this modem epoch.

Both emerging almost at the same time, with the same opinion, and global political in a same condition, regional and national which more or less is equal. Even both dissociated by far distancer, owning different personality, with the different of intellectual background, and of course own the different target, hence non an matter which coincidence happened, if both sudden emerge at the time of and same condition. This is one of reason disturbing to be checked in this thesis."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pengaruh revivalisme Islam yang muncul di Turki dengan kemenangan AKP dalam pemilu 2002. Dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Turki semenjak periode kekhalifahan Turki Usmani hingga era pasca Mustafa Kemal menunjukkan bahwa sekularisme gagal menggeser ideologi dan tradisi Islam yang telah lama mengakar dalam masyarakat Turki, sehingga revivalisme Islam akhirnya muncul sebagai alternatif perubahan . Salah satu indikasi terjadinya revivalisme Islam adalah diterimanya Islam dalam dunia perpolitikan Turki dengan menangnya partai-partai Islam dalam pemilihan umum di Turki, seperti Partai Refah di pemilu 1995 dan AKP di pemilihan umum 2002. Revivalisme Islam yang terjadi ini juga menyebabkan mayoritas masyarakat Turki menginginkan pemimpin yang berkarakter relijius namun juga moderat, yang pada akhirnya hal ini menjelaskan alasan kemenangan AKP di pemilu 2002 karena AKP memiliki citra sebagai sebuah partai Islam yang moderat.

---

The objective of this research is to analyze relations between Islam revivalism emerged in Turkey and AKP victory in 2002 elections. With analytic-descriptive qualitative method, this research found that in the Post Mustafa-Kemal period, secularism failed to shift ideology and Islamic tradition rooted in Turkey society, so that Islamic revivalism emerged again as an alternative change. One of the indicator or Islamic revivalism is its prominent existence in domestic politics, shown by triumph of Islamic parties in Turkey elections like Refah Party in 1995 and AKP in 2002. The current Islamic revivalism lead majority of Turkey people to vote for leader with religious character but also moderate, which explained the reasons of AKP in elections 2002 because AKP has the image of moderate Islamic party."

"Dinamika antara Islam dan nasionalisme di Turki dan Indonesia terjadi karena adanya perspektif yang mendikotomikan antara Islam dengan nasionalisme. Islam dianggap sebagai nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan yang bersifat sakral. Sedangkan nasionalisme dianggap sebagai konsensus dan karena itu bersifat profan/sekuler, terlebih kelahirannya dipicu oleh perlawanan terhadap praktik sistem religio-politik integralisme Katholik di abad pertengahan. Pertentangan tersebut kemudian juga diberlakulam kepada seluruh agama, termasuk Islam. Penelitian ini menggunakan pijakan teori hubungan entara agama (Islam) dengan negara yang teruraikan dalam konsepsi negara-Islam, nasionalisme-sekuler, dan nasionalisme-religius. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptifanalitis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari sumber pustaka dan wawancara dengan bebrapa tokoh politik. Data- data tersebut kemudian dideskripsikan, sehingga menunjukkan dinamika antara Islam dan nasionalisme. Penelitian ini menemukan bahwa dinamika antara Islam dan nasionalisme di Turki dan Indonesia terjadi dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil, partai- partai politik, dan lembaga-lembaga negara/pemerintahan. Dinamika di dalam salah satu institusi berpengaruh Inepada yang lain. Karakter nasionalisme Turki awalnya terbangun berdasarkan prinsip sekularisme laicisme. Dinamika antara Islam dan nasionalisme menyebabkan konvergensi antara keduanya tanpa mengubah konstitusi negara dan melahirkan paradigma baru nasionalisme dengan karakter sekularisme non-laicisme dalam praktik. Bentuk konvergensi antara Islam dan nasionalisme di Turki belum stabil karena sikap politik kalangan Islam belum didasarkan pada landasan teologis (theological statement), melainkan karena penimbangan-penimbangan politik (political statement) untuk menghindari tekanan kekuatan pro-sekularisme. Sedangkan karakter nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme-religius, karena konstitusi dan dasar negara (Pancasila) secara tegas memberikan ruang yang cukup kepada agama. Hanya saja, praktik politik represif rezim Orde Baru dalam periode politik dekade 1980-an terhadap kalangan Islam menghidupkan paradigma politik yang mendikotomikan antara Islam dengan nasionalisme. Umat Islam dicurigai memiliki cita-cita untuk mengembalikan Islam sebagai dasar formal dalam praktik politik-keagamaan. Tekanan rezim menyebabkan sebagian kalangan Islam mengkonstruksi pandangan teologis baru tentang konvergensi antara Islam dan nasionalisme yang berpengaruh kepada penerimaan mayoritas kalangan politik Islam di Indonesia kepada Pancasila berdasarkan pada pandangan teologis (theological statement), bukan sekedar politis (political statement). Implikasi teoritis penelitian ini adalah hubungan antara Islam dengan negara terjadi, negara-Islam dan nasionaIisme-sekuIer tidak berlaku, dan nasionalisme religius semakin menguat. Konsepsi nasionalisme-religius menempatkan agama (Islam) sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan politik kenegaraan.

---

The dynamics between Islam and nationalism in Turkey and Indonesia is due to a dispute between the Islamic view with nationalism. Islam is considered as the values that stem lion: God that is sacred. While nationalism is considered as a consensus and because it is profane / secular, first birth was triggered by the opposition to the practice of integralisrn religio-political system in the medieval Catholic. Conflicts are then also applied to all religions, including Islam.

This research uses theoretical framework of the relation between religion (Islam) with the state described in the conception of state-Islam, nationalism, secular, and nationalist-religious. This study uses qualitative methode with analytical descriptive analysis techniques. Data collection was conducted by collecting data from literature sources and interviews with some political figures. These data are then described, thus showing the dynamics between Islam and Nationalism.

This study found that the dynamic between Islam and nationalism in turkey and Indonesia occurred in in the civil society organizations, political parties, and the institutions of stare / government. Dynamics in one institution inlluent to another. Turkish nationalism awoke Erst character based on the principle of laicisme secularism. The dynamics between Islam and nationalism lcd to convergence between the two withoutchanging the state constitution andgave birth to anew paradigm of nationalism with the character of non-laicisrn secularism in practice. Form of convergence between Islam and nationalism in Turkey is not stable because of political attitudes among muslims are not based on theological foundation (theological statement), but because of political considerations (political statement) to avoid the pressureoftlre pro-secular forces.

While the character of nationalism in Indonesia is a religious nationalism, because the constitution and the basic state (Pancasila) expressly provides enough space for religion. Only, a repressive political practices ofthe New Order regime in the period of the 1980s politics of Islamic political paradigm that contradict switch between Islam and nationalism. Muslims suspected of having to mtore the ideals of lslam as a formal basis in-state political practices. Pressure caused some of the Islamic regime to construct a new theological view about the convergence between Islam and nationalism, which had affected the acceptance among the majority of political Islam in Indonesia to Pancasila are based on theological view (theological statement), not merely political (political statement).

Theoretical implications of this research is the relationship between Islam and the state occurs, the state-Islamic and secular-nationalism does not apply, and religious nationalism intensified. The conception of religious nationalism puts religion (Islam) as the foundation of morals and ethics in the political life of state."

"Studi ini mengkaji pemikiran politik HAMKA mengenai Islam dan negara dalam perdebatan-perdebatan dasar negara yang berlangsung di Dewan Konstituante 1956-1959. HAMKA termasuk dalam kelompok pembela dasar negara Islam bersama Mohammad Natsir di fraksi Masyumi, memperjuangkan syariat Islam dihadapan fraksi-fraksi lain Nasionalis, Islam, Komunis dan Sosialis, Katholik-Protestan dan anggota Konstituante yang tidak berfraksi.Secara khusus mengkaji permasalahan tentang mengapa Islam diperjuangkan sebagai dasar negara oleh HAMKA dan bagaimana pemikiran HAMKA mengenai hubungan Islam dan negara serta bagaimana pandangan HAMKA tentang Pancasila.Metode penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka dengan studi literatur atau dokumen yang terdiri dari data primer dan sekunder serta diperkuat dengan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relasi agama (Islam) dan negara.Studi ini menemukan Panama, menurut HAMKA perjuangan Islam sebagai dasar negara adalah sebagai kelanjutan cita-cita sejarah pergerakan nasional Indonesia. Kedua, ditemukan bahwa perdebatan Konstituante adalah pengulangan debat ideologis Islam dan nasionalis dalam soal perumusan Piagam Jakarta. Ketiga studi ini juga menemukan pandangan HAMKA bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu berarti Tauhid atau konsep meng-Esakan Allah SWT. Hal itu berarti sila pertama sebagai sumber moral dan etik sila lainnya, sekaligus menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.Adapun implikasi teori penelitian ini adalah memperkuat pemikiran Islam secara legal formal yaitu pemikiran yang menghendaki agar Islam secara formal memainkan peran utama dalam kehidupan bernegara. Kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen dari' segi agama. DaIam anti bahwa, secara konstitusional, negara mengakui keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan merealisasikan ajaran yang diyakininya, dalam segala aspek kehidupan sehingga HAMKA dalam Konstituante menyatakan perjuangan untuk mendirikan negara berdasarkan Islam bukan negara sekuler bagi kelompok Islam adalah kelanjutan cita-cita wasiat sejarah.

---

This study examines the political thought of Hamka on Islam and state in the debates on basis of the state in the Constituante 1956-1959. Hamka is one of the members of defender of Islam as basis of the state opposed to other factions such as Nationalist, Communist and Socialist, Catholic and Protestant, and non-faction members.

This study focuses on the question of why Islam is fought as a basis of the state by Hamka and what is his idea on Pancasila.

The method of the research is literature study based on primary and secondary data sources and strengthens by interview. In this study, the theory of relation of religion and state is applied.

The study finds that 1) according to Hamka, the struggle for Islam as the state basis is the continuation of national struggle history; 2) it is found that the debates in Constituante is a repetition ideological debate between Islam and nationalism on Jakarta Charter; and 3) the study founds that Hamka's view on Oneness of the God in Pancasila is similar with tauhid in Islam. It means that the first item in Pancasila is a basis of moral and ethic for other items and confirms that Indonesia is based on Oneness of the God.

Meanwhile, the theoretical implication of the study strengthens Islamic thought Iegally and formally which desires Islam as a formal basic value in the state. The conclusion is that Indonesian society is heterogenic in religion. It means that the state, constitutionally, acknowledges the heterogeneity of religion in Indonesian society and guarantees freedom of every individual to embrace and implement their religion in the whole aspects of life so that Hamka in Constituante stated that the struggle to make Islamic base of state and not secular state for Islamic group is a continuation of historical heritage."