Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Anis ArifahProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisis Pengembangan Klinik Pratama KedatonMedical Center menjadi RS Kelas D di Era JKNPenelitian ini tentang Analisis Pengembangan Klinik Pratama Kedaton Medical Centeruntuk menjadi Rumah Sakit Kelas D di Era JKN. Penelitian dilakukan dari bulan Oktobersampai bulan Juni 2017, dengan mengambil lokasi di Jl. Z.A. Pagar Alam No.77/79Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung. Ruang lingkup penelitian meliputi analisislingkungan eksternal dan internal meliputi kelemahan dan kekuatan serta peluang danancaman. Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Data primer melalui wawancaramendalam dan didukung dengan data sekunder yang diperoleh melalui laporan klinikPratama Kedaton Medical Center, Laporan Dinas Kesehatan Kota dan data BPS BandarLampung. Pada proses positioning, penelitian menggunakan alat TOWS dan Matriks IE,pada penentuan alternatif strategik menggunakan Quantitative Strategic Planning Method QSPM . Hasil Penelitin yang direkomendasikan adalah market development, dandidapatkan 6 enam strategi yang dihasilkan adalah Joint Venture, membuka 2 dua polibesar, melengkapi fasilitas bangunan, efisiensi biaya, penerapan teknologi baru,menciptakan layanan baru Medical Check Up MCU . Sehingga pada penelitian ini dapatdisimpulkan untuk saat ini klinik keadaannya lebih baik tetap menjadi Klinik Pratamadaripada menjadi Rumah Sakit Kelas D, tetapi peluangnya ada untuk pengembanganmenjadi RS kelas D.Kata Kunci : Klinik Pratama, RS kelas D, Faktor lingkungan eksternal dan internalmeliputi kelemahan dan kekuatan serta peluang dan ancaman

---

ABSTRACTName Anis ArifahStudyProgramme Study of Hospital AdministrationTitle Development Analysis of Kedaton Medical Center as a PrimaryHealth Care to become Class D Hospital in National HealthInsurance JKN EraThis research is about analysis of development Kedaton Medical Center as a primaryhealth care to become class D hospital. The study was conducted from October to June2017, taking place on Jl. Z.A. Pagar Alam No.77 79 Gedong Meneng Rajabasa BandarLampung. The scope of the research includes analysis of the external and internalenvironments including weaknesses and strengths as well as opportunities and threats.The type of the research done with qualitative approach. Primary data is taking throughin depth interview and supported by secondary data obtained from report of KedatonMedical Center, City Public Health Office, and Central Bureau of Statistic. In thepositioning process, this research using TOWS tool and IE Matrix. On the determinationof strategic alternatives using Quantitative Strategic Planning Method QSPM . Therecommended research result is market development, and there are 6 six resultedstrategy which are Joint Venture, opening 2 two major outpatient services, completebuilding facilities, cost efficiency, application of new technology, and created a newMedical Check Up MCU service. So in this study can be concluded for the currenthealth care service, that is better for Kedaton medical Center to remain as a primaryhealth care rather than a class D hospital, but there are chances for development tobecome a class D hospital.Key words Primary Health Care, Class D Hospital, External and internal environmentalfactors including the strengths and weaknesses also the opportunities and threat."

"Penelitian ini memberikan kontribusi berupa studi empiris ex ante moral hazard pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dengan melakukan analisis apakah kepemilikan Program JKN membuat individu menjadi tidak terlalu menjaga kondisi kesehatannya yang kemudian mendorong individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Penelitian ini mengestimasi hubungan antara kepemilikan Program JKN dan perilaku kesehatan berisiko dengan mengutilisasi data longitudinal IFLS4 dan IFLS5 sebanyak 14.767 observasi. Kami menemukan bahwa kepemilikan Program JKN memiliki hubungan negatif dengan aktivitas fisik dan hubungan positif dengan pengeluran rokok individu. Selanjutnya dengan menghitung efek marginal kami mendapatkan bahwa Program JKN mengurangi probabilitas individu untuk melakukan aktivitas fisik sebesar 2.7% dan juga mengurangi intensitas melakukan aktivitas fisik. Program JKN juga ditemukan meningkatkan pengeluran rokok individu yang perupakan perokok. Hasil analisis menyatakan bahwa terdapat indikasi terjadinya ex ante moral hazard pada Program JKN karena kepemilikan JKN meningkatkan probabilitas individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa mungkin diperlukan mitigasi untuk mengatasi isu ini karena dapat mengurangi dampak positif dari Program JKN di Indonesia.

---

This paper contributes to the empirical evidence of ex ante moral hazard on the National Health Insurance System (NHIS) in Indonesia. It analyses whether participating in Indonesia National Health Insurance System (NHIS) called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lead individual to a less healthy lifestyle decisions and therefore encourage risky health behaviors. This paper estimate the relationship between individual JKN participation and risky health behavior by utilizing longitudinal data from IFLS4 and IFLS5 with 14,767 observations. We find that JKN participation has a negative relationship with physical activity and positive relationship with smoking spending. Furthermore, by calculating marginal effect we obtained that JKN participation reduce the probability of physical activity by 2.7% and also reduce the intensity of individual physical activity. For the smoker, JKN Participation is expected increase in their spending for smoking. The result indicate that there is an evidence of ex ante moral hazard from JKN participation since JKN participation lead individual to have a risky health behaviors. Our result provide implication that there is need to mitigate this issue since it might hamper the positive impact of JKN participation in the future."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"Latar belakang: BPJS sejak berdiri tahun 2014 sampai saat ini berusaha menerapkan pelayanan yang setara. Kesenjangan pelayanan dalam segi fasilitas kesehatan di seluruh Rumah Sakit di Indonesa menjadi permasalahan yang tak kunjung usai sehingga terbitlah peraturan pemerintah No 47 tahun 2021 tentang KRIS-JKN. Hadir dengan 12 kriterianya untuk menjawab tantangan ketidaksetaraan pada fasilitas salah satunya RS Yarsi. Dilakukan uji coba penerapan tahun 2022 oleh DJSN didapati bahwa 79% RS membutuhkan perbaikan infrastruktur dalam skala kecil, 18% RS perlu perbaikan skala besar, dan 3% RS dinyatakan sudah siap. Peraturan Presiden No 59 tahun 2024 mewajibkan seluruh rumah sakit siap menerapkan KRIS-JKN paling lambat 30 Juni 2025.Tujuan penelitian: Mengetahui kesiapan penerapan dan mengusulkan strategi penyiapan KRIS-JKN di RS Yarsi.Metodologi penelitian: Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain action research menggunakan data primer temuan di lapangan dan data sekunder (file-file di rumah sakit) dan hasil wawancara. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Mei 2024.Hasil penelitian: Didapatkan hasil bahwa RS Yarsi sudah 80 % siap untuk menerapkan KRIS-JKN. Beberapa hal yang menjadi faktor internal dan faktor eksternal setelah melewati diskusi dengan tim CDMG kemudian dimasukan ke  matrix IE, penerapan KRIS-JKN di RS Yarsi berada di posisi sel 1, build and grow. Di matrix TOWS strategi yang diusulkan, yaitu Product Development dan Market Development. Pada tahapan penyusunan strategi pada matrix TOWS didapati prioritas pertama adalah pengembangan sarana dan prasarana, yaitu Pengganggaran revitalisasi sarana dan prasarana, optimalisasi SIMRS, penyesuaian kebutuhan sarana sesuai kriteria KRIS-JKN. Prioritas kedua pengembangan kompetensi SDM, yaitu dengan recruitement SDM yang kompeten dan kepala instalansi rawat inap, melakukan refreshement dan bounding antar pegawai. Prioritas ketiga pengembangan segmen pasar, yaitu melalui promosi layanan unggulan dan penguatan kerjasama lintas sektor, perbaikan manajemen tempat tidur RS, Customer Relationship Management (CRM), dan peningkatan enggangement dengan pelanggan dan mitra.Kesimpulan: RS Yarsi 80 % siap dalam menerapkan KRIS-JKN dengan strategi penyiapan yang diusulkan adalah Product Development dan Market Development dengan prioritas strategi pertama yaiitu pengembangan saran dan prasarana, kedua pengembangan kompetensi SDM, dan ketiga pengembangan segmen pasar.

---

Background:  BPJS since its establishment in 2014 until now has tried to implement equal services. The gap in services in terms of health facilities in all hospitals in Indonesia has become a never-ending problem so that government regulation No. 47 of 2021 concerning KRIS-JKN was issued. It comes with 12 criteria to answer the challenge of inequality in facilities, one of which is Yarsi Hospital. A trial implementation in 2022 by DJSN found that 79% of hospitals needed small-scale infrastructure improvements, 18% of hospitals needed large-scale repairs, and 3% of hospitals were declared ready. Presidential Regulation No. 59 of 2024 requires all hospitals to be ready to implement KRIS-JKN no later than June 30, 2025.

Objective: Knowing the readiness of implementation and proposing a strategy for the preparation of KRIS-JKN at Yarsi Hospital.

Methode: Using a qualitative approach with an action research design using primary data from findings in the field and secondary data (files in hospitals) and interview results. This research was carried out from April to May 2024.

Results: The results were obtained that Yarsi Hospital is 80% ready to implement KRIS-JKN. Several things that became internal factors and external factors after going through discussions with the CDMG team were then included in the IE matrix, the implementation of KRIS-JKN at Yarsi Hospital was in the position of cell 1, build and grow. In the TOWS matrix, the proposed strategies are Product and Market Development. At the stage of strategy preparation in the TOWS matrix, it was found that the first priority was the development of facilities and infrastructure, namely the revitalization of facilities and infrastructure, optimization of SIMRS, adjustment of facility needs according to KRIS-JKN criteria. The second priority is the development of human resource competencies, namely by recruiting competent human resources and heads of inpatient installations, conducting refreshements and bounding between employees. The third priority for market segment development is through the promotion of superior services and strengthening cross-sector cooperation, improving hospital bed management, Customer Relationship Management (CRM), and improving engagement with customers and partners.

Conclusion: RS Yarsi is 80% ready to implement KRIS-JKN with the proposed preparation strategy of Product Development and Market Development with the first strategic priority, namely the development of advice and infrastructure, the second is the development of human resource competencies, and the third is the development of market segments."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus rujukan peserta JKN di Puskesmas Tanah Sareal dan Puskesmas Cipaku tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care puskesmas dan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kasus rujukan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, jenis kepesertaan, diagnosa, jarak puskesmas ke pusat rujukan, kelengkapan peralatan penunjang pelayanan kesehatan, pemahaman dokter mengenai peran gatekeeper dan kapitasi, pengalaman dokter serta pemahaman pasien peserta JKN tentang prosedur rujukan.Diperlukan adanya ketegasan dokter untuk mengurangi kasus rujukan yang bukan berdasarkan indikasi medis, serta koordinasi antara puskesmas, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas.

---

This study aims to determine the factors associated with referral cases of National Health Insurance (JKN) Participants at Tanah Sareal health center and Cipaku health center in 2016. This study uses a mixed methods research with quantitative and qualitative approach, by using secondary data from primary care application of health centers and in-depth interviews.

The results of this study found that referral cases are influenced by patient age, sex, type of membership, diagnosis, distance of health center to referral center, completeness of medical equipment, physician perception about the role of gatekeeper and capitation, physician experience and patient understanding of participants JKN about referral procedures.

The researcher suggests improving the physician decision to reduce referral cases are not based on medical indications, and the coordination between health center, BPJS Kesehatan and the regional health office to provide medical equipment required in health center."

"UHC (Universal Health Coverage) merupakan tujuan utama dari reformasi kesehatan hampir di seluruh negara dan juga menjadi prioritas WHO dimana setiap masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya UHC maka pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap dan jumlah hari rawat inap di Pulau Timor, Flores, dan Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Susenas Tahun 2017.Hasil analisis logit dan negatif binomial membuktikan bahwa program JKN meningkatkan probabilitas utilisasi rawat inap sebesar 1,58 kali dengan peningkatkan jumlah hari rawat inap sebesar 0,318 hari rawat inap. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

---

UHC (Universal Health Coverage) is the main goal of health reform in almost all countries and is also a WHO priority where every community has access to the necessary health services. To support the realization of UHC, the government implemented the National Health Insurance Program (JKN) since January 1, 2014. This study aims to determine the effect of JKN on the utilization of inpatient health services and the number of inpatient days on Timor, Flores and Sumba Island in East Nusa Tenggara 2017. This study uses a cross-sectional study design using 2017 Susenas secondary data.

The results of binomial logit and negative analysis prove that the JKN program increases the probability of inpatient utilization by 1.58 times by increasing the number of hospitalization days by 0,318 days hospitalization. Therefore, it is necessary to strengthen community access to health services by improving health facilities and infrastructure."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kasus rujukan peserta jaminan kesehatan nasional di klinik pratama wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat tahun 2017 yang memiliki angka rujukan di atas 15 dan di bawah 15 . Penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebab kasus rujukan yang dilihat dari sisi dokter, pasien JKN, dan karakteristik klinik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kasus rujukan disebabkan oleh pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan, diagnosis pasien yang berkunjung ke klinik, pengetahuan dokter terhadap peran gatekeeper, pengalaman dokter terhadap kasus rujukan, ketersediaan dokter, serta ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana klinik.

---

This qualitative research aims to analyze referral cases of national health insurance participants'at two primary health clinics of BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat in 2017 which has referral ratio above 15 and under 15. This research done by looking at the cause of referral seen from the physician's side, national health insurance participants', and characteristic of primary health clinic. From this study, found that the referral cases were caused by patients'understanding about referral procedures, diagnosis of patients'visiting the primary health care, physicians'understanding about the role of gatekeeper, physicians' experience of the referral cases, availability of physicians, and avaibility of facilities and infrastructure at primary health clinic."

"Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada Mei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjang pelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baik di Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasi sebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasil telaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokter spesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010 dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsip remunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance dan Pay for People).

---

ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS Health Insurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialist services in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC Hospital Jakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as an allowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era. The research method used was a combination of quantitative and qualitative study using primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews and surveys, while secondary data was taken from the results of document review. This study resulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Minister of Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of 2016, which taken into account the principles of remuneration and three components of remuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People)."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan penerapan dari Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk tentang pola pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) menggunakan sistem Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). Sebanyak 52,87% penduduk Provinsi Riau telah menjadi peserta JKN pada tahun 2016. RSUD Petala Bumi merupakan salah satu FKRTL yang melayani pasien peserta JKN di Pekanbaru, dari data junjungan pasien rawat jalan tahun 2017 sebanyak 41,9% merupakan pasien JKN. Ditemukan adanya keterlambatan pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sekitar 1-2 bulan dari batas waktu yang ditentukan sepanjang tahun 2017. Hal ini akan mengakibatkan penundaan pendapatan rumah sakit dimana pendapatan terbesar rumah sakit berasal dari pasien peserta JKN.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Material, Method), proses dan output. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi secara langsung dan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM pengelola dokumen klaim terutama tim Casemix, masih ditemukan resume medis yang tidak lengkap, SIRS yang masih belum computerized sehingga proses pengelolaan dokumen dilakukan secara manual termasuk billing system, dan belum ada kebijakan serta SOP tertulis dan baku yang menjadi pedoman pengelolaan dokumen klaim sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelola dokumen klaim saat ini menjadi relatif panjang.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas SDM pengelola dokumen klaim masih belum memadai, alur proses pengelolaan dokumen klaim membutuhkan waktu lama karena tidak one tap service, serta tidak tersedia instruksi yang baku dan seragam secara tertulis untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dokumen klaim. Rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi untuk SDM pengelola dokumen klaim, mempercepat pelaksanaan SIRS yang terintegrasi di rumah sakit dan menetapkan pedoman melaksanakan pengelolaan dokumen klaim untuk kelancaran pengajuan klaim agar menjadi tepat waktu.

---

The National Health Insurance (JKN) is an application of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2004 concerning the SJSN and for its implementation is regulated in Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health Insurance, including the pattern of payments to the Advanced Referral Health Facility (FKRTL) using the system Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). As many as 52.87% of the population in Riau Province had become JKN participants in 2016. Petala Bumi Hospital was one of the FKRTLs that served JKN participants in Pekanbaru with 41.9% of outpatients being JKN patients. It was found that there was a delay in filing a hospital claim with BPJS Kesehatan around 1-2 months from the specified deadline for 2017. This would result in a delay in hospital income where the hospital's biggest income came from JKN participants.

The purpose of this study was to analyze the causes of late submission of claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital in terms of the system approach, namely input, process and output factors. Research uses qualitative research methods, data collection is done by in-depth interviews, direct observation and document review.

The results showed that the delay in filing claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital was due to a lack of competency in the human resource management of claim documents, especially the Casemix team. Medical resumes were still incomplete, SIRS was still not computerized so the document management process was manual including the billing system there is no policy and written and standard SOP that guides the management of claim documents so that the time needed to manage claim documents is now relatively long.

The conclusion of this study is that the quality of HR claim managers is still inadequate, the process of claim document management takes a long time because it is not one tap service, and there are no standardized and uniform written instructions available to guide the management of claim documents. Hospitals need to carry out workload analysis for human resource claim document managers, accelerate the implementation of integrated SIRS in hospitals and establish guidelines for carrying out claims document management for smooth filing claims to be on time."