Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh seorang notaris tidak dapat dilepaskan dari kelancaran dan kepastian hukum usaha/bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Fungsi dan peran notaris dalam kegiatan usaha/bisnis terutama berkaitan dengan perseroan terbatas dapat dikatakan semakin meluas, demikian pula dengan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, terdapat perbedaan pandangan di kalangan notaris mengenai apakah notaris bertanggungjawab atas kebenaran materiil suatu akta. Pada kenyataannya banyak notaris yang saat ini terjerat kasus yang mewajibkannya untuk turut bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta autentik. Salah satu bentuk tanggung jawab yang kerap dikonstruksikan kepada notaris atas akta autentik yang dibuatnya, khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, adalah dengan menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya, khususnya berkaitan dengan perseroan terbatas, dalam hal dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dituntut terhadapnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada notaris dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap akta autentik berkaitan dengan perseroan terbatas dilihat dari sudut pandang Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Perseroan Terbatas dan hukum perdata dengan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga notaris dapat dibebankan ganti kerugian berupa dinyatakan batal demi hukum akta autentik yang dibuatnya.

---

Legal services and products which are provided by a notary cannot surely remain distinct or separate from the smoothness and legal certainty of any business conducted by business actors. Notary functions and roles in the business activities, as well as his liabilities, particularly related to the limited liability companies, were revealed to becoming more widespread. Moreover, in relation to notary liabilities, multiple debates come off among the notaries regarding whether a notary should be responsible for every material truth of a deed. In fact, many notaries are currently defeated in loads cases which oblige them to take responsibility for any misconduct against the material truth of their authentic deed. A form of notary liability which is commonly construed to the authentic deed provided by notary, especially any deed related to a limited liability company, is Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum).

This thesis examines the notary liability on the notary' authentic deed, especially with regard to a limited liability company, on a study case in which the Tort (Perbuatan Melawan Hukum) lawsuit was proven in the court of law and regarding the form of indemnity that may be ascribed to a notary in real terms in society. This research is conducted by using qualitative method and descriptive approach.

The results of the research indicate that a notary shall legally be liable to his authentic deeds, particularly relating to the limited liability company, in terms of the Notary Act, Limited Liability Company Law and civil law refer to Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum), then consequently he shall bear charge for damages i.e. the authentic deed he made shall constitute as null and void."

"Pemberian harta warisan dengan wasiat (testament) melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat. Pembuatan akta wasiat terikat dengan cara dan bentuk tertentu yang terdapat dalam masing-masing isi wasiat. Salah satunya yang berisi hibah wasiat kepada ahli waris. Dalam pembuatan akta wasiat terdapat syarat-syarat yang Notaris perhatikan, baik dalam ruang lingkup pembuatan akta yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), hingga mengenai pembuatan akta wasiat dalam KUHPerdata. Jika syarat ini dilanggar oleh Notaris maka dapat dikatakan Notaris melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3124 K/PDT/2013, Notaris harus melihat kecakapan hukum pewaris dalam membuat akta serta objek yang diberikan kepada ahli waris melalui hibah wasiat, karena berkaitan dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

Giving an inheritance through testament involves Notary as a public official authorized to make an authentic deed, including the Testament Deed. There are specific ways and forms contained in each of the contents of a testament. One of them contains a Grant of Testament to the heir. In a deed, there requirements for the Notary should be noticed in Law Number 2 of 2014 amendments of the Law Number 30 of 2004 which is concerning Notary, until the Article 895 of the Civil Code, which reads testator shall conscious in the time when making the deed. If this condition is violated by a Notary, it could be said Notary performs a Tort.

Research methods used in this thesis is a normative juridical research method. The research using secondary data, which is composed of primary, secondary, and tertiary legal materials. This type of research used in the thesis is explanatory, a study that is intended to explain a phenomenon. In the end, concluded from case study of Judgement of Supreme Court of Republic of Indonesia Number 3124 K/Pdt/2013, Notary should notice the legal capacity as a testator in making a deed and the object given to the beneficiary through grants of testament, regarding to provisions in Law which concerning Notary and Civil Code."

"Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak oleh bouwheer sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan pemborong. Pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan adanya permohonan kepada pengadilan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masalah pemutusan perjanjian sepihak dilakukan tanpa adanya permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung, tindakan tersebut telah disahkan. Penelitian ini dilakukan dengan perolehan data melalui data sekunder berupa studi dokumen atau bahan kepustakaan. Dalam pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis.

---

This thesis deals with the termination of the chartering agreement unilaterally by bouwheer as a result of tort actions conducted by a Jobber. The unilateral termination of chartering agreement under the provisions of Article 1266 of the Civil Code requires application to the judge. This research explained that the unilateral termination of chartering agreement was carried out without anycancellation request to the judge. However, in a ruling of the Supreme Court, the action has been enacted. This research was conducted with the acquisition of data through secondary data in the form of documents or literature studies. In data processing, the method used is descriptive analytic."

"Secara hukum perusahaan anggota group tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari perusahaan satu sama lain, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perusahaan group dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam group merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota group tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan group adalah merupakan badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri.Apabila salah satu anak perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku pemegang saham ia ikut serta bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang tersebut. Dengan demikian timbul permasalahan yaitu: mengapa induk perusahaan bertanggung jawab kepada pihak ketiga (kreditur), apabila anak perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya? Apa bentuk tanggung jawab induk perusahaan atas permasalahan yang ditimbulkan oleh anak perusahaan tersebut? Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan apabila jaminan tersebut tidak mencukupi pelunasan hutang anak perusahaan?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis yang bersifat deskriptif analisis dengan berpedoman pada norma-norma hokum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan tanggung jawab PT.Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adanya jabatan rangkap pada kepengurusan perseroan dalam perusahaan group merupakan hal yang secara nyata dapat mengikat induk perusahaan dengan anak perusahaan, sehingga kreditur dapat meminta induk perusahaan ikut terlibat dalam hal perikatannya. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa:induk perusahaan ikut serta sebagai penjamin corporate guarantee; personal guarantee; atau memberikan garansi terbatas terhadap pelunasan hutang-hutang anak perusahaan dengan kreditur. Konsekuensi dari kelalaian anak perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya dapat berakibat pada kewajiban induk perusahaan untuk melunasinya; apabila harta benda anak perusahaan disita terlebih dahulu dan belum dapat mencukupi untuk pelunasannya."

"ABSTRAKPeralihan kepemilikan atas benda yang difidusiakan oleh seorang debitur kepada kreditur menjadi alasan dari tidak dimungkinkannya bagi debitur yang bersangkutan untuk memfidusiakan ulang benda yang sama kepada kreditur lainnya. Perbuatan debitur tersebut dilarang secara tegas dalam UU No. 42 Tahun 1999 guna melindungi hak milik dari kreditur pertama atas benda yang difidusiakan kepadanya. Dalam hal larangan tersebut dilanggar, debitur yang bersangkutan tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi juga dapat digugat secara perdata oleh kreditur yang haknya dirugikan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menelaah tentang larangan fidusia ulang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji pelanggaran atas larangan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam permasalahan fidusia ulang ini juga dianalisa dari ketepatan suatu putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara perdata nomor 410/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel. antara Sumatra Partners LLC melawan ABNR.

---

ABSTRACTTransfer of assurance objects ownership from a debtor to his her creditor makes the debtor unable to ensure the same assurance object to another creditor. This act is prohibited by Act 42 1999 in order to protect first secured creditors ownership on the assurance object. If the prohibition violated, the debtor could be prosecuted in a criminal court and also he she could be suited by his her creditor whose right was violated with a tort suit. This research examined about dual fiduciary prohibition based on Indonesia law and its violated as a tort. Description about tort problem in a dual fiduciary also analyzed of the decision and judgment of the court judges on the civil case with registered number 410 PDT.G 2013 PN.Jkt.Sel. between Sumatra Partners LLC against ABNR. "

"ABSTRAK Sebuah tanggung jawab diperlukan dalam setiap pekerjaan termasuk pada profesi Jabatan Notaris dengan demikian akan menunjukan sikap yang profesional dan mengurangi notaris dalam pelanggaran kode etik. Hal seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap Notaris. Seorang Notaris dalam kode etiknya diatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya wajib bertanggung jawab artinya, kesediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya, bertindak secara proposional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma, dan kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atau pelaksaan kewajibannya. Pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 11/B/MPPN/XII/2017, adapun masalah yang diteliti adalah pertanggung jawaban Notaris dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yangmembutuhkan jasanya. Adapun pihak dalam kasus tersebut adalah Franciscus yang menitipkan sertipikat hak milik no. 1743/Pinang atas nama H. Abdullah kepada Notaris Bambang Suwondo untuk dilakukan proses balik nama dari H. Abdullah menjadi Wen Chie Siang. Segera setelah diberikannya sertipikat tersebut Notaris tersebut tidak melakukan proses balik nama bahkan sertipikat tersebut sampai hilang. Sebenarnya Notaris bertanggung jawab atas hilangya sertipikat tersebut, meskipun pekerjaan balik nama bukan menjadi kewenangan seorang Notaris namun Notaris yang bersangkutan adalahNotaris/PPAT, sehingga itu adalah konsekuensi berdasarkan kepercayaan dari para pihak setelah melakukan AJB.

---

ABSTRACT

A responsibility is required in every job, including in the profession of Notary Position and thus will show a professional attitude and reduce the notary in violating the code of ethics. Things like this will foster high trust in the Notary. A Notary in his code of ethics is regulated that in carrying out his duties, he must be aware of his obligations, work independently, be honest, impartial and with full responsibility. In carrying out its duties, it is obligatory to be responsible, that is, willingness to do as well as possible the tasks of the scope of the profession, to act proportionally, without differentiating payment cases and free cases, and willingness to provide accountability reports or carrying out their obligations. On the decision of MajelisPengawasPusatNotaris No. 11 / B / MPPN / XII / 2017, while the problem under study is the responsibility of the Notary in providing assistance to the people who need their services. In the case was FP who entrusted his freehold tittle no. 1743 / Pinang in the name of HA to Notary BS for transfer of ownership from HA to WCS. Immediately after the certificate was issued, the Notary did not process the transfer of ownership and even the certificate was lost. Actually the Notary is responsible for the loss of the certificate, even though the transfer of ownership is not the authority of a Notary, but Notary in the case is a Notary / Land Deed Official (PPAT), so that it is a consequence based on the trust of the parties after carrying out the AJB.

 

"

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU 30/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU 2/2014") . Salah satu bentuk akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris yaitu perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun pada praktiknya juga tidak jarang ditemui Notaris melakukan penyimpangan terhadap akta atau perjanjian yang telah dibuatnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap akta yang telah dibuatnya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini adalah Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban berupa ganti kerugian yang diderita oleh pembeli atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPer. Notaris dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat yakni membuat akta tidak sesuai dengan prosedur dan lalai dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai dengan keinginan maupun kehendak para pihak, sehingga salah satu pihak dirugikan.

---

Notary is a public official authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position ("Law 30/2004") as amended by Act No. 2 of 2014 concerning Amendments to Laws. Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position ("Law 2/2014"). One form of authentic deed that can be made by a Notary is the sale and purchase agreement. The sale and purchase binding agreement in practice is often made in the form of an authentic deed made before a Notary, so that the Sale and Purchase Agreement has perfect proof power. But in practice it is also not uncommon for a Notary to deviate from the deed or agreement he has made. This raises the question as to the extent to which the notary`s responsibility for the deed has been made? This study uses a research method in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents or library materials. The result of writing this thesis is that a notary can be held accountable in the form of compensation suffered by the buyer on the basis of having committed an act against the law, namely doing an act that fulfills the whole element of Article 1365 KUHPer. The notary is said to have committed an unlawful act because of committing an act contrary to the legal obligations of the creator namely making the deed not in accordance with the procedure and negligent in carrying out his job duties harmed."

"Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan sistem online dalam pengajuan permohonan terkait badan hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas (Perseroan). Salah satu bentuk permohonan Perseroan melalui SABH adalah pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan melalui SABH adalah notaris. Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, notaris diberi wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pengajuan pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan, karena saat ini notaris berwenang untuk menerbitkan/mencetak surat keputusan terkait pendirian maupun perubahan anggaran dasar Perseroan. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan sangat penting, yaitu untuk membuat akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan; mengajukan permohonan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri melalui SABH; serta melakukan penerbitan/pencetakan terkait surat keputusan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan. Apabila notaris melakukan kesalahan input data Perseroan dalam SABH sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara data fakta Perseroan dengan data pada surat keputusan yang diterbitkan/dicetak, maka notaris bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menerbitkan surat keputusan perbaikan.

---

Administrative System for Legal Entities (SABH) is a filing online system for the legal entities, in this case limited liability company (Company). One of the forms of filing online system of the Company is establishment and amendment of the articles of association of the Company. Notary is the only party who can apply to SABH. Since the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia Number 4 of 2014, notary has given broader authority and responsibility to publish the decree of the establishment and amendment of the articles of association of the Company. Therefore, the authors raise that issue in this thesis. This thesis uses normative research. Based on the research, it can be concluded that the role of the notary is important in the establishment and amendment of the article of association of the Company, especially for making the deed of incorporation and/or deed of the amendment of the articles of association of the Company; applying the establishment and/or amendment of the articles of association of the Company to the Minister through SABH; publishing the decree of the establishment and/or amendment of the articles of association of the Company. In the event of error in inputting the data to SABH, which results incompatibility between the factual data of the Company and data in the decree which published, then notary has the responsibility to applying to the Minister for publishing the revision of the decree."

"Notaris memiliki kewenangan dalam membuat alat bukti yang sempurna berupa akta autentik, namun pada praktiknya saat ini tidak sedikit perjanjian di bidang pertambangan yang dibuat dalam suatu akta notaris yang isinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat atas Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan, Pengangkutan, dan Penjualan Batubara ("Akta") tersebut dan dikaitkan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta notaris lain sebelumnya yang ia jadikan referensi dalam membuat aktanya tersebut.Kesimpulan dari tesis ini bahwa kekuatan mengikat daripada Akta tersebut adalah tetap mengikat para pihak terhadap ketentuanketentuan didalam akta yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan karena notaris adalah profesi yang mandiri, dan amanah, maka seorang notaris tidak bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris lainnya, ia hanya bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya saja berdasarkan kemandiriannya dan apa yang diamanatkan para pihak kepadanya.

---

Notary has the authority in making a perfect evidence, but in practice there are many agreement in mining sector made in notarial deed which its provisions contrary with the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining. This tesis analyzing the binding power of notarial deed of mining operation, coal sale and transportation cooperation agreement ("Deed") and also associated with the responsibility of notary against another notarial deed which previously made by another notary that he made as a reference in making his Deed.

The conclusion of the thesis are the binding power of the Deed is still binding for the both parties only valid for the provisions which not contrary with the law and because of the notary is independent and mandate profesion, therefore a notary is not responsible related a notarial deed which made by another notary, he only responsible related to his deed because of his independency and in accordance with the mandate given by the parties."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan jabatan Notaris dalam hal pembuatan akta yang didasarkan dari konsep akta yang dibuat dalam dua bahasa dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618 K/Pdt/2013. Adanya penghadap warga negara asing yang dirugikan akibat akta yang tidak dijelaskan oleh Notaris dan dibuat hanya berdasarkan konsep akta dalam dua bahasa. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut; pertama, peran Notaris dalam pembuatan akta dengan penghadap warga negara asing. Kedua, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap minuta akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia berdasarkan konsep akta dalam bahasa Inggris pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618 K/Pdt/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui penelusuran kepustakaan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Notaris wajib untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan akta yang akan dibuatnya. Notaris juga wajib memastikan bahwa penghadap warga negara asing telah mengerti dan memahami isi akta yang akan ditandatanganinya.

---

This thesis discusses the implementation of Notary 39 s duties in the case of making a deed based on the concept of deed made in two languages in the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2618 K Pdt 2013. The existence of foreign citizens who are harmed by a deed that is not read and explained by Notary and made only based on the concept of deed in two languages. The main issues in this thesis are as follows first, the role of Notary in making deed with foreign citizens. Secondly, the roles and responsibilities of Notaries to the Minutes of Deed made in the Indonesian language based on the deed concept in English in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2618 K Pdt 2013. This research uses normative juridical research method through literature search with analytical descriptive research typology. Notary is obliged to provide legal counseling related to the deed to be made. Notary must also ensure that the foreign citizens have understood and understood the contents of the deed to be signed."