Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan serta penghapusan aset lain-lain dan membuat usulan kebijakan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penghambat penyimpanan dan pengamanan aset lain-lain adalah tidak ada kebijakan pengamanan dan penyimpanannya, terbatasnya gudang, kurangnya perhatian serta kurangnya SDM yang memadai. Sedangkan faktor penghambat penghapusan aset lain-lain adalah SOP tidak ditetapkan, kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, lemahnya koordinasi, dan kondisi bawaan masa lalu. Usulan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penyimpanan dan pengamanan aset lain-lain adalah membuat SOP penyimpanan dan pengamanan, membuat standar penyimpanan dan pengamanan, mengoptimalkan fungsi gudang dan menunjuk petugas khusus. Sedangkan usulan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penghapusan di antaranya menetapkan SOP, memperjelas kewenangan Bidang Aset selaku PPBD, pembinaan secara berkala dan validasi fisik dan data aset lain-lain.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the obstacles of storage, security and other assets disposal implementation and make improvements in the form of policy proposals to resolve it. This research is using qualitative method with case study approach. The research conclude that the obstacles of storage and security implementation are the absence of a policy to regulate the storage and security, inadequacy of storage facilities, lack of attention to security and storage and inadequacy of human resources. While, the obstacles of other assets disposal implementation are the absence of a written standard operational procedure, inadequacy of human resource, lack of coordination between the parties involved and the history of older other assets. The policy proposals to resolve the storage and security problems of other assets are making storage and security policy, making storage and security strategy, optimization storage facilities and appoint a special officer. While, the policy proposals to resolve other assets disposal are issuing and assign a written disposal SOP, assure the authority of Assets Department as PPBD, workshop periodically and validating data between the physical and data record."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Dalam memasuki era ekonomi pengetahuan, kualitas perolehan dan pemanfaatan informasi dan pengetahuan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi organisasi pemerintah agar dapat menentukan arah kebijakan pembangunan. Manajemen pengetahuan untuk pemerintahan diharapkan dapat menyediakan dan mendiseminasikan pengetahuan dan pengalaman reformasi birokrasi. Namun saat ini, proses manajemen pengetahuan pada Bidang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dirasakan belum efektif karena pegawai mengalami kesulitan menemukan sumber-sumber pengetahuan dan pengetahuan organisasi yang ada belum terdistribusi secara merata kepada sumber daya aparatur yang berhak mengetahui pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem manajemen pengetahuan Pada penelitian ini, penulis mengusulkan model sistem manajemen pengetahuan. Pendekatan pengembangan model dilakukan dari dua hal yaitu pertama pendekatan identifikasi kebutuhan bisnis dengan metodologi solusi manajemen pengetahuan dari Fernandez et al(2010) dan kedua pendekatan pengembangan sistem berbasis prototipe. Model sistem manajemen pengetahuan yang dibangun diharapkan dapat mendukung proses manajemen pengetahuan pada Bidang Aset khususnya proses penciptaan dan berbagi pengetahuan.

---

In entering the era of knowledge economy, the quality of knowledge and information acquisition and utilization become very important for the government organizations to determine the direction of policy development. Knowledge management for the government is expected to provide and disseminate the knowledge and experience of bureaucratic reform. But this time, the process of knowledge management at the Asset Division in Muna Local Government felt not effective because employees have trouble finding sources of knowledge and organizational knowledge that is not distributed evenly among the personnel which have to know those knowledge. This problem can be overcome by applying knowledge management systems. In this study, the author propose a model of knowledge management systems. The model is developed by two approaches. First is business needs approach which is identified by a knowledge management solution metodhology from Fernandez et al (2010) and second is the development system based prototyping approach. The model of knowledge management systems are built and expected to support the knowledge management processes in the asset division especially the processes of knowledge creation and knowledge sharing."

"ABSTRAKPenerapan akuntansi berbasis akrual pada manajemen aset tetap diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan aset tetap secara efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kepatuhan Kementerian Keuangan dalam menerapkan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap sesuai regulasi yang berlaku dan analisis langkah-langkah yang perlu dilakukan demi peningkatan kepatuhan Kementerian keuangan dalam penerapan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan belum sepenuhnya comply terhadap regulasi akuntansi akrual pada manajemen aset tetap sesuai regulasi yang berlaku. Penyusunan regulasi yang lebih teknis, penyempurnaan aplikasi akuntansi, dan pembinaan SDM akuntan pemerintah yang efektif perlu dilakukan demi peningkatan kepatuhan Kementerian keuangan dalam penerapan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap.

---

ABSTRACT

The implementation of accrual accounting on fixed asset management is expected to improve the quality of government decision-making in the management of fixed assets efficiently and effectively to the public prosperity and welfare. The aim of this study was to analyze compliance of the Ministry of Finance in implementing accrual accounting in the management of fixed assets according to the regulation in force and analyze the steps that need to be done in order to improve compliance of the Ministry of Finance in implementing of accrual accounting on fixed asset management. This research is a qualitative case study approach.

The results showed that the Ministry of Finance has not yet fully complied with the regulation of accrual accounting in the management of fixed assets according to the regulation in force. The preparation of more technical regulation, improvement of accounting application system, and effective government accountant development are needed to be done in order to improve compliance of the Ministry of Finance in implementing of accrual accounting on fixed asset management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan mencari tindakan perbaikan yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan sumber data dari data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Dari penelitian ini ditemui kelemahan terkait pengelolaan aset tetap yaitu tidak adanya kebijakan umum, Pedoman Tata Kelola PTK, SDM, dan keterbatasan Sistem Informasi. Tindakan perbaikan yang bisa dilakukan yaitu dengan mengadakan pelatihan kepada pihak yang terlibat, membuat peraturan dan PTK, menerapkan konsep three line defence, menggunakan SIMAK BMD dari BPKP, serta melakukan kerjasama dengan KPKNL dalam hal penilaian aset.

---

This study aims to analyze the fixed assets management, identify the existing obstacles and find the proper action plan to solve. This research uses descriptive analysis with data sources of primary data and secondary data in the form of interviews with the parties involved. The weaknesses found in the asset management are absence of a common policy governing the management of assets, lack of Standard and Operating Procedures, lack of human resources, and limitations in Information Systems. Solutions proposed are to conduct training to the parties involved, preparing the Standard and Operating Procedures as guidelines, applying the three line of defence method, implementing SIMAK BMD from BPKP, as well as cooperation with KPKNL in terms of asset valuation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Faktor-Faktor yang memengaruhi efektifitas DPPKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset) dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lingkup Pajak Daerah Kota Depok dengan menggunakan teori 7S David McKinsey (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, dan Shared Values). Penelitian ini menggunakan metode positivist, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Strategy, Style, Skills, dan Shared Values memberikan hasil yang efektif sedangkan Staff, Systems dan Structure memberikan hasil yang kurang efektif.

---

ABSTRACTThis Study was conducted to examine the factors that influence the effectiveness DPPKA (Department of Revenue Financial management of assets) in target achievement Depok city local tax by using the theory of David McKinsey 7S (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, and Shared Values). This research is positivist method, the result of study concluded that the Strategy, Style, Skills, and Shared Values deliver effective results while the Staff, Systems, and Structure provide less effective result."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan penyajian aset tetap pada laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bogor. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penyajian aset tetap Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan aset tetap Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai dengan perundang-undangan namun memiliki kekurangan dalam melaksanakan fungsi, time management,sistem pencatatan dan pengawasan. Sistem pengadaan sudah berkembang mengikuti perkembangan teknologi dengan proses e-procurement.Penyajian aset tetap masih jauh dari standar akuntansi yang berlaku di pemerintah daerah.

---

This thesis aims to analyze the planning, procurement, utilization and presentation of fixed asssets in the financial statements in Bogor City Government. This thesis elaborates the suitability of the planning, procurement, utilization and presentation of fixed assets Bogor City Government on regulation. Results of this research concluded that planning of fixed assets Bogor City Government in accordance with the legislation but has shortcomings in carrying out the functions, time management, recording and monitoring system. Procurement system has been developed following the development of technology to process e- procurement.Presentation of fixed assets is still far from applicable accounting standards in local government."

"Tugas Karya Akhir ini berusaha untuk menggambarkan dampak pemekaran wilayah yang banyak terjadi di Indonesia pasca dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 dengan menganalisis dampak pemekaran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan perspektif Vedi Hadiz, penulis ingin menunjukkan dengan keterbatasan data bahwa alasan dari banyaknya wilayah yang bermasalah pasca-pemekaran adalah karena terdapat kepentingan-kepentingan elit yang sebenarnya tidak untuk alasan mensejahterakan rakyat. Dari kasus pemekaran Tasikmalaya, yang terlihat pascapemekaran kemudian justru adalah semakin terpuruknya Kabupaten sejak ibukotanya menjadi daerah otonom baru dan juga sengketa aset yang muncul antara pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota Tasikmalaya.

---

This final project aims to describe the impact of the process known as pemekaran (literally, blossoming) in Indonesia after the implementation of the Law 22/1999 on regional governance, in which territorial jurisdictions is redefined and the number of local governments is increased. This study focuses on the region of Tasikmalaya as a case study and uses the perspective of Vedi Hadiz to show with limited data that the problems arising from pemekaran is due to elite interest which is not all about the contribution to public welfare. This case study shows that after the process of pemekaran the municipality of Tasikmalaya became bankrupt as its capital became a new autonomous administrative region and conflict arises between the municipal government and the district government regarding claims to assets in the district area."

"[ABSTRAKKualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik dapatdiwujudkan antara lain melalui tertib pengelolaan aset infrastruktur sebagai BarangMilik Daerah. Hal ini tampaknya masih menjadi kendala bagi sebagian besarpemerintah daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Situbondo. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengelolaan aset infrastruktur dankemudian disusun strategi penanganan risiko untuk meningkatkan kualitas LKPDKabupaten Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif denganmenggunakan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10faktor risiko yang dominan dan berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Atas faktorfaktorrisiko tersebut selanjutnya dilakukan strategi penanganan risiko berupatindakan preventif dan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkankualitas LKPD Kabupaten Situbondo.

---

ABSTRACTGood quality of local government financial statements (LKPD) can be obtainthrough orderly infrastructure assets management as district government property.This seems to be a problem for most local governments at Indonesia includingSitubondo district government. This research aimed to identify risk factors ofmanaging infrastructure assets and then prepared a risk management strategy toimprove financial statements quality of Situbondo district government. Thisresearch is a quantitative research with survey method. The result of this researchshown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD.Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in theform of preventive and corrective actions to improve the quality of financialstatements of Situbondo district government., Good quality of local government financial statements (LKPD) can be obtainthrough orderly infrastructure assets management as district government property.This seems to be a problem for most local governments at Indonesia includingSitubondo district government. This research aimed to identify risk factors ofmanaging infrastructure assets and then prepared a risk management strategy toimprove financial statements quality of Situbondo district government. Thisresearch is a quantitative research with survey method. The result of this researchshown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD.Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in theform of preventive and corrective actions to improve the quality of financialstatements of Situbondo district government.]"

"ABSTRAKKelayakan gedung pemerintahan, khususnya perkantoran dan sekolah untuk pelayanan masyarakat dan infrastruktur sosial, harus terjaga dengan baik. Ketika gedung tersebut perlu direhabilitasi total, pemerintah terkadang harus menggabungkan proses pembongkaran dan dekonstruksi bangunan. Dalam siklus pengelolaan aset pemerintah, prosesnya mulai dari menghapus aset dari sistem akuntansi, memilih kontraktor pembongkaran bangunan, kemudian menghasilkan aset baru, dengan memilih kontraktor lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, durasi proses aktual ini didapat lebih lama dari waktu yang direncanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi manajemen dalam rangka memperbaiki proses penghapusan gedung pemerintah.Proses penelitian dimulai dari memperoleh faktor dominan yang mempengaruhi kelancaran proses penghapusan aset gedung dan didapatkan faktor-faktor tersebut yaitu kelayakan gedung, kelengkapan data aset, akurasi hasil penilaian, jadwal pelaksanaanpembongkaran, pemaketan kegiatan lelang, evaluasi durasi pelaksanaan, evaluasi lingkup pekerjaan dan penerapan denda keterlambatan. Berdasarkan faktor dominan tersebut diusulkan dua strategi alternatif yaitu berdasarkan manajemen aset strategis danintegrasi dengan proses pengadaan jasa konstruksi.

---

ABSTRACTThe feasibility of government building, especially offices and schools as public service and social infrastructures, must be well maintained. When the building needs to be majorly rehabilitated, the government sometimes has to combine building demolition and deconstruction process. In the government asset management cycle, the processstarts from erasing the asset from the accountancy system, by selecting a building demolition contractor, then produce a new asset, by selecting other builder contractor. In the past few years, the duration of this actual process acquired longer than the planned time. Therefore, this research aims to develop the management strategy in order to improve the government building disposal process.The process of the research is started from obtaining the dominant factors that influence the smoothness of the building asset disposal process and the factors is the feasibility of the building, the completeness of the asset data, the accuracy of the assessment results, the demolition schedule, packaging of the auction, evaluation of demolition duration, evaluation of scope of work and the application of the fine delays. Based on these dominant factors, two alternative strategies are proposed based on strategic assetmanagement and integration with the procurement process of construction Services."