Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberian jaminan berupa tanah dengan Hak Tanggungan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang agar Hak Tanggungan yang diberikan menjadi sah dan mengikat semua pihak. Tahapan setelah pemberian Hak Tanggungan adalah pendaftaran Hak Tanggungan yang wajib dilaksanakan oleh PPAT dalam jangka waktu 7 tujuh hari kerja setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Namun pada praktiknya, banyak Hak Tanggungan yang didaftarkan melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan dibuat berdasarkan perjanjian kredit fiktif, seperti kasus perkara perdata No. 359 PK/PDT/2013. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan hukum Hak Tanggungan yang didaftarkan melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam putusan Peninjauan Kembali No. 359 PK/PDT/2013 dan bagaimana akibat hukum Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan kredit fiktif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengumpulkan data dengan studi dokumen atas data sekunder dan menganalisis dengan metode kualitatif, maka diketahui bahwa walaupun pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam UU Hak Tanggungan, proses pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan tetap dapat berjalan. Namun, sebagai perjanjian accessoir, perjanjian Hak Tanggungan selalu bergantung pada perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok. Dalam perkara ini, perjanjian kredit dibuat dengan melanggar ketentuan undang-undang sehingga batal demi hukum, yang mengakibatkan Hak Tanggungan yang diberikan juga menjadi batal.

---

ABSTRACTThe provision of land as collateral with mortgage must fulfill the procedures as determined by the laws and other regulations in order to legitimate and binding of the mortgage to parties. The process of loading mortgage is preceded by the stage the provision of Mortgage Deed by PPAT, followed by the registration of mortgage stage in land office which must be implemented in a period of 7 seven days after the Mortgage Deed signed by the parties and the witnesses. However, practically, there are many mortgages that registered exceeds a period of time which determined by Mortgage Act and created by a non performing loan agreement, like Civil Case Number 359 PK PDT 2013. This research discuses about how is the legal force of mortgage which registered over a period of time according to Law Number 4 Year 1996 on Mortgage Act in Civil Case Verdict Review Number 359 PK PDT 2013 and how is the legal impact of mortgage which created by non performing loan. Using normative juridical research methods, data collection techniques using secondary data and qualitative analysis methods, known that although registration of mortgage done over a period of time that determined by Mortgage Act, it still be continue to be processed by the land office. As an accessoir, the existence of mortgage is depends on credit agreement as principle agreement. In this case, credit agreement created by against the law it causes the void of the credit agreement and void of mortgage provision as well."

"ABSTRAKPerampasan objek jaminan fidusia oleh negara mengakibatkan kepastian atas kedudukan dari objek jaminan fidusia serta kedudukan kreditor penerima jaminan untuk dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika debitor gagal melaksanakan kewajibannya menjadi tidak jelas. Hal inilah yang terjadi pada PT Astra Sedaya Finance dan PT Oto Multiartha, objek jaminan fidusia yang mereka terima dinyatakan dirampas untuk negara dalam suatu putusan pidana sehingga mereka pun akhirnya melakukan perlawanan. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan penggunaan data sekunder. Jaminan fidusia mengakui adanya prinsip droit de suite yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan dianutnya prinsip droit de suite maka walaupun objek jaminan fidusia dirampas oleh negara, kreditor pemegang jaminan fidusia tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia. Kedudukan kreditor penerima fidusia tetaplah sebagai penerima fidusia yang memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia ketika pemberi fidusia cedera janji dan benda yang dirampas tersebut tetaplah berkedudukan sebagai objek jaminan yang berfungsi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan.

---

ABSTRACTDeprivation of object of fiduciary by the state lead the certainty of the position of the object as well as the position of the creditor to execute the object when the debtor fails to carry out his obligations becomes unclear. It happened to PT Astra Sedaya Finance and PT Oto Multiartha, the object of fiduciary was declared deprived by the state in a criminal verdict so that they eventually took legal action. The research in this thesis uses the approach of legislation with the use of secondary data. Fiduciary acknowledges the principle of droit de suite. Although the object of fiduciary has been deprived by the state, the creditor who recipient of fiduciary still has the right to execute the object of fiduciary. The position of the creditor who is recipient of fiduciary remains a recipient who has the right to execute the object when the debtor fails to carry out his obligations and the object of the fiduciary remains as collateral to secure repayment."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah semakin tinggi proporsi kepemilikan asing akan meningkatkan nilai perusahaan dan proporsi penggunaan offshore debt financing. Penelitian ini juga ingin melihat apakah penggunaan offshore debt financing yang tinggi karena proporsi kepemilikan asing yang tinggi akan menyebabkan peningkatan terhadap nilai perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda dari 1,344 observasi pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bergerak pada sektor non keuangan selama tahun 2009-2012.Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan dan proporsi penggunaan offshore debt financing. Namun, penelitian ini juga membuktikan bahwa proporsi penggunaan offshore debt financing yang tinggi karena proporsi kepemilikan asing yang tinggi tidak menyebabkan peningkatan terhadap nilai perusahaan.

---

The objective of this research is to analyze whether higher proportion of foreign ownership will result in higher firm value and tendency of offshore debt financing usage. In addition, this reaserch will examine whether the increased usage of offshore debt financing due to higher proportion of foreign ownership will lead to an increase in firm value. Hypothesis testing is performed using multiple linear regression models with 1.344 numbers of observations of non-financial firms listed in the Indonesia Stock Exchange, over the period from 2009 to 2012.The result of this reasearch provides empirical evidence that higher proportion of foreign ownerhip will increase firm value and the usage of offshore debt financing. However, this research also proves that higher proportion of offshore debt financing due to higher proportion of foreign ownership does not lead to an increase in firm value."

"Pasar sukuk terus berkembang selama dua dekade terakhir, namun penelitian tentang faktor-faktor perusahaan memilih menerbitkan sukuk daripada obligasi konvensional masih memberikan hasil yang bertentangan. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa aset berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap penerbitan sukuk padahal sukuk mewajibkan penyertaan aset untuk memfasilitasi transaksinya. Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan meneliti peran jaminan aset yang diukur dengan aset berwujud dan tidak berwujud, risiko bisnis yang diukur dengan volatilitas arus kas, dan tarif pajak efektif untuk menyelidiki pemilihan penerbitan sukuk daripada obligasi konvensional. Penelitian ini menggunakan regresi logistik dan sampel penerbitan 389 sukuk dan 125 obligasi konvensional dari tahun 2016 hingga 2020 di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aset tidak berwujud lebih memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena sukuk mengizinkan kombinasi aset berwujud dan tidak berwujud sebagai jaminan aset. Nilai dari volatilitas arus kas juga berpengaruh terhadap penerbitan sukuk. Selain itu, nilai tarif pajak efektif juga memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena adanya insentif pajak yang diberikan secara eksklusif kepada penerbitan sukuk yang menimbulkan penghematan pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak efektif memberikan efek moderasi semu dalam pengaruh aset tidak berwujud dan volatilitas arus kas terhadap keputusan penerbitan sukuk. Hal ini menyiratkan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memainkan peran penting untuk meningkatkan pasar sukuk.

---

Sukuk market has continued to grow over the past two decades, yet researches on determinants of sukuk over conventional bond issuance have produced mixed findings. Previous researches also leave a question why asset tangibility is insignificant to sukuk issuance although sukuk requires underlying asset to facilitate the transactions. To contribute to this debate and answer the question, this study examines the roles of asset tangibility and intangibility, cashflow volatility, and effective tax rate to investigate why firms issue Sukuk over conventional bonds. Using logistic regression and a dataset of 389 Sukuk and 125 conventional bonds issuances from 2016 to 2020 in Malaysia, the result shows that the value of intangibles asset influences more to sukuk issuance rather than tangible assets’ value, as unlike conventional bond, the instrument allows tangible and intangible assets combination. This study also finds that cashflow volatilitily significantly influences to sukuk issuance. Sukuk can be an alternative debt financing for firms with a higher cashflow volatility. Moreover, effective tax rate also significantly influences to sukuk issuance because the issuers may enjoy tax savings due to tax incentive exclusively given to sukuk issuance. This study also shows that effective tax rate serves as a quasi moderator in the roles of asset intangibility and cashflow volatility. It implies that tax incentives provided by regulators play important role to promote sukuk market."

"

Walaupun secara normatif penggunaan Paten sebagai agunan dalam pemberian kredit bank dapat dilakukan, nyatanya praktik ini belum dapat diwujudkan di Indonesia karena terdapat beberapa permasalahan. Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah melakukan praktik ini sejak tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan praktik pemberian kredit bank dengan Paten sebagai agunan belum dapat dilakukan di Indonesia dan perbandingannya dengan Singapura. Pada skripsi ini, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan: (1) bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura mengatur mengenai pemberian kredit dan jaminan kredit perbankan; dan (2) bagaimana pengikatan paten sebagai agunan dalam pemberian kredit bank di Indonesia dan Singapura. Bentuk penelitian dari skripsi ini ialah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengikatan paten sebagai agunan di Indonesia belum dapat dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan, yaitu belum terdapat kepastian hukum mengenai penggunaan paten sebagai agunan, risiko berupa sifat paten yang jangka waktunya terbatas, belum terdapat pihak yang dapat melakukan valuasi terhadap paten, dan kurangnya pemahaman dari para pihak terkait pemberian kredit bank mengenai Hak Kekayaan Intelektual secara umum. Di sisi lain, walaupun pengikatan paten sebagai agunan di Singapura sudah dapat dilakukan, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan praktiknya, meliputi permasalahan dalam IP-Creation, IP-Protection, dan IP-Commercialization. Agar praktik ini dapat dilakukan di Indonesia, diperlukan adanya penyesuaian dari segi peraturan, pelatihan bagi para pihak berkepentingan, dan kepastian mengenai valuasi paten di Indonesia.

---

Even though the use of Patents as collateral in bank credit can be done according to the law, this practice has not been realized in Indonesia. In contrast to Indonesia, Singapore has been practicing bank credit with Patents as collateral since 2016. This thesis raises two main issues: (1) how the laws and regulations in Indonesia and Singapore monitor the provision of credit and collateral for bank credit; and (2) how is the use of Patents as collateral in the provision of bank credit in Indonesia and Singapore. Data are collected by studying the library materials and interviews conducted. The results of this thesis indicate that the use of patents as collateral in bank credit in Indonesia can’t be carried out there are several problems such as the lack of legal certainty concerning the use of patents as collateral, risks from patents’ limited period of time, no party who can evaluate the patents, and the lack of general understanding from parties related to bank lending regarding Intellectual Property Rights. On the other hand, even though the use of patents as collateral in bank credit in Singapore, there still are some obstacles on field practices regarding IP-Creation, IP-Protection, and IP-Commercialization. In order for this practice to be carried out in Indonesia, it requires adjustments in the law and regulations, training for related parties, and certainty regarding Patent valuation in Indonesia.

"

"Menurut Pasal 19 UU Perbankan Syari'ah, salah satu bisnis bank komersial adalah memberikan kredit. Kredit bank berisiko. Salah satu risiko dalam kegiatan bisnis perbankan adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Kondisi ini disebut kredit bermasalah, istilah yang biasa digunakan dalam perbankan adalah Non-Performing Loans (NPL). Non-Performing Loans (NPL) terdiri dari pinjaman yang diklasifikasikan sebagai Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Sedangkan kredit dikatakan buruk jika dilihat dari kemampuan membayar pelanggan ada tunggakan pokok dan/atau bunga yang sudah melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari. Upaya untuk menyelamatkan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui agunan yang diambil alih (AYDA). Pasal 40 UU Perbankan Syari'ah menyatakan bahwa Bank Umum Syari'ah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui lelang atau di luar lelang berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kekuatan untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan di jika pelanggan debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa jaminan yang dibeli harus dicairkan sesegera mungkin. Terkait dengan skripsi ini, maka rumusan masalah pertama yang ada yaitu bagaimana peraturan mengenai agunan yang diambil alih (AYDA) diatur oleh regulasi bank syari'ah, jika bank memilih untuk mengambil alih aset debitur dalam hal ini dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah, maka posisi para pihak dalam perolehan agunan (AYDA) dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah adalah bank sebagai pembeli, sedangkan pemilik jaminan adalah penjual. Berhubungan dengan salah satu aktifitas bank, maka rumusan masalah kedua yaitu bagaimana mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) oleh PT. Bank Mega Syari'ah, TBK. Dengan demikian, dengan pembayaran kembali semua hutang debitur, hubungan hukum antara debitur dan kreditor juga akan berakhir.

---

According to Article 19 of the Sharia Banking Act, one of the commercial banks' businesses is to provide credit. One of the risks in banking business activities is credit risk, which is the risk due to the failure of the debtor and/or other parties in fulfilling their obligations to the bank. This condition is called problem loans, a term commonly used in banking is Non-Performing Loans consist of loans classified as Sub-standard, Doubtful, and Loss. Whereas a credit is said to be bad if seen from the ability to pay customers there are arrears in principal and/or interest that have exceeded 180 days. Efforts to save bad loans can be done in several ways, one of which is through collateral takeover. Article 40 of the Sharia Banking Act states that Commercial Sharia Banks can buy part or all of the collateral, either through auctions or outside of auctions based on voluntary surrender by the collateral owner or based on the power to sell outside the auction from the collateral owner in the event that the debtor customer does not fulfill his obligations to banks, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible. Related to this thesis, the first research question is how is the AYDA's regulation based on Sharia Banking regulations, if the bank chooses to take over the assets of the debtor in this case in the form of ownership rights over the land, then the position of the parties in the collateral takeover in the form of ownership rights over the land is the bank as the buyer, while the collateral owner is the seller. In relation to one of the bank's activities, the second research question is how are the implementation of financing settlements through AYDA in PT. Bank Mega Sharia, Tbk, thus, with the repayment of all debtors' debts, the legal relationship between the debtor and the creditor will also end."

"Dalam perjanjian utang piutang, Penjamin dilibatkan untuk menjamin utang Debitur. Selain daripada itu, Penjamin juga diminta untuk melepaskan hak istimewanya, khususnya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dengan dilepaskannya hak tersebut, Kreditur dapat langsung menagih Penjamin jika Debitur Utama lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan Penjamin dianggap sebagai Debitur akibat Penjamin secara tanggung renteng mengikatkan dirinya dengan Debitur Utama. Dari landasan inilah, banyak Kreditur memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atas Penjamin dengan Debtur secara bersamaan ketika Debitur Utama lalai melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, di Pengadilan Niaga, terdapat diskursus mengenai bisa tidaknya Penjamin dilibatkan sebagai salah satu Termohon PKPU bersamaan dengan Debitur Utama sebagaimana dimuat di dalam Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh Penjamin, pertimbangan hakim dalam Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan analisis bisa tidaknya Penjamin yang melepaskan hak istimewa ditarik sebagai salah satu Termohon PKPU (Pasal 1832 KUHPer dan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”)). Lebih lanjut, metode penelitian yang digunakan bersifat doktrinal, dimana pokok permasalahan akan dianalisis dan diteliti berdasarkan bahan pustaka guna memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan terkait permasalahan tersebut. Setelah melakukan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dengan dilepasnya hak istimewa Penjamin (Pasal 1831 KUHPer), Penjamin berkedudukan sebagai Debitur dan Penjamin dapat menjadi salah satu Termohon PKPU bersamaan dengan Debitur karena Pasal 1832 KUHPer serta Pasal 254 UUK-PKPU tidak menjadi penghalang ditariknya Penjamin dalam forum PKPU.

---

In a debt and credit agreement, the Guarantor is engaged to guarantee the Debtor's debt. Other than that, the Guarantor is also required to waive its privilege, in particular Article 1131 of the Civil Code (“KUHPer”). By waiving the privilege, the Creditor can directly collect the Guarantor if the Principal Debtor defaults in performing its obligations and the Guarantor is considered as the Debtor as the Guarantor is jointly and severally bound with the Principal Debtor. From this basis, many Creditors file a Suspension of Debt Payment Obligation ("PKPU") against the Guarantor and the Debtor simultaneously when the Main Debtor fails to perform its obligations. However, in the Commercial Court, there is a discourse on whether or not the Guarantor can be involved as one of the PKPU Respondents together with the Main Debtor as contained in Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Therefore, this thesis will discuss the legal consequences of the waiver of privilege by the Guarantor, the judge's consideration in Case Study of Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., and analysis of whether or not the Guarantor who waives its privilege can be withdrawn as one of the PKPU Respondents (Article 1832 of KUHPer and Article 254 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("UUK-PKPU")). Furthermore, the research method used is doctrinal, where the subject matter will be analyzed and researched based on library materials in order to provide explanations and draw conclusions related to these issues. After conducting the research, the author concludes that with the release of the Guarantor's privilege (Article 1831 KUHPer), the Guarantor has the status of a Debtor and the Guarantor can be one of the PKPU Respondents together with the Debtor because Article 1832 KUHPer and Article 254 UUK-PKPU do not prevent the withdrawal of the Guarantor in the PKPU forum. "

"ABSTRAKHak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat, salah satu cirinya adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Di antara pilihan eksekusi yang disediakan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, secara teori yang paling ideal bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan adalah pelaksanaan Parate Eksekusi, karena dari segi waktu maupun biaya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan pelaksanaan eksekusi lainnya. Akan tetapi dalam perkembangannya Pelaksanaan dari Parate Eksekusi tersebut tidak beijalan sebagaimana yang diharapkan. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efekdfitas Parate Eksekusi obyek Hak Tanggungan menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan? dan apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Parate Eksekusi obyek Hak Tanggungan menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan?Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan data sekunder melalui bahan pustaka berupa studi dokumen, dimana tipologi dalam penelitian ini bersifat eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai implementasi eksekusi Hak Tanggungan yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Parate Eksekusi tersebut baru mulai efektif pada satu/dua tahun terakhir, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Parate Eksekusi dapat dikatakan belum beijalan efektif, salah satu penyebabnya, yaitu terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000, berdasarkan Surat Edaran tersebut banyak sekali permohonan lelang Parate Eksekusi yang ditolak karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak ?berani? untuk melakukan lelang Parate Eksekusi. Menurut hemat penulis keefektifan pelaksanaan Parate Eksekusi ditentukan dari ketegasan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan Parate Eksekusi."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian.

---

This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed."

"Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan melarang pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui azas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa tetapi penegakan azas kebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang ialah penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalmnya terdapat kuasa untuk pelunasan hutang piutang, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggangu usaha penertiban status dan pengunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.yang menjadi pokok permasalahan para pihak telah melakukan perbuatan hukum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.untuk menjawab permasalah hukum kasus yang dimaksud dilakukan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya berkenaan dengan permasalahan yang ada.dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akta perjanjian pengikatan jual bell yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang melalui putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum.

---

A Binding Agreementon Sale-Purchase in which there is a transfer of authority on the transfer of land ownership, including authority occurred due to the Binding Agreement on Sale-Purchase should not be made and intended to settle any debt-loan affairs (particularly to payback a loan). An authority which essentially is a transfer of right of land ownership is an authority that hands over a right Co the receiver to control and use the land, as well as do legal conducts that is according to the law only possible done by the right owner, while at the same tim also prohibits the Agrarian officials to serve the settlement of the status of land ownership right which uses the binding Agreement on sale-purchase, in which there is an authority letter as the evidennce material of the right transfer of the land mentioned. Along with the progress of the law concerning agreement, the principle of freedom in making any contract which is in accordance to the law has been approved under the regulation of the Article 1338 of the Book of Civil Law. The freedom of making a contract that is developed also comprises the grant of authority, under the condition that it should not contradict with the positive law. The deed of the binding agreement on sale-purchase in which there is an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs is considered as violation on the law that regulates the grant of authority, since it commits a transfer of land ownership secretly by using the binding agreement on sale-purchase, which contains the authority for the debt-loan settlement. Thus it is considered as a conduct that bothers the efforts for status settlement and land usage, the reason of which it should be prevented immediately. The main problem to be addressed here is that the parties concerned have conducted a legal conduct in form of the making of a binding agreement deed on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs that is later cancelled by the court. In order to answer the problem mentioned, the writer applies a library study, specifically conducted by analyzing legal theories as well as their implementation regarding the problems mentioned. The outcome shows that the deed of a binding agreement on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs, is cancelled by the court's decree for the sake of law."