Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bergabungnya Malaysia dalam TPP. Keputusan ini dianggap berkontradiksi dengan keberadaan Malaysiasebagai negara berkembang, dikarenakan klusul-klausul dalam TPP tidak sejajardengan regulasi yang ada pada Malaysia dan karenanya akan sangat sulit untukMalaysia dalam mengadaptasi klausul-klausul yang terdapat pada TPP. Tiga klausulkhususnya yang akan dibahas pada penelitian ini adalah klausul Hak KekayaanInterlektual HKI, BUMN, dan klausul mengenai Sistem Pekerja. Tujuan daripenelitian ini juga adalah untuk memahami teori Rational Choice, konsepregionalisme baru dan konsep diplomasi regionalisme. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode kualitatif, wawancara dan riset pustaka. Penelitian ini akanmengkaji lebih dalam mengenai besar kecilnya sektor yang akan diuntungkan danjuga sektor yang akan dirugikan dengan bergabungnya satu negara dalam perjanjianperdagangan internasional. Tidak hanya pertimbangan dari cost and benefit namunjuga asistansi dari pemerintah dalam mendampingi masyarakat juga akan diteliti lebihlanjut. Kemudian juga aspek-aspek lain seperti asistansi dari pemerintah dalammemberikan informasi dan transparansi mengenai regulasi kepada masyarakat jugaakan diteliti lebih dalam.

---

This research analyzes the factors that influence Malaysia in joining TPP. Thisdecision is considered in this thesis to be againts Malaysia rsquo s interests as a developingcountry because TPP clauses force it to adapt its existing regulations. Three specificclauses which will be discussed in this research, including clauses IntellectualProperty Rights HKI , SOEs, and clauses on the Workers System. The purpose ofthis research is also to understand the theory of Rational Choice, new regionalismconcept and diplomatic regionalism concept. The method of this research is aqualitative method, interview and literature research. This research will analysedeeper about sectors that will gain and lose through the policy of a country in joininginternational trade agreement. Not only consideration of the cost and benefit but alsoassistance from the government in guiding the society will be studied. In addition, thispaper will also probe another aspects such as government rsquo s public assistance inaccessing information regarding on that affected by joining the TPP."

"[ABSTRAKPerkembangan ekonomi politik di kawasan Asia Pasifik yang semakindinamis berdampak pada lahirnya beberapa institusi ekonomi regional baru,termasuk salah satu yang menarik perhatian adalah Trans Pacific Partnership.Sebagai instutusi yang disponsori oleh AS, TPP diproyeksikan sebagai high levelFTA yang tidak sekedar mencakup kesepakatan terkait perdagangan dan investasinamun juga isu-isu lain yang lebih kompleks seperti perlindungan hak cipta (IPR),perlindungan hak buruh, kompetisi terkait Badan Usaha Milik Negara, danbeberapa isu-isu lain dengan standard yang cukup tinggi. Dengan persyaratanseperti ini, maka menjadi menarik ketika Vietnam memutuskan untuk bergabungke dalamnya. Setidaknya ada dua faktor yang membuat keanggotaan Vietnamdalam TPP menjadi menarik untuk dianalisa lebih lanjut, yang pertama adalahkedekatan antar Vietnam dengan Tiongkok yang selama ini terbangun, sertakemampuan Vietnam sebagai negara berkembang dalam memenuhi syarat-suarattinggi yang sedang dirundingkan oleh TPP.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama penyebabbergabungnya Vietnam ke dalam TPP. Adapun penelitian ini menggunakanmetode kalitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancarabaik langsung maupun tidak langsung kepada beberapa pihak yang terkait dengankeanggotaan Vietnam dalam TPP.

---

ABSTRACTThe development of Asia Pacific's political economy which has impactedon the birth of several new institutions, including Trans Pacific Partnership. Asinstitution which sponsored mainly by the United States, TPP is projected as highlevel FTA since it covers not only common issues like trade and investment, butalso other issues such as Intellectual Property Right, labor right protection,competition related to State Owned Enterprise, and other other high level issues.Based on these facts, it is interesting when Vietnam finally decide to join TPP.There are at least two factors which made Vietnam membership in TPP isinteresting to be analyzed, first is about its close relation with China, and secondis Vietnam's ability in achieving the high standard regulations set by TPP.This research aims to find out main factors which cause Vietnam to joinTPP. This research uses qualitative method and literature study as well as direct orindirect interview in collecting data process, The development of Asia Pacific’s political economy which has impactedon the birth of several new institutions, including Trans Pacific Partnership. Asinstitution which sponsored mainly by the United States, TPP is projected as highlevel FTA since it covers not only common issues like trade and investment, butalso other issues such as Intellectual Property Right, labor right protection,competition related to State Owned Enterprise, and other other high level issues.Based on these facts, it is interesting when Vietnam finally decide to join TPP.There are at least two factors which made Vietnam membership in TPP isinteresting to be analyzed, first is about its close relation with China, and secondis Vietnam’s ability in achieving the high standard regulations set by TPP.This research aims to find out main factors which cause Vietnam to joinTPP. This research uses qualitative method and literature study as well as direct orindirect interview in collecting data process]"

"Penulisan ini mengamati sikap Indonesia terhadap tenaga kerja illegal di Malaysia setelah penerapan Undang-Undang Keimigrasian yang baru yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia. Pengamatan difokuskan pada tenaga kerja illegal yang ditampung di tempat penampungan di Nunukan, Kalimantan Timur.Kurun waktu yang digunakan dalam penulisan ini adalah periode : 2001-2002. Difokuskan pada periode ini karena pada periode tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang turut memicu penertiban tenaga kerja illegal dan pemberlakuan Undang-Undang Keimigrasian yang baru oleh pemerintah Malaysia, dan tahun 2001 dan tahun 2002 merupakan puncak kemelut dari tenaga kerja illegal, karena pemerintah Malaysia memberlakukan Undang-Undang dengan penerapan hukuman fisik bagi yang melanggar aturan tersebut.Alasan dari dipilihnya permasalahan ini adalah keprihatinan terhadap permasalahan dari tenaga kerja illegal Indonesia yang menderita di penampungan akibat pemulangan dari Malaysia, sementara pemerintah Indonesia kurang memberi perhatian terhadap nasib mereka. Kurangnya perhatian Indonesia dapat dilihat dari lambannya respons untuk menertibkan para tenaga kerja illegal di Malaysia ketika ada peringatan dari Malaysia untuk menertibkan mereka sebelum diberlakukannya Undang-Undang Keimigrasian yang baru pads Agustus 2002.Hal ini terus beriangsung hingga tiba masa ditetapkannya Undang-Undang tersebut. Beberapa tenaga kerja illegal Indonesia terkena hukuman fisik tersebut. Kejadian ini seharusnya dapat dihindari jika pemerintah Indonesia responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Jika dibandingkan dengan Negara lain di ASEAN, maka Indonesia terlihat belum memperhatikan nasib para tenaga kerjanya, dan untuk lebih memperhatikan, sebaiknya melihat Negara lain dalam mempersiapkan tenaga kerjanya yang ingin bekerja di Iuar negeri."

"ABSTRAKPenelitian ini hendak berargumen bahwa legalisasi merupakan interaksi yang terintegrasi antara tiga komponen yakni the legalization of politics, the politization of law dan legitimasi dalam sebuah (atau dengan menggunakan) organisasi internasional. Pendekatan ini sedikit berbeda dengan pendekatan sebelumnya karena tulisan ini lebih memfokuskan kepada proses terbentuknya legalisasi. Untuk menjelaskan proses tersebut, tulisan ini menggunakan North America Free Trade Agreement (NAFTA) sebagai studi kasus guna memahami dan kemudian mampu menjabarkan proses legalisasi yang berlangsung termasuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari NAFTA sendiri. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan akan dapat menjelaskan bagaimana negara berinteraksi merumuskan serta menjalankan proses legalisasi termasuk mengidentifikasi karakteristik dari legalisasi itu sendiri. Termasuk tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada khususnya ke depan."

"ABSTRAKKerja sama investasi energi minyak bumi dan gas merupakan salah satu cara negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Tesis ini meneliti salah satu fenomena kerja sama investasi energi antara Brazil dan Bolivia yang dihadapkan dengan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales di Bolivia. Tesis ini menganalisis motif yang mendasari Brazil tetap melanjutkan kerja sama pasca nasionalisasi tahun 2006. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka konsep kerja sama investasi minyak bumi dan gas, konsep nasionalisme sumber daya serta teori investasi asing langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brazil tetap melanjutkan kerja sama investasi energi di Bolivia disebabkan oleh faktor penarik berupa ketersediaan sumber daya alam Bolivia yang melimpah serta murahnya upah buruh dan ketersediaan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pendorong dari Brazil yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri serta tetap terjaganya stabilitas dan integrasi di kawasan Amerika Latin. Selain itu terdapat juga faktor persepsi resiko; Brazil tidak menanggung resiko kerugian produksi dan faktor imbal hasil; Brazil tetap mendapatkan keuntungan melalui kompensasi dan harga produksi gas yang naik. Kerja sama investasi energi minyak bumi dan gas merupakan salah satu cara negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Tesis ini meneliti salah satu fenomena kerja sama investasi energi antara Brazil dan Bolivia yang dihadapkan dengan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales di Bolivia. Tesis ini menganalisis motif yang mendasari Brazil tetap melanjutkan kerja sama pasca nasionalisasi tahun 2006. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka konsep kerja sama investasi minyak bumi dan gas, konsep nasionalisme sumber daya serta teori investasi asing langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brazil tetap melanjutkan kerja sama investasi energi di Bolivia disebabkan oleh faktor penarik berupa ketersediaan sumber daya alam Bolivia yang melimpah serta murahnya upah buruh dan ketersediaan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pendorong dari Brazil yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri serta tetap terjaganya stabilitas dan integrasi di kawasan Amerika Latin. Selain itu terdapat juga faktor persepsi resiko; Brazil tidak menanggung resiko kerugian produksi dan faktor imbal hasil; Brazil tetap mendapatkan keuntungan melalui kompensasi dan harga produksi gas yang naik.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze energy investments cooperation between Brazil and Bolivia as the latter deals with nationalization of energy sector under Morales administration. The focus of this research is to find the motives behind Brazil rsquo s continuation of exploration and production activities in Bolivia rsquo s oil and gas industry after its 2006 nationalization. This is a qualitative research using oil and gas investments cooperation concepts, resource nationalism and foreign direct investment theory. The data was collected through the library and documents study. This thesis finds that Brazil continued to operate in Bolivia rsquo s oil and gas industry after the 2006 nationalization due to pull factors the availability of Bolivia rsquo s natural resources, cheap labors costs and good infrastructures, and push factors Brazil needs to fulfill domestic energy sectors and maintaining good relations with Bolivia related to regional integration. Also there are risk factors Brazil will not bear all of the activity rsquo s risks even though the oil and gas produced will be the Bolivia rsquo s government property and return factors Bolivia rsquo s oil and gas industry continues to be profitable and beneficial for Brazil."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengapa Turki menerapkan kebijakan luar negeri untuk menyepakati kerjasama dengan Uni Eropa menerima imigran ireguler yang ditolak oleh Uni Eropa dan membendung arus imigran ireguler ke Eropa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Jumlah imigran ireguler ke Eropa dan Turki semakin meningkat seiring dengan berlangsungnya Arab Spring terutama sejak pecahnya perang sipil di Suriah. Peningkatan jumlah imigran ireguler ke Eropa dapat memunculkan beberapa masalah stabilitas sehingga mendorong Uni Eropa untuk meminta bantuan Turki dalam membendung aliran imigran ireguler melalui kerjasama. Turki yang kekuatannya tidak sebesar Uni Eropa dan sebagai penampung pengungsi terbanyak menyepakati kerjasama tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Turki menyepakati kerjasama berdasarkan pertimbangan pengambilan kebijakan luar negerinya yang dipengaruhi oleh situasi pembuatan keputusan, faktor psikologi, faktor internasional dan faktor dalam negeri. Lebih khusus,Turki menggunakan kerjasama ini untuk memperoleh keuntungan antara lain bantuan dana, penguatan kerjasama ekonomi melalui Customs Union, tindakan kemanusiaan bagi pengungsi Suriah dan yang terpenting adalah aksesi masuk dalam keanggotaan Uni Eropa serta pembebasan visa bagi warga Turki yang berkunjung ke wilayah Schengen.

---

ABSTRACTThis study discusses why Turkey implemented their foreign policy for dealing with EU to accommodate rejected irregular migrants from Europe and combat irregular migrants flow to Europe. This study is using qualitative method with case study approach. The number of irregular migrants are increasing during Arab Spring especially since Syrian civil war began. This condition may bring problems for European stability. Therefore the EU includes Turkey in a deal to manage irregular migrant issue. Turkey which has their own migrant issues as host of country with the largest refugee population in the world, ends up making agreement on this deal. The result of the study shows that Turkey made agreement with EU on their basis of their foreign policy considerations which are affected by decission environment, psychological factors, international factors, and domestic factors. Turkey using this issue to get some interests such as humanitarian assistances, strengthen economy coorporation through Customs Union, humanitarian action for syrian refugees and most importantly to get accession to EU and visa liberation for Turkey citizen to visit Schengen area."

"ABSTRAKMalaysia, sebuah negeri Melayu di kawasan Asia Tenggara, yang mempunyai kekhasan tertentu dalam melaksanakan politik luar negerinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor alamiah (negeri penghasil industri asal agraris), masyarakat rasial Melayu, Cina, India), dan faktor-faktor luar yang saling berkaitan dengan persoalan-persoalan di dalam negeri.Kepemimpinan Mahathir sejak 1981 menunjukkan corak yang berbeda dengan para pendahulunya. Perubahan orientasi yang dimaksudkan beriring dengan upaya merubah sekmentasi budaya pribumi yang berkesan tidak sesuai dengan masyarakat industri. Kebijaksanaan penataan kembali hubungan dengan Inggris, bekas koloninya, berkaitan dengan upaya menegakkan jati-diri bangsa. Peningkatan hubungan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah berkaitan dengan akomodasi gerakan fundamentalis di dalam negeri. Kebijaksanaan menoleh ke arah Timur (Jepang dan Korea Selatan) dimaksudkan merangsang perubahan segala aspek kehidupan masyarakat menuju era masyarakat industri sambil mendapatkan modal bagi pembangunan. Peningkatan dan bersandarkan pada kebijaksanaan bersama dalam ASEAN membantu meredakan ketegangan hubungan dengan sesama negara se-kawasan. Sementara membuka hubungan diplomasi dengan Pasifik Selatan seiring dengan upaya menegakkan kemandirian sesama bangsa dan negara yang baru merdeka di abad ini."

"Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas membatasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia hanya dalam hubungan kerja waktu tertentu. Adapun pembatasan hubungan kerja Tenaga Kerja Asing dalam waktu tertentu tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena ketentuan Undang-undang ini juga memungkinkan beralihnya hubungan kerja waktu tertentu demi hukum menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu dalam hal tidak terpenuhinya perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk bagi Tenaga Kerja Asing. Oleh karena itu, guna menghindari inkonsistensi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai beralihnya hubungan kerja waktu tertentu menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu perlu diubah khususnya dikecualikan terhadap Tenaga Kerja Asing.

---

Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower explicitly restricts the use of Foreign Worker in Indonesia only for employment relation for specified period of time. However, the restriction on Foreign Workers employment relation based on specified period of time cannot be implemented effectively considering this Act also allows the transfer of employment relation for specified period of time, by the law, to become employment relation for unspecified period of time, in the event of employment agreement for specified period of time is unfulfilled, including towards Foreign Worker. Therefore, in order to avoid inconsistency of provisions on regulation, provision related to the transfer of employment relation for specified period of time is needed to be revised, especially to be excluded towards Foreign Worker."

"Setelah terlibat konflik politik selama lebih dari enam dekade, Cina mengambil sebuah kebijakan yang fenomenal dalam hubungannya dengan Taiwan. Pada tanggal 29 Juni 2010 disepakati suatu kerangka kerjasama ekonomi yang ditandatangani oleh Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) yang mewakili pemerintah Cina dan Strait Exchange Foundation (SEF) yang mewakili pemerintah Taiwan. Penandatanganan Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) ini menandai babak baru dalam hubungan lintas selat. Walaupun perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang resiprokal dan setara, dalam isi perjanjian ECFA justru lebih menguntungkan Taiwan daripada Cina. Dalam ECFA disepakati kedua pihak sepakat untuk menurunkan tarif pada produk - produk ekspornya hingga 0%. Cina bersedia menurunkan tarif bagi 539 produk impor dari Taiwan, sementara Taiwan hanya bersedia menurunkan tarif bagi 267 produk impor dari Cina. Jelas terdapat ketidakseimbangan dalam kesepakatan ekonomi tersebut. Menjadi pertanyaan yang menarik, mengapa Cina tetap mau menandatangani perjanjian yang sudah jelas merugikan baginya secara ekonomi Melalui kerangka pemikiran economic statecraft, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Cina memiliki memiliki kepentingan di balik penandatanganan ECFA. Adapun kepentingan politik Cina dalam penandatanganan ECFA adalah sebagai tahap awal untuk mencapai reunifikasi secara damai dengan Taiwan dan sebagaim pembuktian upaya peaceful development yang dilakukan Cina di kawasan Asia Timur. Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga aliran dana investasi langsung dari Taiwan yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Cina.

---

After six decades full of hostility and political tension, China took an extraordinary action regarding her relation towards Taiwan. On June 29, 2010, an economic cooperation framework agreement was signed between Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) as a representative of government of China and Strait Exchange Foundation (SEF) as a representative of government of Taiwan. The signing of Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) was marking the new era of cross strait relations. While looking to improve economic cooperation reciprocally and equally, this agreement is more favor Taiwan instead of China. China agreed to reduce tariffs until 0% for 539 Taiwan export goods, while Taiwan only agreed to reduce tariffs for 267 China export goods. It is likely that China will face economic disadvantages because of this agreement. Then, the question is why China wants to sign this agreement although it doesn't give maximum advantages to her economy. Through the analysis from economic statecraft and economic cooperation as conceptual framework, this research pointed out that China has political and economic interest within this agreement. This research identified China's interest on ECFA as initial step to achieve peaceful reunification with Taiwan and as a way for China to prove the peaceful development strategy in East Asia region. Moreover, China also has economic interest towards ECFA which is to make sure Taiwan's FDI still come to China."