Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKerja sama investasi energi minyak bumi dan gas merupakan salah satu cara negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Tesis ini meneliti salah satu fenomena kerja sama investasi energi antara Brazil dan Bolivia yang dihadapkan dengan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales di Bolivia. Tesis ini menganalisis motif yang mendasari Brazil tetap melanjutkan kerja sama pasca nasionalisasi tahun 2006. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka konsep kerja sama investasi minyak bumi dan gas, konsep nasionalisme sumber daya serta teori investasi asing langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brazil tetap melanjutkan kerja sama investasi energi di Bolivia disebabkan oleh faktor penarik berupa ketersediaan sumber daya alam Bolivia yang melimpah serta murahnya upah buruh dan ketersediaan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pendorong dari Brazil yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri serta tetap terjaganya stabilitas dan integrasi di kawasan Amerika Latin. Selain itu terdapat juga faktor persepsi resiko; Brazil tidak menanggung resiko kerugian produksi dan faktor imbal hasil; Brazil tetap mendapatkan keuntungan melalui kompensasi dan harga produksi gas yang naik. Kerja sama investasi energi minyak bumi dan gas merupakan salah satu cara negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Tesis ini meneliti salah satu fenomena kerja sama investasi energi antara Brazil dan Bolivia yang dihadapkan dengan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales di Bolivia. Tesis ini menganalisis motif yang mendasari Brazil tetap melanjutkan kerja sama pasca nasionalisasi tahun 2006. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka konsep kerja sama investasi minyak bumi dan gas, konsep nasionalisme sumber daya serta teori investasi asing langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brazil tetap melanjutkan kerja sama investasi energi di Bolivia disebabkan oleh faktor penarik berupa ketersediaan sumber daya alam Bolivia yang melimpah serta murahnya upah buruh dan ketersediaan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pendorong dari Brazil yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri serta tetap terjaganya stabilitas dan integrasi di kawasan Amerika Latin. Selain itu terdapat juga faktor persepsi resiko; Brazil tidak menanggung resiko kerugian produksi dan faktor imbal hasil; Brazil tetap mendapatkan keuntungan melalui kompensasi dan harga produksi gas yang naik.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze energy investments cooperation between Brazil and Bolivia as the latter deals with nationalization of energy sector under Morales administration. The focus of this research is to find the motives behind Brazil rsquo s continuation of exploration and production activities in Bolivia rsquo s oil and gas industry after its 2006 nationalization. This is a qualitative research using oil and gas investments cooperation concepts, resource nationalism and foreign direct investment theory. The data was collected through the library and documents study. This thesis finds that Brazil continued to operate in Bolivia rsquo s oil and gas industry after the 2006 nationalization due to pull factors the availability of Bolivia rsquo s natural resources, cheap labors costs and good infrastructures, and push factors Brazil needs to fulfill domestic energy sectors and maintaining good relations with Bolivia related to regional integration. Also there are risk factors Brazil will not bear all of the activity rsquo s risks even though the oil and gas produced will be the Bolivia rsquo s government property and return factors Bolivia rsquo s oil and gas industry continues to be profitable and beneficial for Brazil."

"ABSTRAKPemahaman mengenai peran negara besar di Asia Tenggara didominasi oleh interpretasi kalangan pesimis bahwa integrasi kawasan tidak cukup kohesif karena faktor distribusi kekuatan dan interpretasi kalangan optimis bahwa integrasi kawasan telah menjadi faktor yang menyosialiasikan kekuatan di luar kawasan ke dalam mekanisme institusi. Penelitian ini beranjak lebih lanjut untuk melihat bagaimana anggapan mengenai dinamika seputar distribusi kekuatan dipersepsikan melalui sosialisasi melalui media-media di kawasanIndonesia dan Singapura. Penelitian ini berusaha memaparkan hubungan antara proses pemberitaan pasca-East Asia Summit dengan persepsi yang terbentuk di Indonesia dan Singapura.Penelitian ini mengambil studi kasus terhadap proses pemberitaan melalui telaah variasi di dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menelisik terhadap liputan dan dokumen sekunder pasca-East Asia Summit. Dengan demikian, diharapkan observasi langsung akan memberikan pemahaman akan proses aktual yang menghasilkan persepsi tertentu dalam pemberitaan di media-media di Indonesia dan Singapura.Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan alur kausal antara proses pemberitaan yang mencakup hubungan-hubungan antara nara sumber di lingkup pemerintahan, kantor berita, serta wacana yang direproduksi dengan persepsi yang muncul terhadap peran AS pasca-East Asia Summit. Dengan demikian, penelitian ini memperdalam kajian mengenai proses sosialisasi dalam implementasi kebijakan luar negeri AS."

"ABSTRAKPenelitian ini hendak berargumen bahwa legalisasi merupakan interaksi yang terintegrasi antara tiga komponen yakni the legalization of politics, the politization of law dan legitimasi dalam sebuah (atau dengan menggunakan) organisasi internasional. Pendekatan ini sedikit berbeda dengan pendekatan sebelumnya karena tulisan ini lebih memfokuskan kepada proses terbentuknya legalisasi. Untuk menjelaskan proses tersebut, tulisan ini menggunakan North America Free Trade Agreement (NAFTA) sebagai studi kasus guna memahami dan kemudian mampu menjabarkan proses legalisasi yang berlangsung termasuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari NAFTA sendiri. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan akan dapat menjelaskan bagaimana negara berinteraksi merumuskan serta menjalankan proses legalisasi termasuk mengidentifikasi karakteristik dari legalisasi itu sendiri. Termasuk tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada khususnya ke depan."

"Penulisan ini mengamati sikap Indonesia terhadap tenaga kerja illegal di Malaysia setelah penerapan Undang-Undang Keimigrasian yang baru yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia. Pengamatan difokuskan pada tenaga kerja illegal yang ditampung di tempat penampungan di Nunukan, Kalimantan Timur.Kurun waktu yang digunakan dalam penulisan ini adalah periode : 2001-2002. Difokuskan pada periode ini karena pada periode tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang turut memicu penertiban tenaga kerja illegal dan pemberlakuan Undang-Undang Keimigrasian yang baru oleh pemerintah Malaysia, dan tahun 2001 dan tahun 2002 merupakan puncak kemelut dari tenaga kerja illegal, karena pemerintah Malaysia memberlakukan Undang-Undang dengan penerapan hukuman fisik bagi yang melanggar aturan tersebut.Alasan dari dipilihnya permasalahan ini adalah keprihatinan terhadap permasalahan dari tenaga kerja illegal Indonesia yang menderita di penampungan akibat pemulangan dari Malaysia, sementara pemerintah Indonesia kurang memberi perhatian terhadap nasib mereka. Kurangnya perhatian Indonesia dapat dilihat dari lambannya respons untuk menertibkan para tenaga kerja illegal di Malaysia ketika ada peringatan dari Malaysia untuk menertibkan mereka sebelum diberlakukannya Undang-Undang Keimigrasian yang baru pads Agustus 2002.Hal ini terus beriangsung hingga tiba masa ditetapkannya Undang-Undang tersebut. Beberapa tenaga kerja illegal Indonesia terkena hukuman fisik tersebut. Kejadian ini seharusnya dapat dihindari jika pemerintah Indonesia responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Jika dibandingkan dengan Negara lain di ASEAN, maka Indonesia terlihat belum memperhatikan nasib para tenaga kerjanya, dan untuk lebih memperhatikan, sebaiknya melihat Negara lain dalam mempersiapkan tenaga kerjanya yang ingin bekerja di Iuar negeri."

"Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bergabungnya Malaysia dalam TPP. Keputusan ini dianggap berkontradiksi dengan keberadaan Malaysiasebagai negara berkembang, dikarenakan klusul-klausul dalam TPP tidak sejajardengan regulasi yang ada pada Malaysia dan karenanya akan sangat sulit untukMalaysia dalam mengadaptasi klausul-klausul yang terdapat pada TPP. Tiga klausulkhususnya yang akan dibahas pada penelitian ini adalah klausul Hak KekayaanInterlektual HKI, BUMN, dan klausul mengenai Sistem Pekerja. Tujuan daripenelitian ini juga adalah untuk memahami teori Rational Choice, konsepregionalisme baru dan konsep diplomasi regionalisme. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode kualitatif, wawancara dan riset pustaka. Penelitian ini akanmengkaji lebih dalam mengenai besar kecilnya sektor yang akan diuntungkan danjuga sektor yang akan dirugikan dengan bergabungnya satu negara dalam perjanjianperdagangan internasional. Tidak hanya pertimbangan dari cost and benefit namunjuga asistansi dari pemerintah dalam mendampingi masyarakat juga akan diteliti lebihlanjut. Kemudian juga aspek-aspek lain seperti asistansi dari pemerintah dalammemberikan informasi dan transparansi mengenai regulasi kepada masyarakat jugaakan diteliti lebih dalam.

---

This research analyzes the factors that influence Malaysia in joining TPP. Thisdecision is considered in this thesis to be againts Malaysia rsquo s interests as a developingcountry because TPP clauses force it to adapt its existing regulations. Three specificclauses which will be discussed in this research, including clauses IntellectualProperty Rights HKI , SOEs, and clauses on the Workers System. The purpose ofthis research is also to understand the theory of Rational Choice, new regionalismconcept and diplomatic regionalism concept. The method of this research is aqualitative method, interview and literature research. This research will analysedeeper about sectors that will gain and lose through the policy of a country in joininginternational trade agreement. Not only consideration of the cost and benefit but alsoassistance from the government in guiding the society will be studied. In addition, thispaper will also probe another aspects such as government rsquo s public assistance inaccessing information regarding on that affected by joining the TPP."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengapa Turki menerapkan kebijakan luar negeri untuk menyepakati kerjasama dengan Uni Eropa menerima imigran ireguler yang ditolak oleh Uni Eropa dan membendung arus imigran ireguler ke Eropa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Jumlah imigran ireguler ke Eropa dan Turki semakin meningkat seiring dengan berlangsungnya Arab Spring terutama sejak pecahnya perang sipil di Suriah. Peningkatan jumlah imigran ireguler ke Eropa dapat memunculkan beberapa masalah stabilitas sehingga mendorong Uni Eropa untuk meminta bantuan Turki dalam membendung aliran imigran ireguler melalui kerjasama. Turki yang kekuatannya tidak sebesar Uni Eropa dan sebagai penampung pengungsi terbanyak menyepakati kerjasama tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Turki menyepakati kerjasama berdasarkan pertimbangan pengambilan kebijakan luar negerinya yang dipengaruhi oleh situasi pembuatan keputusan, faktor psikologi, faktor internasional dan faktor dalam negeri. Lebih khusus,Turki menggunakan kerjasama ini untuk memperoleh keuntungan antara lain bantuan dana, penguatan kerjasama ekonomi melalui Customs Union, tindakan kemanusiaan bagi pengungsi Suriah dan yang terpenting adalah aksesi masuk dalam keanggotaan Uni Eropa serta pembebasan visa bagi warga Turki yang berkunjung ke wilayah Schengen.

---

ABSTRACTThis study discusses why Turkey implemented their foreign policy for dealing with EU to accommodate rejected irregular migrants from Europe and combat irregular migrants flow to Europe. This study is using qualitative method with case study approach. The number of irregular migrants are increasing during Arab Spring especially since Syrian civil war began. This condition may bring problems for European stability. Therefore the EU includes Turkey in a deal to manage irregular migrant issue. Turkey which has their own migrant issues as host of country with the largest refugee population in the world, ends up making agreement on this deal. The result of the study shows that Turkey made agreement with EU on their basis of their foreign policy considerations which are affected by decission environment, psychological factors, international factors, and domestic factors. Turkey using this issue to get some interests such as humanitarian assistances, strengthen economy coorporation through Customs Union, humanitarian action for syrian refugees and most importantly to get accession to EU and visa liberation for Turkey citizen to visit Schengen area."

"Sekitar abad ke-20, dolar Amerika Serikat semakin mendominasi karena sering digunakan dan bahkan menjadi mata uang yang paling banyak dipakai dalam transaksi perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, dolar Amerika Serikat memiliki nilai yang kuat dan berpengaruh besar terhadap keuangan internasional. Salah satunya implikasinya terlihat ketika Krisis Finansial Global tahun 2008. Krisis ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian buruk yang terjadi di Amerika Serikat dan menyebabkan merosotnya aktivitas ekonomi serta perdagangan dunia. Hal ini kemudian memberikan dampak langsung yang signifikan bagi negara-negara yang perekonomiannya ditopang oleh ekspor, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Berdasarkan hal ini, muncul keprihatinan dari negara-negara di dunia untuk mengambil langkah preventif agar mata uang masing-masing negara tidak terlalu dependen terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satu upaya tersebut berbentuk kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Indonesia pertama kali menginisiasi LCS pada tahun 2016 dan saat ini telah bekerja sama dengan empat negara, yaitu Thailand, Malaysia, Jepang, dan Tiongkok. Namun, dalam pelaksanaannya, belum ada dampak signifikan yang dibawa oleh perjanjian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan inisiatif Indonesia untuk mengadakan kerja sama LCS, meskipun pengaruh yang diberikan tidak signifikan dan kepentingan yang sebenarnya ingin diraih Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dibalik inisiasi kerja sama LCS. Penelitian ini menggunakan teori rational choice oleh Shannon L. Blanton dan Charles W. Kegley sebagai kerangka analisis dengan analisis empat elemen, yaitu (1) pengenalan masalah dan definisi; (2) pemilihan tujuan; (3) identifikasi alternatif; dan (4) pilihan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diambil merupakan data sekunder. Data sekunder diambil dari jurnal, buku, situs, portal berita, dan sumber lainnya yang relevan. Berdasarkan data yang ada, penelitian ini menunjukkan bahwa inisiasi kerja sama LCS hanya bersifat komplementer untuk mendukung kebijakan-kebijakan lainnya dalam memperkuat ekonomi nasional. Selain itu, kerja sama ini berpotensi untuk dikembangkan dengan perluasan kerangka dan penambahan negara mitra lainnya di kawasan Asia, sehingga dapat memperkuat stabilitas regional.

---

Since the 20th century, the United States dollar has increasingly dominated and even become the most used currency in trade transactions between countries. Thus, the United States dollar has a strong value and greatly influences international finance. One of the implications could be seen during the 2008 Global Financial Crisis. This crisis was closely related to the poor economic conditions in the United States that caused a decline in economic activity and world trade. It then directly impacts countries whose economies are supported by exports, such as China, Japan, South Korea, and Indonesia. Based on this issue, there are concerns from countries worldwide to take preventive steps to reduce each country's dependency on the United States dollar. One of these efforts is in the form of cooperation in settlement of trade transactions using local currency or Local Currency Settlement (LCS). Indonesia first initiated the LCS in 2016 and is currently collaborating with four countries: Thailand, Malaysia, Japan, and China. However, in practice, there has been no significant impact brought by this agreement. Therefore, this research questions Indonesia's initiative to establish LCS cooperation, even though the result is insignificant and the interests that Indonesia wants to achieve. This research aims to find out the reasons behind the initiation of LCS cooperation. This research uses the rational choice theory by Shannon L. Blanton and Charles W. Kegley as an analytical framework with an analysis of four elements: (1) problem recognition and definition; (2) goal selection; (3) identification of alternatives; and (4) choice. The research method uses a qualitative approach and the data taken are secondary data from journals, books, websites, news portals, and other relevant sources. Based on the analysis, this research shows that the initiation of LCS cooperation is only complementary to supporting other policies in strengthening the national economy. In addition, this cooperation has the potential to be developed by expanding the framework and adding other partners from neighboring countries to strengthen regional stability."