Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembeli lelang yang telah memenuhi prosedur lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seyogianya dilindungi oleh hukum. Namun, ternyata terdapat putusan yang mengalahkan pembeli lelang karena sertifikat hak milik yang dijadikan objek lelang seharusnya dimusnahkan oleh kantor pertanahan. Terhadap tanah yang sama telah muncul dua sertifikat berbeda yang masing-masing didapatkan melalui jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dan melalui mekanisme lelang. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimanakah perlindungan pembeli lelang yang telah memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum bagi kreditor yang telah menerima pembayaran dari pembeli lelang dalam dalam perkara Nomor 300 PK/Pdt/2009. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis ini, pembeli lelang dilindungi dengan cara mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang menerima pembayaran lelang melalui pengadilan negeri. Dalam kasus ini, kreditor tidak mendapatkan perlindungan. Untuk itu, ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada kantor pertanahan terkait akibat timbulnya sertifikat ganda.

---

ABSTRACTAn auction purchaser who has complied with the auction procedure in accordance with the laws and regulations should be protected by law. However, there was a verdict which defeated the auction purchaser because of title certificate of the auction object should be destroyed by the land office. Over the same plot of land, there were two different certificates, each of it obtained through a land sale drawn up up before a Land Deed Official PPAT and another one obtained through the auction. This thesis discusses on how the protection of the auction purchaser where the auction conducted in accordance with prevailing laws and regulations as well as legal protection for a creditor who has been received the payment from the auction purchaser in Case Number 300 PK Pdt 2009. The method of this research is normative judicial method with the type of explanatory research using secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis, the purchaser can be protected by way of filing a compensation claim to Denpasar District Court addressed to the creditor who has been received the auction payment. In this case, no legal protection given to the creditor and accordingly, they can file a compensation claim to the relevant land office because of the existence of double certificates issued caused by their action negligence."

"Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena terdapat pemalsuan data dari para pihak dan adanya pihak yang bukan sebenarnya yang dihadirkan dalam pembuatan akta jual beli tanah. Dalam pembuatan akta jual beli tanah tertanggal 5 Mei 2011 Nomor 48/2011 yang dibuat dihadapan Tergugat II selaku PPAT dilakukan tanpa menghadirkan pemilik tanah yang sesungguhnya dan menghadirkan pihak yang bertindak seolah-seolah menjadi pihak penjual. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh PPAT dalam hal terdapat pemalsuan data dari para pihak dan adanya pihak yang bukan sebenarnya yang dihadirkan dalam pembuatan akta jual beli tanah. Serta bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap Akta yang dibuatnya yang dibatalkan oleh Pengadilan. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan asas-asas hukum, dan hukum positif yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini serta teori-teori pendukung lainnya.Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum dari pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT menurut peraturan serta tidak memenuhi syarat sah dari perjanjian jual beli dapat mengakibatkan akta tersebut batal. Pada Akta Jual Beli Tanah Nomor 48 Tahun 2011 yang dibuat oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat, baik syarat jual beli tanah maupun syarat sah dari perjanjian itu sendiri. PPAT bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Pada Putusan Nomor 535/PDT.G/2016/PN.Jkt.tim, dikatakan bahwa Tergugat II melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Tergugat II selaku PPAT pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa kebenaran yang sesungguhnya atas keterangan dari para pihak yang menghadapnya. Terlepas dari keterangan tersebut benar, salah ataupun ada hal-hal yang disembunyikan, PPAT tidak harus menjadi penanggung atas keterangan yang diberikan oleh para pihak karena tanggung jawab PPAT hanya terbatas pada aspek formil, yakni segala sesuatu yang diterangkan oleh para penghadap dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepadanya.

---

This thesis discusses the annulment of land sales and purchase deeds due to falsification of data produced by the parties involved and the presence of a figure presented in the making of the land sales and purchase deed. In the making of the sale and purchase deed Number 48 2011 dated 5 May 2011 made in the presence of the 2nd Defendant as the Land Deed Official without the presence of the official land owner, but with a figure acting as the seller. What are the legal ramifications of deeds made by Land Deed Officials in terms of data falsification by the parties involved and the presence of a figure presented in the making of the land sales and purchase deed. Moreover, how are Land Deed Officials made accountable with regards to Deeds made that are annulled by Court. The research method used in the writing of this thesis is the normative juridical approach. This method was used to answer the problems presented in the research based on law principles and legal positivism, which directs the problems in this research, and other supporting theories.The result of this thesis finds that the legal ramification of making a deed that is not in accordance with the legal procedure of making a deed by a Land Deed Official and does not meet the legal requirements of a sale and purchase agreement is the annulment of the deed. Deed Number 48 Year 2011 made by the 2nd Defendant does not meet requirements, neither the requirement for the sale and purchase of land nor the requirement for the agreement itself to be valid. A Land Deed Official is accountable for the deed that he she makes. Verdict No. 535 PDT.G 2016 PN.JKT.TIM declares that the 2nd Defendant has acted against the law. The 2nd Defendant as the Land Deed Official in principle has no obligation to verify the legitimacy of the information provided by the parties involved. Regardless of the legitimacy of the information, whether it is correct, incorrect, or there are things that are concealed, the Land Deed Official does not have to be held accountable for the information provided by the parties involved because the responsibility of the Land Deed Official is only limited to the formal aspects, which is everything informed by the parties involved and the documents shown to the Official."

"Tanah yang pada dasarnya merupakan hasil dari warisan menjadi milik bersama dari orang yang memiliki hak menjadi ahli waris. Dalam hal tersebut tanah akan dialihkan melalui jual beli maka semua Ahli Waris wajib mengetahui dan menyetujui jual beli tersebut karena jika salah satu dari Ahli Waris tidak mengetahui dan merasa dirugikan maka jual beli tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli tanah warisan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, dan bagaimana kewenangan mewarisi dari ahli waris cucu tersebut seperti halnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 870/PK/PDT/2019. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa setiap perbuatan hukum, dalam hal ini hibah yang dilakukan oleh pewaris maupun jual beli yang telah dilakukan oleh penerima hibah, dianggap batal demi hukum dan dapat dibatalkan karena jual beli tersebut tidak diketahui oleh ahli waris lainnya dan membawa kerugian pada ahli waris lain.

---

Land which is basically the result of inheritance becomes the common property of people who have the right to become heirs. In this case the land will be transferred through sale and purchase, all heirs must know and agree in terms of the sale and purchase because if one of the heirs does not know and feels disadvantaged, the sale and purchase can be canceled. The problem in this research is how is the legal protection for buyers of inherited land without the approval of other heirs, and how is the authority to inherit from the heirs of these grandchildren as is the case in the Decision of Mahkamah Agung Number 870/PK/PDT/2019. From this study, the results were obtained that any legal actions, in this case grants carried out by the heir or sale and purchase that had been carried out by the recipient of the grant, were considered null and void and could be canceled because the sale and purchase were not known by other heirs and brought losses to other heirs."

"Tesis ini membahas tentang Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Onstandigheden) yang Dilakukan Oleh Notaris/PPAT Atas Pengalihan Sertipikat Tanah yang Dijadikan Jaminan Hutang Piutang dengan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 247/Pdt.G/2017/PN Blb). Permasalahan meliputi keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT berdasarkan surat kuasa mutlak atas sertipikat tanah yang dijadikan jaminan hutang piutang dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam pembuatan akta pengikatan jual beli, akta perjanjian pengosongan dan akta surat kuasa yang dibuat pada tanggal yang sama dengan akta perjanjian hutang piutang. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT berdasarkan surat kuasa mutlak atas sertipikat tanah yang dijadikan jaminan hutang piutang, menurut penulis tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena dasar dibuatnya akta jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu unsur kesepakatan dan sebab yang halal. Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalam pembuatan akta pengikatan jual beli, Akta perjanjian pengosongan dan akta surat kuasa jual yang dibuat pada tanggal yang sama dengan akta perjanjian hutang piutang, menurut penulis Notaris/PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara lisan dari majelis pengawas notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi kepada Penggugat. Notaris/PPAT harus bersikap netral dalam menegakkan profesionaisme jabatannya dan berani menolak pembuatan akta terhadap klien yang memiliki itikad tidak baik.

---

This thesis discusses Misuse of Circumstances (Misbruik Van Onstandigheden) Conducted by a Notary/PPAT for Transfer of Land Certificates as Collateral for Debt Receivables with Sale and Purchase Deed (Case Study of Bale Bandung District Court Decision number 247/Pdt.G/2017/PN Blb). Problems include the validity of the sale and purchase deed made by a Notary/PPAT based on an absolute power of attorney for land certificates that are used as collateral for accounts payable and Notary/PPAT responsibilities in making the sale and purchase agreement, deed of emptying agreement and deed of power of attorney made on the same date with the deed of debt agreement. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method.

The results of the study can be concluded that the validity of the sale and purchase deed made by a Notary/PPAT based on an absolute power of attorney for land certificates used as collateral for accounts payable, according to the author is invalid and has no legal force because the basis for the sale and purchase deed does not meet the legal requirements of the agreement under Article 1320 Civil Code is the element of agreement and legal reason. Responsibilities of the Notary/PPAT in making the sale and purchase agreement, the deed of emptying agreement and the deed of power of attorney made on the same date as the deed of debt agreement, according to the writer of the Notary/PPAT, may be subjected to administrative sanctions in the form of a verbal warning from the notary supervisor as stipulated in the Law of Notary Position and civil sanctions in the form of payment of compensation to the Plaintiff. The Notary/PPAT must be neutral in upholding the professionalism of his position and dare to reject the making of a deed against a client who has bad intentions."

"Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertipikat. Salah satu perbuatan hukum untuk memperoleh hak atas tanah adalah dengan jual beli, dimana bukti peralihan hak yang dapat digunakan untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan adalah Akta Jual Beli AJB yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . Ada kalanya sebelum dibuat AJB, terlebih dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah PPJB sebagai perjanjian pendahuluan. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding didasari dengan alasan hukum bahwa Pembanding dinilai telah mempunyai alas hak yang kuat dan benar atas objek sengketa berdasarkan Akta PPJB Nomor 02 tanggal 09 Februari 2007 yang telah dibayar lunas. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif normatif, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pokok permasalahan yang diangkat adalah kekuatan hukum PPJB tersebut, perlindungan hukum terhadap pembeli, serta analisis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kekuatan hukum dari PPJB tersebut telah menandakan sahnya jual beli karena telah terjadi penyerahan secara yuridis dan telah dilakukan pembayaran baik sebagian maupun secara lunas, namun hanya mengikat para pihak dalam perjanjian saja. Selain itu menurut penulis, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertipikat. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah alangkah baiknya apabila Indonesia memiliki peraturan yang jelas terkait dengan PPJB, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik ataupun sengketa antara para pihak yang terjadi karenanya. Kata Kunci:Jual Beli Tanah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Sertifikat Hak Atas Tanah

---

Ownership of land rights must be proved by certificate. One of legal actions to obtain land rights is by buying and selling, where evidence of transfer of rights that can be used to ownership transition process in the Land Office is the Sale and Purchase Deed issued by the Land Deed Officer. Sometimes before Sale and Purchase Deed is created, Conditional Sale and Purchase of Land Agreement is first created as a preliminary agreement. At the Jakarta High Court Verdict Number 307 Pdt 2010 PT.DKI, the Panel of Judges granted the petition of appeal based on the legal grounds that the Appellant was judged to have true entitled on the object of dispute by Conditional Sale and Purchase of Land Agreement Deed Number 02 dated February 9, 2007 which has been paid off. In this thesis, the author uses descriptive normative research methods, which describes the rules and regulations related to the issues to be studied.The conclusion of this study is the legal force of the Conditional Sale and Purchase of Land Agreement has marked the legitimate of buying and selling because the transfer has occured judicially and the payment has been made in part or in full, but only binding on the parties to the agreement. Also according to the author, the Court of Appeal is less precise in applying the law in accordance with the legislation in force, in which certificate should be the proof of land ownership. The advice can be given by the author is it would be nice if Indonesia has clear rules relating to the Conditional Sale and Purchase of Land Agreement, that could minimize the occurrence of conflict or dispute between the parties that happened because of it. Keyword Sale and Purchase of Land, Sale and Purchase Agreement, Land certificate."

"Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya dan masing-masing memperjuangkan kepentingannya dengan objek yang sama, yakni tanah beserta benda-benda lain yang berada diatas tanah tersebut. yang penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Konflik pertanahan terjadi hampir diseluruh Indonesia karena tuntutan hak atas status tanah maupun kepemilikan ganda, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa pertanahan satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sisi lainnya sebagai tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan) seseorang atas tanah, sehingga apabila terjadi sengketa penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Akan tetapi tujuan akhir dari tuntutan itu adalah siapa yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah sengketa tersebut. Pada Putusan Kasasi dan Putusan peninjauan Kembali Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan Hak Pengelolan kepada PT Kereta Api (Persero) atas tanah yang menjadi sengketa.

---

Land dispute is a conflict between two parties or more where one party feels aggrieved by the other party and each party fight for their interests in the same object such as a piece of land and other objects on the land and the settlement is done through consultation or through court. Land disputes occur in most part of Indonesia in the form of land ownership status as well as dual ownership, with expectation of getting settlement according to existing law. Land dispute in one side is State Administrative Court decision and on the other side as individual ownership right of a land, so when conflict occur, claim could be settled either through State Administrative Court or State Court. But the end result of the claim is who has more ownership right (priority) of the land. On the Supreme Court decision and Judicial Review (PK), the decision has already been inconformity with current regulations by giving the ownership right of land being dispute to PT Kereta Api (Persero)."

"ABSTRAKLelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.Lelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.

---

ABSTRACTAuction or general sale is one form of buying and selling system. Auctions provide several benefits compared to other sales ways, namely fair, fast, secure, achieving the highest price and providing legal certainty. One that can be the object of the auction is the land and its building on the basis of the certificate of ownership, since the registration of land in Indonesia aims to guarantee the legal certainty of the registered land by giving the certificate as a proof of its right and the certificate is valid as a strong evidentiary tool. However, there is an overlap in the issuance of land titles that result in multiple certificates. One example of a dispute like this is the conduct of auctions whose auction object is double certified on Auction Report Number 274 2012. The purpose of this study is to find out what legal efforts can be done by the auction winner and what is the legal protection for the auction winner who won the object of the auction with double certificates. This research is normative juridical research with descriptive research type using secondary data. To solve the problem of double certificates can be pursued by the voluntary efforts of the parties, if it can not be resolved then the injured party may file a civil lawsuit again to the District Court. The lawsuit filed to CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Pati and the residents of the object of the auction. Legal protection for the auction winner is given by the District Court Judge when deciding this case."

"Dalam jual beli tanah terdapat beberapa pihak yang terikat dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, yaitu penjual, pembeli, notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam jual beli tanah tentunya harus terdapat objek tanah yang akan diperjual belikan, entah tanah tersebut hasil warisan ataupun hasil beli dari orang lain, dalam jual beli harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli dengan syarat syarat dan harga yang telah disepakati bersama. Dalam jual beli terlebih lagi dalam jual beli tanah terdapat akta akta yang dapat dipergunakan untuk menjalankan jual beli tersebut, adapun akta akta tersebut ialah akta yang bersifat dibawah dan akta otentik, ada beberapa akta otentik yang dipergunakan dalam jual beli, yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli. Dalam hal jual beli tanah kerap terjadi pembatalan jual beli tersebut dikarenakan wanprestasi,Perbuatan Melawan Hukum, ataupun dalam hal tanah warisan tidak semua ahli waris setuju untuk dilaksanakannya jual beli tersebut, seperti yang terjadi dalam  Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 316/Pdt.G/2013/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 381/Pdt/2014/PT Bdg dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pdt/2019/PT.Ptk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3074 L/PDT/2019. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hukum mengatur pembatalan PPJB sepihak oleh ahli waris yang sah, Bagaimana penentuan tindakan Perbuatan Melawan Hukum  dalam suatu sengketa pembatalan jual beli harta warisan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual-beli tanah yang dibatalkan sepihak oleh para ahli waris penjual. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi hukum kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dibolehkan terhadap ahli waris untuk membatalkan jual beli jika ahli waris tersebut tidak setuju dengan jual beli tersebut, keputusan hakimlah yang dapat menentukan suatu perbuatan melawan hukum dalam suatu sengketa jual beli tanah harta warisan, dan pembeli yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa menggugat kerugian dan/atau menuntut pengembalian dana yang sudah dibayarkan beserta kerugian yang dialami.

---

In buying and selling land, there are several parties who are bound by the sale and purchase agreement, namely the seller, buyer, notary or Land Deed Making Officer (PPAT). In buying and selling land, of course, there must be land objects to be traded, whether the land is inherited or purchased from other people. In buying and selling, especially in buying and selling land, there are deed that can be used to carry out the sale and purchase, while the deed is a deed that is below and an authentic deed, there are several authentic deed that are used in buying and selling, namely the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement and Deed of Sale and Purchase. In the case of buying and selling land, the cancellation of the sale and purchase often occurs due to default, unlawful acts, or in the case of inherited land, not all heirs agree to carry out the sale and purchase, as happened in the Bekasi District Court Decision Number 316/Pdt.G/2013 /PN. Bks Jo. Decision of the Bandung High Court Number 381/Pdt/2014/PT Bdg and in the Decision of the Pontianak District Court Number 60/Pdt.G/2018/PN.Ptk Jo. Pontianak High Court Decision Number 7/Pdt/2019/PT.Ptk Jo. Supreme Court Decision Number 3074 L/PDT/2019. Therefore this study aims to find out how the legal provisions regulate the unilateral cancellation of PPJB by legal heirs, how to determine unlawful acts in a dispute over the cancellation of the sale and purchase of inherited assets, and how the legal protection for buyers in land sale agreements that are canceled unilaterally by the heirs of the seller. This research is in the form of a normative juridical study using a library law study approach. The results of the study concluded that it is permissible for the heirs to cancel the sale and purchase if the heirs do not agree with the sale and purchase, it is the judge's decision that can determine an unlawful act in a dispute over the sale and purchase of inherited land, and a buyer with good intentions has the right to obtain legal protection in the form of suing for losses and/or demanding a refund of the funds that have been paid along with the losses suffered."

"Jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara pemindahan hak dengan bersamaan dengan pelunasan atau pembayaran harga sebagaimana telah disepakti dalam perjanjian. Dalam hal ini jual beli tanah dilaksanakan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau dilaksanakan secara dibawah tangan, dengan pembuktian atas perjanjian jual beli dibawah tangan tersebut yakni selembar kuitansi pembayaran. Pelaksaan jual beli dibawah tangan ini didasari atas dasar kepercayaan para pihak untuk mengikatkan dirinya kepada suatu perjanjian jual beli, namun hal tersebut memunculkan dampak di mana salah satunya pada saat akan dilaksanakan proses pencatatan peralihan hak atas tanah Penjual sudah tidak lagi berada di alamat rumah tinggalnya dan saat Pembeli mencari keberadaannya namun keberadaan Penjual saat ini tidak diketahui secara jelas dan pasti, hal inilah yang menyebabkan Pembeli kesulitan untuk memproses pendaftaran hak atas tanah yang ia beli karena jual beli dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna seperti halnya AJB yang dibuat oleh PPAT. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pembeli pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp dan proses pencatatan peralihan hak tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Mulyadadi pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Adapun tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan studi dokumen dan wawancara Narasumber yaitu Bapak Djoko Sutrisno, selaku Seksi Bagian Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Hasil analisa dari penelitian ini adalah dalam proses pembuatan AJB PPAT sebagaimana kasus ini Pembeli dapat bertindak sekaligus dalam 2 (dua) kapasitas, hal ini dimungkinkan karena dikeluarkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mekanisme pencatatan kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Mulyadadi yang dilakukan dibawah tangan ini, dapat diproses setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yakni dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Saran dari penelitian ini perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk melaksanakan jual beli sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

---

The sale and purchase of land is a legal action carried out by transferring rights simultaneously with settlement or payment of the price as agreed in the agreement. In this case, the sale and purchase of land are carried out without the presence of the Land Deed Making Official (PPAT) or carried out under the hands, with proof of the sale and purchase agreement under the hand, namely a payment receipt. The implementation of this underhand sale and purchase is based on the trust of the parties to bind themselves to a sale and purchase agreement, but this has an impact where one of them is when the process of recording the transfer of land rights will be carried out. The seller is no longer at his residential address. and when the Buyer searches for his whereabouts but the current whereabouts of the Seller are not clearly and definitely know, this is what causes the Buyer to find it difficult to process the registration of the land rights he bought because the buying and selling under the hands do not have strong and perfect proof power like AJB which made by PPAT. The problem that the author raises in this research is regarding legal protection for buyers in Decision Number 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp and the process of recording the transfer of land rights to the Certificate of Ownership Number 32/Mulyadadi in Decision Number 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp. To be able to answer these problems using normative juridical research methods carried out by tracing materials from secondary data. The typology of research used is explanatory research. Data collection methods used to obtain data are document studies and interviews with the resource person Mr. Djoko Sutrisno, in the Section for the Determination of Rights and Land Registration at the Cilacap Regency Land Office. The results of the analysis of this study are in the process of making AJB before PPAT as in this case the Buyer can act simultaneously in 2 (two) capacities, this is possible because of the issuance of court decisions which have permanent legal force. The mechanism for recording ownership of the Certificate of Ownership Number 32/Mulyadadi which is carried out privately, can be processed after the issuance of a court decision that has permanent legal force, namely within 30 (thirty) days. Suggestions from this research need to be aware for the public to carry out buying and selling according to applicable regulations so as to minimize unwanted things in the future."

"Skripsi ini membahas tentang sengketa jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Di dalamnya akan dibahas mengenaikeabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan dibahas bagaimana suatu dalil perbuatan melawan hukum dapat digunakan untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa yang lahir karena suatu perjanjian dimana dalam hal ini diterapkan pada sengketa jual beli tanah dan bangunan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, maka akan dianalisa putusan dari sengketa jual beli tanah dan bangunan yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the dispute over private deed on the sale and purchase of land and buildings agreement. In thesis will be discussed regarding the validity and binding force of a contract of private deed on sale and purchase of land and buildings agreement. Moreover, this thesis will also discuss how a proposition of unlawful act can be used to file a lawsuit against the dispute, which was born as an agreement where in this case applied to disputes on sale and puchase of land and buildings. To better understand the application of this unlawful act suit is by analyzing the court decision on sale and purchase of land and buildings disputes which sued by the unlawful act suit. This research is a juridical-normative that prioritize research with secondary data, especially on prime legal materials in the form of a court decision."