Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara geopolitik dan Buku Putih Pertahanan Indonesia BPPI . Pada tingkat internasional, BPPI berperan untuk meningkatkan transparansi dan membangun saling percaya Confidence Building Measures/CBMs antar negara. Pada tingkat nasional, BPPI berperan sebagai panduan penyelenggaraan pertahanan dan pembangunan kapabilitas pertahanan negara. Dalam perkembangannya, BPPI 1995-2015 nampak tidak sepenuhnya mencerminkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Tesis ini mempertanyakan mengapa geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan geopolitik dan teori pembuatan kebijakan pertahanan. Pendekatan geopolitik digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian aspek-aspek geopolitik Indonesa sebagai negara kepulauan dalam BPPI. Teori pembuatan kebijakan pertahanan digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan proses pembuatan BPPI. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. BPPI 1995-2015 merupakan data primer yang akan dianalisis, dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI disebabkan karena pengaruh aktor dan kondisi politik domestik pada proses perumusannya. Cara pandang Menteri Pertahanan sebagai aktor utama dalam proses pembuatan BPPI menentukan tercermin atau tidaknya geopolitik Indonesia. Selain itu, kondisi politik domestik yang membuka peluang dominasi aktor militer, terutama AD, dalam pembuatan kebijakan pertahanan menyebabkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi terabaikan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to capture the relations between geopolitics and Indonesia rsquo s Defense White Paper DWP . On international level, DWP plays an important role in increasing transparency and confidence building measures CBMs among states. Meanwhile on the national level, the DWP serves as a guideline for developing state rsquo s defense. However, Indonesia rsquo s DWP between 1995 2015 have not fully reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis questions why Indonesia rsquo s DWP have not reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis employ a geopolitical approach and the theory of the making of defense policy. Geopolitical approach is used in this thesis to analyze Indonesia rsquo s DWP. The theory of the making of defense policy is utilised to identify actors involved in the process of DWP making. Furthermore, this thesis is qualitative study by using case study. Indonesia rsquo s DWPs are the primary data that will be analyzed, supported by interview participant in the development process. This study argues that the perspective of main actors involved in the making of DWP determines whether or not geopolitics of Indonesia as an archipelagic country is reflected by Indonesia rsquo s DWP. In addition, the political environment in which the DWPs have been formulated is also considered in this thesis. As the political environment gives the military, particularly Indonesian Army, opportunities to shape defense policy, it undermines Indonesia rsquo s geopolitical interests in Indonesia rsquo s DWP. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive. 

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

---

This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sejak tahun 2015 sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap pemuda Indonesia. Adanya ancaman ideologi, politik, keamanan, dan sosial budaya terhadap pemuda Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan upaya proteksi terhadap pemuda Indonesia, dimana pemuda merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, program bela negara merupakan upaya pemerintah melalui Kemhan RI untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nirmiliter dengan cara meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter pemuda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi program bela negara dan mengidentifikasi upaya penggalangan Kemhan RI terhadap masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada stakeholder program Bela Negara yaitu Kemhen RI dan individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara diperlukan pada momentum dimana negara menghadapi banyak ancaman nirmiliter guna meningkatkan daya tangkal pemuda melalui pemahaman mendalam terhadap nilai nasionalisme dan kedisiplinan berwarganegara. Program bela negara telah mampu menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga di luar pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara Kemhan RI menyasar pemuda yang ada di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Adapun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang ditentukan baik dari sisi manajemen penyelenggaraan maupun dari jumlah peserta. Perlu dilakukan upaya penguatan dasar hukum untuk standardisasi pelaksanaan dan manajemen anggaran, sosialisasi melalui sarana digital kepada masyarakat, serta kerjasama melalui bidang kehumasan kepada instansi lain perlu ditingkatkan agar program ini mampu mencapai target dan menyasar seluruh pemuda Indonesia.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the State Defense Program initiated by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) since 2015 in an effort to anticipate threats to Indonesian youth. The existence of ideological, political, security, and socio-cultural threats to Indonesian youth make the government needs to build efforts to protect Indonesian youth, where youth is one of the important resources for the development and national resilience of Indonesia. In essence, the state defense program is a government effort through the Republic of Indonesia's Ministry of Defense to reduce the vulnerability of the community in facing nonmilitary threats by increasing discipline, nationalism and youth character. This study aims to identify efforts towards the community, especially Indonesian youth, and evaluate the implementation of programs that have been implemented from 2015 to 2017. This study uses a qualitative approach by interviewing stakeholder from the Ministry of Defense and participants. The results of this study indicate that state defense programs have been able to become a national movement carried out by many ministries/institutions outside of defense, state defense programs implemented through state defense education in various forms in the fields of education, employment and settlement. The study indicates that the defense program of the Indonesian Ministry of Defense has not been able to achieve the determined targets both in terms of management and the number of participants. Strengthening the legal basis, budget management, dissemination through digital means to the public, cooperation through the public relations sector to other agencies need to be increased so that the program is able to reach targets and target all Indonesian youth. 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan Tipe Kepemimpinan dengan Kepuasan Kerja: Studi Kasus pada pegawai di Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan di Kementrian Pertahanan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner ke setiap Departemen yang ada pada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan secara acak. Dari hasil data dan pengajuan hipotesis yang menggunakan uji korelasi Rank Spearman diperoleh hasil bahwa Tipe Kepemimpinan yang terdiri dari Transformational Leadership dan Transactional Leadership dengan secara sangat signifikan memiliki hubungan cukup kuat dan searah terhadap Kepuasan Kerja. Peneliti menyarankan agar Ditjen Renhan Kemhan mendorong gaya kepemimpinan Transformational dan Transaksional yang sesuai dan dibutuhkan oleh Para Pegawai dalam meningkatkan kepuasan kerja.

---

This study aims to investigate the relationship with Job Satisfaction Leadership Type: A Case Study on the employees in the Directorate General for Defense Planning at the Ministry of Defense. The collection of data used in this study by distributing questionnaires to every department that existed at the Directorate General for Defense Planning of the Ministry of Defense at random from the resulting data and submission of hypotheses using Rank Spearman correlation test obtained results that the type of leadership that consists of Transformational Leadership and Transactional Leadership to be very significant to have quite a strong and direct relationship to job satisfaction Researchers suggest that DG Renhan Kemhan encourage. Transformational and Transactional leadership style appropriate and required by the Employee in improving job satisfaction."

"Tesis ini membahas mengenai revolution in military affairs (RMA) dalam kebijakan pertahanan Indonesia, yaitu pembangunan postur pertahanan berbasis minimum essential force (MEF/kekuatan pokok minimum) tahun 2010-2014. Tesis ini ingin melihat sejauhmana wacana RMA diadopsi dalam pembangunan kekuatan pokok minimum tersebut dengan melihat kepada perubahan tiga dimensi: teknologi, doktrin, dan organisasi militer Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif sebagai bahan analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia tidak secara resmi mengadopsi RMA, namun wacana RMA telah menjadi salah satu penyebab perubahan dan inspirasi bagi akuisisi teknologi peralatan dan sistem senjata, doktrin, dan organisasi di tubuh TNI. Meskipun demikian, dari berbagai dokumen perencanaan dalam pembangunan MEF terdapat isyarat bahwa Indonesia menuju RMA.

---

This study addresses the revolution in military affairs (RMA) in Indonesia's defense policy, which directed to a defense posture based on the minimum essential force (MEF) 2010-2014. This study would like to see how far the discourse of the RMA was adopted in the minimum essential force by observing the changes in three dimensions of the Indonesian military: technology, doctrine, and organization. This research is a qualitative research which supported by quantitative data for analysis of materials. The results show that Indonesia has not officially adopted the RMA, but the RMA discourse had been one of the causes of change and inspiration for the acquisition of high technology equipment and weapons systems, doctrine, and organizations in the TNI. Nevertheless, from various government planning documents in the development of MEF there is a sign that there Indonesia is towards the RMA."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas upaya pemeliharaan bahan pustaka khusunya buku teks yangberkaitan dengan kegiatan pengolahan dan sirkulasi di Perpustakaan UniversitasPertahanan. Kegiatan pengolahan dan sirkulasi merupakan langkah awal dalam alurkerja perpustakaan yang langsung berhubungan dengan petugas maupun pemustaka.Kegiatan ini juga merupakan awal bagaimana bahan pustaka diperlakukan sehinggaakan berpengaruh pada upaya pelestarian bahan pustaka di masa yangakan datang.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data denganobservasi dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya pemeliharaanyang selama ini dilakukan belum maksimal, meskipun pimpinan sejak awal sudahmemberi perhatian terhadap koleksinya yang dibuktikan dalam terbitnya surat edaranmaupun komunikasi lisan. Saran dari peneliti yaitu agar staf terkait tetapmempertahankan upaya yang telah dilakukan dengan terus berusaha memperbaikinya.

---

AbstractThe thesis discusses the preservation effort literature textbooks especially that relatedto the processing and circulation at the Defense University Library. Processingactivities and the circulation is the first step in the workflow library that is directlyrelated to the officer or pemustaka. This activity is also the beginning of how librarymaterials are handled so that it will affect the preservation library materials in thefuture. This study is a qualitative research techniques of data collection byobservation and interviews. The results shows that the preservation has not been donemaximal at Defense University Library , although the leader pay attention to the bookcollection from the beggining. It can be seen from circular letter and oralcommunication. Researcher?s advice is library staffs have to keep preserve activity onand always try to improve it."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Optimalisasi Sistem Informasi Badan Sarana Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Pertahanan Negara Studi Kasus Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI . Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Sistem Informasi Badan Sarana Pertahanan dilihat dari . Kompetensi SDM yang mengawaki Sistem Informasi Baranahan Kemhan dan Operasional Jaringan Komputer di Baranahan Kemhan dan juga berdasarkan teori birokrasi Max Webber. Dengan menggunakan metode kualitatif seperti studi literatur, dan wawancara mendalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa penempatan anggota di Bag datin tidak didasari kompetensinya di bidang IT/SI melainkan hanya untuk memenuhi DSP. Dalam operasional jaringan komputer di Baranahan Kemhan tidak mempunyai aturan tertulis dalam pelaksanaannya sehingga sehingga tidak jelas aturan main resminya, dan Informasi yang terdapat pada sistem informasi baranahan kemhan belum dapat diandalkan karena belum terupdate dengan baik karena belum adanya aturan tertulis yang mengikat, dan juga teori max webber belum dilaksanakan dengan maksimal. Dengan melaksanakan teori max webber secara optimal diharapkan dapat mengoptimalisasi Sistem Informasi Badan Sarana Pertahanan sehingga dapat Mendukung Pertahanan Negara. Dengan pertahanan negara yang kuat di harapkan dapat meningkatkan Ketahanan nasional.Karena Pertahanan Negara merupakan salah satu pilar penting dari Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

---

ABSTRACTThis research entitled Optimization of Information System of Agency of Defense Facilities in Order to Support State Defense Case Study of Defense Agency Agency of Ministry of Defense RI . This paper is the result of field research that aims to analyze the Optimization of Information Systems Agency Means of Defense seen from. Human resource competencies that manages Kemaran Baranahan Information System and Computer Network Operations in Baranahan Kemhan and also based on Max Webber 39 s bureaucratic theory. Using qualitative methods such as literature studies, and in depth interviews, the results of this study found that member placement in Bag Datin was not based on competence in IT SI but only to fulfill DSP. In the operational computer network in Baranahan Kemhan has no written rules in the implementation so that it is not clear the rules of the official game, and Information contained in the information system keman unreliable yet not reliable because not yet the existence of written rules binding, and also the theory max Webber has not been implemented with the maximum. By implementing max webber theory optimally expected to optimize Information System of Defense Facility Body so that can Support State Defense. With strong state defense expected to increase national resilience. Because State Defense is one of the important pillars of National Resilience of the Republic of Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam revisi besaran tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) angkutan udara di Indonesia tahun 2016-2019. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep partisipasi stakeholders dari Edelenbos dan Klijn (2005), sedangkan teori yang digunakan adalah teori kesetaraan partisipasi dalam pembuatan kebijakan dari Roldán (2018). Data-data dalam penelitian ini berasal dari proses wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat dua temuan dalam penelitian ini. Pertama, INACA berpartisipasi pada tahap inisiasi revisi dan tahap perhitungan. Adanya penguasaan pengetahuan tentang industri penerbangan menjadi faktor yang membuat INACA memperoleh akses sampai pada tahapan itu. Kedua, YLKI tidak berpartisipasi pada tahap inisiasi dan perhitungan, melainkan hanya berpartisipasi sebagai pemberi masukan pasca perhitungan selesai. Hal itu dipicu oleh masih minimnya pengetahuan konsumen tentang industri penerbangan dan konsumen di Indonesia yang juga masih belum berdaya.

---

This study aims to discuss the role of Indonesia National Air Carriers Association (INACA) and the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in revising the upper limit fare (TBA) and lower limit fare (TBB) of air transport in Indonesia during 2016-2019. The concept used in this study is stakeholder participation from Edelenbos and Klijn (2005), while the theory used is the theory of equality of participation in policy-making from Roldán (2018). The data in this study came from in-depth interviews and literature studies. There are two findings in this study. First, INACA participated in the initiation phase of the revision and the calculation phase. The existence of mastery of knowledge about the aviation industry is a factor that makes INACA gain access to that stage. Second, YLKI did not participate in the initiation and calculation stages but only participated as input providers after the calculations were completed. This is triggered by the lack of consumer knowledge about the aviation industry and consumers in Indonesia who are still powerless."