Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan siklus hidup aset dengan pendekatan Total Asset Management TAM agar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik manajemen aset tetap yang ada dengan kerangka TAM serta best practice yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang saat ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya memenuhi komponen dalam konsep Total Asset Management sehingga belum menunjukan adanya keterkaitan langsung antara pengelolaan aset tetap dengan strategi pencapaian tujuan organisasi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the fixed assets management at Jakarta Provincial Government DKI Jakarta based on assets life cycle approach and Total Assets Management TAM in order to achieve organizational objectives economically, efficiently, and effectively. This study used a qualitative method with case study approach. The analysis is done by comparing the current practices of fixed assets management with asset management best practice criteria and elements based on assets life cycle and TAM concept. The results shows that fixed assets management currently implemented in DKI Jakarta has not entirely meet the component in the the Aset Life Cycle Management and TAM concept thus has not shown any direct link between fixed assets management and an organizational strategy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko, kemungkinan terjadinya dan dampaknya, serta respon dan rencana pengendalian pada pengelolaan aset tetap di Badan Pengelola Aset Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan penyebaran kuesioner kepada pemilik risiko pada fungsi yang terkait perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan termasuk kategori risiko sedang. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasikan bahwa perencanaan memiliki 8 risiko, pengadaan memiliki 41, sedangkan penatausahaan memiliki 11 risiko. Respon yang dipilih untuk mengurangi risiko pada perencanaan adalah dengan mengurangi dampak dan mengurangi kemungkinan terjadinya, pada pengadaan adalah dengan mengurangi dampak, sedangkan pada penatausahaan adalah dengan mengurangi dampak serta mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.Kata kunci: Manajemen risiko; pengelolaan aset tetap; rencana pengendalian risiko; risiko; Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to analyze the risk, the probability of occurrence and its impact, also response and control plan in fixed asset management in Local Government Asset Management Agency of DKI Jakarta Provincial Government. This study used a qualitative method with case study approach. Data collection is done through in depth interview and questionnaires to the risk owner in association with plan, procurement, and administration function. The results showed that planning, procurement, and administration included in medium risk category. The results identified that planning has 8 risks, procurement has 41 risks, while administration has 11 risks. Selected responses to reduce the risk in planning are reducing the likelihood level and reducing the consequences level, in procurement is reducing the consequences level, while in administration are reducing the consequences level and the combination of both responses."

"Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi permasalahan utama dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau. Metode riset dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Asset Life Cycle Management (Schumann and Brent, 2005). Berdasarkan acuan tersebut, disusun daftar pertanyaan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan para pengelola aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau adalah: i) profesionalisme sumber daya manusia; ii) Standar Operasi Prosedur (SOP) pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap yang belum memadai; iii) kebijakan mutasi pegawai yang kurang mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan aset tetap; dan iv) lemahnya koordinasi antar instansi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rekomendasi yang diajukan adalah: i) mengadakan sosialisasi tentang profesionalisme secara reguler kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap ; ii) menyusun dan menyempurnakan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap; iii) menyempurnakan kebijakan mutasi pegawai yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pengelolaan aset tetap; iv) rapat koordinasi pengelolaan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; v) merancang sistem pembayaran elektorinik perpajakan aset tetap bersama BAPEDA Provinsi Riau.

---

This study aims to identify the main problems and provide recommendations to overcome the problems of fixed asset management in the Riau Provincial Government. The research method used in this study is a qualitative approach with reference to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 and Asset Life Cycle Management. (Schumann and Brent, 2005) Based on this reference, a list of questions was compiled to obtain data through interviews with asset managers. stay related. The results of the study indicate that the main problems in the management of fixed assets in the Riau Provincial Government are mainly: i) human resources; ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOP) for the utilization and maintenance of fixed assets; iii) policy for employee transfer in the management of fixed assets; and iv) coordination between agencies. Based on these problems, the recommendations for the Riau Provincial Government are: i) conducting regular socialization about professionalism to employees involved in the management of fixed assets within the Riau Provincial Government setting a regular schedule of socialization; ii) prepare SOP for utilization and maintenance of fixed assets, ; iii) formulating a policy for employee transfer in the management of fixed assets; iv) coordination meeting about asset management beetween regional financial and asset management agencies (BPKAD) and Regional Apparatus Organizations (OPD); v) collaboration with the Regional Revenue Agency (BAPEDA) of the Riau Province Government."

"Tesis ini membahas evaluasi pengendalian internal pada pengelolaan aset tetap untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan di BPAD Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan data wawancara kepada pihak yang terkait dengan pengelolaan aset tetap dan penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini juga menggunakan metode Control Self Assessment (CSA) untuk menganalisis risiko yang timbul dari kegiatan penyusunan laporan keuangan terkait dengan akun aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada pengelolaan aset memiliki beberapa kelemahan dan melalui proses identifikasi risiko diketahui bahwa terdapat lima risiko untuk penyusunan laporan keuangan yang terkait dengan pengelolaan aset tetap.

---

This thesis explores the effectiveness of internal control related to fixed asset management to improve reliability BPAD?s financial statement. This is a qualitative descriptive study where data are collected using interview targeting respondents in charge of asset management and preparation of financial statements. This reasearch also applies Control Self Assessment method in assessing risk status related to preparation of financial statement specifically in fixed asset. The result shows that internal control in fixed asset management has its deficiencies especially in risk identification. From its risk identification, there are five detected risks that need to be managed."

"Penelitian ini mengevaluasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tetap yang baik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka membangun pengendalian internal memadai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjalan selama ini, dan bagaimana SOP yang baik untuk diterapkan. Adapun rekomendasi SOP dibuat dalam bentuk diagram alir.Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan pemanfaatan aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembenahan tersebut antara lain penetapan formulasi perhitungan tarif sewa baku, pengembangan sistem informasi yang sudah ada, dan penetapan SOP sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan pemafaatan aset tetap.

---

This research is to evaluate the proper implementation of Management Assets Utilization Standard Operational Procedure (SOP) for DKI Jakarta Provincial Government in term of developing good internal control.

The method used in this research is a descriptive-qualitative in order to describe how to figure out the management Fixed Assets Utilization of DKI Jakarta Provincial Government as of now being working and how the proper SOP implemented. The recommended SOP created in a flow chart system.

Based on the interviews conducted, can be summarized that few things found has to be improved inside the management Fixed Assets Utilization of DKI Jakarta Provincial Government. The improvement among others are to determine formula to calculate the standard rental rates, develop the existing information system, determine SOP as the implementation reference of management Fixed Assets Utilization."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan akuntansi aset tetap di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan soft systems methodology. Penelitian mengidentifikasi beberapa permasalahan akuntansi aset tetap seperti pengakuan aset tetap yang hanya dilakukan pada akhir tahun atau akhir semester, belum ditindaklanjutinya hasil sensus tahun 2013, serta kurangnya kompetensi pegawai terkait akuntansi aset tetap. Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha dipecahkan oleh penelitian ini bersama para pihak terkait di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta serta menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan penyusunan regulasi penilaian aset tetap, penyusunan petunjuk teknis akuntansi aset tetap, peningkatan kapasitas pegawai, dan pemutakhiran database aset tetap.

---

ABSTRACT

This research aims to optimize fixed asset accounting in Dinas Bina Marga Jakarta Provincial Government using soft systems methodology. The research identifies some problematical situations related with fixed asset accounting such as fixed asset recognition is only performed at the end of year term, the follow up of fixed asset physical inventory has not been done, and the lack of staf capacities. Those problematical situations are resolved by this research with related actors and Dinas Bina Marga will do the following action composing regulation of fixed asset valuation, composing fixed asset accounting technical guidelines, upgrading staf capacities, and updating fixed asset database."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penyebab didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini menganalisis temuan audit BPK terkait aset tetap serta upaya perbaikan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil audit BPK dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk mengatasi temuan audit dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Perbaikan yang dilakukan berupa pembinaan yang rutin, peningkatan sarana dan prasarana serta penertiban administrasi. Berbagai perbaikan yang dilakukan telah berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga membuat temuan audit menjadi berkurang setiap tahunnya dan meningkatkan opini audit Pemerintah Kota Yogyakarta.

---

This study highlighted one aspect of the causes of 'Unqualified Opinion' in the local government financial report of Yogyakarta focusing on the improvement of fixed asset management. This study used qualitative methods with study case approach to analyze how the Local Government of Yogyakarta achieved Unqualified Opinion. This research analyzed the audit finding by BPK related to fixed asset and how the Local Government of Yogyakarta improved the fixed asset management.

Based on the interviews and the audit finding by BPK, it can be concluded that the Local Government of Yogyakarta did the recommendation given by BPK to solve the audit finding and the improvement of fixed asset management. The improvement included regular coaching, improving the facilities and infrastructure, and enforcing the administration. All of the improvement can be optimalized the fixed asset management so it decreased the audit finding every year and increased the audit opinion of the Local Government of Yogyakarta."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas analisis dan perancangan sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan baik oleh pengelola maupun penghuni. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi lapangan serta studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah rancangan sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan baik oleh pengelola maupun penghuni agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang teridentifikasi.

---

ABSTRACTThis study discusses the information system analysis and design of flats management at HGBD of Jakarta Provincial. The purpose of this study is to design information systems of flats management at HGBD of Jakarta Provincial to produce the information needed by both managers and residents. This research is a case study using primary and secondary data. The method used are interviews, field observations and literature study. The conclusion of this study is the design information systems of flats management at HGBD of Jakarta Provincial to produce the information needed by management and residents in order to solve the identified problems."

"Skripsi ini menguraikan hasil penelitian mengenai penatausahaan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdapat aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN ini penatausahaan aset dapat dilakukan. Aset-aset yang dimiliki Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dapat dicatat dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pencatatan aset tetap di dalam aplikasi SIMAK-BMN tetapi belum dicatat dengan baik dan belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga belum dapat dilakukan penghapusan terhadap aset tetap yang tidak layak pakai lagi.

---

This is a qualitative research with descriptive design, looking at the administration of fixed assets owned by DKI Jakarta Regional Office of National Land Agency. Reffering to the Central Government Accounting System (SAPP), governmental fixed asset is to be managed in to the Management Information System & Public Good Accounting (SIMAK BMN). The research concludes that DKI Jakarta Regional Office of National Land Authority (BPN) has used SIMAK BMN in its fixed asset administration, yet the technique has not been applied optimally such that the accounting report of fixed assets may not completely reflect real situation, for example unuseable or damaged fixed assets are still not eliminated."