Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masih banyak yang menganggap bahwa hokum yang baik adalah hukum yang netral dan objektif. Begitulah kemudian cara pandang seperti ini dicairkan legitimasinya dalam hokum melalui prinsip netralitas dan objektivitas. Melalui kedua prinsip tersebut hukum dipercaya mampu mendistribusikan keadilan bagi semua orang. Namun, bagi para feminis kedua prinsip tersebut justru berperan dalam melegitimasi ketidaksetaraan gender. Skripsi ini adalah sebuah telaah filosofis mengenai diskursus persoalan di dalam ranah hukum dari sudut pandang hukum berperspektif perempuan. Melalui kerangka berpikir feminist legal theory yang diajukan oleh Catharine Alice MacKinnon, tulisan ini melancarkan pertanyaan-pertanyaan kritikal berdasarkan pengalaman perempuan, untuk mempertanyakan tentang beberapa pokok pikiran dalam aliran positivism hukum dalam kaitannya dengan bagaimana perempuan ditempatkan.

---

This study aimed to determine whether

Many people assume that a good law is a law that is neutral and objective. The current perspective is legitimized in the law through the principle of neutrality and objectivity. Through these two principles, the law believed can distribute justice for everyone. However, for feminist, these two principles actually play a role in legitimizing gender inequality. This thesis is philosophical discourse about the problem of law from a female perspective. Through the feminist legal theory by Catharine Alice MacKinnon, this paper asks the critical questions based on women rsquo s experience, for questioning about some of the key points in the legal positivism in relation to how women are placed."

"Tesis berjudul “Perspektif Feminist Legal Theory terhadap Kebijakan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Jepang” ini meneliti bagaimana kebijakan mengenai HKSR Jepang, yaitu Maternal Health Act ( 母 体 保 護 法 ;Botai Hogohou) membatasi pemenuhan HKSR secara tidak adil gender dan bagaimana pembatasan tersebut mempengaruhi realita kehidupan perempuan Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa Maternal Health Act membatasi pemenuhan HKSR perempuan Jepang melalui third party consent sebagai salah satu syarat prosedur aborsi yang menyebabkan perempuan Jepang dapat terjebak di situasi di mana ia harus mengandung dan melahirkan anak dari hubungan maupun pernikahan yang beracun dan abusif. Maternal Health Act juga tidak menjamin subsidi asuransi kesehatan nasional untuk birth control, yang mana menciptakan jurang antara mereka yang mampu secara finansial untuk mengakses birth control dan mereka yang tidak.

---

This thesis, titled “Legal Feminist Theory’s Perspective on Sexual and Reproductive Health and Rights Policies in Japan” discusses how Japan’s policies on Sexual and Reproductive Health and Rights, Maternal Health Act (母体保護 法;Botai Hogohou), limits the fulfillment of the rights in gender discriminatory manner and how those limitations affect the reality of women in Japan. This research found that Maternal Health Act limits SRHR of women in Japan through third party consent as one of the conditions for abortion procedure, which makes Japanese women end up in situations where they have to bear and give birth to babies born from toxic and abusive relationships or marriages. This law also fails to guarantee subsidized birth control on national level, which creates financial gap between women who can afford birth control and those who cannot."

"Kontrak Bagi Hasil minyak dan gas bumi / Production Sharing Contract (PSC) sangat penting di dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui kontrak tersebut tercermin berbagai kepentingan dari para pihak, termasuk juga kepentingan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam minyak dan gas bumi yang sah berdasarkan amanah konstitusi (UUD 1945). Negara di dalam perkembangannya merupakan sebuah organisasi / badan hukum yang sah menurut hukum perdata untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, termasuk juga untuk mengadakan perjanjian / kontrak privat. Namun di dalam perkembangannya hubungan hukum yang terbentuk dari kontrak tersebut menjadi sumber permasalahan yang digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Atas permohonan tersebut, kemudian MK memutuskan bahwa hubungan hukum yang diwujudkan dalam bentuk kontrak tersebut telah merendahkan martabat negara serta mengancam kedudukan negara sehingga bertentangan dengan amanah Pasal 33 UUD 1945.

---

Production Sharing Contract (PSC) is very important in the petroleum and natural gas upstream industry in Indonesia. Through these contracts reflected the various interests of the parties, including the interests of the Republic of Indonesia as the legitimate owner on the natural resources of petroleum and natural gas under the constitutional mandate (1945 Constitution). Country in its development is an organization / legal entity authorized by law to perform legal acts under the civil law, as well as to make an agreement / private contract. However in the development, the legal relationship derived by that contract has turned out to be the source of problems which were used as a reason to apply for judicial review in the Constitutional Court (MK) of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas. To the application, then the Court has decided that the legal relationship embodied in the contract has been degrading the country dignity and has threatened the position of the state that is contrary to the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution."

"Kajian ini mencoba membahas peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air yang seringkali dianggap tidak penting karena pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini kemudian mengkaji apakah norma hukum baik secara internasional maupun nasional mampu mengakomodir dan memberikan jaminan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Penulis mencoba membuktikan seberapa besar dampak yang dapat diberikan ketika perempuan dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air dengan melakukan review program dari Srikandi Sungai Indonesia yang dilakukan di Kabupaten Klaten. Penulis menggali pengalaman para perempuan yang menjadi pendiri, pengurus, dan anggota Srikandi Sungai Indonesia melalui wawancara mendalam dengan mereka dan menganalisis mereka menggunakan beberapa teori seperti ekofeminisme, hak atas air berdasarkan perspektif hukum feminis. Penelitian ini menemukan fakta bahwa sudah ada beberapa norma hukum nasional dan internasional yang mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya air, dan berusaha mengakomodirnya meskipun tidak spesifik. Namun fakta di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan dan perempuan masih sering mengalami diskriminasi ketika mencoba berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Pahlawan SungaiIndonesia merupakan salah satu forum yang membuktikan betapa pentingnya peran perempuan dan perspektif perempuan dalam pengelolaan sumber daya air.

---

This study tries to discuss the role of women in water resource management which is often considered unimportant because of the influence of patriarchal culture in people's lives. This research then examines whether legal norms both internationally and nationally are able to accommodate and guarantee women's rights to participate in water resources management. The author tries to prove how much impact can be given when women are involved in water resource management by conducting a program review of Srikandi Sungai Indonesia conducted in Klaten Regency. The author explores the experiences of women who became founders, administrators, and members of Srikandi Sungai Indonesia through in-depth interviews with them and analyzes them using several theories such as ecofeminism, the right to water based on a feminist legal perspective. This study finds that there are already several national and international legal norms that recognize the importance of women's participation in water resources management, and try to accommodate them even though they are not specific. However, the facts on the ground are still far from what is expected and women still often experience discrimination when trying to participate in water resources management. River Hero

Indonesia is one of the forums that proves the importance of women's roles and women's perspectives in water resources management.

"

"Dalam hukum waris Islam terdapat penghalang mewaris yaitu tidak saling mewaris antara orang muslim dengan orang non muslim Anak pada dasarnya adalah ahli waris karena hubungan darah dengan orang tuanya Namun apabila seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya pewaris maka terhalang baginya untuk dapat mewaris Sehingga ia tidak berhak atas harta waris Namun kemudian sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung dan MUI memberikan peluang bagi non muslim untuk mendapat wasiat wajibah Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas kedudukan anak non muslim terhadap harta peninggalan orang tua muslim ditinjau dari hukum kewarisan islam dengan perolehan data melalui pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan Dalam tahap pengolahan data metode yang digunakan adalah deskriptif analitis Dalam hukum waris Islam terdapat penghalang mewaris yaitu tidak saling mewaris antara orang muslim dengan orang non muslim Anak pada dasarnya adalah ahli waris karena hubungan darah dengan orang tuanya Namun apabila seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya pewaris maka terhalang baginya untuk dapat mewaris Sehingga ia tidak berhak atas harta waris Namun kemudian sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung dan MUI memberikan peluang bagi non muslim untuk mendapat wasiat wajibah Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas kedudukan anak non muslim terhadap harta peninggalan orang tua muslim ditinjau dari hukum kewarisan islam dengan perolehan data melalui pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan Dalam tahap pengolahan data metode yang digunakan adalah deskriptif analitis

---

In the Islamic inheritance law mewaris barrier which is not mutually mewaris between Muslims and non Muslim people Son is essentially heirs because blood relationship with his parents But when a child with his parents different religion heir then blocked for him to be able to mewaris Until it is not entitled to the estate beneficiaries But then in connection with the case of the Supreme Court and the MUI provides the opportunity for non Muslims to get obligatory will This research discusses the legal position of non Muslim children to inheritance parents Muslims in terms of Islamic inheritance law This research uses secondary data from the research literature In the data processing the method used is descriptive analytical "