Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil POD basis, dan kontrak bagi hasil gross split. Dengan adanya perubahan ketentuan kontrak apakah blok minyak dan gas bumi layak dikelola atau dikembalikan kepada pemerintah, bagaimana dampak pada penerimaan pemerintah, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan blok minyak dan gas bumi. Sampel penelitian ini adalah kegiatan investasi kontraktor yang merupakan pengelola blok minyak dan gas bumi pada Blok X selama periode kontrak bagi hasil. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai investasi pada blok minyak dan gas bumi.

---

This study analyzed the effect of changes in the terms of production sharing contracts in particular provisions concerning the reimbursement of operating and other conditions that affect of the oil and gas investment. This study illustrates investment by all the contract are PSC block basis, PSC POD basis, and PSC gross split. With the change in the contract terms if oil and gas blocks worth a managed or returned to the government, how the impact on government revenues, and how to optimize the management of oil and gas block. Samples were contracting investment activity which is the block of oil and gas in Block X for the PSC period. The main contribution of this research is to provide an understanding for education about the investing in oil and gas blocks."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh ketentuan baru yaitu Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 tentang Abandonment and Site Restoration yang dikeluarkan setelah suatu Kontrak Bagi Hasil di tanda tangani dalam hal ini adalah Kontrak Bagi Hasil Blok C. Ketentuan baru ini dikeluarkan oleh badan pelaksana selaku pembuat peraturan dan juga pihak dalam kontrak. Ketentuan tersebut mengatur hal yang baru yaitu mengenai Penempatan Dana ASR dalam rekening bersama di bank dalam bentuk persero. Kontraktor dalam Blok C tidak mematuhi ketentuan tersebut, karena menganggap ketentuan tersebut tidak ada dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 harus tetap berlaku di Kontrak Bagi Hasil Blok C.

---

This thesis discusses the impacts of new regulation, BP Migas Work Procedure Guidelines No. 40/2010 concerning The Abandonment and Site Restoration, which has been issued after Production Sharing Contract of Block C was ratified. This regulation is issued by the implementing agency as a regulator and a party of the pertinent contract. This regulation stipulates a new provision that the contractor shall transfer abandonment and the site restoration fund to an escrow account in government bank. The Contractors in Block C do not comply with the regulation, because they consider that such regulation is not postulated in The Production Sharing Contract of Blok C. This study uses normative juridical approach with a descriptive typology and a qualitative method. The result thereof is to suggest that BP Migas Work Procedures Guidelines No.40/2010 shall be applied to The Production Sharing Contract of Block C."

"Laporan magang ini membahas mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang dikelola melalui Kontrak Kerja Sama, dan bagaimana pemilihan mekanisme perhitungan bagi hasil yang berbeda akan memengaruhi penerimaan Pemerintah dan kontraktor. Sejak dahulu, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pengembalian biaya operasi cost recovery. Namun, pada awal tahun ini Pemerintah menetapkan mekanisme baru, yaitu gross split, yang tidak lagi mengenal pengembalian biaya operasi bagi kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan mekanisme gross split memberikan hasil yang lebih baik bagi kontraktor, sedangkan bagi Pemerintah penggunaan mekanisme cost recovery memberikan hasil yang lebih baik.

---

This internship report analyzes about how Indonesia's upstream oil and gas operations is governed using Production Sharing Contract PSC between the Government and contractor, and how the selection of a production sharing mechanism will affect each party's take. Cost recovery mechanism has always been the choice, but early this year the Government proposes a new mechanism, gross split, where the Government no longer has to pay back the amount spent by contractor in conducting upstream oil and gas operations. The case study results indicate that contractor will be better off by using gross split mechanism, and the contrary applies for the Government."

"ABSTRAKTesis ini membahas isu sehubungan akan berakhirnya masa kontrak bagi hasil Coastal Plains/Pekanbaru pada tanggal 09 Agustus 2001. Metode yang digunakan adalah analisa NPV dan IRR serta SWOT berdasarkan data produksi CPP PSC sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1997. Agar memudahkan pembahasan, dibuat dua macam skenario dalam pengelolaan blok CPP setelah tahun 2001. Skenario pertama adalah melakukan sedikit investasi untuk menjaga produksi secara primary recovery sedangkan skenario kedua adalah melakukan investasi relatif besar untuk proyek waterflood. Hasil analisa tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan keputusan terbaik bagi Pertamina dan pemerintah. Ditinjau dari sudut pandang Pertamina, sesuai skenario 1, nilai komersial blok CPP pada status 01 januari 2001 adalah antara US$ 147,75 juta dan US$106,44 juta jika dihitung berdasarkan harga minyak flat US$14,50 per barrel dan discount rate bervariasi antara 6% sampai dengan 15%. Dengan tambahan investasi sebesar US$1,03 milyar sesuai skenario 2 untuk melakukan proyek waterflood, nilai komersial blok CPP berkhisar antara US282,69 juta dan US$101,70 juta serta IRR=31%. Ditinjau dari sudut pandang kontraktor, sesuai skenario 1, nilai komersial blok CPP pada status 01 Januari 2001 adalah antara US$144,09 juta dan US$104,58 juta jika dihitung berdasarkan harga minyak flat US$14,50 per barrel dan discount rate bervariasi antara 6% sampai dengan 15%. Dengan tambahan investasi sebesar US$1,03 milyar sesuai skenario 2 untuk melakukan proyek waterflood, nilai komersial blok CPP berkhisar antara US$238,53 juta dan US$76,31 juta serta IRR=27%. Walaupun secara ekonomis blok CPP lebih menguntungkan jika dikelola oleh Pertamina sendiri setelah tahun 2001, namun dari analisa SWOT sederhana tampak bahwa Pertamina akan kesulitan dana investasi pada kondisi krisis ekonomi saat ini sehingga keputusan terbaik adalah tetap memberikan perpanjangan kontrak kepada kontraktor."

"ABSTRAKSistem kontrak bagi hasil standar merupakan sarana pemerintah dalam mengelola cadangan minyak dan gas bumi demi kelangsungan pasokan energi ke pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Pada sistem kontrak bagi hasil standar pembagian produksi antara pemerintah dan kontraktor adalah 85/15 untuk minyak dan 70/30 untuk gas bumi, disamping itu khusus untuk kontraktor minyak diwajibkan untuk menjual 25% dari bagiannya ke pasar domestik dengan harga 15% dari harga minyak ekspor. Simulasi sistem kontrak bagi hasil industri minyak dan gas bumi dengan dinamika sistem (system dynamics) menunjukkan bahwa harga minyak dan besarnya bagi hasil kontraktor merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sedangkan Domestic Market Obligation (DMO) bukan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Kebijaksanaan sistem kontrak bagi hasil altematif menggunakan perbandingan rata-rata antara cadangan terbukti dengan produksi minyak atau gas (rasio cadangan) sebagai indikator besarnya bagi hasil kontraktor. Pada saat rasio cadangan mendekati harga minimum pemerintah akan menaikan bagi hasil, sebaliknya bila rasio cadangan mendekati harga maksimum pemerintah akan menurunkan bagi hasil kontraktor. Hasil simulasi pada beberapa kondisi harga minyak menunjukkan bahwa kebijaksanaan bagi hasil alternatif lebih menguntungkan pemerintah dan kontraktor daripada sistem bagi hasil standar.

---

ABSTRACTProduction Sharing Contract (PSC) Standard is a government instrumentin oil and gas reserves management for energy resources continuity into domesticand export markets. Production share in PSC Standard is 85/15 for oil field and70/30 for gas field. The oil contractors have to supply 25% from that share todomestic market, namely The Domestic Market Obligation (DM0) policy. Theprice of DM0 is 15% from export oil price.PSC simulation result for oil and gas industry with system dynamicsapproach show that oil price and production sharing are sensitive parameters tooil and gas exploration and production activities, otherwise DM0 is not sensitiveparameter to oil and gas exploration and production activities.The PSC policy modification uses proven reserves to production averageratio (proven reserves' ratio) as sharing indicator. Decreasing proven reserves'ratio close to minimum proven reserves' ratio price list is responded by increasingcontractor share, otherwise increasing proven reserves' ratio close to maximumprice list is responded by decreasing contractor share.The simulation results of production sharing modification for various oilprices show better performance than PSC Standard policy for both governmentand contractor."

"Skripsi ini membahas mengenai empat permasalahan. Pertama, mengenai konsep cost recovery pelaksanaan bioremediasi di dalam industri hulu minyak dan gas bumi dalam keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai penerapan konsep cost recovery pelaksanaan bioremediasi di dalam industri hulu minyak dan gas bumi dalam keuangan negara pada Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Ketiga, mengenai konsep kerugian negara atas cost recovery bioremediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, mengenai penerapan konsep kerugian negara atas cost recovery bioremediasi pada Putusan kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Berdasarkan hal tersebut, kasus yang tertuang di dalam Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013 menjadi objek dalam penelitian skripsi ini. Aparat penegak hukum memutuskan bahwa kasus ini telah merugikan keuangan negara. Namun, ketidak cermatan aparat penegak hukum membuat kasus ini dalam mengidentifikasikan kerugian negara penting untuk diteliti dan dianalisis dengan cermat.

---

This Thesis is discussing about four problems. First, it discuss about cost recovery in bioremediation concept in the oil and gas industry based on the positive law. Secondly, it discuss about the concept in bioremediation cost recovery in the oil and gas industry in public finance based on Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Thirdly, it discuss about the concept of state loss in the bioremediation cost recovery based on the positive law. The last one, it discuss about the concept of state loss in the bioremediation cost recovery based on Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Based on those things, the case inside Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013 will be the object of this thesis. The law enforcer decide that this case has been made some loss for the state. However, the incautious act of law enforcer made this case important to be researched an analyzed further."

"Skripsi ini membahas mengenai pergantian sistem bagi hasil dalam Kontrak Bagi Hasil dalam indsutri Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Sebelumnya sistem bagi hasil yang digunakan adalah cost recovery kemudian diubah menjadi sistem gross split, kemudian pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Penelitian ini akan menjelaskan latar belakang dan dampak dari perubahan sistem bagi hasil tersebut. Hasil penelitian menunjukkan cost recovery digantikan karena tiga hal, yaitu meningkatnya biaya produksi dari tahun ke tahun, panjangnya birokrasi dalam sistem cost recovery dan kaitan cost recovery dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara APBN yang membuat kontraktor merasa tidak nyaman. Implementasi sistem gross split sendiri masih sangat dini sehingga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang harus disesuaikan. Bentuk penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dan metode komparatif.

---

This thesis is mainly discussed about the change of production cost 39 s payment system in Production Sharing Contract in Indonesian 39 s Oil and Gas upstream business. Previously cost revovery is the production cost 39 s payment system that used, then government change it to gross split by signing Regulation of Ministerial of Energy and Mineal Resources Number 8 Year 2017 about Gross Split Production Sharing Contract. This research will explain the background and impact shown by the change.

The result is there are three main reason why cost recovery is replaced the increase of production cost that happen year by year, too much bureaucracy in cost recovery system and the connection of cost recovery and state finance. The implementation of gross split system itself is too early with the result that ther are some regulations that need adjustment to gross split system. The author is using normative and comparative legal research."

"Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan wacana untuk mengganti Kontrak Bagi hasil yang menggunakan sistem cost recovery dengan Konsesi (Royalti). Penelitian ini membuktikan bahwa antara Kontrak Bagi Hasil dengan Royalti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pandangan bahwa dengan diterapkannya sistem royalti dan pajak untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil hanya untuk menghindari sistem cost recovery dianggap kurang tepat. Kontrak bagi Hasil masih dianggap kontrak kerja sama yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun diperlukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah cost recovery agar tidak menimbulkan disinsentif investasi.

---

This thesis discussed the difficulties faced by the Contractor in Oil and Gas Industry sectors in carrying out its investment in Indonesia. One of the biggest obstacles is the implementation of Cost Recovery regulation in Indonesia itself. Pursuant to the revised formulation of the Law of Oil and Gas, Oil and Gas Governance Reform Team issued a statement to replace Production Sharing Contract with Cost Recovery within, with the Royalty and Tax. Author concluded that the Production Sharing Contract and Concession Agreement (Royalties) both have advantages and disadvantages. However, replacing the Production Sharing Contract in order to avoid the cost recovery is not precise. Production Sharing Contract is still considered as the most appropriate contract to be applied in Indonesia, but improvements is still greatly needed in governance regulations to resolve the issue of cost recovery in order not to cause disincentives to invest."

"Migas merupakan SDA yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, sehingga permasalahan yang berkaitan dengannya membutuhkan perhatian dari pemerintah. FTP merupakan konsep yang diterapkan dalam kontrak bagi hasil migas, yang merupakan penyisihan dalam prosentase tertentu dari nilai produksi sebelum dilakukan pengurangan-pengurangan lainnya. FTP dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan konsep FTP, perlakuan pajak dan kebijakan perpajakan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, serta menganalisis kebijakan dan administrasi perpajakan terhadap KBH Migas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian menyimpulkan tujuan FTP adalah untuk menjamin penerimaan pemerintah, dan FTP yang diterima kontraktor adalah hak dan penghasilan kontraktor, FTP bagian kontraktor terhutang pajak pada saat FTP diterima. PP 79 Tahun 2010 sebagai kebijakan perpajakan migas di tingkat hulu yang baru diterapkan, menegaskan kedudukan DJP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pemajakan terhadap kontraktor KBH, hasil penelitian menyarankan perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih jelas perlakuan pajak penghasilan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, prosedur penyetoran PPh KBH serta pihak yang dimaksudkan dan ditunjuk sebagai auditor pemerintah, tata cara atau prosedur pemeriksaannya sehingga hasil pemeriksaan dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan DJP.

---

Oil and Gas are natural resources that contribute to the government revenue, the problems associated with them requires attention from the government. FTP is a concept applied in the oil and gas production sharing contracts, the allowance of a certain percentage of production before deducting other deductions. FTP is shared between government and contractors. This study aims to analyze the meaning and concept of FTP, tax treatment and taxation policies for the contractor's FTP share unrecovered PSC, and analyze policies and administration of taxes on PSC in oil and gas. This study is a descriptive qualitative research design.

The research results concluded the objective of FTP is to ensure government revenue, and FTP is the right and income contractor, the contractor FTP tax payable at the time of the FTP received and PP 79 Year 2010 as a tax policy at the level of upstream oil and gas newly applied, confirms the position of the DJP as an institution that has the authority to take PSC taxation, the results suggest the need for regulations governing the implementation treatment of income tax on the contractor's FTP share of unrecovered PSC, payment procedures of income tax of contractor?s PSC and the intended party and was appointed as government auditor, an audit procedures that results can be treated as a result of the DJP."

"ABSTRACTIndustri minyak dan gas bumi termasuk dalam indsutri pertambangan yang regulasinya diatur secara khusus karena karakteristik industrinya berbeda dengan industri pada umumnya. Demi menjaga amanat UUD 1945, pemerintah perlu mengatur secara khusus indikator pelaksanaan operasi pada sektor migas terutama regulasi perpajakannya. Pada akhir tahun 2010, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur terkait biaya operasi pada indsutri migas dan perlakuan pajak penghasilannya. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2017, pemerintah melakukan perubahan pada PP 79 Tahun 2010. Diantara perubahan tersebut terdapat perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dilakukannya perubahan ketentuan tersebut dilihat dari azas perpajakan dan meneliti bagaimana implikasi perpajakan pada yang terjadi pada industri migas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilakukannya perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan didasarkan atas pertimbangan azas keadilan (equity) dan azas kemudahan administrasi (easy of administration) yaitu azas kepastian (certainty) dan azas kenyamanan (convenience). Implikasi perpajakan yang terjadi pada penghitungan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yaitu cost recovery menjadi semakin besar yang menyebabkan Equity To Be Split menjadi semakin kecil. Sehingga, pajak yang dikenakan atas bagi hasil yang diterima kontraktor semakin kecil pula.

---

ABSTRACTThe oil and gas industry is included in the mining industry whose regulations are specifically regulated because the characteristics of the industry are different from the industry in general. In order to maintain the mandate of the 1945 Constitution, the government needs to specifically regulate the indicators of the implementation of operations in the oil and gas sector, especially its tax regulations. At the end of 2010, the government established Government Regulation Number 79 of 2010 which regulates the operational costs of the oil and gas industry and income tax treatment. Furthermore, on June 21, 2017, the government made changes to Government Regulation Number 79 of 2010. Among these changes there were changes in non recoverable costs to recoverable costs in the calculation of profit sharing and income tax. This study aims to find out the basis for considering the changes in the provisions according to the taxation principle and examines how the taxation implications occur in the oil and gas industry. This study uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the change of non recoverable costs to recoverable costs is based on the consideration of the principle of equity and the ease of administration principle, between certainty and convenience. The taxation implications that occur in calculating revenue sharing between the government and contractors are that the cost recovery becomes increasingly large which causes the Equity To Be Split become smaller. So, the tax imposed on the profit received by the contractor is also smaller."