Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.

---

The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."

"Perwujudan tata kelola global tidak selalu berupa institusi supranasional, melainkan dapat berupa transmisi gagasan global di tataran domestik. Gagasan tersebut seringkali dianggap banal tanpa mempertanyakan kepentingan di baliknya. Skripsi ini berusaha menelusuri gagasan public private partnership yang marak dipromosikan sebagai skema pendanaan infrastruktur di Indonesia, terutama periode 2005-2015. Fenomena ini diteliti menggunakan perspektif kritis neogramscian dalam memahami tata kelola global di tingkat domestik dengan fokus aktor utama World Bank. Skripsi ini menemukan bahwa terdapat hegemoni kebijakan neoliberalisme Post-Washington Consensus World Bank dalam manajemen sektor public goods di Indonesia.

---

The concept of global governance is not exclusively embodied as supranational institution global ideas might be transferred to domestic level instead. Yet, it has been neglected and taken for granted despite underlying interest. This thesis scrutinize the infamous public private partnership as Indonesia infrastructure financing scheme in particular period 2005-2015. Applying neogramscian critical perspective of global governance, this thesis aims to apprehend global governance within domestic institutions in particular World Bank as the main actor. This thesis suggest that there is a hegemon of World Banks Post Washington Consensus neoliberalism prescribed policy in Indonesias public goods management sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pajak penghasilan yang timbul sebagai akibat adanya pemberian Dukungan Kelayakan kepada project company selaku sponsor proyek dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan lapangan, studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Kelayakan yang diberikan kepada project company berdasarkan PSAK 61 termasuk ke dalam hibah yang terkait dengan aset yang mengakibatkan adanya timbulnya pajak penghasilan yang merupakan beban. Pengenaan pajak penghasilan tersebut dinilai akan mengurangi pengembalian investasi yang diinginkan oleh swasta. Oleh karena itu dalam pemberian besaran Dukungan Kelayakan perlu mempertimbangkan aspek pajak yang akan timbul. Adapun alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memasukan komponen pajak dalam perhitungan besaran Dukungan Kelayakan atau mengecualikan pengenaan pajak penghasilan atas pemberian Dukungan Kelayakan.

---

This research aims to analyze the income tax aspects that arise as a result of the Provision of Viability Gap Fund to the project company as the project sponsor in Public Private Partnership Infrastruktur Project. This study used a qualitative approach with literature and field studies, field studies with in depth interviews to expert parties. The results show that Viability Gap Fund given to the project company according to PSAK 61 is included in the grants related to assets which resulted in an income tax as a burden.

The imposition of income tax is assessed to reduce rate of return desired by the project company. Therefore, in giving the amount of Viability Gap Fund it is necessary to consider the tax aspects that will arise. The alternative policy that can be done by the government are by including the tax component in the calculation of Viability Gap Fund amount or by exclude the imposition of income tax on the provision of Viability Gap Fund."

"Penelitian ini membahas mengenai Desain Kebijakan Insentif Pajak atas Investasi dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk insentif pajak yang dapat diberikan diantaranya adalah dalam bentuk pajak penghasilan badan dan insentif pajak lainnya berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal. Manfaat atas pemberian insentif dapat dilihat dari tiga sisi yaitu dari sisi : investor, masyarakat, dan pemerintah. Korea Selatan dan Filipina juga memberikan insentif pajak atas investasi dalam proyek KPS sebagai dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek KPS di negaranya.

---

This research focused on Tax Incentives Policy Design for the Investment in Public Private Partnership (PPP) Infrastructure Project in Indonesia. This research used qualitative method. Results indicated that the form of incentives that can be given are corporate income tax and others tax incentives on Tariff and Value Added Tax for imported capital. The benefits generated from giving tax incentives can be seen from three aspects : investor, society, and government. South Korea and Philliphine are also giving tax incentives as a governement support to implement PPP in their infrastructure project."

"Penelitian ini membahas mengenai model kerjasama pemerintah-swasta (PPP) dalam peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi darat khususnya kereta api atau KRL sebagai sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Hasil penulisan ini untuk mengetahui model kerjasama yang cocok untuk kereta api khususnya untuk peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek (lintas Jakarta-Bogor) serta menunjukkan bahwa pentingnya kerjasama pemerintah-swasta dalam pendanaan dibidang kereta api. Peningkatan kapasitas jalur KA Jabotabek akan berakibat pada penambahan jumlah penumpang, pengurangan kemacetan, mobilitas perekonomian, dan pengurangan dampak lingkungan.

---

This study discusses model of public private partnership in Jabodetabek Railways Capacity Enhancement to improve service land transportation especially rail (KRL) as a means of mass transportation to reduce congestion. The results of this paper to find a suitable model of public private partnership in railways specifically to increase the capacity of railway lines (Jakarta-Bogor line) and suggests that the importance of public private partnership in the field of railways. Increased capacity of railway lines Jabotabek will result in increasing the number of passengers, reduced congestion, economic mobility, and reduction of environmental impacts."

"Kendala keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas publik dapat diselesaikan melalui pola kerjasama yang bersifat Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alokasi resiko dan hubungan klausal kontrak pada Pembangunan Terminal Kapal Pesiar di Indonesia (Studi Kasus Terminal Kapal Pesiar Tanah Ampo Bali) sedangkan pengolahan data dari Pilihan Alokasi Resiko sampai dengan penanggung jawab resikonya menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice 11.1. Hasil dari penelitian ini 51,3% dari seluruh risiko di tanggung oleh Pemerintah, dan 48,7% di tanggung oleh pihak Swasta. Bentuk pengelolaan seharusnya berdasarkan aset yang ada adalah melalui O&M Contract.

---

Constraints of financing limitedness from the Government to increase public facilities can be resolved through a pattern of cooperation that are Public-Private Partnership (PPP), which brings benefits to the parties involved. This study aimed to identify risk allocation and relations of contract clauses on Cruise Ship Terminal Development in Indonesia (Case Study Cruise Ship Terminal Bali Land Ampo) whereas processing data from the Risk Allocation up to risk responsible parties using the Analytical Hierarchy Process (AHP) with the help of software Expert Choice 11.1. The results of this study 51.3% of entire the risk borne the Government, and 48.7% on the responsibility by private parties. Form of management based on existing assets is through the O & M Contract."

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah Swasta dalam bidang infrastruktur, mengapa PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diperlukan sebagai penyedia jaminan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang Infrastruktur, dan bagaimana mekanisme PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur, swasta memerlukan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta yang pada akhirnya dibentuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

---

This mini-thesis discusses about the urgency of the establishment of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a Public Private Partnership Project's guarantee provider in infrastructure sector. The development of infrastructure is actually a government obligation, but in the development, infrastructure can be built by the private sector based on Public Private Partnership in which to attract private sector to build, takes guarantee from the government on risks can not be borne by the private sector. Main issues to be discussed how the government's role in Public Private Partnership in infrastructure sector, why Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is required as a public private partnership project's guarantee provider in infrastructure sector and how the mechanism of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in guaranteeing the establishment of infrastructure projects in Indonesia. This mini-thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive. The study concluded that in order to invest funds to build infrastructure, private companies need guarantee from the government on risks that cannot be borne by the private sector that ultimately established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund."

"Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia, serta tinjauan hukum peraturan-peraturan sektoral di Indonesia yang membidangi proyek-proyek dalam NCICD, terhadap skema KPS yang digunakan dalam proyek tersebut. Acuan yang digunakan dalam melakukan peninjauan hukum adalah peraturan-peraturan sektoral yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri. Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan-peraturan tersebut, skema KPS yang digunakan dalam proyek-proyek NCICD telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan mengenai KPS serta arah kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur yang diatur di dalam peraturan sektoral untuk masing-masing proyek. Kemudian diketahui juga bahwa proyek-proyek NCICD terikat dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta kepemilikan aset yang terdapat dalam peraturan sektoral masing-masing proyek, sehingga perencanaan proyek-proyek tersebut tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan di Indonesia.

---

This thesis examines how the form of Public Private Partnership (PPP) in the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) project planned by the Government of Indonesia, as well as legal review of sectoral regulations in Indonesia in charge of NCICD projects against the PPP scheme used in the project. References used in the review are sectoral regulation in the form of laws, government regulations, presidential regulation, or ministerial regulation. Based on the legal review that have been made to these regulations, the PPP scheme used in NCICD projects has been in line with the provisions of the PPP and policy direction desired by the Indonesian government for infrastructure development regulated in the sectoral regulations for each project. Then from the review also known that NCICD projects bonded by the rules relating to financing, technical planning, construction, operation and maintenance, and assets ownership contained in the sectoral regulations of each projects, so that the planning of these projects should not deviate of the provisions contained in the sectoral regulations in Indonesia."

"ABSTRAKSelama 2003 hingga 2017 terjadi peningkatan jumlah ruas jalan tol yang diusahakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU . Kerjasama ini dimungkinkan melalui empat skema investasi yang dibagi berdasarkan partisipasi badan usaha dalam proses konstruksi maupun pengoperasian jalan. Menggunakan pendekatan model matematika dan empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi lalu lintas dan produk domestik regional bruto PDRB berpotensi menaikkan peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan tol. Sementara itu, faktor biaya investasi termasuk biaya konstruksi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap peluang partisipasi. Adapun faktor tarif awal memiliki pengaruh non-liner terhadap peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan.

---

ABSTRACTBetween 2003 to 2017, there has been an increase in the number of toll roads being built by means of partnership between public and private sector PPP public private partnership . These partnerships are made possible by the four investment schemes that divide the responsibility on land acquirement and construction costs between partners. Findings from this study suggest that traffic projection and regional GDP have positive effects on the probability of private participation in toll road projects. On the other hand, investment costs including construction costs and population density have negative effects on the private participation. Meanwhile, the initial toll tariff seems to have non linear relationship with the probability of private participation in the road construction."

"Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) hingga saat ini masih belum optimal dalam menarik minat swasta untuk berinvestasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur sektor power yang ditawarkan. Evaluasi permasalahan kurang lakunya proyek KPS yang ditawarkan menunjukkan kinerja KPS yang belum optimal, penyebab salah satunya adalah kurangnya manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko yang mempengaruhi KPS pada proyek infrastruktur power untuk peningkatan kinerja investasi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan diolah dengan analisa statistik dan Monte Carlo. Hasilnya adalah pembebasan lahan, birokrasi yang berbelit-belit, terlambatnya penyelesaian konstruksi, intervensi pemerintah adalah beberapa risiko dominan yang mempengaruhi KPS infrastruktur power.

---

Implementation of Public Private Partnership (PPP) is still not optimum to attract private sector in investing power infrastructure projects. Lack of popularity in demand of PPP?s projects shows that the performance of the PPP is not optimum due to lack of risk management. This study aims to identify potential risks that may reduce the performance of PPP in power infrastructure projects in Indonesia. Data was collected by survey method and processed with statistical analysis and Monte Carlo Simulation. The research results show that land acquisition, convoluted bureaucracy, delays in completion of construction, government intervention are the dominant risks that affects the power infrastructure PPPs."