Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi Kesehatan Komersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit CoB dalam Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaran respon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB, kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi, perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoB yang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yang menjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan.

---

Focus of this study is Description of Commercial Health Insurance Response to Coordination of Benefit CoB Policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This study is based on several aspects in Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

The purpose of this study is to know description of commercial health insurance response to Coordination of Benefit CoB policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This research used qualitative research method.

The results of this study explain that there are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competence of related parties for the implementation of CoB, the understanding of socialization materials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism of CoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB that become the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB with BPJS Kesehatan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem asuransi kesehatan sosial di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada model asuransi Kesehatan yang digunakan oleh negara tersebut, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran pemerintah baik sebagai pengelola asuransi Kesehatan sosial secara langsung, maupun sebagai pembuat kebijakan dan pengawas. Out of pocket tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun dapat ditekan, dengan kebijakan coordination of benefit antara asuransi kesehatan sosial dengan asuransi kesehatan komersial dapat mengurangi besaran out of pocket. Mekanisme coordination of benefit yang berlaku di keenam negara menunjukkan, asuransi kesehatan sosial sebagai pembayar pertama dan asuransi kesehatan komersial sebagai asuransi kesehatan tambahan yang memberikan penggantian terhadap layanan kesehatan yang tidak dicakup maupun yang dicakup sebagian dan manfaat yang di carve out oleh asuransi kesehatan sosial.

---

This study aims to analyze the practice of benefit coordination that occurs in six countries France, Sweden, the Netherlands, Turkey, China, and Indonesia. This research used literature review as a method with the data sources coming from websites, books, gray literature from Library of Universitas Indonesia, and online databases via Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. This research review was carried out by following the steps of the PRISMA method. The results of the study indicate that the social health insurance system in various countries is different, depending on the health insurance model used by the country, which in its implementation involves the role of the government both as a direct health insurance manager, as well as policy makers and supervisors. Going out of pocket cannot be eliminated, but it can be emphasized, with a policy of coordinating benefits between social health insurance and commercial health insurance can reduce costs. The benefit coordination mechanism in force in the country shows that health insurance is the first payer and health insurance is additional health insurance that provides reimbursement for both paid health services and benefits provided by social health insurance."

"PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB.

---

PT Asuransi X is one of 52 commercial insurance company which has signed a CoB Scheme Cooperation Agreement in the National Health Insurance program. In 2015, the participants of the company's managed care product has decreased up to 41.27%. This research is a qualitative descriptive study discusses about the practices and obstacles of the CoB scheme implementation between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X. The results showed that the implementation of CoB scheme in Indonesia generally has not gone well due to majority of commercial insurance companies implementing indemnity system. Meanwhile, implementation of the CoB scheme between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X has been running quite good that include activities of coordination of participation, coordination of health care benefits, and coordination of billing claims. Then the specific obstacles include CoB scheme only applicable for inpatient care at advanced health facilities, some BPJS Kesehatan regulations are not nationwide, flagging for CoB participants limited to two insurers, and problems related to claim billing application. BPJS Kesehatan is expected to evaluate the implementation of which has been run immediately and set a final regulation of CoB scheme in the JKN program. While PT Asuransi X should conduct an internal evaluation related to coordination of participation achievement, CoB participants satisfaction, CoB product competitiveness in the market, claim coordination achievements, and how to solve the obstacles of CoB scheme implementation."

"ABSTRAKProgram Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurance salah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut maka diperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurut fasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dan asuransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut.

---

ABSTRAKNational Health Insurance programme that adheres to the Social Health Insurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population of Indonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJS Kesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can become insured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordination of benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potential impacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination of Benefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ other guarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN is different with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to the referral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal health coverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial health insurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committed hospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health care referral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJS Kesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based on information technology, socialization COB to participants and providers, and the need for further research on the implementation of the COB."

"Penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat CoB Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016.Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT.Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB.

---

This research discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits CoB In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach.The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016.Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT.Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products."

"Indonesia terhitung sejak 1 Januari 2014 resmi memulai era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana didalamnya terdapat satu program pemerintah yaitu “Koordinasi manfaat” skema CoB ini diharapkan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya diperbaiki dengan mengeluarkan peraturan baru. Dengan peraturan baru tersebut masih terdapat beberapa keluhan serta kendala dalam implementasinya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS kesehatan dan asuransi komersial khususnya di RSPI-Pondok Indah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori evaluasi program menurut Dale (2002). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Komersial di RSPI- Pondok Indah masuk kedalam kategori tidak efektif. Hal tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi menurut dale (2002) yakni Input, Proses, dan Output masuk ke dalam kategori tidak efektif. Dalam implementasinya, skema “koordinasi manfaat” masih terdapat banyak kendala, kendala ini dilihat dari persepsi pengguna diantaranya sosialisasi yang kurang kepada para petugas yang bekerja; kurang efisiennya waktu pelaksanaan; ketersediaan informasi yang kurang; kurangnya pemantauan; tidak adanya badan khusus yg mengawasi; serta perbedaan produk antar stackholder yang menyebabkan skema tersebut berjalan tidak efektif.

---

Since January 1 2014, Indonesia officially started the National Social Security System (SJSN) era in which there is a government program named "Coordination of Benefits". In its implementation there were several obstacles which were eventually addresed through the issuance of new regulation. With the new regulation, there are still some complaints and obstacles in its implementation. This issues become the background of this study which aims to analyze user’s perception on the effectiveness of the CoB scheme between social insurance and commercial insurance, especially in RSPI-Pondok Indah. This research uses a quantitative approach with quantitative data collection techniques through surveys and secondary data through literature study. The main theory used is the program evaluation theory according to Dale (2002). The results showed that the effectiveness of the "Coordination of Benefits" scheme between BPJS Health and Commercial Insurance in RSPI-Pondok Indah is classified as ineffective. This is based on 3 (three) dimensions according to Dale (2002) namely Input, Process, and Output falls into the ineffective category. In its implementation, the CoB scheme still has many obstacles which can be, seen from the user's perception including the lack of socialization to the working officers; inefficient implementation time; lack of available informations available; lack of monitoring; the absence of a special supervisory body; as well as product differences between stackholders that cause the scheme to run ineffectively"

"Tesis ini mengenai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Coordination of Benefit antara BPJS Kesehatan dan Perusahaan Asuransi Komersial terhadap kinerja dari Perusahaan Asuransi Komersial. Penelitian ini dilakukan karena muncul kekhawatiran bahwa dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan ini akan mematikan bisnis dari asuransi kesehatan komersial dan pola kerjasama Coordination of Benefit COB yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat merugikan perusahaan asuransi komersial. Penelitian ini adalah riset kualitatif dan kuantitatif dengan desain deskriptif yang memperoleh hasil penelitian bahwa Pelaksanaan BPJS Kesehatan mempengaruhi Kinerja dari Perusahaan Asuransi Komersial yakni pada penurunan jumlah polis dan pendapatan premi terutama pada pasar asuransi kesehatan kumpulan corporate. Selain itu, belum terbukti bahwa Coordination of Benefit mempengaruhi peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa Coordination of Benefit mempengaruhi produktivitas karyawan perusahaan asuransi komerisial. Walaupun pelaksanaan BPJS Kesehatan mempengaruhi kinerja perusahaan, namun perusahaan asuransi komersial tetap masih optimis bahwa prospek bagi asuransi kesehatan swasta masih dapat berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

---

This thesis studies on what level the impact of BPJS Kesehatan Coordination of Benefit COB implementation between BPJS Kesehatan and private insurance companies, on the performance of private insurance companies. This study is done based on the concern of BPJS Kesehatan implementation will diminish the market of those companies and the synergy of Coordination of Benefit that is yet to be well functioned can cause losses on private insurance companies.

This research is qualitative and quantitative research with descriptive design that has yield the results of BPJS Kesehatan implementation has impacts on the potential performance of private insurance companies, which are decreasing in the number of policies and premium income typically on health insurance industry corporate . And also, it has not been proved that Coordination of Benefit has the effect on increasing the cost of private insurance company.

The result also proves that Coordination of benefit has impacts on employee rsquo s productivity of private insurance companies. Despite the BPJS Kesehatan implementation is impacting other companies rsquo performances, private insurance businesses are optimistic that private health insurance will be able better to develop in the future."

"Skripsi ini membahas mengenai asuransi kesehatan di Indonesia di mana terdapat asuransi kesehatan sosial yang diselenggarakan oleh negara melalui badan hukum sosial dan asuransi kesehatan komersial yang diselenggarakan oleh badan hukum komersial milik pihak swasta. Asuransi sosial kepesertaannya bersifat wajib sedangkan asuransi komersial bersifat sukarela. Sejak tahun 2014, asuransi kesehatan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bagi penduduk Indonesia yang kemampuan ekonominya di atas rata-rata masyarakat Indonesia umumnya memiliki dua jenis asuransi tersebut. Dalam hal ini penulis membahas bagaimana pembagian pertanggungan di antara kedua jenis asuransi dalam hal terjadinya pengobatan di rumah sakit. Hasil penelitian menyatakan bahwa di beberapa bulan akhir tahun 2014 ini, BPJS Kesehatan telah membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk Koordinasi Manfaat dengan puluhan perusahaan asuransi komersial.

---

The focus of this study is health insurance in Indonesia, that consist of social health insurance held by government of the country through social legal entity and commercial health insurance held by private party through commercial legal entity. Social insurance is obliged for everyone in the country while commercial insurance is voluntary. Since 2014, social health insurance in Indonesia held by legal entity named BPJS Kesehatan. Usually for the citizen who have economic power above the average of Indonesia citizen, they have both insurance. In this case researcher examines how the apportionment of coverage between both insurance in hospital benefit. The result of this research state that since the last few months in 2014, BPJS Kesehatan has made cooperation agreement in Coordination of Benefit with tens of commercial insurance corporation."

"Skripsi ini membahas terkait lessons learned dari pelaksanaan National health Insurance NHI di Taiwan bagi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN Indonesia. Indonesia dengan pelaksanaan JKN yang masih berlangsung tiga tahun, masih memerlukan berbagai pembelajaran dan evaluasi sehingga dapat terus mengembangkan program ini sehingga dengan mempelajari negara dengan sistem yang mirip dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan JKN. Metode yang digunakan adalah metode review kepustakaan secara sistematis dari berbagai sumber sekunder yang dipublikasikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis anotasi bibliografi yang bersifat deskriptif analitik. Terdapat beberapa penerapan sistem pelaksanaan NHI di Taiwan yang juga dapat diterapkan di Indonesia seperti metode pendaftaran kepesertaan, metode perhitungan premi dengan premi dasar dan premi tambahan sesuai gaji dan kategori, serta sistem pelayanan yang terintegrasi melalui sistem informasi dengan kartu IC, serta website sehingga mempermudah proses pelayanan dan akses data kesehatan peserta.

---

The purpose of this research is to get the lessons learned from the implementation of Taiwan rsquo s National Health Insurance NHI for Indonesia rsquo s Jaminan Kesehatan Nasional JKN . After three years of implementation, JKN still requires program evaluation and innovation in order to develop this program by studying other countries with similar system. This research used qualitative with systematic literature review method collected from secondary sources and analyzed by using analytic descriptive with bibliographic annotation analysis. There are several methods in Taiwan which can also be implemented in Indonesia such as membership registration method, premium calculation method with standards premium and supplementary premium according to salary and the categories, and the integrated service system through information system with IC Card and website to simplify the service process and make the access to medical record and utilization easier to track."

"[ABSTRAKPer 1 Januari 2015, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program JKN. Terdapat sanksi bagi badan usaha yang melanggar peraturan tersebut. Sebagian besar badan usaha mendaftar JKN dikarenakan peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan persepsi peserta badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Bekasi terhadap penyelenggaraan program JKN. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dianalisa secara univariat, jumlah sampel sebanyak 75 responden badan usaha yang diambil secara purposive sampling. Karakteristik responden badan usaha, paling banyak didominasi oleh badan usaha yang berasal dari sektor industri pengolahan (44%), jumlah tenaga kerja > 99 orang (62,7%), upah tenaga kerja seluruhnya dibayar sesuai dengan UMK (44%), lama kepesertaan pada program JKN ≥ 8 bulan (57,3%), tenaga kerja sudah seluruhnya didaftarkan (56%), dan sudah memiliki asuransi kesehatan sebelum JKN (86,7%). Sedangkan persepsi badan usaha dilihat dari 5 aspek yakni persepsi terhadap peraturan JKN, kepesertaan JKN, kontribusi iuran, pelayanan kesehatan, dan prosedur pendaftaran. Hasil penelitian menunjukkan 5,3% badan usaha dengan persepsi kurang; 77,3% dengan persepsi cukup; dan 17,3% dengan persepsi baik. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti sosialisasi, pelayanan medis pasien JKN, dan pelayanan di BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACT

;"In January 1, 2015, employer are required to register their employee in"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception;"

"77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan.", "In January 1, 2015, employer are required to register their employee in"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception;"

"77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan."]"