Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Kota Depok melalui kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan rumah tangga yang tidak dipungut memiliki tujuan untuk mendorong program pemilahan sampah di masyarakat. Fokus utama penelitian ini ialah analisis pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan retribusi persampahan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua regulasi yang mengatur tentang retribusi persampahan, sehingga pada saat pelaksanaannya terjadi kerancuan dan pelaksanaan tidak dapat berjalan secara optimal. Kesadaran masyarakat yang rendah, keterbatasan sumber daya manusia, sanksi yang belum tegas menjadi beberapa kendala dalam proses pelaksanaan.

---

Not collected household waste manegement user charges which held by Depok City Goverment is aimed to encourge public to sort their own waste. The main focus of this research is the analysis of implementation and obstacles of the implementation of household waste management user charges. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection method.

The results of this research showed that there are two regulations about waste management user charges, so during the implementation a lot of obscurity happen and the process is not running optimally. Low awareness of public, limited human resources, and not stricted sanctions are some obtacles in the implementation process."

"Timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sektor rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar dari timbulan tersebut belum dikenakan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hingga tahun 2017 melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 yang mengenakan tarif atas pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal. Sementara timbulan sampah terus meningkat, kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021, mengembalikan tarif pelayanan persampahan/kebersihan untuk sektor rumah tangga menjadi nol rupiah. Padahal, pengenaan tarif dapat menjadi alat untuk mengendalikan timbulan sampah dan perilaku di sektor rumah tangga sehubungan dengan ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga di DKI Jakarta, dan alternatif pengenaan tarif retribusi pada sektor rumah tangga yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan retribusi di rumah tangga, serta alternatif yang dapat dilakukan. Latar belakang Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 adalah amanat penyesuaian tarif dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penolakan dari Wajib Retribusi dan anggota dewan terkait, serta adanya persepsi pengenaan tarif ganda di masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga adalah berupa resistensi masyarakat di sektor rumah tangga, basis data pemungutan yang belum memadai, dan Sumber Daya Manusia terkait yang belum mendukung berjalannya kebijakan. Sementara itu alternatif pengaturan retribusi yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan adalah berupa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan perhitungan kalkulator pengenaan tarif retribusi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memberikan paksaan dan kesadaran akan diperlukannya pembiayaan dalam pengelolaan sampah, pengaturan tarif berdasarkan prinsip Pay As You Throw, dan peningkatan pemahaman SDM terkait untuk memupuk kesadaran dan kepatuhan dalam pengenaan tarif retribusi yang akan dilakukan.

---

Waste generation in DKI Jakarta Province continues to increase, the household sector as the largest source of waste generation has not been charged a user charge rate for waste/cleanup services until 2017 through DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2017 which charges a tariff for waste collection services from residential homes. While waste generation continued to increase, the policy was later revoked through DKI Jakarta Governor Regulation Number 8 of 2021, returning the waste/cleanup service tariff for the household sector to zero rupiah. In fact, the imposition of tariffs can be a tool to control waste generation and behavior in the household sector in relation to this. The research aims to analyze the policy background, challenges faced in imposing retribution rates on the household sector in DKI Jakarta, and alternatives to imposing retribution rates on the household sector that provide disincentives for waste generation and have more consideration to environmental policy principles. The research is descriptive research with a qualitative approach and data collection of literature studies and field studies in the form of in-depth interviews. The research found that there are several reasons behind the policy change, challenges faced in imposing retribution on households, and alternatives that can be done. The background of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2021 is the tariff adjustment mandate in the Regional Tax and Retribution Law (UU PDRD), rejection from retribution payers and relevant council members, and the perception of double tariff imposition in the community. The challenges that must be faced by the government in imposing retribution rates on the household sector are in the form of community resistance in the household sector, an inadequate collection database, and related Human Resources that do not support the implementation of the policy. Meanwhile, alternative user charges imposition that provide disincentives for waste generation and give more consideration to the principles of environmental policy are the implementation of Permendagri No. 7/2021 that provides guidance on the calculation calculator for imposing user charge rates, improving the quality of waste management facilities and infrastructure that provide coercion and awareness of the need for financing in waste management, setting rates based on the Pay As You Throw principle, and increasing the understanding of relevant human resources to foster awareness and compliance in the imposition of retribution rates that will be carried out."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang implementasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga di Kota Surakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis latar belakang perubahan peraturan daerah yang mengatur pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kota Surakarta, menganaliasis administrasi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga menggunakan teori Mc. Master, menganalisis implementasi pemungutan dengan menggunakan teori yang disampaikan Van Meter Van Horn tentang 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses implementasi dilakukan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang adanya perubahan peraturan daerah adalah biaya operasional pengangkutan sampah yang semakin meningkat, peninjauan kembali tarif, dan mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk memiliki data yang valid mengenai data wajib retribusi sektor rumah tangga. Hasil penelitian dilihat dari teori administrasi pendapatan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan teori Mc. Master diantaranya adalah identifikasi wajib retribusi secara otomatis, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses identifikasi wajib retribusi, petugas yang sedikit atau tidak melakukan diskresi dalam proses penetapan, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses penetapan, pembayaran dapat dipaksakan dan penerapan sanksi yang tegas. Hasil penelitian dari implementasi kebijakan pemungutan menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor menunjukkan bahwa hanya variabel hubungan antar organisasi yang sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Dalam hal kendala yang dihadapi dalam proses implementasi pemungutan adalah tingkat kesadaran pengepul dan wajib retribusi sektor rumah tangga yang masih rendah, tidak terdapat data valid wajib retribusi sektor rumah tangga, dan usaha yang dikeluarkan petugas pemungut retribusi Dinas Lingkungan hidup jika pengepul tidak kooperatif

---

.This research analysis the implementation of imposing Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City. This thesis aims to analyze the background of implementation the amendment of Local Regulation regarding as the basis on imposing the Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City, analyzing the management of garbage disposal charge on household sector using local tax and charge management theory by Mc. Master, analyzing the implementation using Van Meter Van Horn’s theory of 6 (six) variable which affect the efficiency of implementation, and analyzing any issues emerged within the process of implementation.

This research uses quantitative method with in-depth interview method and qualitative data analysis method to collect data. This research show that background on the Local Regulation alteration is the increase in cost arises from Waste Management every year, the tariff review, and to encourage The Environment Regional Office to obtain valid data of charge payer on household sector. The charge management theory shows that there are still procedures not in accordance with Mc. Master’s theory. The policy implementation shows only variable of activities between organizations that works out of six variables (i.e standards and objectives, policy resources, and activities between organizations and executive activities, specifications of administrative, economic, social, political parts and enforcement trends). The issues in the implementation of charge collection are the low level of awareness in the charge payer on household sector and the collectors , the unavailability of the household sector charge payer valid data, and the incorporative efforts by retribution collector personnel of the Environment Regional Office."

"Volume sampah di DKI Jakarta rata rata sebesar 6.500 tonper hari dan untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah membutuhkan biaya besar. Hasil penerimaan retribusi yang diperoleh sangat jauh dibawah biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah.Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah menetapkan tarif untuk pelayanan kebersihan perumahan/rumah tinggal dikenakan 0 rupiah, Sementara untuk penyedia jasa angkutan sampah yang bekerja yang sama dengan pengelolaan sampah kawasan mandiri dikenakan tarif untuk penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah) dikenakan sebesar Rp. 25.000/m3. Tarif ini lebih rendah tarif pengangkutan sampah yang dilayani Dinas Kebersihan sebesar Rp.40.000/m3. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menganalisis implementasitarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan agar penerimaan retribusi dapat ditingkatkan dan juga menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasi tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di DKI Jakarta.

---

The volume of waste in Jakarta average of 6,500 tons per day and to overcome it, the government requires a huge cost. The result of obtained retribution is below of cost or budget that must be spent to manage waste. Regional regulation No. 1 Year 2015 on the Amendment to the regional regulation No. 3 of 2012 on regional usercharge, sets tariff of waste usercharge service of residential charged 0 rupiah, while for the service provider of waste transportion cooperated with independent management zone administrator, tariff charged for provisioning disposal / destruction of end waste (landfill) by Rp. 25,000 / m3. This tariff is lower than tariff for waste transportation served by Sanitation Department by Rp. 40,000 / m3. By using qualitative methods, The researcher analyzed the implementation of the tariff of waste usercharge for sanitation services in Jakarta Provincial Government in order that waste usercharge for sanitation services can be improved and also analyzed the constraints and efforts encountered in the implementation of waste usercharge tariff for sanitation services in Jakarta Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Depok sesuai dengan prinsip-prinsip etika lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Depok belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika lingkungan. Hal ini menjadi penyebab banyak terjadinya masalah lingkungan dan masalah kesehatan. Penelitian ini mendesak kewenangan Pemerintah Kota Depok untuk menerapkan prinsip-prinsip etika lingkungan dalam melaksanakan sistem pengelolaan sampah. Penerapannya juga harus diikuti oleh tindakan yang signifikan yaitu untuk meningkatkan kinerja pegawai di satu sisi serta kesadaran dan partisipasi masyarakat di sisi lain.

---

The aim of this study is to recognize implementation of environmental principles and ethics in waste management system at Depok City. This study using quantitative research method and descriptive analysis technique. The result shown that the waste management system at Depok City is not based by environmental principles and ethics. This condition then leads to many environmental problems and health issue.

This study urges Local Depok Authority to implement the environmental principles and ethics in conducting Depok's waste management system. The implementation should be followed by significant actions to increase local staffs capabilities and performance in one side and publics participation and awareness in another side."

"Sampah di Kota Depok menjadi permasalahan mendesak akibat meningkatnya timbulan sampah dan terbatasnya kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan memilah sampah di Kelurahan Depok pada tingkat rumah tangga berpotensi menghambat pengelolaan sampah yang berkelanjutan.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan memilah sampah rumah tangga beserta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta menganalisis hubungannya dengan jumlah pengurangan sampah di Kelurahan Depok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan metode campuran kuantitatif dan kualitatif, serta analisis korelasi dan regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Depok atau 38 berpartisipasi tinggi, 30 berpartisipasi sedang, 7 berpartisipasi rendah, dan 25 tidak berpartisipasi. Faktor internal dan eksternal secara serentak berpengaruh signifikan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan memilah sampah rumah tangga di Kelurahan Depok. Secara parsial, kontribusi faktor internal pada tingkat pemahaman 5,34 dan faktor eksternal pada tingkat peran aktor penggerak 15,1, tingkat manfaat langsung 22,1, serta ketersediaan dan aksesibilitas wahana 35,2 berpengaruh signifikan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan memilah sampah rumah tangga di Kelurahan Depok. Terdapat hubungan signifikan antara tingkat partisipasi dalam kegiatan memilah sampah rumah tangga dengan pengurangan sampah di Kelurahan Depok.Dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Depok termasuk pada kategori tinggi sehingga sebagian besar sampah organik tertangani oleh Unit Pengolahan Sampah 43,6 dan anorganik oleh bank sampah 24,2 . Ketersediaan dan aksesibilitas wahana sebagai faktor yang paling besar mempengaruhinya dan partisipasi masyarakat telah berkontribusi mengurangi 0,41 sampah di Kelurahan Depok sehingga mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.

---

Solid waste in Depok City turns into an urgent problem due to the increase of solid waste production and the limited capacity of the Final Disposal Facility. The low level of community participation in waste sorting activities in Depok Village at the household level has potentially inhibited sustainable waste management.The purpose of this study is to examine the level of community participation in waste sorting activities in the household level along with the influencing internal and external factors, and analyze its correlation with the amount of waste reduction in Depok Village. The approach used in this research is quantitative, with combination of quantitative and qualitative method, and multiple linear correlation and regression analysis.The results represented that the majority of Depok Villagers or 38 of them have high level of participation, 30 with moderate level, 7 with low level, and 25 have no participation at all. Internal and external factors simultaneously have a significant effect on the level of community participation in waste sorting activities in the household level. Partially, the contribution of internal factors including awareness level 5,34 and external factors including the role of driving actors 15,1 , direct benefit rate 22,1 , and availability and accessibility of the means 35,2 had a significant effect on the level of community participation in solid waste sorting activities in the household level in Depok Village. The level of participation in solid waste sorting activities in the household level is significantly related to waste reduction in Depok.It can be concluded that the level of community participation in Depok Village is considered as high, it is because most of organic wastes have been handled by Waste Processing Unit 43,6 , while the inorganic wastes have been handled by the waste bank 24,2 . Availability and accessibility of the means as the greatest influencing factor and community participation has contributed to waste reduction in Depok Village by 0,41 , therefore it supports sustainable waste management."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok. Maraknya pembangunan menara telekomunikasi mengurangi estetika kota, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menambahkan satu jenis retribusi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan. Faktor-faktor penghambatnya adalah perbedaan pendapat diantara para tim perumus kebijakan dalam menentukan regulasi persyaratan teknis menara telekomunikasi dan regulasi menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011.

---

This undergraduate thesis is talking about the formulation of telecommunication tower controlling charges in Depok City. The vast growing of telecommunication tower constructions is reducing aesthetics of the city so that the government makes many efforts to solve this problem. One of the efforts that has been made by the government is adding a new charges called telecommunication tower controlling charges on Indonesian Republic Laws of Local Tax and Local Retribution Number 28 Year 2009.

The result obtained in this research are the policy was formulated through several stages, namely: the identification of problems, agenda setting, public policy formulation, and policy design. The inhibitors factor are the differences among the policy makers in determining the technical requirements of telecommunications tower regulation and the previous regulation about towers that have been built before 2011."

"Pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selaras dengan meningkatnya retribusi parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, hal ini terlihat dari hasil realisasi retribusi parkir yang tidak mencapai target pendapatan retribusi parkir yang dikarenakan kebocoran pada implementasinya, atas dasar tersebut skripsi ini akan membahas mengenai analisis implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Bekasi serta berusaha untuk menemukan korelasi antara ketidaktercapaian target dengan implementasi dari retribusi parkir yang ada. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan masih belum berjalannya dengan baik implementasi retribusi parkir di Kota Bekasi karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pengawasan, koordinasi antar pihak, serta sosialisasi kepada wajib retribusi untuk mengantisipasi hambatan yang ada.

---

Economic growth in Kota Bekasi always increases every year, but the increase of economic growth is not in line with the increase of parking charges managed by Local Government, it can be seen from the result of parking charges realization that does not reach the target of parking charges revenue because of leakage in its implementation, this thesis will discuss about the analysis of the implementation of collection of parking fees in the City of Bekasi as well as trying to find a correlation between the lack of target achievement with the implementation of the user charges of existing parking. The research was conducted with post-positivist approach, descriptive research type, and data collection technique with literature study and in-depth interview. The result of the research shows that the implementation of parking charges in Bekasi city is still not meet the expected result because there are still some obstacles in the implementation, therefore there should be increased supervision, coordination between parties, and socialization to the mandatory user charges to anticipate the existing obstacles."

"Latar Belakang. Perilaku memilah sampah oleh rumah tangga masih cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu kurangnya motivasi dalam diri dan kondisi dari luar yang tidak mendukung untuk melakukan pemilahan sampah. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui hubungan antara program pemilahan sampah di wilayah kerja TPS3R dengan perilaku memilah sampah di rumah tangga di Kota Depok, Bogor dan Tangerang Selatan. Faktor lainnya yang diduga terkait dengan pemilahan sampah di rumah tangga antara lain karakteristik rumah tangga yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, luas bangunana, dan luas lahan. Uji statistik yang digunakan adalah Uji chi-square dan regresi logistik.. Hasil menunjukkan bahwa program pemilahan sampah di wilayah kerja TPS3R adalah faktor yang paling dominan terkait dengan perilaku memilah sampah oleh rumah tangga. Sehingga perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan program pemilahan sampah untuk mengurangi timbulan sampah.

---

Background. Waste sorting behaviour by household is still tending to low. This is caused by 2 factors namely lack of motivation from themselves and condition from outside that does not support to do waste sorting. This study aims to find out that waste sorting program in works area of temporary waste dump based on reduce, reuse, recycle TPS3R can encourage household to sort their waste in Depok, Bogor, and South Tangerang City. Another factors that predicted to have relation with waste sorting behaviour by household among others household characteristic that consist of age, sex, education level, household monthly income, employment, house size, and land size.

This study will use chi square and regression logistics test as statistic tests. Results showed that waste sorting program in works area of TPS3R is a dominant factor to encourage waste sorting behaviour by household. So there should have been planning and implementation of the waste sorting program to reduce pileup waste."

"Salah satu sarana penyaluran sediaan farmasi dan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian adalah Apotek. Acuan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan kefarmasian di Apotek selama ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor1332/Menkes/SK/X/2002.Data hasil pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek Kota Depok tahun 2004 - 2006 menunjukkan lebih banyak Apotek yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) daripada yang Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 / Menkes / SK I X / 2002 sehingga perlu diteliti dan dianalisis faktor yang menjadi penyebabnya.Rancangan penelitian ini merupakan kombinasi studi kuantitatif dan kualitatif. Desain cross sectional dipakai untuk studi kuantitatif sedangkan untuk studi kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat, dan interpretasi data dalam bentuk matrik hasil wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan pengamatan langsung di Apotek. Responden adalah 96 orang Apoteker Pengelola Apotek di Kota Depok yang izinnya telah dikeluarkan sebelum tahun 2006. Penilaian pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek berpedoman pada pertanyaan yang ada pada bagian pengelolaan pelayanan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 / Menkes/ SK/ X / 2002 dan dicocokkan dengan pengamatan di Apotek. Uji statistik digunakan untuk mengetahui hubungan tingkat pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek berdasarkan variabel pengetahuan, umur, pekerjaan lain, alamat Apoteker, jasa profesi, jumlah Asisten Apoteker, kepemilikan Apotek, lama kerja, kehadiran Apoteker dan supervisi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek Kota Depok tahun 2006 Iebih banyak Tidak Memenuhi Syarat (TMS) daripada Memenuhi Syarat (MS). Dari sepuluh variabel yang diteliti dengan menggunakan uji t independen dan didukung dengan wawancara mendalam terdapat 4 variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek yaitu umur, jumlah Asisten Apoteker, kehadiran Apoteker dan supervisi.Untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengelolaan di Apotek berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi Depanemen Kesehatan untuk mengkaji ulang aturan pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek khususnya Keputusan Menteri Kesehatan Rf Nomor 1332 / Menkes / SK / X / 2002 dan membuat petunjuk pelaksanaan. Bagi Dinas Kesehatan disarankan menambahkan syarat untuk perizinan Apotek yaitu Apoteker Pengelola Apotek sebaiknya berusia di atas 35 tahun, jumlah minimal Asisten Apoteker 2 orang, dan Apoteker harus hadir setiap hari di Apotek. Perlu peningkatan kualitas supervisi, menindak lanjuti hasil supenfisi, sosiaiisasi kembali aturan pengelolaan pelayanan di Apotek kepada Apoteker Pengelola Apotek, Asisten Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek, dan pembekalan kepada Apoteker Pengeloia Apotek baru khususnya tentang aturan di Apotek. Bagi Apoteker disarankan menindaklanjuti hasil supervisi, menambah pengetahuan dan ilmu terutama aturan-aturan baru yang berhubungan dengan profesinya sebagai Apoteker."