Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"As a country which located in active seismic plates area, Indonesia becoming one of vulnerable country towards earthquake risks. During 2016, there have been approximately 500 earthquakes in Indonesia. The impact of an earthquake is not only directly harmful to human rsquo s life or destructive to human rsquo s assets, but also affect price of house indirectly since the power of an earthquake could break down a sturdy house standing. Considering the adverse effects of earthquake, the study aims to examine the impact of earthquake risks on housing price in Indonesia. We use posted housing data from online housing marketplace website in several cities of Indonesia namely Jakarta, Yogyakarta, Padang and Garut in April 2016 to April 2017. Our estimation results show that distance of house to epicenter and time gap will be positively significant affect house price. In contrast, frequency of earthquake will be negatively significant affect house price. Another substantial finding, impact of earthquake risks towards price of house will varies in every city with different level of seismic activity.

---

Sebagai negara yang terletak di daerah lempeng seismik aktif, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap risiko gempa bumi. Sepanjang tahun 2016, Indonesia telah mengalami sekitar 500 gempa bumi. Dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi tidak hanya secara langsung membahayakan nyawa manusia dan merusak aset manusia, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi harga rumah karena kekuatan gempa bumi dapat meruntuhkan bangunan yang kokoh. Dengan mempertimbangkan efek yang merugikan dari gempa bumi, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari risiko gempa bumi pada harga rumah di Indonesia. Studi ini menggunakan data penjualan rumah yang diiklankan dari situs jual beli rumah online di beberapa kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Padang, dan Garut selama bulan April 2016 hingga April 2017. Hasil estimasi menunjukkan jarak dari pusat gempa dan jarak waktu signifikan mempengaruhi harga rumah secara positif. Sebaliknya, semakin meningkatnya frekuensi gempa bumi mempengaruhi harga rumah secara negatif dan signifikan. Temuan penting lainnya dari penelitian ini adalah dampak risiko gempa bumi terhadap harga rumah akan bervariasi di berbagai daerah yang memiliki perbedaan tingkat aktivitas seismik."

"Kabupaten Pandeglang memiliki kedekatan wilayah dengan zona subduksi dan wilayah pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia di Selat Sunda. Akibatnya Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat kerawanan dan kerentanan gempa bumi, dan untuk itu wilayah rawan gempa bumi dan kerentanan terhadap gempa bumi perlu ditentukan sebagai upaya mitigasi bencana gempa bumi. Faktor - faktor seperti litologi, struktur geologi, lereng, dan nilai PGA (Peak Ground Acceleration) dapat digunakan untuk menentukan wilayah rawan gempa bumi dengan metode skoring. Kerentanan wilayah terhadap gempa bumi ditentukan dengan metode weighted overlay dengan pembobotan dalam aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan fisik. Kerawanan merupakan aspek lingkungan dalam penentuan kerentanan, sedangkan kepadatan penduduk, jumlah penduduk wanita, ratio ketergantungan, dan penyandang disabilitas digunakan dalam penentuan kerentanan aspek sosial. Kerentanan aspek ekonomi menggunakan indikator penduduk miskin dan kerentanan fisik menggunakan kepadatan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan wilayah rawan gempa bumi sedang mendominasi Kabupaten Pandeglang dengan luas 64,99% dan mayoritas tersebar pada bagian timur dan selatan Kabupaten Pandeglang. Dalam kerentanan, wilayah kerentanan tinggi terdapat di Kecamatan Labuan dengan luas sebesar 36,07 % dari luas Kecamatan Labuan, sedangkan Kecamatan Sindangresmi dan Kecamatan Munjul merupakan kecamatan dengan kerentanan rendah dengan luas 73.93 % dari luas Kecamatan Sindangresmi dan 61.52 % dari luas Kecamatan Munjul.

---

Pandeglang Regency has a proximity to the subduction zone and the meeting area of ​​the Indo-Australian Plate and the Eurasian Plate in the Sunda Strait. So that Pandeglang District has an earthquake level of vulnerability and vulnerability. Areas prone to earthquakes and vulnerability to earthquakes need to be determined as an effort to mitigate earthquakes. Factors such as lithology, geological structure, slope, and PGA (Peak Ground Acceleration) values ​​can be used to determine earthquake prone areas by the scoring method. Regional vulnerability to the earth's herds is determined by the weighted overlay method by weighting in environmental, social, economic and physical aspects. Vulnerability is an environmental aspect in determining vulnerability, while population density, female population, dependency ratio, and people with disabilities are used in determining the vulnerability of social aspects. Vulnerability in economic aspects uses indicators of poor population and physical vulnerability using building density. The results showed that earthquake-prone areas were dominating Pandeglang Regency with an area of ​​64.99% and the majority was spread in the eastern and southern parts of the Pandeglang Regency. In susceptibility, the high vulnerability area is in Labuan Subdistrict with an area of ​​36.07% of the area of ​​Labuan Subdistrict, while the Sindangresmi Subdistrict and Munjul Subdistrict are sub-district with low vulnerability with an area of ​​73.93% of the area of ​​Sindangresmi Subdistrict and 61.52% of the total area of ​​Munjul Subdistrict."

"Gempa bumi merupakan bencana yang dapat berdampak pada berbagai aspek, salah satunya aspek psikologis, dimana lansia merupakan salah satu kelompok yang paling rentan mengalami dampak ini. Kesiapsiagaan psikologis merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak psikologis yang diakibatkan oleh gempa bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesiapsiagaan psikologis dan kecemasan pada lansia di daerah rawan bencana gempa bumi. Desain penelitian menggunakan cross sectional dengan sampel sebanyak 355 dan kriteria inklusi yaitu berusia 60-83 tahun, tidak mengalami gangguan kognitif, pernah mendapatkan penyuluhan gempa bumi, bisa membaca dan menulis, dan bersedia menjadi responden. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini telah melalui uji validitas dan reliabilitas dengan nilai nilai Cronbach Alpha untuk kuesioner Sense of Community Index yaitu 0,88; kuesioner Psychological Preparedness for Disaster Threat Scale (PPDTS) yaitu 0,87; dan kuesioner Geriatric Anxiety Inventory 0,89. Penelitian ini juga telah dinyatakan lolos uji etik. Hasil penelitian menunjukan ada hubungan yang signifikan antara kesiapsiagaan psikologis dengan kecemasan (p value = 0.041). Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pendidikan (p value = 0.001), pengalaman (p value = 0.008) dan sense of community (p value =0.000) dengan kesiapsiagaan psikologis lansia. Faktor yang paling memengaruhi kesiapsiagaan psikologis adalah sense of community (OR = 2.620). Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk membentuk kelompok swabantu dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan psikologis dan sense of community pada lansia di daerah rawan bencana gempa bumi.

---

Earthquake is disasters can have an impact on various aspects, one of them is psychological aspect, where the elderly are one of the groups most vulnerable to this impact. Psychological preparedness is one effort that can be done to reduce the psychological impact caused by earthquakes. This study aims to determine the factors that influence psychological preparedness and anxiety in the elderly in earthquake-prone areas. The study design used cross sectional with a sample of 355 people. and the inclusion criteria were 60-83 years old, had no cognitive impairment, had received earthquake counseling, could read and write, and were willing to become respondents. The questionnaire used in this study has tested the validity and reliability with the value of Cronbach Alpha for the Sense of Community Index questionnaire which is 0.88; the Psychological Preparedness for Disaster Threat Scale (PPDTS) questionnaire, which is 0.87; and the Geriatric Anxiety Inventory questionnaire 0.89. This research has also passed the ethical test. The results showed a significant relationship between psychological preparedness with anxiety (p value = 0.041). Besides that, it was also found that there was a significant relationship between education (p value = 0.001), experience (p value = 0.008) and sense of community (p value = 0.000) with the psychological preparedness of the elderly. The factor that most influence psychological preparedness is the sense of community (OR = 2,620). The results of this study can be used as a basis for forming self-help groups in an effort to improve psychological preparedness and sense of community in the elderly in earthquake-prone areas."

"Gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi kapan terjadinya dan juga menimbulkan kerusakan gedung dan kematian yang paling besar. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang rawan gempa, sehingga perlu adanya perhitungan bagi perusahaan reasuransi yang tidak proporsional untuk meminimalisir kerugian dari perusahaan asuransi akibat kejadian katastropik. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana cara menentukan return period atau kapan terjadinya kembali potensi bencana alam gempa bumi yang dapat menyebabkan kerugian secara finansial maupun kehilangan nyawa yaitu salah satunya adalah dengan cara membuat fitting distribusi yang cocok dalam memodelkan kekuatan gempa. Sehingga hasil dari distribusi yang cocok yaitu dengan menggunakan distribusi loglogistik dan hasil perhitungan return period gempa bumi yaitu 7 tahun dan didapatkan hasil dari perhitungan tarif premi reasuransi katastrofe dengan menggunakan metode payback di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 14,3%

---

Earthquakes are natural disasters that are difficult to predict when they occur and also cause the greatest damage to buildings and deaths. North Sumatra Province is an earthquake-prone province, so there needs to be a disproportionate calculation for reinsurance companies to minimize losses from insurance companies due to catastrophic events. In this study, it will be discussed how to determine the return period or when the potential for an earthquake to occur again which can cause financial loss or loss of life, one of which is by making distribution fittings that are suitable for modeling earthquake strength. So that the results of a suitable distribution are using the logistic distribution and the results of the calculation of the return period for the earthquake are 7 years and the results of the calculation of the catastrophe reinsurance premium rate using the payback method in North Sumatra Province are 14.3%."

"Bandara Internasional Minangkabau secara geografis terletak pada wilayah barat pesisir pantai Pulau Sumatera. Secara geologis, Pulau Sumatera berada pada wilayah pergerakan dua lempeng, yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Bandara Internasional Minangkabau memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam gempa bumi dan tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dinilai dari segi aspek sarana evakuasi, tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami dan airport emergency plan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan analisis komparasi. Proses pengumpulan data dilakukan di gedung terminal Bandara Internasional Minangkabau pada bulan April - Mei 2022 melalui kegiatan observasi, wawancara, dan tinjauan dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan analisis komparasi menggunakan checklist yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, Pedoman Teknis 2 Perencanaan TES Tsunami, ICAO Doc-9137, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, dan SNI 7743:2011. Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap variabel penelitian didapatkan bahwa pemenuhan aspek sarana evakuasi adalah 82%, aspek tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami adalah 52,2%, dan aspek airport emergency plan adalah 93,33%. Hasil perhitungan rata-rata pemenuhan aspek kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami adalah sebesar 75,84%. Secara umum, kriteria setiap aspek telah terpenuhi cukup baik. Namun masih terdapat beberapa variabel dengan tingkat pemenuhan 0%, seperti pengecekan struktur bangunan TES dan rambu penunjuk evakuasi tsunami. Sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan, terutama pada aspek tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami sebagai aspek dengan persentase pemenuhan terendah. Pemeliharaan dan perbaikan dari aspek lainnya tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami. Upaya untuk meningkatkan kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami dapat dilakukan dengan memperbaiki dan melengkapi sarana evakuasi sesuai dengan standar dan peraturan, melakukan pengkajian ulang penetapan TES sesuai dengan alur pedoman perencanaan TES, dan memenuhi kriteria airport emergency plan sesuai dengan pedoman ICAO Doc-9137.

---

Minangkabau International Airport is geographically located on the west coast of West Sumatera. Geologically, West Sumatera is in the region of the movement of two plates, Indo-Australia and Eurasia. This condition causes Minangkabau International Airport to have a high level of vulnerability to earthquakes and tsunamis. This study aims to determine the level of preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters which are assessed from three aspect, evacuation facilities, vertical evacuation from tsunamis and airport emergency plans. This study uses a descriptive observational method with a comparative analysis approach. The data collection process was carried out at the Minangkabau International Bandra terminal building in April – May 2022 through observation, interviews, and document review. Data processing is carried out by comparative analysis using a checklist that refers to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 14 of 2017, Technical Guidelines 2 for Tsunami TES Planning, ICAO Doc-9137, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, and SNI 7743:2011.

Based on the results of data collection on research variables, it was found that the fulfillment of the evacuation facility aspect was 82%, vertical evacuation from tsunamis aspect was 52.2%, and the airport emergency plan aspect was 93.33%. The results of the calculation of the average fulfillment of aspects of Minangkabau International Airport readiness in dealing with earthquake and tsunami natural disasters is 75.84%. In general, the criteria for each aspect have been met quite well. However, there are still several variables with a compliance rate is 0%, such as checking the structure of the TES building and tsunami evacuation signs. So, some improvements need to be made, especially in the aspect of vertical evacuation of tsunamis as the aspect with the lowest percentage of fulfillment. Maintenance and repairs from other aspects still need to be done to improve the preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters. Efforts to improve the preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters can be done by repairing and equipping evacuation facilities in accordance with standards and regulations, reviewing the determination of TES in accordance with the flow of TES planning guidelines, and fulfilling the criteria for an airport emergency plan in accordance with the ICAO Doc-9137."

"Konsensus saat ini pada studi terkait mobilitas ekonomi telah mengidentifikasi faktor alamiah dan pengasuhan menjadi jalur yang mendasari transmisi bagaimana kesejahteraan diturunkan dari orang tua kepada anak melalui konsep mobilitas antargenerasi. Di antara faktor pengasuhan yang ada, studi terkait dampak bencana alam terhadap mobilitas ekonomi dan pendidikan masih terbatas dan belum mengarah pada kesimpulan. Dengan menggunakan data longitudinal rumah tangga selama dua dekade di Indonesia, studi ini mengkaji secara kuantitatif sejauh mana bencana alam mempengaruhi mobilitas ekonomi dan pendidikan antara orang tua dan anak di Indonesia. Studi ini menemukan bukti bahwa bencana alam dapat meningkatkan mobilitas ekonomi dan pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan metode Unconditional Quantile Regression, studi ini juga menemukan bahwa mobilitas ekonomi dan pendidikan bersifat non-linear antara satu persentil populasi dengan persentil populasi lainnya, di mana persistensi antargenerasi umumnya ditemukan di kalangan persentil populasi teratas.

---

The current consensus on the literature of mobility studies has identified the interplay between nature and nurture as the pathways underlying the transmission of how welfare is being passed down from parents to children through the concept of intergenerational mobility. Among nurture factors, studies on the impact of natural disasters on intergenerational economic and education mobility have yet to lead to a conclusion. By utilizing two decades long of longitudinal data in Indonesia, this study quantitatively examines the extent to which natural disasters influence the economic and education mobility between parents and children in Indonesia. We found the evidence that natural disasters can increase both intergenerational economic and education mobility in Indonesia. Our novel Unconditional Quantile Regression also proves the existence of non-linearity on the impact of natural disasters on intergenerational mobility, in which intergenerational persistence is usually observed among population in the top percentile."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat rentan terhadap bencana alam. Bencana alam dapat berpengaruh terhadap penerimaan dan belanja pemerintah namun pengaruh tersebut akan berbeda antar negara satu dengan lainnya. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh bencana alam terhadap keseimbangan fiskal baik sisi penerimaan maupun sisi belanja di tingkat pemerintah daerah. Dengan menggunakan data panel dan metode fixed effect, studi ini memberikan hasil bahwa bencana alam yang terjadi tahun 2010-2018 dapat mengganggu keseimbangan fiskal melalui indikator budgetary solvency di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan provinsi melalui penurunan PAD, peningkatan belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Jenis belanja yang paling berisiko untuk meningkat di tingkat kab/kota adalah belanja barang dan jasa dan di tingkat provinsi yaitu belanja tidak terduga. Meningkatnya belanja modal dapat diakibatkan oleh adanya beban fiskal akibat tertundanya proyek yang sedang berjalan atau adanya kebutuhan rekonstruksi pasca bencana. Studi ini juga memberikan hasil bahwa bencana banjir dan kekeringan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keseimbangan fiskal di daerah.

---

Indonesia is an archipelago country, making it fairly vulnerable to natural disasters. While natural disasters generally affect government revenue and expenditure, their effects likely vary by country. This study examines the effect of natural disasters on the fiscal balance, revenue, and expenditure of local governments. We used panel data and fixed effects methods to estimate the degree to which natural disaster severity influences budgetary solvency at the district and provincial levels in Indonesia between 2010 and 2018. This study reveals that natural disasters can strain fiscal balance at the district and provincial levels due to a decrease in own-source revenue and an increase in social assistance expenditure, capital expenditure, consumption expenditure, and unexpected expenditure. The district expenditure type most threatened by natural disasters is consumption expenditure, while the provincial expenditure type most threatened is unexpected expenditure. We also found that an increase in capital expenditure can lead to financial burden due to delays of planned projects or post-disaster reconstruction. Based on these findings, it is clear that forms of insurance or other financing schemes are necessary to mitigate the adverse impacts of natural disasters on regional fiscal balance."

"Indonesia adalah negara yang rawan terkena bencana alam seperti letusan gunung berapi, longsor dan tsunami. Rumah adalah aset yang berharga namun menanggung proporsi kerusakan yang tinggi akibat bencana alam, oleh karena itu penting untuk mengetahui apakah kejadian bencana alam mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk memiliki rumah di Indonesia. Paper ini mengadopsi metode harga hedonik untuk menjelaskan dampak dari bencana alam yang terjadi belakangan ini terhadap harga rumah di Indonesia menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) gelombang empat tahun 2014. Harga imputed rent digabung dengan karakteristik standar metode harga hedonik dan kejadian bencana. Estimasi menunjukkan bahwa dari beberapa jenis bencana alam, kejadian letusan gunung berapi berdampak signifikan terhadap harga. Hasil ini menyiratkan bahwa kejadian bencana alam memang mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk memiliki rumah, terutama kejadian letusan gunung berapi. Implikasi kebijakan utama yang disarankan pada paper ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak bencana alam terutama letusan gunung berapi terhadap pasar perumahan.

---

Indonesia is a country that is prone to many types of natural disaster, such as volcanic eruption, landslide, and tsunami. Houses bear a high proportion of damage from natural disasters, and since a house is one of the most important assets of people's lives, it is important to know whether the occurrence of these natural hazards affects household's decision to own a house in Indonesia. This paper adopts the hedonic pricing method to explain the impact of recent natural disaster onto housing price in Indonesia using data from Indonesia Family Life Survey (IFLS) wave five in 2014. The imputed rent price is coupled with disaster occurrence and other standard characteristics in the hedonic pricing method. The estimation shows that among various types of natural hazard, the occurrence of volcanic hazard has a significant impact on the imputed rent price. This result implies that natural hazard indeed affects people's decision to own a property, especially the volcanic disaster. The main policy implication for this paper is to increase people's awareness of natural disaster's impact especially that of volcanic hazards, on the housing market in Indonesia."

"Pengetahuan tentang Mitigasi Bencana Gempa merupakan bagian dari upaya tersebut kesiapsiagaan yang perlu dimiliki oleh seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan mitigasidengan sikap kesiapsiagaan bencana di kalangan pelajar di Jakarta. Rancangan Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan jumlah sampel 107 mahasiswa reguler Poltekkes Kemenkes, Jakarta I.Rata-rata umur sampel dalam penelitian ini adalah 19,94 tahun.tahun, mayoritas perempuan, sebagian besar belum pernah menghadiri materi perkuliahan dan seminar / pelatihan terkait bencana. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan makna antara pengetahuan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi (p = 0,01; α = 0,05). Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kesadaran meningkatkan pengetahuan tentang mitigasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi.

---

Knowledge of Earthquake Disaster Mitigation is part of the preparedness effort that needs to be owned by the whole community, including health students. The purpose of this study was to determine the relationship between mitigation knowledge with an attitude of disaster preparedness among students in Jakarta. Design This study is a cross-sectional study with a total sample of 107 regular students at the Health Polytechnic of the Ministry of Health, Jakarta I. The average age of the sample in this study was 19.94 years. years, the majority of women, most of whom have never attended lecture materials and seminars / training related to disasters. The results of this study indicate a meaningful relationship between knowledge of mitigation and earthquake disaster preparedness (p = 0.01; α = 0.05). This study recommends the importance of awareness increasing knowledge about mitigation to increase preparedness for earthquake disasters."

"Salah satu pengaturan di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah mengenai perjanjian yang dilarang, dimana pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pelaku usaha lain karena dapat menimbulkan distorsi terhadap persaingan di pasar. Dalam praktiknya, karena semakin sulitnya membuktikan adanya perjanjian tertulis, berkembang sebuah bukti tidak langsung atau bukti petunjuk (bukti komunikasi dan/atau bukti ekonomi), untuk membuktikan adanya perjanjian tidak tertulis dalam perkara perjanjian yang dilarang. Di dalam hukum persaingan usaha, dikenal konsep ekonomi price parallelism, yang menggambarkan kondisi penetapan harga di antara pelaku usaha, tetapi tidak didasarkan pada perjanjian atau kolusi secara sadar di antara pelaku usaha, melainkan murni karena keputusan independen para pelaku usaha sehingga tidak melanggar hukum persaingan usaha. Meskipun demikian, adanya price parallelism di antara pelaku usaha tidak menutup kemungkinan adanya perjanjian tidak tertulis di antara pelaku usaha sehingga dapat melanggar ketentuan di dalam perjanjian yang dilarang. Oleh karena itu, konsep price parallelism dapat dijadikan sebagai bukti ekonomi, tetapi terdapat sebab-sebab tertentu yang menentukan keberlakuannya sebagai bukti ekonomi. Fokus utama dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana hubungan price parallelism dengan hukum persaingan usaha di Indonesia dan keberlakuannya sebagai bukti ekonomi di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan metode penelitian doktriner yang bersifat deskriptif, didapatkan hasil bahwa untuk menentukan hubungan price parallelism dengan hukum persaingan usaha harus didasarkan pada fakta ada atau tidaknya perjanjian di antara pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya price parallelism. Sementara itu, untuk menentukan keberlakuan price parallelism sebagai bukti ekonomi harus didahului dengan analisis tambahan untuk melihat ada atau tidaknya perjanjian di antara pelaku usaha, dan/atau untuk melihat independensi para pelaku usaha yang terlibat dalam price parallelism, dan/atau untuk melihat ada atau tidaknya faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya price parallelism.

---

Indonesian antitrust law regulates the provisions of prohibited agreements, where companies are prohibited from entering into agreement or arrangements with other companies as it may cause distortions to the competitive market. As it becomes increasingly difficult to prove the existence of a written agreement, indirect evidence or circumstantial evidence (communication evidence and/or economic evidence) is being used to evidence the unwritten agreement in the case of prohibited agreements. In antitrust law, it is known the economic concept of price parallelism, depicting the condition of price fixing among companies, without the existence of conscious agreement or collusion, rather an independent decision of each companies, thus not violating the antitrust law. The existence of price parallelism, however, may not rule out the involvement of unwritten agreements among companies, leading to violations of the provisions of prohibited agreements. Consequently, price parallelism can be used as an economic evidence, but there are certain causes which determine its validity as an economic evidence. In this thesis, the primary focus is to analyze the relevance of price parallelism to the Indonesian antitrust law and its validity as economic evidence in the Indonesian antitrust law. Using the method of descriptive doctrinaire research, the results show that in determining the relevance of price parallelism to the Indonesian antitrust law is dependent on whether or not there were agreements among companies that led to price parallelism. Meanwhile, to ensure the validity of price parallelism as economic evidence must be preceded with factor-plus analysis to determine whether or not there were agreements among companies, and/or to determine the independence of each companies involved in price parallelism, and/or to determine whether or not there were other factors that could cause price parallelism."