Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong 2009, Kolter dan Keller 2009.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 article 6 explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1 39 st, 2015 at the latest, while small company on January 1 39 st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet.

The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017.

This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong 2009, Kotler and Keller 2009 modification theory.

The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. "

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company rsquo s about the program was sufficient. However, company rsquo s that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company's about the program was sufficient. However, company's that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan amanat yang ditugaskan oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa ?Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat? serta pasal 34 ayat 2 yang menyatakan ?Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan?. Pelaksanaan program JKN juga didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional yang menunjuk PT. Askes (Persero) yang kemudian disebut dengan BPJS Kesehatan sebagai satu-satunya badan penyelenggara SJSN untuk JKN. Sebagai pedoman penyelenggaraan JKN, kemudian diterbitkan Perpres No. 12 tahun 2013 dan Perpres No. 111 tahun 2013 yang telah mengamanatkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus sudah tergabung dalam program JKN selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2019. Untuk membantu mensukseskan program JKN, penelitian ini menguji tentang probabilitas seorang pekerja sektor informal perkotaan untuk menjadi peserta JKN berdasarkan sepuluh variabel bebas yaitu stimulus harga, stimulus diskon, stimulus periode pembayaran, precautionary motive, access motive dalam membeli asuransi, pengetahuan tentang financial planning yang meliputi manajemen risiko, manajemen menabung, perencanaan hari tua, perencanaan waris, dan manajemen cash flow rumah tangga. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung di wilayah Jabodetabek terhadap 150 pekerja sektor informal yang meliputi pekerja penerima upah tetap, pekerja penerima upah tidak tetap, dan pekerja non penerima upah. Pelaksanaan lapangan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2014. Berdasarkan analisis regresi probit, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara variabel bebas tersebut, empat variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas seseorang menjadi peserta JKN yaitu stimulus diskon, access motive, cash flow dan perencanaan harta waris (heirs). Dengan demikian, intervensi terhadap faktor-faktor tersebut dapat membantu meningkatkan minat seseorang terhadap program JKN.

---

National Health Insurance (JKN) was born as a mandate assigned by the 1945 Constitution which states that "everyone has the right to social security that allows the development of his or herself as a useful human being" as well as article 34, paragraph 2 which states "the state shall develop a system of social security for all people and empower the incapable and poor citizen in accordance to human dignity". JKN program implementation is also based on Law No. 40 of 2004 on National Social Security System (SJSN) and the Law No. 24 of 2011 on National Social Security Agency which appointed PT. Askes (Persero), which is then referred to BPJS Kesehatan as the sole agency of the Social Security Agency (JKN) and followed up by Presidential Decree No. 12 of 2013 and Presidential Decree No. 111 of 2013 which has mandated that all Indonesian citizens must be incorporated in JKN program no later than January 1st, 2019.

In order to make JKN program is successful, this study examine about the probability of urban informal workers to participate in JKN program based on ten independent variables that are price stimulus, discount stimulus, payment period stimulus, precautionary motive, access motive in buying insurance, knowledge on financial planning which includes risk management, saving management, retirement planning, heirs planning, and cash flow management.

The study was conducted through direct interviews in Greater Jakarta to 150 informal workers which includes fixed wage earners and non-fixed wage earners, and non-wage earners or self-employed. The fieldwork was conducted in October-November 2014.

By using probit regression analysis, the results of this study indicate that four independent variables have significant impact to the probability of a person becomes a participant of JKN. They are stimulus discount, access motive, cash flow and heirs planning. Thus, the interventions against these factors can help to improve person's interest to the JKN program."

"Latar Belakang: Upaya penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mengakses pelayanan KIA melalui pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn). Berdasarkan profil kesehatan tahun 2020, Kota Bekasi menduduki 3 kota terbawah di Provinsi Jawa Barat (84,8%) dan menjadi kota terendah pada tahun 2021 (86,67%) terhadap cakupan Pn. Keikutsertaan bidan di Indonesia menjadi jejaring FKTP masih sangat rendah (39,9%), padahal keberadaannya meningkatkan akses cakupan Pn. Masalahnya tidak seluruh FKTP dapat melayani persalinan PONED 24 jam sehingga sangat membutuhkan bidan sebagai jejaringnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bidan menajadi jejaring FKTP.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional melalui data primer (kuesioner). Sampel yang didapatkan berjumlah 116 responden. Data diolah dan dianalisis dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan SPSS. Hasil: Bidan yang memutuskan untuk menjadi jejaring FKTP hanya sebesar 24,1% dan sebagian besar memiliki karakteristik usia 40-50 tahun, lulusan D3 Kebidanan, dan belum berstandar bidan delima. Berdasarkan hasil uji stastistik, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan (p=0,047) dan standar kualitas pelayanan kebidanan (p=0,004) terhadap keputusan bidan menjadi jejaring FKTP, sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi (p=0,081), lama masa kerja (p=0,181), pelatihan (p=0,797), dan figur bidan (0,321). Pada analisis multivariat, standar kualitas pelayanan kebidanan merupakan variabel yang paling dominan berhubungan setelah dikontrol variabel pengetahuan dan motivasi. Kesimpulan: Keputusan bidan yang sangat dipengaruhi oleh informasi dari sejawat dan pengalaman sebelumnya. Dalam pelaksanaannya sosialisasi masih minim dilakukan dan pelatihan bukan merupakan syarat perjanjian kerjasama bidan dan FKTP. Saran: Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang bersinergi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, FKTP, dan IBI terhadap pelaksanaan praktik pelayanan kebidanan di era JKN, serta adanya evaluasi tarif khususnya tarif persalinan pada prorgram jejaring FKTP.

---

There are some efforts to reduce MMR, one of them is ensuring that every mother could access MCH services through delivery assistance by health personnel (Pn). Based on the 2020 health profile of West Java Province, Bekasi City occupies the lowest 3 cities (84.8%) and is the lowest city in 2021 (86.67%) in terms of the coverage of (Pn). The participation of midwives in Indonesia as First Level of Health Facility (FKTP) networks is still very low (39.9%), even though their presence increases access to Pn coverage. The problem is not all FKTPs can provide 24-hour PONED deliveries, so they really need a midwife as their network.

Objectives: This study aims to determine the factors that influence midwife's decision to join the FKTP network.

Methods: This study used a quantitative approach with a cross-sectional research design using primary data (questionnaire). The samples obtained amounted to 116 respondents and then the data was processed and analyzed with univariate, bivariate and multivariate using SPSS.

Results: Only 24.1% of midwives who decided to join the FKTP network, had the characteristics of being between the ages of 40 and 50 years, D3 Midwifery graduates, and not standardized by Bidan Delima program. Based on the statistical, there was a significant relationship between knowledge (p=0.047) and midwifery service quality standards (Bidan Delima) (p=0.004) on the midwife's decision as a FKTP network, while there was no significant relationship between motivation (p=0.081), length of experience (p=0.181), training (p=0.797), and the figure of the midwife (0.321). In the multivariate analysis, midwifery service quality standard was the most dominant variable related after controlling for knowledge and motivation variables.

Conclusion: Midwife’s decision as FKTP networks are strongly influenced by information from colleagues and previous experience. In practice, socialization is still minimal and training is not a condition of the agreement between midwives and FKTP.

Suggestion: There is a need for synergized socialization and supervision between the Ministrty of Health/Public Health Office, BPJS Kesehatan, FKTP, and IBI regarding the implementation of midwifery service practices in the JKN era, as well as an evaluation of rates, especially delivery rates in the FKTP network program."

"Minyak jelantah adalah minyak yang telah digunakan lebih dari 2 atau 3 kali penggorengan dan dapat dikategorikan sebagai limbah karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan sejumlah penyakit pada manusia. Saat ini pemakaian minyak jelantah dimasyarakat masih terbilang tinggi khususnya bagi pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima masih belum banyak mengetahui bahaya dari pemakaian minyak jelantah bagi kesehatan maupun lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemakaian minyak goreng berulang kali pada pedagang kaki lima di Kota Depok. Penelitian ini menggunaan studi kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sumber data penelitian ini merupakan data primer yang diambil langsung oleh peneliti menggunaan teknik simple random sampling. Populasi studi pada penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima di Kota Depok yang menggunakan minyak goreng. Sampel yang didapatkan sebanyak 58 pedagang. Hasil penelitian didapatkan bahwa Faktor individu yang terdiri dari variabel usia (p-value 0,975) dan tingkat pendidikan (p-value 0,419) tidak memiliki hubungan bermakna dengan perilaku pemakaian minyak goreng berulang kali, sedangkan untuk variabel alasan (p-value 0,001), pengetahuan (p-value 0,027) dan sikap (p-value 0,00) memiliki hubungan bermakna terhadap perilaku pemakaian minyak goreng berulang kali. Faktor lingkungan terdiri dari variabel paparan informasi (p-value 0,259) dan ketersedian (p-value 0,340) tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku pemakaian minyak goreng berulang kali pada pedagang kaki lima di Kota Depok tahun 2022.

---

Used cooking oil is an oil that has been used more than 2 or 3 times in frying pans and can be categorized as waste because it can cause environmental damage and many diseases in humans. Currently, the use of used cooking oil in the community is still relatively high, especially for street vendors, street vendors still do not know much about the dangers of using used cooking oil for health and the environment. This study aims to determine the factors related to the use of cooking oil waste (used cooking oil) at street vendors in Depok City. This study uses quantitative studies with a cross-sectional approach. The source of this research data is primary data taken directly by researchers using simple random sampling techniques. This study's population in this study was all street vendors in Depok City who used cooking oil. The sample obtained was 58 traders. The results of the study found that individual factors consisting of age variables (p-value 0.975) and education (p-value 0.419) did not have a meaningful relationship with the behavior of using cooking oil waste (used cooking oil), while the variables of reason (p-value 0.001), knowledge (p-value 0.027) and attitude (p-value 0.00) have a meaningful relationship to the behavior of using cooking oil waste (used cooking oil). Environmental factors consisting of environmental variables (p-value 0.259) and availability (p-value 0.340) do not have a meaningful relationship with exposure to information the behavior of using cooking oil waste (used cooking oil) at street vendors in Depok City in 2022."

"Hasil program Pedal! di SMA Negeri 2 Bogor mengalami signifikansi yang sangat sedikit dalam meningkatkan literasi kesehatan mental siswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran faktor-faktor yang menghambat dan mendukung berjalanannya program. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan model deskriptif. Pedal! merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan mental pada siswa dengan bentuk program berupa penyuluhan, konseling, pengembangan media, dan pengoptimalan konselor sebaya di PKPR Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Pengambilan data dilakukan pada dua kelompok siswa dan satu kelompok konselor dari PKPR. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendukung perubahan pengetahuan dan sikap siswa seperti penyampaian materi yang sesuai dengan cara komunikasi siswa, penggunaan gawai di generasi milenial, serta penggunaan istilah yang menarik sesuai dengan kaidah marketing. Penelitian ini juga menunjukan faktor-faktor yang menghambat seperti materi yang tidak komprehensif karena kegagalan dalam proses analisis kebutuhan, adanya stigma negatif terhadap penderita gangguan mental, kekurangan pada saat mengevaluasi kader PKPR, dan penggunaan media yang tidak masif.

---

The result of Pedal program in SMA Negeri 2 Bogor shows a lack of mental health literacy scale signification. This research has tried to confirm the factors that supports and inhibits the program to reach its goal. This reasearch is a cualitative research that use descriptive model for the research design. Pedal is a program that aims to increase a mental health literacy scale for students. There are four forms of this program class session, counseling, media developing, and upgrading for peer counsellors in PKPR Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. The data has collected from two groups of intervention objects and a group from PKPR.

The result of this research shows that there are some factors that supports a knowledge and an attitude of student to mental health issues. That factors are a good communication that fits with students culture, a gadget using, and an interesting diction that appropiates with marketing concept. This research also shows some factors that inhibit the program goal a failure in assesment process, a strong negative stigma to someone with mental illness, imperfection in PKPR member evaluation, and a unoptimum media using."

"Saat ini ada 3 metode pendaftaran BPJS Kesehatan yang dapat digunakan olehcalon peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN Perorangan menurut PeraturanDireksi BPJS Kesehatan No. 32 Tahun 2015 yaitu melalui kantor cabang, website danbank. Data terkini menyebutkan 96,03 melakukan pendaftaran melalui kantorcabang BPJS Kesehatan.Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi pengetahuancalon peserta JKN perorangan tentang metode pendaftaran di BPJS Kesehatan.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain studi crosssectional. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 96 calon peserta JaminanKesehatan Nasional Perorangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa respondenmemiliki pengetahuan tinggi 56,25 tentang metode pendaftaran calon peserta JKNperorangan. Terdapat 7 variabel yang mempunyai hubungan signifikan yaitu umur,pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pengalaman rawat inap, dukungan sosial danfrekuensi terpapar informasi terhadap pengetahuan tentang metode pendaftaran calonpeserta JKN perorangan yang memeiliki p value le; 0,05. Sedangkan variabel yangtidak mempunyai hubungan signifikan ada 3 variabel yaitu jenis kelamin,pengalaman dengan asuransi dan sumber informasi yang memiliki p value > 0,05.

---

Based on Regulation of Directors BPJS Kesehatan No. 32 2015, there arethree methods of registration to BPJS Kesehatan which can be done by people whowant to become the members of national health insurance Jaminan KesehatanNasional JKN those are registration through branch office, websites and banks.Curent data said 96.03 people register through the branch office of BPJSKesehatan.This research discusses the factor affecting knowledge of individual nationalhealth insurance candidates on registration methods in the bpjs kesehatan. The studytakes on a quantitative approach with a cross sectional design. The respondents of thisstudy consist of 96 individual national health insurance candidates.The result showedthat respondents have a high level of knowledge 56,25 about the registrationmethods for individual national health insurance candidates. There are 7 variables hassignificant relationship that is age, education, occupation, income, inpatientexperience, social support and frequency of information exposure to the knowledgeof individual national health insurance candidates on registration methods which hasa p value le 0,005. While the variables that do not significantly related there are 3variables that is sex, experience with insurance and information sources which has pvalue 0,05."

"

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan gatekeeper dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat. Sementara saat ini, pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di puskesmas belum maksimal, puskesmas sebagai gatekeeper belum menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas oeh peserta JKN dengan menggunakan literature review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Proquest, PubMed, Google Scholar, dan Garuda Ristekbrin. Pada hasil pencarian, ditemukan sebanyak 16 studi terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi dikatakan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN masih cukup rendah. Sebagian besar studi mendapatkan bahwa mereka yang lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas adalah peserta JKN dengan usia di atas 46 tahun, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, memiliki pengetahuan yang baik tentang JKN, memiliki aksesibilitas layanan yang mudah dan memadai, memiliki persepsi yang baik terhadap kesehatan, dan memiliki persepsi yang baik terhadap sikap petugas kesehatan dan JKN.

---

---

In the era of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas was a gatekeeper and public-focused service. Meanwhile, health services in Puskesmas haven’t optimally utilized by the JKN participants, Puskesmas as gatekeepers are not at the top priority of health utilization. This study identified factors related to JKN participant’s utilization of health services in Puskesmas using a literature review. The literature search bases used were Proquest, PubMed, Google Scholar, and Garuda Ristekbrin. In the search results, 16 studies were selected based on inclusion and exclusion criteria. The research findings show that most studies stated that the utilization of health services by JKN participants were still quite low. Most studies find that those who make the most use of health services at puskesmas are JKN participants whom age over 46 years, with high levels of education, high income, have good knowledge about JKN, have easy and adequate service accessibility, has a good perception of health, and has a good perception of the attitudes of health workers and JKN itself.

"