Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi akan membahas fenomena terbentuknya kelompok intra partai politik dan bagaimana peran dalam politik dalam negeri. Secara spesifik akan mengkaji bagaimana kelompok Euro-Skeptis dalam Partai Konservatif Inggris. Penelian ini dipandu dengan pertanyaan penelitian bagaimana kelompok EuroSkeptis pada Partai Konservatif turut serta memberi pengaruh pada proses Referendum Inggris 2016. Teori yang digunakan untuk menjelaskan kasus yang diangkat adalah konvergensi partai dan diferensiasi kebijakan oleh Budge dkk. untuk menjelaskan penyebab antar partai politik terdapat persamaan dan perbedaan kebijakan yang diambil, teori dimensi organisasi dan motivasi faksionalisme oleh Kim Eric Bettcher untuk menjelaskan faktor dorongan terbentuknya kelompok intra partai, dan teori hubungan partai politik dengan faksionalisme oleh Frank Belloni dan Dennis Beller untuk menjelaskan pola hubungan faksi dengan partai politik tempatnya berada. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur berdasarkan keterkaitan dengan teori yang pilih dan menarik kesimpulan dari data yang telah didapat berdasarkan pada panduan pertanyaan penelitian. Temuan dari penelitian ini adalah kelompok intra partai mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan politik baik dalam maupun luar partainya. Kemampuan kelompok intra ini untuk mengakses sumber daya materil maupun materil dapat menarik semakin banyak pendukung ke kelompok tersebut sebagai modal untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan partainya. Pada kondisi di mana pimpinan partai tidak mampu mengendali kelompok intra ini, maka posisi pimpinan partai dapat diambil alih oleh kelompok intra tersebut sebagai awal untuk melakukan perubahan yang lebih besar.

---

Thesis will discuss the phenomenon of the formation of intra groups political parties and how it role in domestic politics. Specifically it will examine how the Euro Skeptics group in the British Conservative Party. This study is guided by research questions on how the Euro Skepticism of the Conservative Party contributes to the process of the British Referendum 2016. The theories used to explain the case are party convergence and policy differentiation by Budge et al.

To explain the causes of inter political parties there are similarities and differences in policy taken, the theory of organizational and motivation dimensions of factionalism by Kim Eric Bettcher to explain the factors of encouragement of intra party groups, and the political party and factionalism by Frank Belloni and Dennis Beller to explain the pattern of relationships Factions with the political parties in which they are formed.

This research will use qualitative research methods, data collection through literature study based on the relevance of selected theories and drawing conclusions from the data that have been obtained based on the research question guides.

The findings of this study are that intra party groups have the ability to change the political situation both within and outside their party. The ability of these intra groups to access material and non material resources can attract more supporters to the group as part of power to influence their party 39 s policy making process. In conditions where party leaders are unable to control this intra group, party leadership positions can be taken over by the intra group as a beginning to make larger changes."

"Latar belakang penelitian ini adalah referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa Brexit yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016. Hasil referendum menunjukkan 52 rakyat Inggris menginginkan keluar dari Uni Eropa dan 48 menginginkan tetap sebagai anggota. Akibat dari hasil tersebut, sehari setelahnya David Cameron langsung mengajukan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Inggris. Hal yang kontras terlihat mengingat bahwa David Cameron adalah salah satu tokoh yang mengkampanyekan Inggris untuk tetap bersama Uni Eropa meskipun ia berasal dari Partai Konservatif yang terkenal dengan sikap euroskeptisme dan sejak lama tidak sejalan dengan Uni Eropa. Berdasarkan hal tersebut, memunculkan pertanyaan mengapa David Cameron mengkampanyekan Inggris untuk tetap bersama Uni Eropa. Teori actor-specific digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan level analisis individu. Teori ini menggunakan aspek psikologi yaitu motivasi, emosi dan representasi masalah dalam menemukan alasan dibalik pembentukan sebuah keputusan. Berdasarkan teori, Cameron memiliki motivasi untuk dapat diterima dan dikenal sebagai pemimpin adil yang dapat menjembatani hubungan Inggris dan Uni Eropa dan ingin mempertahankan dan memperbesar pengaruh Inggris sebagai negara yang besar. Dari segi emosi, Cameron mempunyai emosi yang tenang dan penuh percaya diri yang dipengaruhi oleh karakter diri dan lingkungan yang mendukungnya. David Cameron merepresentasikan masalahnya berdasarkan keyakinan-keyakinannya yang dalam terhadap Eropa. Berdasarkan penelitian ini, hal tersebut membuktikan bahwa aspek-aspek psikologis seorang pemimpin juga memberi pengaruh dalam ditetapkannya sebuah keputusan.

---

The background of this study is a referendum on the British exit from the European Union Brexit held on June 23, 2016. The results of the referendum showed 52 of British people wanted to get out of the EU and 48 wanted to remain as members. As a result, a day later David Cameron immediately proposed resignation as Prime Minister of England. The contrast seems to be that David Cameron is one of the figures who campaigned for England to stay with the EU even though he was from the Conservative Party which is famous for its euroscepticism and has long been inconsistent with the European Union. Based on this situation, raises a question why David Cameron campaigned for Britain to stay with the EU.

The actor specific theory was used in this study using individual level analyzes. This theory uses the psychological aspect of motivation, emotion and problem representation in finding the reasons behind the formation of a decision. Based on his motivations, Cameron wants to be accepted and known as a fair leader who can bridge the UK and EU relations and want to maintain and enlarge the influence of Great Britain as a big country.

From his emotions, Cameron has a calm and confident emotion that is influenced by the character of himself and the environment that supports him. The last, David Cameron represents his problems based on his deep beliefs on Europe. Based on this research, it proves that the psychological aspects of a leader also give influence in the establishment of a decision. "

"ABSTRAKReferendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa tanggal 23 Juni 2016 menjadi suatu sejarah karena untuk pertama kalinya ada negara anggota yang memutuskan untuk keluar dari lembaga Uni Eropa. Hal ini menarik untuk sebab munculnya isu-isu yang digunakan selama masa kampanye untuk menarik perhatian masyarakat pemilih yang akan menggunakan hak suaranya dalam Referendum. Terdapat dua isu yang muncul yaitu isu imigran dari sesama negara anggota dan juga adanya isu ekonomi. Dalam artikel ini saya berharap dapat menyampaikan ikhtisar mengenai data yang ada terhadap kehadiran imigran dari sesama negara anggota dan hubungan ekonomi antara Inggris dengan Uni Eropa memberikan dampak yang baik tetapi bagi kubu yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa Levaer melihat bahwa Inggris seharusnya membatasi imigran yang masuk dan dalam hubungannya dengan ekonomi, meskipun Inggris mendapat keuntungan dari kebijakan pasar tunggal, dengan memilih keluar perekonomian Inggris tidak akan terlalu mengalami penurunan dalam perdagangan. Kata Kunci: Referendum, Uni Eropa, Inggris, Isu Imigran, Isu Ekonomi

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the issues that emerging in the UK rsquo s Referendum on EU membership. There are two issues issue immigrants from fellow member countries and economic issues. This research was conducted using a case study method and the data was collected through literature review from journals and articles that related to the research. Based on the data on the presence of immigrants from other member countries and economic relations between UK and EU has give a positive impact but according to leavers, The UK rsquo s should restrict the immigrants who want to enter the country and in term of economy, even though The UK get benefits from the common market policy, but with opt out, The UK economy will not having a decrease in trade. This research is qualitative research by using regionalism and nationalism concept. The result of the research has shown that those two issues used in the campaign by leaver group success to attract the british voters who will make the choice within The UK rsquo s Referendum on EU membership on 23 June 2016.Key words Referendum, European Union, UK, Immigrants, Economic."

"ABSTRAKTeknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara signifikan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga infrastruktur kritis Inggris kini bergantung pada kondisi dalam lingkungan cyberspace. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu cyber security menjadi salah satu prioritas tertinggi dalam kebijakan keamanan nasional Inggris. Namun regulasi cyber security di Inggris sering kali mengundang perdebatan dan tentangan dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi pro dan kontra masyarakat terhadap regulasi tersebut serta menganalisis penyebab regulasi cyber security di Inggris bertentangan dengan prinsip HAM. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori keamanan dan teori masyarakat informasi dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi cyber security di Inggris tidak mencerminkan nilai kebebasan individu serta dapat bersifat positif dan negatif di saat yang bersamaan. Di satu sisi bertujuan untuk melindungi kemanan seluruh warganya dari kejahatan serius dan di sisi lain tujuan tersebut diwujudkan melalui peraturan yang mencederai hak fundamental individu.

---

ABSTRACTInformation and communication technology utilized significantly in daily activities, so that critical infrastructures in the UK now dependent on conditions in cyberspace. It rsquo s not only bring advantages, but also could pose threats that affect national security. Therefore cyber security becomes one of the highest priorities in national security policy of the UK. Cyber security regulations in the UK are often invite debate and opposition from various parties. This study aimed to construct the pros and cons of the regulation and analyze the causes of its contrary to the principles of Human Rights. The analysis in this study uses security theory and the theory of the information society with normative legal research methods and qualitative approaches. The results of this study indicate that the regulation of cyber security in the UK do not reflect the values of individual freedom and could be positive and negative at the same time. On the one hand aims to protect the security of all citizens from serious crime and on the other hand this objective is manifested through regulations that harm the fundamental rights of individuals."

"Penjaminan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sedang marak dalam masyarakat internasional. Hak paten sebagai bagian dari HKI di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Inggris dan Singapura telah diakui untuk dapat dimanfaatkan yaitu sebagai jaminan pinjaman perusahaan khususnya bagi perusahaan dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sementara di Indonesia, pelaksanaan hak paten sebagai jaminan masih kurang memadai karena belum tersedianya suatu ketentuan yang mengatur tentang penggunaan hak paten sebagai jaminan dalam pembiayaan yang diberikan bagi perusahaan. Disamping itu, masih rendahnya tingkat keberanian bank di Indonesia untuk menerima hak paten sebagai jaminan yang dianggap penuh dengan resiko tinggi.Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan dengan analisis data berupa deskriptif analisis.Tujuan penelitian ini adalah agar HKI khususnya hak paten dapat menjadi terobosan baru bagi para pengusaha UMKM, para pihak penyalur dana baik milik pemerintah maupun swasta dalam memanfaatkan hak paten sebagai sumber dana atau untuk meningkatkan suatu modal usaha sehingga hal tersebut dapat turut memberikan efek peningkatan perekonomian Indonesia. Hak paten memiliki potensi yang besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai jaminan dengan melihat adanya unsur hak eksklusif yang memberikan kebebasan bagi penciptanya untuk mengalihkan hak paten tersebut.Sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Inggris dan Singapura hak paten sebagai jaminan telah diatur dan diakui di dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut. Beberapa negara diantaranya bahkan telah melaksanakan penggunaan hak paten sebagai jaminan dalam praktek pembiayaan bagi perusahaan di negaranya. Berdasarkan data yang diberikan secara terbuka pada negara-negara tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan karena adanya pengakuan dan eksistensi dari hukum yang berlaku pada negara bersangkutan.

---

Financing based an IPR assets becomes flare in the international society. In the developed country such as United States, China, United Kingdom dan Singapore, patent rights as the part of the IPR is recognized to be utilized as the company's collateral especially by Small Medium Enterprise (SME) company. Whilst in Indonesia, the implementation of the patent right as the collateral yet inadequate since there is no law and regulation that governs the using of patent as collateral which provided by financing scheme to the company. Other than that, the courage of Indonesian bank to accept patent as collateral is still lack taking to consideration of the high risk in such scheme.

The research methods which support this research is normative legal methods that particularly emphasizes on the documentation study in library research with data analysis in the form of descriptive analysis.

This research is aimed for the IPR, especially patent rights that can be the new breakthrough for the SME entrepreneur, state or private funder in order to utilize the patent right as the capital source or as to increase the business capital itself and therefore it would be affect to increasing the Indonesian economic condition. Patent right has a huge potential to be used as a collateral with its exclusive right in which granting the holder of such rights capability to assign his patent right.

As occurred in the developed country such as United States, China, United Kingdom and Singapore, patent right as collateral has been governed and recognized in the prevailing law and regulation in such country. Some of country among other is even clearly have implemented the using of patent right as collateral related to the financing granted for the company in respective country. According to the disclosure information provided from such

countries concerned can be recognized that basically patent right is being able to be collateral since there is acknowledgement and existences in the prevailing law and regulation regarding patent as collateral."

"Skripsi ini menganalisis tentang pembentukan kebijakan British Exit oleh Partai Konservatif di Inggris pada tahun 201 melalui pembentukan Manifesto Partai Konservatif tahun 2015 dengan mengangkat isu-isu yang berkembang di Inggris mulai 2013 hingga 2015. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah ‘Mengapa mekanisme bottom up dalam pembentukan kebijakan British Exit (2016) sebagai kebijakan proteksionis digunakan oleh Pemerintahan Konservatif Inggris?’ Teori riding the wave yang dikemukakan oleh Ansolabehere dan Iyengar (1994) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Dari tiga temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pengangkatan isu-isu proteksionis yang dilakukan oleh Partai Konservatif mendorong pembentukan kebijakan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau British Exit. Pengangkatan isu-isu proteksionis yang dilakukan oleh Partai Konservatif memperlihatkan langkah pragmatis Partai Konservatif dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

---

This undergraduate thesis analyses the formation of British Exit policy by the Conservative Party in the United Kingdom in 2016 through the formation of the 2015 Manifesto of the Conservative Party, which used the issues from 2013 to 2015. The research question of this thesis is 'Why did the British Conservative Government employ the bottom-up mechanism in the formation of the British Exit (2016) policy as its protectionist policy?’ Ansolabehere and Iyengar’s (1994) riding the wave theory is used in this study in finding the answers of this research question. This study employed the qualitative method using the secondary data. The three findings of this study show that the adoption of these protectionist issues by the Conservative Party supported the formation of British-Exit policy from the European Union. This can be understood as the pragmatic step of the Conservative Party in gaining public support."

"Skripsi ini mencoba untuk mempelajari dampak dari pertumbuhan penduduk Muslim terhadap pertumbuhan perbankan syariah menggunakan dataset dari 8 bank syariah mulai dari tahun 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi Muslim memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah.

---

This paper attempts to study the impact of the growth of the Muslim population towards the growth of Islamic banking using the dataset of 8 Islamic banks ranging from the year 2007-2011. The results suggest that the Muslim population has a significant positive impact on the growth of Islamic banking."

"ABSTRAKKegiatan bancassurance merupakan kerjasama bank dengan perusahaan asuransi yang memiliki banyak manfaat baik bagi bank, perusahaan asuransi, maupun nasabah. Kerjasama ini semakin banyak dilakukan di Indonesia, dan bank memiliki peran yang penting di dalamnya. Skripsi ini membandingkan tanggung jawab hukum bank dalam bancassurance di Indonesia dan Inggris, di mana Inggris merupakan salah satu negara yang mengenal kegiatan bancassurance terlebih dahulu, sebelum banyak negara-negara lain yang mengenalnya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan bancassurance di Indonesia dan Inggris dan bagaimana perbandingan tanggung jawab hukum bank dalam kerjasama bancassurance antara di Indonesia dan Inggris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum micro-comparison yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai tanggung jawab hukum bank dalam bancassurance berdasarkan peraturan yang berlaku pada kedua negara tersebut.

---

ABSTRACTBancassurance activity is a collaboration between banks and insurance companies that has a lot of benefits for banks, insurance companies, and also the customers. This collaboration is increasingly carried out in Indonesia, and banks have an important role in it. This thesis compares the responsibilities of banks in bancassurance between Indonesia and the United Kingdom, where United Kingdom is one of the countries who knew bancassurance first, before many other countries did. The main issues in this thesis are how is bancassurance regulated in Indonesia and the United Kingdom, and how is the comparison of legal responsibilities of banks between Indonesia and the United Kingdom. The method used in this study is a micro-comparison method that produces a form of juridical-normative research. This research concludes that there are similarities and differences regarding legal responsibilities of banks in bancassurance based on the regulations that apply to the two countries."

"Trademark dilution merupakan hak yang diberikan kepada pemilik merek untuk mencegah penggunaan merek yang sama atau serupa pada barang dan/atau jasa yang tidak bersaing, meskipun penggunaannya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ataupun kebingungan pada konsumen. Pada dasarnya, pelanggaran merek membutuhkan adanya suatu persaingan dan apabila tidak ada persaingan di antara para pihaknya maka penggunaan merek yang serupa tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. Doktrin trademark dilution ini kemudian diciptakan sebagai penutup dari celah ini. Dewasa ini, doktrin trademark dilution telah diadopsi oleh berbagai macam negara baik itu secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangannya. Konsep dari doktrin trademark dilution itu sendiri merupakan konsep hukum merek yang rumit dan relatif sulit untuk dijelaskan dan dipahami, oleh karena itu penerapan doktrinnya mungkin saja berbeda pada tiap negaranya. Dalam skripsi ini, Penulis akan menganalisis penerapan doktrin trademark dilution di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia dari segi peraturan perundang-undangannya dan penyelesaian sengketanya di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode perbandingan serta perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan terkait penerapan doktrin trademark dilution di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Hukum terkait trademark dilution di Amerika Serikat lebih berkembang dan hampir menyentuh setiap detail sehingga merupakan peraturan yang sangat komprehensif, sedangkan di Inggris, peraturan yang terkandung dalam Pasal 10(3) Trade Mark Act of 1994 belum mencakup seluruh ketentuan yang relevan. Penyelesaian sengketa di Amerika Serikat dan Inggris umumnya telah menerapkan trademark dilution dengan tepat meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim di Inggris masih ditemukan adanya pertimbangan yang menyangkut pautkan likelihood of confusion dalam menetapkan klaim trademark dilution. Di Indonesia, meskipun sudah diatur secara implisit, unsur penting seperti kekhasan merek belum diterapkan secara maksimal baik dalam undang-undang ataupun praktiknya sehingga trademark dilution belum dapat dikatakan sudah diterapkan secara baik di Indonesia. Indonesia memerlukan memerlukan perbaikan undang-undang merek agar pengaturan terkait trademark dilution dapat menjadi lebih efektif dan tepat.

---

Trademark dilution is a right granted to brand owners to prevent the use of the same or similar brand on non-competitive goods and/or services, even though its use does not cause unfair business competition or confusion to consumers. Basically, trademark infringement requires competition and if there is no competition between the parties, the use of a similar brand is not considered an infringement. The trademark dilution doctrine was then created to close this gap. Nowadays, the doctrine of trademark dilution has been adopted by various countries either explicitly or implicitly in their laws and regulations. The concept of the trademark dilution doctrine itself is a complex and relatively difficult concept of trademark law to explain and understand, therefore the application of the doctrine may differ in each country. In this thesis, the author will analyze the application of the trademark dilution doctrine in the United States, United Kingdom, and Indonesia from the perspective of laws and regulations and the settlement of disputes in court. The method used in this research is juridical-normative with a statutory approach and comparative methods and data collection is done through literature studies. The results of this study indicate that there are some differences regarding the application of the doctrine of trademark dilution in the United States, the United Kingdom, and Indonesia. The law related to trademark dilution in the United States is more developed and touches almost every detail so it is a very comprehensive regulation, whereas in England, the regulations contained in Article 10(3) of the Trade Mark Act of 1994 have not yet covered all relevant provisions. Dispute resolution in the United States and the United Kingdom have generally applied trademark dilution appropriately although in the consideration of the High Court Judge in the United Kingdom, there are still considerations regarding the likelihood of confusion in determining trademark dilution claims. In Indonesia, although it has been regulated implicitly, important elements such as brand distinctiveness have not been applied optimally both in law and practice so trademark dilution cannot be said to have been applied properly in Indonesia. Indonesia needs to improve its trademark laws so that regulation related to trademark dilution can be more effective and appropriate."

"Seiring dengan berkembangnya teknologi, pemrosesan terhadap data pribadi menjadi semakin diperlukan, termasuk terhadap data pribadi tentang anak. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi oleh anak-anak menyebabkan anak-anak kerap kali menjadi subjek data dari kegiatan pemrosesan data pribadi. Namun, tidak seperti orang dewasa, anak masih memiliki keterbatasan untuk memahami implikasi kegiatan pemrosesan terhadap data pribadi tentang mereka. Anak-anak juga memiliki keterbatasan untuk mengendalikan peredaran data pribadi tentang mereka. Dalam menyikapi hal ini, perlu penerapan pelindungan data pribadi anak. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus. Namun, tidak ada pengaturan atau penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan secara khusus itu selain dari perlunya persetujuan orang tua. Hal ini menyebabkan adanya keperluan untuk pengaturan pelindungan data pribadi anak secara lebih lanjut. Dari sejumlah negara, hukum pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris cukup menarik untuk diperhatikan karena keduanya telah memiliki aturan terkait dan pengalaman dalam penegakan hukumnya. Selain itu, pendekatan yang diterapkan di antara kedua negara itu cukup berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak-anak memerlukan pelindungan data pribadi yang lebih khusus dibanding orang dewasa, bagaimana hukum pelindungan data pribadi anak diterapkan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang dapat diterapkan Indonesia dalam pelindungan data pribadi anak dari perbandingan pengaturan pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitan terhadap perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan struktur atau kerangka hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait pelindungan data pribadi anak di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris tersebut.

---

As technology develops, processing of personal data becomes increasingly necessary, including personal data about children. The increasing use of information technology by children means that children often become data subjects from personal data processing activities. However, unlike adults, children still have limitations in understanding the implications of processing activities for personal data about them. Children also have limited control over the circulation of personal data about them. In responding to this, it is necessary to implement the protection of children's personal data. The Personal Data Protection Act has regulated that the processing of children's personal data shall be conducted in a special arrangement. However, there are no further provisions or explanations regarding this special arrangement apart from the need for parental approval. This causes the need for further regulation of the protection of children's personal data. From a number of countries, the law on the protection of children's personal data in the United States and the United Kingdom is quite interesting to note because both of them already have relevant regulations and experience in enforcing the law. In addition, the approaches used between the two countries are quite different. This study aims to find out whether children should receive more special personal data protection measures compared to adults, how the law on the protection of children's personal data is implemented in Indonesia, and what can Indonesia implement in protecting children's personal data from a comparison of child personal data protection regulations in the United States and the United Kingdom. This research is a normative juridical research that focuses on comparative legal research, namely by comparing the structure or legal framework, legal substance, and legal culture related to the protection of children's personal data in Indonesia, the United States and the United Kingdom"