Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan jumlah jemaah haji tunggu di Indonesia mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji, dimana dana tersebut berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan dana haji. Terhitung per 31 Desember 2016, dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama senilai lebih dari 90 triliun rupiah yang terdiri dari setoran awal jamaah haji mengantre dan setoran BPIH lunas namun masih mengantre. Pengelolaan dana umat dengan nominal yang sangat besar tersebut membutuhkan sebuah pengukuran kinerja yang tidak hanya berfokus pada penilaian keuangan saja, namun harus sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah alat ukur kinerja melalui indeks pengelolaan dana haji yang diformulasikan dari Undang-Undang dan Maqashid Syariah. Metode SAW Simple Additive Weighted digunakan untuk mengukur pencapaian Maqasid Syariah dan Undang-Undang ke dalam indikator kinerja pengelolaan dana haji yang dapat diukur. Pengelolaan dana haji pada penelitian ini pun dievaluasi per tahun dari tahun 2011-2015 dengan hasil Indeks Pengelolaan Dana Haji IPDH tertinggi pada tahun 2015 kemudian secara berurutan tahun 2014,2012,2013 dan terendah pada tahun 2011.

---

ABSTRACTThe numerous amount of waiting listed pilgrims in Indonesia causing the accumulation of hajj fund, in which the value of its benefits can be potentially increased in supporting a better implementation pilgrimage through hajj fund management. In 31th Desember 2016, hajj fund managed by the Ministry of Religion worth more than 90 million rupiah, consist of waiting listed pilgrim rsquo s initial deposit and pilgrim rsquo s BPIH payments, yet still in line. The management for such huge nominal requires a measurement that not only focuses on the financial aspects but also accordance with sharia and regulation. This study aims to construct an instrument to evaluate hajj fund management using an index established from Constitution and Maqashid Sharia. The SAW Simple Additive Weighted method used to measure the accomplishment of Maqashid Sharia and Constitution into the performance indicators of hajj fund management. In this study, the hajj fund management is evaluated annually from 2011 2015, it shows the highest value of Hajj Fund Management Index IPDH in 2015, sequentially in 2014, 2012, 2013 and the lowest result is in 2011. "

"Penelitian ini mengkaji tentang penyelenggara layanan asuransi berbasis syariah di Indonesia yang secara operasional pengelolaan layanannya memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan aturan yang berlaku dan patuh terhadap prinsip syariah. Dari sekian banyak kemudahan yang didapat oleh pengguna layanan asuransi syariah serta terus meningkatnya jumlah pengguna layanan tersebut di Indonesia, membuat prospek perkembangan asuransi syariah memungkinkan memiliki potensi penyimpangan baik dari sisi penerapan layanan, kepatuhan terhadap aturan maupun prinsip syariah yang terkait, sebab masih ada keraguan dari sebagian masyarakat apakah layanan di asuransi syariah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan POJK No. 69/POJK.05/2016, serta apakah sudah sesuai dengan tujuan syariah atau justru sebaliknya tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Penelitian ini penting dilakukan guna untuk menganalisis lebih lanjut terhadap objek yang sedang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah PT Prudential Syariah. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh simpulan bahwa layanan asuransi syariah PT Prudential Syariah secara keseluruhan telah melaksanakan kesesuaian penerapan layanan yang telah diatur dalam Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan POJK No. 69/POJK.05/2016, serta telah sesuai dengan konsep maqashid syariah yang terbagi ke dalam 3 (tiga) tujuan, yakni tahzib al-fardl, iqamah al-adl, dan jalb al-maslahah.

---

This research examines sharia-based insurance service providers in Indonesia whose operational service management has an obligation to follow applicable regulations and comply with sharia principles. Of the many conveniences obtained by users of sharia insurance services and the continuing increase in the number of users of these services in Indonesia, the prospects for the development of sharia insurance may have the potential for deviations both in terms of service implementation, compliance with related sharia rules and principles, because there are still doubts from some people whether sharia insurance services are in accordance with the provisions of MUI Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 and POJK No. 69/POJK.05/2016, as well as whether it is in accordance with sharia objectives or on the contrary is not in accordance with sharia regulations and principles. This research is important to carry out further analysis of the object being studied. The object of this research is PT Prudential Syariah. The research method used is normative juridical using a qualitative descriptive approach. Based on the results of the study, it was concluded that PT Prudential Syariah's sharia insurance services as a whole have implemented compliance with the implementation of services as regulated in MUI Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 and POJK No. 69/POJK.05/2016, and is in accordance with the concept of maqashid sharia which is divided into 3 (three) objectives, namely tahzib al-fardl, iqamah al-adl, and jalb al-maslahah."

"ABSTRAKPengelolaan dana haji oleh BPKH masih belum optimal. BPKH baru menempatkan dana haji dalam bentuk produk perbankan dan surat berharga. Padahal Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji juga mengamanatkan penempatan dana haji dalam bentuk investasi langsung. Di sisi lain, wakaf produktif merupakan tulang punggung perekonomian negara karena dapat menipiskan kesenjangan sosial. Akan tetapi, pengelola harta wakaf (nazhir) kesulitan dalam mencari dana untuk meningkatkan pemanfaatan harta wakaf. Padahal UndangUndang Wakaf mengamanatkan pengelolaan harta wakaf untuk mensejahterakan umat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pengaturan wakaf produktif dengan dana haji bisa disinergikan melalui pengaturan akad syariah. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji konsep hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait wakaf produktif dan pengelolaan keuangan haji. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Badan Wakaf Indonesia. Hasil dari penelitian adalah penempatan dana haji melalui wakaf produktif dapat dilakukan secara hukum. Selain itu, pengelolaan dana haji dengan pengembangan wakaf adalah perpaduan yang sinergis karena memiliki kesamaan karakteristik, prinsip, dan tujuan pengelolaan. Metode investasi yang dapat digunakan yaitu dengan metode investasi harta wakaf secara langsung, metode investasi wakaf uang secara langsung, metode investasi melalui pembiayaan, metode akad kerja sama bagi hasil dan metode pembelian saham atau sukuk wakaf. Dengan demikian, BPKH disarankan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga wakaf agar optimalisasi dana haji dapat dimaksimalkan dan memberikan kemashlahatan pada umat Islam dan Jemaah haji.

---

ABSTRACTThe management of the Hajj fund by BPKH is still not optimal. The BPKH only invested the Hajj funds in the form of banking products and securities. Even though the Hajj Financial Management Act also mandates the placement of Hajj funds in the form of direct investment. On the other hand, productive waqf is the backbone of the countrys economy because it can reduce social inequality. However, the waqf organizers (nazhir) have difficulty in finding funds to increase the utilization of waqf assets. Even though the Waqf Law mandates the management of waqf assetsfor the welfare of the people. Therefore, the authors conducted a study to examine how the regulation of productive waqf with Hajj funds can be synergized through the arrangement of Islamic contracts. The research was conducted by juridicalnormative method, namely by reviewing the concepts of Islamic law and the provisions of legislation related to productive waqf and financial management of Hajj. In addition, the author also conducted interviews with an interviewee from the Indonesian Waqf Board (BWI). The results of the study are that the placement of Hajj funds through productive waqf can be done legally. In addition, the management of the Hajj fund with the development of waqf is a combination that is synergistic because it has the same characteristics, principles and management objectives. The investment methods that can be used are direct waqf investment method, direct cash waqf investment method, investment through financing method, contract of profit-sharing method and method of buying shares or sukuk waqf. Thus, BPKH is advised to collaborate with waqf institutions so that the optimization of hajj funds can be maximized and provide benefits to Muslims and Hajj pilgrims."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kinerja Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Index Maqashid Syariah (IMS) terhadap Return On Asset (ROA). Objek entitas yang diteliti adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang listed di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berdasarkan purposive sampling sebanyak terdaftar 9 (sembilan) BUS. Selama ini pengukuran kinerja bank lebih didasarkan pada rasio keuangan dan sejenisnya, sedangkan untuk bank syariah seharusnya dapat lebih dieksplorasi dengan pendekatan nilai-nilai konsep islam yang salah satunya dengan index maqashid syariah. Dan penelitian ini hendak melihat pengaruh diantara kedua variabel tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data time series sekunder. Metode perhitungan IMS menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) dengan nilai index untuk melihat kinerja berdasarkan prinsip maqashid Syariah, sedangkan nilai ROA diperoleh berdasarkan rumus umum yang telah ada. Alat analisis yang digunakan berupa korelasi dan regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh antar variabel dimaksud dengan alat bantu perangkat lunak Statistical Package for Social Sciences. Hasil penelitian membuktikan bahwa Index Maqashid Syariah (IMS) mempunyai hubungan yang rendah dengan Return On Asset (ROA) yang dilihat dari angka koefisien korelasi sebesar -0,250. Dan juga IMS tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA berdasarkan model regresi linier sederhana Y = 0,032 – 0,169X serta nilai dari R Square sebesar 6,2%.

---

The objective of this study is to see the effect of the performance of Islamic Commercial Banks (BUS) based on the Maqashid Sharia Index (IMS) to Return On Asset (ROA). The object of the study is a Sharia Commercial Bank (BUS) registered with the Financial Services Authority (OJK) and based on purposive sampling as many as 9 (nine) BUS are registered. So far, the measurement of bank performance is based more on financial ratios and the like, while for Islamic banks it should be more explored with an approach to the values of the Islamic concept, one of which is the Islamic maqashid index. And this research wants to see the effect between these two variables. The research method used is descriptive quantitative using secondary time series data. The IMS calculation method uses Simple Additive Weighting (SAW) with an index value to see the performance based on the maqashid Sharia principle, while the ROA value is obtained based on the existing general formula. The analytical tool used in the form of correlation and simple linear regression to see the effect between variables is the Statistical Package for Social Sciences software tool. The results of the study prove that the Maqashid Sharia Index (IMS) has a low relationship with Return On Assets (ROA) as seen from the correlation coefficient of -0,250. And also IMS has no significant effect on ROA based on a simple linear regression model Y = 0,032 – 0,169X and the value of R Square is 6.2%."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis tentang mitigasi risiko nilai tukar menggunakan emas dan PUAS untuk dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jumlah setoran dana awal BPIH oleh calon jemaah Haji, kurs Rupiah terhadap dolar AS Nilai Tengah Rupiah , rate PUAS, dan harga emas dunia per ons dengan teknik simulasi kuantitatif dengan metode simulasi matematik. Periode dibagi menjadi 2 dua , disaat keadaan ekonomi sedang krisis Januari 2004 sampai dengan Agustus 2011 dan keadaan ekonomi sedang stabil September 2011 sampai dengan Desember 2017 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit antara lindung nilai dengan emas dan PUAS baik untuk semua tenor maupun semua periode. Untuk periode pertama di saat krisis, baik lindung nilai dengan emas maupun PUAS, semakin panjang tenor maka semakin besar jumlah bulan yang mengalami excess. Dari sisi nilai manfaat, terdapat perbedaan pula antara lindung nilai dengan emas dan PUAS untuk semua tenor dan semua periode. Pada periode pertama, emas memiliki rata-rata nilai manfaat monthly rate lebih tinggi dibandingkan dengan PUAS, sedangkan pada periode kedua, rata-rata nilai manfaat PUAS lebih tinggi. Banyaknya jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit tidak berpengaruh pada nilai manfaat yang dihasilkan pada masing-masing lindung nilai emas dan PUAS . Berdasarkan hasil simulasi dari penelitian ini, emas merupakan aset lindung nilai terhadap pergerakan USD/IDR pada keadaan sedang krisis. Waktu yang tepat untuk melakukan lindung nilai dengan penempatan pada emas adalah pada keadaan ekonomi sedang krisis dan tenor yang digunakan merupakan tenor panjang yaitu 12 bulan yang memiliki rata-rata nilai manfaat cukup tinggi namun risiko volatilitas nilai manfaat lebih rendah dibandingkan dengan tenor lainnya dan probabilitas bulan yang mengalami excess lebih besar.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the mitigation of exchange rate risk using gold and PUAS for Hajj fund in Indonesia. This study uses secondary data such as amount of initial fund deposit of BPIH by Hajj pilgrims, Rupiah exchange rate against US dollar Nilai Tengah Rupiah , PUAS rate, and world gold price per ounce by quantitative simulation technique with mathematical simulation method. Period is divided into 2 two , while the economic situation is in crisis January 2004 until August 2011 and the economic condition is stable September 2011 until December 2017 . The results show that there are differences in the number of months experiencing excess and deficit between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. For the first period in times of crisis, whether hedging with gold or PUAS, the longer the tenor, the greater the number of months experiencing excess. In terms of yield, there are also differences between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. First period, gold had an average monthly rate higher than PUAS, while in the second period, the average monthly rate of PUAS was higher. The number of months experiencing excess and deficit does not affect the monthly rate yield generated on each hedge gold and PUAS . Based on the simulation result from this research, gold is a hedging asset against the movement of USD IDR in a state of crisis. The right time to hedge with placement in gold is in the state of the crisis economy and the tenor used is long tenor of 12 months, which has the high average yield but the risk volatility of yield is lower than the other tenors and the probability of months experiencing greater excess."

"Optimalisasi portofolio melalui Alokasi Aset Strategis penting dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan nilai manfaat dari investasi dana haji. Nilai manfaat merupakan sumber utama bagi subsidi ongkos naik haji yang diberikan kepada jamaah, dimana nominalnya terus mengalami peningkatan setiap tahun akibat belum terlaksananya rasionalisasi ongkos naik haji dan eksposur risiko dari depresiasi rupiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi alokasi pada setiap kelas aset dalam portofolio dana haji. Periode penelitian akan dibagi menjadi dua, yaitu sebelum COVID-19 (2017-2019) dan selama COVID-19 (2020-2021) untuk menguji model alokasi aset yang digunakan dapat bekerja pada dua kondisi berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif portofolio dana haji dapat dihasilkan melalui model Black-Litterman (BLO), yaitu model yang dibentuk untuk mengeliminasi kekurang-kekurangan dalam model Mean-Variance Markowitz yang cenderung tidak aplikatif dan menghasilkan biaya transaksi yang besar akibat realokasi aset yang ekstrem. Menggunakan data pada periode tahun 2017 hingga 2021, portofolio terbaik ditunjukkan oleh portofolio konservatif yang terkonsentrasi pada aset pendapatan tetap pada rentang 76% hingga 100%. Portofolio ini dihasilkan dari asumsi penilaian pesimistik BPKH akibat kondisi ekonomi yang cenderung menurun selama pandemi. Pembentukan portofolio menggunakan BLO disarankan untuk menggunakan data pada periode Pre COVID-19, karena spesifik menggunakan periode COVID-19 sebagai dasar alokasi, dihasilkan portofolio yang berkinerja lebih rendah akibat ketidaksesuaian asumsi penilaian dengan kondisi aktual.

---

Portfolio optimization through Strategic Asset Allocation is important to be carried out by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) to increase the value of benefits from investment in hajj funds. The value of benefits is the main source of subsidies for the cost of the pilgrimage given to pilgrims, where the nominal continues to increase every year due to the risk of IDR depreciation and the rationalization of the cost of the pilgrimage has not been implemented. This study uses a quantitative approach and descriptive analysis. The purpose of this study was to obtain recommendations for the allocation of each asset class in the Hajj fund portfolio. The research period will be separated, before COVID-19 (2017-2019) and during COVID-19 (2020-2021) to test the asset allocation model used to work in two different extreme conditions. The results of the study show that alternative hajj fund portfolios can be generated through Black-Litterman model (BLO), a model that is formed to eliminate deficiencies in the Markowitz Mean-Variance model which tends to be inapplicable and generates large transaction costs due to extreme asset reallocation. Using data for the period 2017 to 2021, the most optimum portfolios are shown by the conservative portfolios that concentrated in fixed income assets in the range of 76% to 100%. These portfolios were mostly generated from BPKH's pessimistic view due to economic conditions that tend to decline during the pandemic. It is recommended to form the portfolios using Pre COVID-19 period data in BLO, because when specifically uses the COVID-19 period as the basis for allocation, the portfolios’ performance are lower due to the unaligned view with the actual conditions."

"Perkembangan teknologi di Indonesia, mengakibatkan transformasi pada beberapa sektor, salah satunya transformasi pada layanan pesan antar makanan. Saat ini, layanan pesan antar makanan sudah berbasis online dengan proses yang lebih sederhana dan efisien. Untuk membuat pesanan, pelanggan tidak perlu menelpon rumah makan tersebut, tetapi dengan aplikasi layanan pesan antar pada gawai pelanggan sudah bisa memesan makanan. Terdapat sebuah fitur inovatif yang dikenal sebagai "double order" dalam layanan pesan antar makanan. Fitur ini memungkinkan kurir untuk mengambil dua pesanan sekaligus dari 2 merchant yang lokasinya berdekatan ke 2 pelanggan yang juga lokasinya berdekatan. Fitur ini dapat memberikan pendapatan tambahan bagi kurir dengan cara yang lebih efektif, tetapi dapat mengurangi kepuasan pelanggan karena mengakibatkan waktu pengantaran makanan kepada pelanggan yang lebih lama. Sehingga untuk memberikan keuntungan terhadap kurir tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, diperlukan rute perjalanan layanan pesan antar makanan yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya operasional pada kurir dan waktu yang dikeluarkan oleh pelanggan. Permasalahan ini termasuk ke dalam Vehicle Routing Problem Pickup Delivery with Time Windows (PDPTW) karena bertujuan untuk mencari rute optimal. Permasalahan ini akan diselesaikan menggunakan metode Simulated Annealing dimana metode ini terinspirasi dari proses annealing (pendinginan) yang terjadi dalam proses kristalisasi pada suatu material. Optimasi layanan pesan antar makanan dengan menggunakan Simulated Annealing pada data simulasi yang terdiri dari 50 pesanan dengan fitur double order menghasilkan penghematan biaya operasional kurir hingga 31,56% dan mengurangi jumlah kurir yang beroperasi hingga 50% dibandingkan dengan layanan pesan antar makanan dengan fitur single order.Perilaku perbankan yang dalam prakteknya hanya memaksimalkan keuntungan pemegang saham, telah berubah. Pemangku kepentingan perbankan memandang bahwa aktivitas operasional dan bisnis perbankan yang berkelanjutan menjadi penting. POJK 51/POJK.03/2017 telah mewajibkan lembaga keuangan termasuk perbankan syariah menjalankan praktik keuangan berkelanjutan. Namun demikian pengukuran kinerja perbankan syariah berkelanjutan saat ini belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Indeks Perbankan Syariah Berkelanjutan (IPSB) dan implementasi pada perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tahap pertama penelitian yakni idea generation untuk menentukan dimensi dan indikator perbankan syariah berkelanjutan menggunakan studi literatur dan metode Delphi terhadap 10 pakar. Hasil dimensi dan indikator disusun dengan metode Operasionalisasi Konsep Sekaran. Tahap kedua penelitian yakni quantitative assessment untuk menguji dimensi dan indikator hasil diskusi melalui kuesioner terstruktur terhadap 10 pakar dan 10 praktisi dan diolah dengan metode Delphi-Analytic Hierarchy Process (AHP) dan metode Whitney Mann-U Test. Tahap ketiga penelitian yakni validation and analysis terhadap hasil metode AHP. IPSB dihitung menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Implementasi indeks digunakan untuk melakukan pemeringkatan dan evaluasi dengan data dari laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan laporan tata kelola 12 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode data tahun 2020 – 2023. Hasil penelitian terdapat 4 dimensi yang disebut Maqashid Syariah Quadruple Bottom Line (MSQBL) yakni Business Sharing (23,13%), Social Religious (18,97%), Responsible Enviroment (24,84%), dan Ethics & Sharia Principle (33,07%) dan terdapat 30 indikator yang membentuk Indeks Perbankan Syariah Berkelanjutan (IPSB) di Indonesia. Kasifikasi IPSB terbentuk menjadi 5 peringkat yakni Sangat Baik (87,50 s.d 100,00), Baik (75,00 s.d < 87,50), Cukup Baik (62,50 s.d < 75,00), Kurang Baik (50,00 s.d < 62,50), dan Tidak Baik (0 s.d <50,00). Implementasi IPSB menunjukkan Bank Syariah Indonesia mencatatkan predikat Baik dengan skor 85,74 pada tahun 2023. Model bisnis perbankan syariah berkelanjutan di Indonesia yakni MSQBL telah berjalan dengan seimbang (mizan).

---

In practice, banking behavior no longer solely focuses on maximizing shareholder profits. Banking stakeholders view sustainable banking operational and business activities as important. Financial institutions, including Islamic banking, are required by POJK 51/POJK.03/2017 to implement sustainable financial practices. However, there is currently no measurement of Islamic banking sustainability performance. This study aims to build an Islamic Banking Sustainability Index (IPSB) and implement it in Islamic banking in Indonesia. The approach used qualitative and quantitative methods. The first stage of the study involved generating ideas to identify the dimensions and indicators of Islamic banking sustainability through literature reviews and the Delphi method with 10 experts. The results of the dimensions and indicators were compiled by using the Sekaran Concept Operationalization method. The second stage of the study involved a quantitative assessment, which involved testing the dimensions and indicators of the discussion results through structured questionnaires for 10 experts and 10 practitioners. This process was conducted using the Delphi-Analytic Hierarchy Process (AHP) method and the Whitney Mann-U Test method. The third stage of the study was validation and analysis of the results of the AHP method. The IPSB was calculated by using the Simple Additive Weighting (SAW) method. The data from financial reports, sustainability reports, and governance reports of 12 Islamic commercial banks (BUS) in Indonesia for the data period 2020-2023 are used to implement the index and conduct ranking and evaluation. The study's findings encompass four dimensions, known as the Maqashid Syariah Quadruple Bottom Line (MSQBL), which include Business Sharing (23.13%), Social Religious (18.97%), Responsible Environment (24.84%), and Ethics & Sharia Principle (33.07%). Additionally, 30 indicators comprise the Islamic Banking Sustainability Index (IPSB) in Indonesia. The IPSB classification is divided into 5 ranks: Very Good (87.50 to 100.00), Good (75.00 to <87.50), Fairly Good (62.50 to <75.00), Less Good (50.00 to <62.50), and Not Good (0 to <50.00). The implementation of IPSB shows that Bank Syariah Indonesia recorded a good predicate with a score of 85.74 in 2023. The Islamic banking sustainability business model in Indonesia, known as MSQBL, has been implementing in a balanced manner (mizan)."

"Globalisasi mendorong perusahaan untuk melakukan pembaruan, perusahaan dapat melakukan inovasi teknologi di mana hal tersebut dapat membuat persaingan di dunia bisnis lebih kompetitif. Hal ini menjadikan meningkatnya perhatian pada intellctual capital (IC). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Intellectual Capital (IC) terhadap Islamic Social Responsibility (ISR) pada Bank Syariah baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung melalui kinerja berdasarkan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan indeks ISR yang terdiri dari 66 item, kemudian dilakukan analisis konten terhadap 29 Bank Syariah dari 4 negara di ASEAN: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina selama periode 2014 sampai 2017. Dengan menggunakan data panel dari 113 observasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IC memiliki pengaruh yang tidak signifikan baik terhadap kinerja berdasarkan maqashid syariah maupun terhadap aktivitas ISR. Sedangkan kinerja berdasarkan maqashid syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas ISR. Penelitian ini juga menemukan bahwa kinerja berdasarkan maqashid syariah tidak dapat memediasi pengaruh IC terhadap aktivitas ISR. Implikasi penelitian ini adalah mendorong pemilik dan manajer Bank Syariah untuk mengakui pentingnya mengelola sumber daya tak berwujud dan modal fisik yang tertanam pada karyawan dan proses mereka.

---

Globalization encourages companies to make updates, companies can innovate in technology where it can make the competition in the business world more competitive. This has led to increased attention to intellectual capital (IC). This study aimed to examine the effect of Intellectual Capital (IC) on Islamic Social Responsibility (ISR) in Islamic Bank both direct and indirect effect through Maqashid Syariah-based Performance. This study used ISR index consisting of 66 items, then analyzed content on 29 Syariah Banks from 4 countries in ASEAN: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and Philippines during 2014 to 2017.

From the analysis of 113 observations, the results of this study found that IC has an insignificant effect both on Maqashid Syariah-based Performance and ISR activity. While the Maqashid Syariah-based Performance has a positive and significant influence on ISR activity. The study also found that Maqashid Syariah-based Performance cannot mediate the effect of IC on ISR activity. The implication of this research is to encourage Islamic Bank owners and managers to recognize the importance of managing intangible resources and physical capital embedded in employees and their processes."

"ABSTRAKPengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur merupakan solusi Pemerintah untuk mengembangkan dana haji yang terkumpul. Keseriusan Pemerintah saat ini telah terlihat dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bertugas untuk mengelola dana haji. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur menurut UU No. 34 Tahun 2014 UUPKH dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan objek penelitian utama pada data sekunder. UUPKH melalui Pasal 48 membuka kemungkinan untuk mengelola dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur. Berdasarkan hukum Islam, kebolehan investasi dana haji pada sektor infrastruktur, dimungkinkan berdasarkan metode ijtihad maslahah mursalah. Alasannya, melalui investasi tersebut dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Saran dalam penelitian ini, yaitu kepada Pemerintah, secepatnya menerbitkan peraturan pelaksana dari UU No. 34 Tahun 2014, seperti Peraturan Pemerintah yang belum juga selesai dibuat, sedangkan kepada BPKH, harus ada informasi yang transparan mengenai penyaluran dana yang dilakukan oleh BPKH.

---

ABSTRACTManagement of haj funds through investments in the infrastructure sector is a solution from the Government to develop the haj fund collected. The seriousness of the Government is now visible with the establishment of the haj Financial Management Board tasked with managing the haj funds. The main problem in this research is how the management of haj funds through investment in infrastructure sector when viewed from Law No. 34 of 2014 and Islamic law. Research method used in this research is normative juridical with the main research object on secondary data. UUPKH through Article 48 opens the possibility to manage the haj funds through investments in the infrastructure sector. Under Islamic law, the permissibility of investing Haj funds in the infrastructure sector, is possible based on the method of ijtihad maslahah mursalah. The reason, through these investments can improve the quality of hajj pilgrimage, rationality and cost efficiency of Hajj pilgrimage, and benefits for the benefit of Muslims. Suggestions in this research, namely to the Government, immediately issue the implementing regulations of Law No. 34 Year 2014, such as Government Regulations that have not yet been made, whereas to the BPKH, there should be transparent information about the channeling of funds made by BPKH. "