Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi Pasar Senen sebagai suatu kebijakan yangdilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya dalamrangka menanggulangi peristiwa kebakaran Pasar Senen yang terjadi pada 25April 2014. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi pedagangPasar Senen. Penelitian ini dilakukan secara post-positivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Senen, hanya duafaktor yang memiliki pengaruh signifikan yakni faktor komunikasi dan faktor sumber-sumber. Sementara empat faktor lainnya yakni standar dan sasarankebijakan, diposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial ekonomi merupakan faktor pendukung dan tidak menjadi faktor dominan dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Senen.

---

This research discussed about the factors that influence policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation as a policy carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta through PD Pasar Jaya in order to overcome PasarSenen fire incident that occurred on 25th April 2014. Therefore, the purpose of thisresearch was to explain the factors that influence policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation. Research is done in post positivist with a descriptivedesign. The result showed from the six factors that influence policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation, only two factors that had significant influence. They were communication factor and resources factor.While the other four factors standard and target policy, dispotition, bureaucratic structure, and socio economic environment were the supporting factors and notbecame the dominant factors of the policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif antar instansi yang terlibat di dalam penertiban pedagang kaki lima. Tanggung jawab fungsi koordinasi terpusat pada Kepala Kecamatan Pasar Minggu sebagai pihak yang berwenang menerapkan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini terkait dengan usaha mengikis keberadaan oknum-oknum yang melindungi dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum. Selain itu, perlu adanya perbaikan internal terkait dengan sumber-sumber (resources) yang melekat pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pasar Minggu khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas Satpol PP. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya peningkatan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait ketertiban umum di DKI Jakarta. Dengan ini maka dapat mengikis penolakan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum.

---

The focus of this study is factors that influence the policy implementation for Regulating street vendors in pasar minggu jakarta selatan. This type of research is a qualitative descriptive research. The result of this study is that researcher suggests that local government has to improve the coordination amongst working units which regulating street vendors. The responsibility of coordination function is centered in the hand of Head of Pasar Minggu District as the only authorize person in implementing public order in his area. This coordination can eliminate the existence of persons which protect and fasilitate the street vendors existence in public area. Moreover, it needs some improvement in the resources which attach to Civil Servant Police Unit (Satpol PP) Pasar Minggu especially for the personels’ quantity and quality. Another factor that has to be counted too is the improvement of socialization frequency amongst society especially street vendors in order to give holistic perception related to public order in DKI Jakarta. By this condition, it can eliminate the resistent of society about the implementation of public order."

"Indonesia merupakan penyumbang polusi plastik terbesar kedua dari 129 negara. Jakarta sebagai kota terpadat penduduk di Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan plastik. Per tahun 2019, rata-rata total sampah harian Jakarta mencapai 7.702 ton. Hal ini membuat Jakarta menempati posisi kedua sebagai kota penghasil sampah terbanyak di Pulau Jawa. Data KLHK menunjukkan bahwa dari sisi sumbernya, pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang sampah terbanyak. Salah satu pasar tradisional di DKI Jakarta adalah Pasar Senen Blok III. Dalam rangka menghadapi permasalahan sampah plastik di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Pergub No. 142 tahun 2019 melarang penggunakan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional. Meski demikian, Pergub tersebut masih belum terimplementasi secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pasar Senen Blok III dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Untuk kepentingan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi Taweekaew (2014) dan Alesch et al (2012). Adapun metode penelitian yang dilakukan adala kualitatif. Dalam hal ini, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peraturan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pasar rakyat berdasarkan Pergub No. 142 tahun 2019, dalam implementasinya di provinsi DKI Jakarta belum terimplementasi secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena sejumlah faktor, yakni struktur dan proses kelembagaan, keterlibatan partisipatif, penerimaan masyarakat, kesadaran publik, partisipasi dan otonomi kerja, konfigurasi organisasi, monitoring, dan kolaborasi.

---

Indonesia is the second largest contributor to plastic pollution out of 129 countries. Jakarta as the most populous city in Indonesia also faces plastic pollution problems. As of 2019, Jakarta's total daily waste averaged for 7,702 tons. This makes Jakarta ranked second as the city that produces the most waste in Java. The data from the Ministry of Environment and Forestry shows that in terms of sources, traditional markets are one of the biggest contributors to waste. One of the traditional markets that produced a lot of waste in DKI Jakarta is Pasar Senen Blok III. In order to deal with the problem of plastic waste in Jakarta, DKI Jakarta Governor Anies Baswedan through Governor Regulation No. 142 of 2019 prohibits the use of single-use plastic bags in the traditional markets. However, the regulation has not been fully implemented. This study aims to explain the implementation policy of the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Pasar Senen Block III and analyze the factors that influence the implementation of this policy. For this purpose, this study uses implementation theory by Taweekaew (2014) and Alesch et al (2012). The research method is qualitative. Research data was collected through in-depth interviews and document review. The results of the research show that the regulation on the obligation to use environmentally friendly shopping bags at Pasar Senen has not been fully implemented due to several factors, which are institutional structure, participatory involvement, community acceptance, public awareness, participation and work authonomy, organizational cocnfiguration, moitoring, collaboration"

"Penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang adalah sosialisasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, koordinasi antaraktor dalam implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, ketersediaan fasilitas pasar, sikap resisten pedagang kaki lima, dukungan masyarakat, dan isi konten kebijakan.

---

Street Vendors regulation in Tanah Abang Market , Central Jakarta, is one of the policies which is implemented to enforce the Local Regulations No. 8 of 2007 about public order as the responsibility of local government DKI Jakarta. The research used qualitative approach through primary and secondary data collections. The result shows that the factors affects the implementation of street vendors regulation in Tanah Abang Market consists of socialization of street vendors regulation in Tanah Abang Market, coordination among actors in policy implementation, availability of resources, availability of market facilities, resistant attitude from street vendors, public support, and content of policy."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."

"Skripsi ini membahas faktor ndash; faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemilahan sampah di Kota. Penelitian ini dilakukan secara post-positivis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Implementasi kebijakan sampah di Kota Depok dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada kekurangan dari faktor komunikasi dan sumber daya, yang dapat dilihat dari ketidakjelasan dan inkonsistensi pesan yang disampaikan, perbedaan perubahan yang diinginkan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

---

This thesis discusses about the factors affecting the policy implementation of Waste separation in Depok.As a policy carried out by Depok City Government through Depok City Cleanliness. This research was conducted post positivist with descriptive design. Data collection techniques are by conducting in depth interviews, documentation studies, and observations. Implementation of waste separation in Depok city influenced factor factor that is comunicatins, resources, dispottion and bureaucracy. The results showed that the implementation of garbage policy in Depok City is influenced by the following factors include the factors of uncertainty and inconsistencies of messages conveyed, differences in desired changes, limited support facilities, lack of public awareness."

"Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Induk Kramat Jati memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan sebagai pusat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu aktivitas perekonomian di UPB Pasar Induk Kramat Jati harus tetap berlangsung, meskipun pada masa pandemi Covid-19. Pengelola UPB Pasar Induk Kramat Jati telah menerapkan kebijakan protokol kesehatan sebagai bentuk proteksi bagi masyarakat yang berada di area pasar. Permasalahan penelitian ini adalah masih terjadinya peningkatan jumlah pedagang dan pembeli positif Covid-19 di UPB Pasar Induk Kramat Jati meskipun pasar ini telah menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Pasar Induk Kramat Jati. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan protokol kesehatan kurang maksimal, yaitu, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga faktor tersebut menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah membuat instrumen kebijakan protokol kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari stakeholder kebijakan

---

UPB Kramat Jati Main Market has the important roles to provide basic daily needs for the community and as the center of the community's economy. Therefore, economic activity at UPB Kramat Jati Main Market must resume even during the Covid-19 pandemic. UPB Pasar Induk Kramat Jatihas implement the health protocol policy to prevent the transmission of Covid-19, but there's still the increasing number of people that getting infected by Covid-19. This reaserch aims to analyze the factors that influence the implementation of health protocol policies during the Covid-19 pandemic at the Kramat Jati Central Market. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review.The results of this research shows there are several factors that make this policy not optimal, such as the characteristics of the implementing agency, interorganizational communication and enforcement activities, and also economic, social and political conditions. Those factors are relate to the public participation which can't be found in this case. The recomendation of this research is to involve the community as stakeholders and strengthen its position by the policy instrument"