Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenggunakan perspektif perencanaan lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, untuk meninjau rencana pokok proyek National Capital Integrated Coastal Development NCICD di wilayah pesisir Pantai Utara dan Teluk Jakarta. Sebagai proyek strategis nasional, tujuan utama proyek NCICD ditujukan sebagai upaya untuk menanggulangi banjir yang melanda Jakarta. Selain dengan membangun tanggul laut raksasa ldquo;Great Garuda rdquo; di lepas pantai Teluk Jakarta, proyek berencana juga membangun berbagai macam infrastruktur dan juga real estate di atas lahan hasil reklamasi. Karena itu akan menjadi sangat krusial untuk melakukan tinjauan hukum terhadap proyek ini, sebab proyek ini berpotensi mengakibatkan kerusakan dan penecemaran lingkungan hidup. Terutama dalam hal ini lingkungan wilayah pesisir Pantai Utara dan Teluk Jakarta.

---

ABSTRACTUsing an environmental planning perspective regulated in legislation, in particular Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, to review the main plan of the National Capital Integrated Coastal Development NCICD project in the coastal areas of the North Coast and Jakarta Bay. As a national strategic project, the main objective of the NCICD project is to tackle the floods that hit Jakarta. In addition to building a giant sea wall Great Garuda off the coast of Jakarta Bay, the project also plans to build various infrastructure and real estate on reclaimed land. It will therefore be crucial to undertake a legal review of this project, as this project has the potential to cause environmental damage and pollution. Especially in this case the coastal area of te North Coast and Jakarta Bay. "

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji tentang bagaimana bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia, serta tinjauan hukum peraturan-peraturan sektoral di Indonesia yang membidangi proyek-proyek dalam NCICD, terhadap skema KPS yang digunakan dalam proyek tersebut. Acuan yang digunakan dalammelakukan peninjauan hukum adalah peraturan-peraturan sektoral yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri.Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan-peraturan tersebut, skema KPS yang digunakan dalam proyek-proyek NCICD telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan mengenai KPS serta arah kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur yang diatur di dalamperaturan sektoral untuk masing-masing proyek. Kemudian diketahui juga bahwa proyek-proyek NCICD terikat dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta kepemilikan aset yang terdapat dalam peraturan sektoral masing-masing proyek, sehingga perencanaan proyek-proyek tersebut tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines how the form of Public Private Partnership (PPP) in the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) project planned by the Government of Indonesia, as well as legal review of sectoral regulations in Indonesia in charge of NCICD projects against the PPP scheme used in the project. References used in the review are sectoral regulation in the form of laws, government regulations, presidential regulation, or ministerial regulation. Based on the legalreview that have been made to these regulations, the PPP scheme used in NCICD projects has been in line with the provisions of the PPP and policy direction desired by the Indonesian government for infrastructure development regulated in the sectoral regulations for each project. Then from the review also known that NCICD projects bonded by the rules relating to financing, technical planning, construction, operation and maintenance, and assets ownership contained in the sectoral regulations of each projects, so that the planning of these projects should not deviate of the provisions contained in the sectoral regulations in Indonesia."

"Kota Jakarta sebagaimana layaknya kota-kota besar lain dalam perkembangannya mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Hal ini menjadi masalah baru yakni kebutuhan akan ruang dan lahan baik untuk pemukiman, perkantoran, pusat usaha dan kegiatan penunjang lainnya. Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah langkah yang diambil Pemerintah untuk menjadi solusi keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah Jakarta. Walaupun fungsi, tujuan dan kebermafaatan reklamasi yang secara teori mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan, namun ternyata juga membawa dampak negatif yang cukup besar. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah membuat perencanaan Tata Ruang Pantai Utara Jakarta dan bagaimana menyelaraskannya dengan perencanaan lingkungan untuk daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dicari tahu bagaimana pengaturan mengenai perencanaan lingkungan Pantai Utara Jakarta dan penyelenggaraannya dalam pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana pengaturan mengenai perencanaan tata ruang wilayah Pantai Utara Jakarta serta penyelenggaraannya. Sehingga dari situ dapat diketahui mengenai kesesuaian antara pengaturan dan penyelenggaraan lingkungan dengan perencanaan tata ruang wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta.

---

The city of Jakarta, like other big cities, is experiencing rapid population growth. This has become a new problem, like the need for space and land both for settlements, offices, business centers and other supporting activities. The reclamation of the North Coast of Jakarta is a step taken by the Government to be a solution to the limited land available in the Jakarta area. Although the functions, objectives and benefits of reclamation are theoretically capable of having a positive impact on the environment, but the reclamation also has a fairly large negative impact. This fact raises various questions about how the government plans the Spatial Planning for the North Coast of Jakarta and how to align it with environmental planning for the area. Therefore, it is necessary to find out how the arrangements regarding the the environmental planning of the North Coast of Jakarta and its implementation in the utilization, protection and management, and how the arrangements regarding the spatial planning of the North Coast of Jakarta and its implementation. So from there, we can assess the suitability between environmental planning with spatial planning for the North Jakarta Coastal area."

"[ABSTRAKSebagai Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatifkecil karena pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal. Pemanfaatan yang optimalmemunculkan industri yang dibangun secara terpadu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.Metode Penelitian menganalisis data dari studi literatur, FGD, opini pakar untuk mendapatkan industridan prioritasnya, model master plan yang sesuai RTRW, model kelembagaan dan kerjasama. Analisakeekonomian menggunakan analisa cash flow mendapatkan nilai NPV, IRR, POT beserta skenariooptimum untuk dikerjasamakan. Hasil analisis keekonomian KTM di kabupaten Pangandaran selama 30tahun dengan membangun kawasan industri dapat meningkatkan PAD sebesar Rp419 milyar ditambahfasilitas infrastruktur yang selesai dibangun pihak swasta pada tahun ke 9. NPV sebesar Rp875 Milyar,IRR 17,07% dan POT selama 11,44 tahun menjadi skenario ideal untuk kerjasama Private Sector denganBUMD yang menggunakan sistem Revenue Sharing.

---

ABSTRACTa new autonomy region, Pangandaran District’s revenue is relatively low in revenue category becausethey natural resources is not optimal yet in used. The new industry will come if utilization of naturalresources run optimally which is the industry will contribute to leverage to the original district income sothat development programs can be done . Methodology Research analyzed data from literature study,focus group discussions, expert opinions, to get type of industry, priority, a master plan appropriatemodels based on RTRW, institutional models and partnership model. The economic analysis usingdiscounted cash flow analysis to get NPV, IRR,POT along with optimum scenario for partnership. KTM’seconomic analysis results in Pangandaran district for 30 years by build industrial zone can increaserevenue up to Rp419 billion plus infrastructures facilities will submit by private sector in nine year. NPVRp875 billion, IRR 17.07% and POT in 11.44 year as the ideal scenario for Private Sector cooperationwith Public sector that use Revenue Sharing System, a new autonomy region, Pangandaran District’s revenue is relatively low in revenue category becausethey natural resources is not optimal yet in used. The new industry will come if utilization of naturalresources run optimally which is the industry will contribute to leverage to the original district income sothat development programs can be done . Methodology Research analyzed data from literature study,focus group discussions, expert opinions, to get type of industry, priority, a master plan appropriatemodels based on RTRW, institutional models and partnership model. The economic analysis usingdiscounted cash flow analysis to get NPV, IRR,POT along with optimum scenario for partnership. KTM’seconomic analysis results in Pangandaran district for 30 years by build industrial zone can increaserevenue up to Rp419 billion plus infrastructures facilities will submit by private sector in nine year. NPVRp875 billion, IRR 17.07% and POT in 11.44 year as the ideal scenario for Private Sector cooperationwith Public sector that use Revenue Sharing System]"

"Penelitian Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) terhadap potensi tumpahan minyak di pesisir utara Teluk Tolo difokuskan kepada evaluasi model-model IKL yang banyak digunakan oleh berbagai pihak. Model yang dijadikan bahan evaluasi adalah model yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), model dari Det Norske Veritas (DNV), dan model dengan Metode Penjumlahan. Komponen-komponen penyusun IKL diperoleh dari analisis citra ALOS AVNIR dan PRISM tahun 2009 dan 2010. Hasil analisis citra diperoleh 16 komponen penyusun IKL yang kemudian dilakukan skoring untuk dimasukan ke dalam setiap model IKL. Setiap model ternyata memberikan hasil yang bervariasi dalam memberikan informasi wilayah kelas IKL. Variasi tersebut terutama terjadi pada wilayah daratan dengan ketinggian lebih dari 5 meter dan jarak dari garis pantai lebih 1 km ke arah darat. Kondisi ini dijumpai hampir di sepanjang garis pantai. Uji dengan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95 % menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketiga model tersebut. Uji lanjutan dilakukan dengan menghitung indeks sensitivitas model untuk menentukan model terbaik dalam memberikan informasi IKL. Berdasarkan indeks tersebut diperoleh hasil bahwa Model Penjumlahan mempunyai nilai rata-rata (mean) terbesar yang berarti model tersebut adalah model terbaik untuk memberikan informasi spasial IKL.

---

Study on Environmental Sensitivity Index (ESI) related to potential of oil spill was conducted in the northern coast of the Tolo Bay, Central Sulawesi. This study focused on the comparative evaluation of ESI models widely used by various parties. The models included in this study are those developed by the Centre for Coastal and Marine Resources Studies, Bogor Agricultural University (IPBPKSPL), used by Det Norske Veritas (DNV), and a model using Summation Method. The ESI components are obtained from image analysis done by ALOS AVNIR and PRISM 2009 and 2010. Upon the production of 16 ESI components, scoring is performed into each ESI model. It turns out that spatially each model give various results in providing the information on ESI-class areas. Variations occurred mainly on inland areas with altitude of more than 5 meters and those with distance over 1 km landward from the shoreline. These conditions are found almost along the shoreline of study areas. ANOVA Test (with 95% confidence interval) suggested a difference is occured between the three given models. Further tests were performed by calculating the sensitivity index models to determine the best model. Based on these calculations, the Summation Model produced the highest mean, which suggest it is the best model to provide an ESI spatial information."

"ABSTRAKAnalisis perubahan garis pantai merupakan hal yang fundamental dalam melakukan investigasi di daerah pesisir baik oleh peneliti, perekayasa, maupun pengambil kebijakan. Strategi yang efektif dalam pengelolaan daerah pantai bergantung adanya tingkat ketelitian dalam pola dan rata-rata perubahan dalam jangka waktu yang lama atas perubahan garis pantai. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bentuk model spasial perubahan garis pantai melalui hasil identifikasi dan kuantifikasi berdasarkan kronologi perubahan garis pantai yang telah terjadi dan prediksi posisi garis pantai berkaitan dengan adanya rencana reklamasi dan pembangunan tanggul laut di kawasan Teluk Jakarta.Hasil pemodelan untuk merepresentasikan kurun waktu 1972 ? 2015 menunjukkan rata-rata laju perubahan -2,24 meter/tahun. Secara umum menunjukkan sebagian besar garis pantai mengalami pergeseran atau perubahan ke arah daratan (erosi) untuk bagian barat dan selatan, sedangkan kejadian akresi/penambahan terjadi sebagian besar di bagian timur Teluk Jakarta. Prediksi posisi garis pantai di tahun 2035 dengan kondisi area rencana RTRW di Teluk Jakarta direalisasikan, maka beberapa pulau reklamasi akan mengalami deposisi sedimen dan terjadi penggabungan pulau-pulau tersebut, baik antar pulau reklamasi maupun dengan daratan utama (Pulau Jawa). Rata-rata pergeseran adalah -79.08 meter/tahun (Zona 1), -56.46 meter/tahun (Zona 2), dan 16.70 meter/tahun (Zona 3).

---

ABSTRACTAnalysis of shoreline change is fundamental in conducting investigations in the coastal area both by researchers, engineers, and policy makers. An effective strategy in the management of coastal areas depend the level of accuracy in the pattern and the average change in the long term on shoreline change.This study was conducted to obtain the form of spatial models of shoreline change through the identification and quantification based on the chronology of shoreline change has occured and the prediction of shoreline position with regard to the planned reclamation and construction of sea dikes in the Jakarta Bay.Modeling results coastline changes in the period 1972 - 2015 shows the dominance of erosion in most parts of the study area with an average rate of change of -2.24 meters/year. Most of the coastline experienced a shift or change in inland (erosion), whereas the incidence of accretion occurs mostly in the eastern part of Jakarta Bay. Prediction shoreline position in 2035 with condition of the plan area in Jakarta Bay realized, the reclaimed island will experience some sediment deposition and merger of these island, both inter-island reclamation and to the mainland (Java island). The average shift is equal to -79.08 meters/year (Zone 1), -56.46 meters/year (Zone 2), and 16.70 meters/year (Zone 3)."

"ABSTRAKWilayah pesisir Jakarta Utara terancam bencana akibat fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah. Dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kedua fenomena ini sangat merugikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis kerentanan wilayah pesisir dan memprediksi kerusakan lingkungan akibat kenaikan muka air laut di Jakarta Utara. Informasi kerentanan adalah hasil integrasi kondisi fisik (informasi pasang surut, gelombang, penggunaan lahan, ketinggian pantai, skenario B2 SRES IPCC, penurunan permukaan tanah) dengan sosial ekonomi (usia balita, usia lanjut, penduduk wanita, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Penelitian menggunakan data QuickBird dan DEM SRTM X-C band tahun 2000 untuk menghasilkan informasi penggunaan lahan dan ketinggian pantai. Hasil integrasi menunjukkan willayah pesisir yang sangat rentan pada kenaikan muka air laut adalah Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, dan Rawabadak Utara. Prediksi total kenaikan muka air laut hingga tahun 2030 mencapai 6,45 m sehingga diprediksikan 1054 ha pemukiman, 551 ha industri, 181 ha tambak, dan 66 ha lahan sawah akan tergenang dan menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 277.270.766.595,00. Diketahuinya tingkat kerentanan serta prediksi kerugian akibat kenaikan muka air laut, diharapkan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir akan lebih memperhatikan hal tersebut.

---

ABSTRACTThe coastal areas in North Jakarta threatened disaster due to sea level rise and land subsidance phenomenon. The aims of this study is to analyze the coastal vulnerability due to sea level rise as part as adaptation to reduce the inundation impact in North Jakarta. Vulnerability information obtained from the integration between the physical conditions (tidal, wave, land use, coastal elevation, IPCC SRES B2 scenario, land subsidence) and socioeconomic (age of the children, elderly, female population, population density, and the poor) using Geographic Information System (GIS). This study using remote sensing information from DEM SRTM X-C band in year 2000 with spasial resolution 30 m to generate coastal elevation and QuickBird satellite data for generate land use information. The result show that the coastal areas with very high vulnerability to sea level rise is Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, and Rawabadak Utara. Besides vulnerability analysis, the study also predicted total sea level rise in 2030 which reached 6.45 m, causing a lot of damage, especially in the settlement and industrial areas. The prediction of settlement areas that stagnant is 1054 ha, industrial 551 ha, fishpond 181 ha, and field 66 ha. According to economic analyze, the extent damage will cause losses of Rp 277,270,766,595.00. Therefore, the knowledge level of vulnerability as well as losses due to sea level rise, expected development planning in coastal areas will pay more attention to it."

"Indonesia adalah negara dengan panjang pantai terpanjang kedua di dunia 54,716 km dan memiliki wilayah pesisir yang luas yang perlu dikelola. Salah satu cara untuk mengelola wilayah pesisir adalah dengan menggunakan system pengawasan, akan tetapi masih belum ada sistem pengawasan wilayah pesisir yang telah diterapkan dengan efektif di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan sistem pengawasan pesisir menggunakan indikator. Terdapat 105 indikator terpilih dari berbagai sumber. Setiap indikator diseleksi kembali menggunakan metode skoring dan kemudian diproses menggunakan PLS-SEM yang akhirnya menghasilkan 9 indikator dan model pengawasan pembangunan berkelanjutan. Pesisir kota Jakarta Utara dipilih menjadi wilayah untuk menerapkan model yang telah dibuat karena wilayah tersebut dimanis dan berkembang dengan pesat. Berdasarkan model, pesisir Jakarta Utara memiliki kondisi ekonomi yang baik 62,2, kondisi sosial yang cukup 46,7, dan kondisi lingkungan hidup yang buruk 38. Pembangunan berkelanjutan cukup terimplementasi di area ini karena nilai keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup area ini berada pada kategori cukup 52,79 dan seimbang. Dengan menggunakan SIG dapat dilihat bahwa pembangunan yang terjadi di wilayah barat wilayah penelitian lebih baik dari wilayah timur.

---

Indonesia is the the second longest coastline country in the world 54,716 km and containing a huge coastal area need to be managed. One way to manage coastal area is using monitoring systems, yet none of them has been effectively implemented in Indonesia. This research attempts to develop monitoring system using indicators. There were 105 indicators that chosen from references. Each of the indicators were filtered by scoring method and then be processed using PLS SEM resulting 9 indicators and sustainability development monitoring model. Coastal Area of North Jakarta has been chosen as area to implementing the model since that area are dynamics and growing rapidly. Based on the model, coastal area of North Jakarta has good economic condition 62.2, medium social condition 46.7, and bad natural environment condition 38. Sustainable development seems quite implemented in this area since the balance of Economic Social Natural Environment was on the medium 52,79 and balanced category. Using GIS can be seen that the development that occurred in west side study area are better than middle or east side."

"Wilayah pesisir adalah salah satu wilayah yang sangat rentan bencana. Salah satu bencana yang perlu mendapat perhatian serius di daerah pesisir termasuk di kota Jakarta adalah bencana yang disebabkan oleh banjir pantai. Permasalahan utama adalah saat ini belum tersedia sistem peringatan dini banjir pantai di Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah membangun model sistem peringatan dini banjir pantai dengan memperhitungkan berbagai faktor dan menganalisis tingkat penerimaan masyarakat pada pengembangan sistem peringatan dini banjir pantai di daerah pesisir Jakarta. Metode yang digunakan adalah Mix Method (Kuantitatif dan Kualitatif). Pengembangan model dilakukan dengan memperhitungkan faktor meteorologi, klimatologi, oseanografi dan hidrologi dan juga melakukan analisis pada penerimaan masyarakat dengan deskripsi statistik, tabulasi silang dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan tinggi muka laut pada saat kejadian banjir pantai antara model dan data observasi pada tanggal 29 Mei – 8 Juni 2016, 3 Januari – 13 Januari 2017 dan 28 November – 8 Desember 2017 menunjukkan korelasi yang baik yaitu nilai r masing - masing, 0,98, 0,99, dan 0,96. Hasil simulasi pada tanggal 5 Desember 2017 menunjukkan peta genangan dengan dampak terparah ada di wilayah Tanjung Priok, Marunda, Kalibaru dan Kamal Muara. Hasil analisis penerimaan masyarakat memperlihatkan adanya hubungan antara pengetahuan dan persepsi pada sikap masyarakat merespon model peringatan dini banjir pantai. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun dalam penelitian dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini dalam mitigasi banjir pantai bagi masyarakat di pesisir Jakarta.

---

The coastal area is one of the areas that are very vulnerable to disasters. One of the catastrophes that need serious attention in coastal areas, including in Jakarta, is a disaster caused by coastal flooding. The main problem is that currently, there is no coastal flood early warning system in Jakarta. This research aims to build a model of coastal flood early warning system by taking into account various factors and analyzing the level of public acceptance on the coastal flood early warning system in development in the coastal areas of Jakarta. The method used is the Mix Method (Quantitative and Qualitative). Model development is carried out by considering meteorological, climatological, oceanographic, and hydrological factors and conducting analysis on public acceptance with statistical descriptions, cross - tabulation, and path analysis. The results show the comparison of sea level between the model and the observation data at the time of coastal flooding on 29 May - 8 June 2016, 3 January - 13 January 2017 and 28 November - 8 December 2017 showed a good correlation, namely the respective r values, 0,98, 0,99, and 0,96. The simulation results on 5 December 2017 depict inundation maps with the worst impacts in the Tanjung Priok, Marunda, Kalibaru, and Kamal Muara areas. The public acceptance analysis results show that there is a relationship between knowledge and perceptions of people's attitudes in responding to the coastal flood early warning model. From the results of the study, it can be concluded that the model built in the study can be used as an early warning system in coastal flood mitigation for communities on the coast of Jakarta."

"Kota merupakan suatu ruang bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Perkembangan kota dapat diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu menyangkut segala perubahan sistem perkotaan secara menyeluruh. Salah satu kota di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan adalah Kota Kendari. Perkembangan yang terjadi pada Kota Kendari cenderung sporadis, yang apabila tidak diarahkan dan dikendalikan akan menimbulkan masalah baru. Salah satu potensi Kota Kendari yang mengalami dampak negatif dari perkembangan perkotaan adalah kawasan pesisir Teluk Kendari. Teluk Kendari mengalami sedimentasi yang cukup parah dari tahun 1960-2010 sehingga mengancam keberlanjutan Teluk Kendari. Teluk Kendari merupakan potensi besar Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara yang terancam berubah menjadi daratan tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini untuk melihat pola perkembangan perkotaan, struktur ruang yang dihasilkan dari dampak perkembangan kota terhadap keberlanjutan lingkungan pesisir perkotaan. Pendekatan dalam penelitian menggunakan metode deduktif kuantitatif rasionalistik. Ada beberapa variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, hingga menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik deskriptif dan analisis spasial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa teknik untuk mendapatkan informasi yang cukup, yaitu kajian kepustakaan, observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan dari tahapan persiapan hingga tahap perumusan hasil penelitian. Perkembangan Kota Kendari di mulai dari lokasi awal terbentuknya Kota Kendari, yaitu Teluk Kendari. Kawasan Teluk Kendari memiliki peranan penting dalam perkembangan Kota Kendari. Kecamatan Mandonga menjadi poros utama dalam perkembangan Kota Kendari. Seiring perkembangan waktu, struktur ruang Kota Kendari semakin baik karena pusat-pusat aktivitas dalam perkotaan didukung oleh jaringan-jaringan perkotaan meskipun beberapa jaringan masih di bawah standar pelayanan minimal. Perkembangan Kota Kendari tidak lepas dari masalah lingkungan, yaitu penurunan kualitas lingkungan Teluk Kendari. Keberlanjutan dari lingkungan Teluk Kendari cukup terancam karena tingginya sedimentasi yang terjadi pada perairan Teluk Kendari. Kenaikan nilai faktor-faktor perkembangan perkotaan berbanding lurus dengan laju sedimentasi.

---

A city is a space for people to establish their lives. The growth of the city can be interpreted as a complete change, which involves all the changes in the urban system as a whole. One of the cities in Indonesia which is experiencing growth is the city of Kendari. The growth of Kendari City tend sporadic that could cause a new peoblem if not directed and controlled. One of the potentials of Kendari City which experienced the negative impact of urban development is the coastal region of Kendari Bay. The Kendari Bay suffered severe sedimentation of the years 1960-2010 that threatening the sustainability of Kendari Bay. Kendari Bay is a great potential of Kendari, Southeast Sulawesi that threatened turn into the mainland in 2019. Therefore, this study aims to look the patterns of urban development and the spatial structure resulting of the impact of urban development on the urban coastal environmental sustainability.

The study approach used is deductive quantitative rationalistic method. There are several variables that will be analyzed in this study, to generate answers to research questions set. The analysis technique used in this study is descriptive statistical analysis and spatial analysis. Data collection techniques used in this study are the study of literature, field observation, and secondary data collection. The study was conducted in several stages from the preparation stage to the stage of formulation of the research results.

Kendari Bay is the initial formation of the development of Kendari City. Kendari Bay region has an important role in the development of the city of Kendari. Subdistrict Mandonga is a major hub in the development of the city of Kendari. Over the years, the spatial structure of Kendari become better because of the development of activity centers in urban supported by urban networks though some networks are still below the minimum service standards. The development of Kendari not be separated from environmental issues, namely environmental degradation of Kendari Bay. Environmental sustainability of Kendari Bay is in danger because of the high sedimentation in waters. The increasing of the urban development factors is directly proportional to the rate of sedimentation."