Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada perusahaan ndash; perusahaan asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis data dengan membandingkan antara indikator ndash; indikator pada POJK No. 2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik.Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa indikator yang masih belum memenuhi ketentuan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, analisis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia sebesar 64 telah memenuhi ketentaun praktik tata kelola pada dengan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Selain itu penelitian ini juga menguji korelasi antara skor tata kelola perusahaan asuransi dengan ROA dan ukuran perusahaan. Hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa skor tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ukuran perusahaan.

---

The purpose of this study is to review the implementation of POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company in Indonesia. The research method used are descriptive analysis and data analysis comparing between the indicators based on POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company with the suitability of application of good corporate governance by company.

Based on analysis of implementation of good corporate governance there are several indicators that still not meet the regulations yet by some insurance company. However, the results obtained in this study indicate that 64 insurance company in Indonesia has meet the regulations according to POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance in the insurance company. In addition, this study also examines the correlation between the score of corporate governance with ROA and firm size. The results of this correlation test indicate that corporate governance scores have no significant effect with ROA and firm size. "

"Sektor jasa keuangan menjadi sektor dengan angka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor jasa keuangan terus meningkat bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pengawas sektor jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki peranan penting untuk tetap menjaga kestabilan sektor jasa keuangan. OJK harus senantiasa melakukan perbaikan terhadap tata kelolanya dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata OJK untuk meningkatkan tata kelolanya adalah dengan penerapan manajemen risiko.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penerapan manajemen risiko dan praktik penerapannya di OJK dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari OJK serta sumber lainnya. Terdapat pendekatan manajemen risiko COSO ERM dan kebijakan KNKG terkait evaluasi penerapan manajemen risiko pada OJK. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman atau acuan serta literatur. Pelaksanaan manajemen risiko sudah memenuhi komponen-komponen acuan OJK dari COSO ERM dan KNKG, tetapi masih ada beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya penerapan manajemen risiko yang merata kepada seluruh pegawai OJK.

---

The financial service sector is the highest growth sector by 2016 in national economic growth. The contribution of the financial services sector continues to increase for the Indonesian economy. Therefore, as the supervisor of the financial services sector, Financial Services Authority OJK has an important role to maintain the stability of the financial services sector. OJK needs to make continuous improvements to its governance and apply the principles of Good Public Governance. OJK reals step to improve its governance is with the implementation of risk management.

This research was conducted to determine the implementation policy of risk management and its implementation practice in OJK by using primary data interview and secondary data from OJK and other sources. There is a risk management approach of COSO ERM and KNKG policy regarding the evaluation of risk management implementation in OJK. The results of this study conclude that all aspects of the policy have been in accordance with guidelines or references and literature. The implementation of risk management comply with the OJK reference components of COSO ERM and KNKG, but there are still some obstacles such as a lack of understanding of the importance of applying equal risk management to all OJK employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian implementasi sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ dengan standar ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengimplementasian good corporate governance (GCG). Penelitian kualitatif ini menganalisis lingkungan pengendalian pada PT. XYZ berdasarkan hasil wawancara dan menganalisis hasil penilaian skoring good corporate governance (GCG) untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Proses wawancara pada penelitian ini menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, sementara proses penilaian skoring menggunakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK/16/S.MBU/2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belum ditetapkannya pedoman pengaturan serta ketidaksesuaian struktur organisasi menjadi faktor penyebabnya. Hasil penilaian skoring menunjukan bahwa lemahnya komitmen manajemen perusahaan terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan serta kurangnya efektivitas peran Direksi PT XYZ menjadi faktor penyebabnya.

---

The purpose in this study to analyse internal control implementation and identified the weakness of corporate governance implementation based on governmental regulations. This qualitative research case study focuses on analysis implementing of control environment based on interviews information and analysis implementing of corporate governance based on governance scoring at PT. XYZ to reach conclusions. The interviews on this study refers to regulations no. 60/2008 and the scoring based on the regulation on Secretary of State Minister for State Owned Enterprises act (BUMN) no. 16/S.MBU/2012.

This study findings that implementation of internal control at PT. XYZ not appropriate with the standards on this regulations. Additionally, the company haven't internal guidelines to set code of conduct and incompatibility of organizational structure are the causes. This study also concluded that the implementation of corporate governance at PT. XYZ was ineffective. Ineffectiveness the role of the Directors and lack of management commitment to implementing corporate governance are the factors causes."

"Pemerintah melalui kementerian BUMN telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perhutani sebagai salah satu BUMN ikut melaksanakan peraturan tersebut. Namun pada penerapannya, terdapat penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Perhutani. Penelitian menggunakan prinsip-prinsip GCG dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) yang kemudian diadaptasi kedalam Pedman Pelaksanaan GCG yang disusun oleh KNKG. Penelitian menggunakan metode post-positivist yaitu membandingkan kondisi ideal dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan dengan baik dan telah memenuhi indikator-indikator penerapan GCG. Akan tetapi perlu ditingkatkannya peran serta komitmen dari para top management dalam mendukung terlaksananya GCG dengan baik.

---

Government through Ministry of State-Owned Enterprises has issued Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. Perhutani as one of the SOEs participates in implementing these regulations. However, in the implementation process, there are irrelevance from the principles of Good Corporate Governance. Therefore, this study aims to examine the application of GCG principles and the obstacles in the Implementation. This study used the principles of GCG which was developed by the Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) which later adapted into by KNKG into Implementation Guidelines of GCG.This study uses the post-positivist method to compare ideal condition and real actual condition. The data used in this study were sourced from depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the principles of GCG have been implemented properly. However, it is necessary to increase the commitment from the top managements in supporting the implementation of GCG."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis dampak penerapan manajemen risiko terhadap prinsip Good Corporate Governance di perusahaan perasuransian yang dilakukan dengan studi kasus pada perusahaan PT. XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan manajemen risiko perusahaan dan kesesuaiannya dengan POJK No.1/POJK.05/2015 serta perbandingannya dengan sebelum adanya peraturan tersebut. Hasil dari penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ dilihat kaitannya terhadap prinsip Good Corporate Governance untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko yang efektif berimplikasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ sebagai perusahaan perasuransian sudah melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif dengan baik sesuai dengan ketentuan POJK No.1/POJK.05/2015 dengan adanya peningkatan sebesar 4,76 . Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dan perlunya penyesuaian dari ketentuan prinsip penerapan manajemen risiko yaitu struktur organisasi dan sistem informasi manajemen risiko.

---

ABSTRACTThis Paper discusses about the analysis of the effect of risk management implementation on the Good Corporate Governance principles in insurance company, which in this case study is conducted at PT. XYZ. The purposes of this study are to observe the risk management implementation in the company and its compliance with POJK No.1 POJK.05 2015 and also its comparison before the regulation was released. Then, the effect of risk management implementation in PT. XYZ will be interpreted through the lens of Good Corporate Governance principles, in order to see the implication that an effective risk management implementation can have on the Good Corporate Governance principles. Based on author rsquo s results, risk management implementation in PT. XYZ as an insurance company has done well in its compliance to POJK No.1 POJK.05 2015 evidenced by the 4,76 increase of implementation. However, there are still incomplete in implementation and adjustment is also needed in order to improve the compliance to the POJK such as organizational structure and risk management information system."

"Menurut pasal 2 ayat 5 Undang ndash; Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Saat ini kewenangan tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan adanya Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan pelaksanaannya dalam permohonan pailit terhadap PT. AJBAJ? Apakah hakim telah menerapkan prinsip ndash; prinsip hukum yang tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap PT. AJBAJ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan OJK terhadap perusahaan asuransi dapat dilakukan tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor sepanjang hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap PT. AJBAJ hakim pada pengadilan tingkat pertama kurang cermat dalam memeriksa pokok perkara sehingga putusan yang diberikan kurang tepat, hal ini ternyata dalam putusan pada tingkat kasasi dimana hakim pada tingkat ini menyatakan putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan.

---

According to Article 2 paragraph 5 Act Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, bankruptcy filling for the insurance company can only be field by the Minister of Finance. Currently the authorities have been turning to the Otoritas Jasa Keuangan OJK in the presence of Law Law Number 21 Year 2011 concerning OJK. OJK filed a bankruptcy filling for PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ without preceded by a request from the creditors.

The purpose of this research is to determine How the OJK authorized the filing of a bankruptcy petition against the insurance company and their implementation in a bankruptcy petition for PT. AJBAJ Do the judges have applied the principle the principle of the proper law in decisions for PT. AJBAJ This research is normative.

Results from the study showed that the application for a declaration of bankruptcy filed for the insurer OJK can be done without preceded by a request from the creditor to the extent they do in order to protect the interests of consumers. In the verdict of bankruptcy to PT. AJBAJ judge at first instance are less careful in examining the case until the verdict is given less precise, it was the decision on appeal where the judge at first instance verdict is declared to be canceled. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik good corporate governance (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2020. Sampel yang dipilih adalah perusahaan pertambangan. GCG diukur dengan menggunakan lima karakteristik yaitu, ukuran dewan direksi, independensi dewan, frekuensi pertemuan komite audit, insider shareholder, dan kepemilikan institusional. Tiga variabel independen lainnya yaitu ukuran perusahaan, tingkat suku bunga, dan pandemi Covid-19. Sementara kinerja keuangan perusahaan diukur dengan melihat profitabilitas dan nilai pasar perusahaan. Dengan menggunakan fixed effect model ditemukan bahwa ukuran direksi, kepemilikan institusinal, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Sementara itu board independence, frekuensi meeting komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai nilai pasar perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan GCG untuk meningkatkan profitabilitas mauoun nilai pasar perusahaan pertambangan.

---

This study aimed to determine the effect of good corporate governance (GCG) characteristics on the financial performance of all listed mining companies in Indonesia from 2015 to 2020. The sample selected was mining companies. GCG is measured using five characteristics: the size of the board of directors (BOD), the board's independence, the frequency of audit committee meetings, insider shareholders, and institutional ownership. The other three independent variables are firm size, interest rates, and the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the firm's financial performance is measured by its profitability and market value. Using the fixed effect model, it is found that the size of the BOD, institutional ownership, and firm size have a significant effect on company profitability. Meanwhile, board independence, the frequency of audit committee meetings, institutional ownership, and firm size have a significant effect on the company's market value. This study indicates the importance of implementing GCG to increase mining companies' profitability and market value"

"ABSTRAKKomisaris Independen bertanggung jawb atas diterapkannya prinsip tata kelolaperusahaan yang baik dengan pemberdayaan Dewan Komisaris agar melakukan tugaspengawsan serta memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapatmemberikan nilai tambah kepada perusahaan.Adapun kendala bagi Komisaris Independen dalam perusahaan perasuransian dalammelaksanakan fungsinya adalah dimungkinkan terjadinya benturan kepentingan (conflictof interest) antara pemegang saham Perusahaan Asuransi dengan Kepentingan PemegangPolis yang mana Komisaris Independen harus selalu mendahulukan kepentinganPemegang Polis sehingga ada jaminan bagi perlindungan hak Pemegang Polis.Namun dalam prakteknya hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh, yangmana masih terjadi timbulnya kerugian pada pemegang polis karena keberpihakanKomisaris Independen kepada Pemegang Saham ditempat yang bersangkutan bekerja.Oleh karena itu dipandan perlu untuk melakukan pengawasan kepada pelaksanakan tugasdan tanggung jawab Komisaris Independen Perusahaan Asuransi, disamping perlunyaevaluasi kembali sistim pengangkatan Komisaris Independen agar Komisaris Independenyang diangkat dapat memenuhi harapan perusahaan dalam rangka Good CorporateGovernance.

---

ABSTRACTAn Independent Commisioner is responsible for the application of good companymanagement principlas by empowering the Board of Commisioners to carry out theirtask of supervision and to give advice to the Board of Directors effetively so as to be ableto give added value to the company.An obstacle for an Independent Commisioner in an insurance company in fulfilling hisfunction is the possible accurrance of conflict of interest between the Shareholders of theInsurance Company and the Policy Holders, and the Independent Commisioners alwayshas to prioritize the intereset of the Policy Holders so as to guarantee that the right ofPolicy Holders is protected.However, in practicy this cannot as yet be fully carried out since losses continue to besuffered by the Policy Holders due to partiality of Independent Commisioners in favourof the Shareholders at place where they are employed.Therefore, it is decmed neccessary to anpervise the implementation of the task andresponsibility of Independent Commisioners of Insurance Companies as well as toreevaluate the appoinment system of Independent Commisioners in order that theappointed Indenpendent Commisioners will be able to realize the hopes of the companywithin the framework of Good Corporate Governance."

"Manusia akan menghindari keadaan yang tidak pasti, yang berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang disebut risiko. Terhadap risiko yang mungkin dihadapi, manusia berupaya untuk menghindarkan diri atau melimpahkannya kepada pihak lain, yang menjadi asal mula perasuransian. Asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana masyarakat. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan yang beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi serta perbedaan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi sebelum dengan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi serta terdapat perbedaan pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi dan reasuransi sebelum dengan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan.

---

Every person would avoid any state of being uncertain, that comes off as forms and events usually called risk. People would attempt to prevent themselves from any risk or delegate it to another party, which becomes the origin of insurance. Other than insurance is also an institution of public funds. Hence, management and supervision of insurance business are conducted by the Minister of Finance who later delegate them to Otoritas Jasa Keuangan. This research will discuss about the role of Otoritas Jasa Keuangan in establishment of insurance and reinsurance companies before and after Otoritas Jasa Keuangan, by using the methods of literature study. This research concludes that Otoritas Jasa Keuangan has a role in establishment of insurance and reinsurance companies, and there are differences in management and supervision of insurance and reinsurance companies before and after Otoritas Jasa Keuangan."