Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDoktrin State responsibility merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum internasional yang terus berkembang hingga saat ini. Inti dari pengertian doktrin State responsibility adalah bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh negara ataupun organ-organ resmi negara harus dipertanggung jawabkan dan memiliki konsekuensi hukum dalam hubungan antar negara di kancah internasional. Lahirnya konsekuensi atas setiap aksi daripada negara bertujuan untuk memastikan bahwa negara mentaati ketentuan hukum internasional serta memberi keadilan bagi subjek hukum internasional yang mengalami kerugian atas tindakan suatu negara. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk meneliti apakah dalam kasus kejahatan perang war crimes tentara Belanda di Indonesia pada periode 1945-1949 khususnya di daerah Rawagede dan Sulawesi Selatan , doktrin State responsibility dapat digunakan untuk menganalilis pertanggung jawaban Pemerintah Belanda kepada korban maupun keluarga korban. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter pelanggaran hukum internasional yang dilakukan dalam tindakan kejahatan perang tentara Belanda dan atribusi kejahatan perang tersebut kepada Pemerintah Belanda sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab yang diatur dalam hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dilihat dari kedua analisis tersebut, tindakan tentara Belanda merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat diatribusikan kepada Pemerintah Belanda, sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab hukum kepada korban atau keluarga korban untuk memberikan reparasi reparation atas tindakan tentaranya.

---

ABSTRACTState responsibility is an important doctrine that keeps on developing in international law. The definition of state responsibility is that every action conducted by nations or its legitimate organs entails international responsibility and has legal consequences in the eyes of international law. The purpose of this doctrine is to ensure that nations will abide by international law and also give access to justice for victims that got harmed through certain nations rsquo action. This research then focused on analyzing whether State responsibility doctrine can be applicable in the case of war crimes conducted by Dutch soldiers in Indonesia spesifically in Rawagede and South Sulawesi during 1945 1949 period Indonesia rsquo s revolution war . The writer uses two main points of analysis in analyzing whether state responsibility can be applicable in that case. The first one is whether the actions conducted by Dutch military troops were in violation of international law, the second one is whether the action can be attributed to Dutch Government so that the Dutch Government bears responsibility towards the victims and family of victims. The conclusion of this research is that according to State responsibility doctrine, the Dutch Government is responsible towards the war crimes conducted by Dutch military troops in Indonesia during 1945 1949 in Rawagede and South Sulawesi and entitled to give reparation for victims or family of victims. "

"ABSTRAKUsaha Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda tidaklah lepas dari peran Australia. Dukungan yang diberikan oleh Australia terhadap kasus Indonesia dan Belanda ini diimplementasikan ke dalam bentuk keikutsertaan Australia mewakili Indonesia diberbagai perundingan yang dilaksanakan oleh kedua negara. Usaha yang dilakukan Indonesia bersama Australia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan membuahkan hasil ketika pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hal ini tidak lepas juga dari dukungan kaum buruh Australia yang dengan tegasnya menolak berbagai bentuk penjajahan di Indonesia dan memberikan dukungan melalui aksi boikot terhadap kapal Belanda yang akan berlayar ke Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan politik luar negeri yang diambil Australia dalam menyikapi kasus ini dan ditulis dengan metode penelitian sejarah.

---

ABSTRACTIndonesia rsquo s struggle to defend its independence from the Dutch can not be separated from the role of Australia. The support from Australia to the Indonesia in this case is implemented in the form of Australian participation in various agreement held by both countries. The struggle undertaken by Indonesia together with Australia to gain the recognition of sovereignty comes to an end when in 1949 through the Round Table Conference, Dutch acknowledge the sovereignty of the Republik Indonesia Serikat. The Australian labors pay a big role as well. They firmly reject all forms of colonialism in Indonesia. The supports from the labors can be seen in the ban on the Dutch ships action. This study using the historical method to discusses about the Australian foreign policy towards Indonesian and Dutch case. "

"Sejarah Indonesia bisa dikatakan bercorak androcentric, narasi tentang masa lalu di Indonesia hanya berpusat di sekitar kegiatan laki-laki. Sementara itu, studi tentang perempuan masih terbatas dan didominasi dengan tema pemberdayaan perempuan atau gender mainstreaming bukan women history yang lebih mengutamakan perspektif feminisnya daripada gender. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang pemberdayaan perempuan pada masa Pendudukan Jepang melalui Fujinkai.Masalah yang dibahas adalah bagaimana negara mengubah Fujinkai menjadi mesin politik dalam memobilisasi kekuatan rakyat selama masa perang dengan menggunakan ideologi negara pada feminis Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan perspektif baru tentang Fujinkai yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu cara otoritas selama pendudukan Jepang menggunakan ideologi. Dalam kasus ini, ideologi negara tentang feminisme Jepang diinternalisasi dan diimplementasikan ke Fujinkai untuk membangun kekuatan masyarakat di daerah pendudukan di Jawa untuk mendapatkan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya.Teori yang digunakan dalam memahami isu penelitian ini adalah teori ideologi dari Franz Schurmann. Sebagai ideologi praktis, penelitian ini juga menggunakan teori gender oleh Abbot, Moore, dan Suryakusuma. Bahkan, penelitian ini menggunakan pendekatan teori komparatif sebagai alat analisis dalam mengungkapkan permasalahan.

---

Indonesia history can be considered as having androcentric pattern since it rsquo s past narrations in Indonesia occured and centered solely on the men activity. The women, both as an object and a discourse in history are one of the missing elements in Indonesia history. Therefore, this study will discuss about the empowerment of women during the Japanese Occupation through Fujinkai.The main issue discussed in this research is the way the state altered Fujinkai to political machine in mobilizing people power during war time by employing the state ideology on Japanese feminity. The objective of this research is to get a new perpective on Fujinkai which differed from previous researches, i.e.the way the authority during Japanese occupation used ideology. In this case, the state ideology on Japanese femininity internalized and implemented into Fujinkai to build people power in occupation area in Java to gain victory in Greater East Asia War.The theory used in understanding the issue of the research is the ideology theory by Franz Schurmann. As practical ideology, this research also used theory of gender by Abbot, Moore, and Suryakusuma. Moreover, this research used comparative theory approach as analysis tool in revealing the issue."

"Perempuan Indonesia di zaman kolonialisme Belanda tidak terlihat sebagai sebuah human being dengan hanya dijadikan ”penghibur” lelaki saja. Diawali dengan seorang Kartini, seorang perempuan Indonesia yang melihat perbedaan status perempuan di mata sosial, mengarahkan perempuan Indonesia lainnya kepada kongres kecil yang lambat laun berbuah pada naiknya taraf hidup perempuan di masyarakat. Bagaimana perjuangan wanita Indonesia pada masa itu dan apa saja yang telah dilakukan wanita Indonesia di tahun 1900-an? Dengan metode deskrtiptif analitis untuk menganalisis data mengenai kehidupan perempuan Indonesia masa kolonialisme ditunjang dengan teori emansipasi. Hasil analisis yang didapat berupa simpulan yaitu berhasilnya perjuangan yang dilakukan perempuan Indonesia kala itu.

---

Indonesian women during Dutch colonialism did not seem to look like a human being and they only became a man’s ”another” woman. Started with Kartini, who saw Indonesian women’s status difference. She lead other Indonesian women to start a mini congress that evolved into an increasing status of women in society. How did those women fight and what did they achieve in the 1900? With analytical description method, I analyze the data about the life of Indonesian women during colonialism. The result of the analysis shows that Indonesian women had reached a better status, altough not equal yet, in the social life in that periode."

"Kajian ini bertujuan mengungkap dan menjelaskan konflik antara Kerajaan Ternate dengan pemerintah kolonial Belanda 1824. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah. Prosedurnya terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dalam bentuk kisah. Hasil kajian menunjukkan bahwa benih-benih konflik yang telah tumbuh sejak zaman VOC, kembali bergolak ketika Belanda kembali dan mulai menata kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonialnya di Sulawesi Selatan. Oleh karena Belanda bukan hanya mendesak Tanete untuk melepaskan kekuasaan atas daerah-daerah yang diduduki, seperti Segeri, Labbakang, Pangkajene, dan Maros, tetapi pemerintah Kolonial Belanda juga memaksakan pembaharuan Kontrak Bungaya kepada Tanete. Penolakan Tanete atas semua tuntutan itu, mendorong Gubernur Jenderal Van der Capellen memutuskan untuk melancarkan ekspedisi militer terhadap Tanete. Meskipun Tanete memberikan perlawanan atas serangan itu, namun mereka akhirnya harus menerima kenyataan tunduk di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda."

"Pada masa penjajahan di Indonesia, poster merupakan salah satu media yang banyak digunakan untuk melakukan propaganda. Dalam penelitian ini, penulis mengambil korpus data berupa empat buah poster Belanda yang muncul pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1944-1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan deskriptif-analitis. Melalui penelitian ini, penulis ingin menjelaskan makna dari komponen gambar dan kalimat yang terdapat dalam poster dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis menyimpulkan bahwa di dalam poster-poster ini terdapat ikon, simbol, dan indeks yang menunjukan bahwa Jepang sebagai penjajah atau penguasa, Hindia Belanda sebagai kaum terjajah serta Belanda sebagai kaum yang membela Hindia Belanda. Di dalam poster-poster tersebut terdapat beberapa teknik propaganda yang memperlihatkan kecerdikan bangsa Belanda guna merebut kembali hati masyarakat Hindia Belanda dengan menunjukan rasa simpati dan peduli melalui kata serta gambar dalam poster.

---

During the colonial period in Indonesia, the poster is one of medium that was widely used for propaganda. In this study, the author takes data corpus in the form of four Dutch poster that appeared during the occupation of Japan in 1944-1945. The method of this research is studying the literature and descriptive analyzing. Through this study, the author would like to explain the meaning of the images component and words component which are contained in the posters and to explain the message contained therein.

The results of the analysis conclude that in these posters, there are icons, symbols, and the indexes which show that the Japanese as occupiers or ruler, Dutch East Indies as the colonized as well as the Dutch as a defender for Dutch East Indies. In the posters mentioned, there are some propaganda techniques that show the ingenuity of the Dutch to regain the hearts of the Dutch East Indies people by showing sympathy and care through words and images in the poster. "