Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proyek pembangkit tenaga listrik sebagai infrastruktur untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh IPP. Risiko tersebut di antaranya, yakni risiko gagal bayar dan risiko politik, yang mana dijamin oleh Pemerintah dengan Surat Jaminan Kelayakan Usaha 'SJKU', sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/2016. Namun seiring perkembangan waktu, SJKU justru menimbulkan isu mengenai sifat hukum sejatinya SJKU. Skripsi ini membahas mengenai konsep indemnitas dan penanggungan sebagai suatu bentuk jaminan perorangan dan dihubungkan dengan pengaturan dan penerbitan SJKU. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan serta wawancara. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara indemnitas dan penanggungan yang secara mendasar telah diatur dalam KUHPerdata, selain itu sifat hukum dari SJKU menurut Pemerintah sendiri adalah indemnitas yang mana untuk melihat kebenaran tersebut, maka harus memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam SJKU itu sendiri. Dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk mengganti kerugian kepada IPP apabila PT PLN Persero wanprestasi, alangkah lebih baik jika Pemerintah cq. Kementerian Keuangan untuk mengatur lebih lanjut perihal tata cara klaim ganti rugi oleh IPP, dan menambahkan klasul mengenai tata cara klaim ganti rugi dalam SJKU yang diterbitkan.

---

Power plant project as an infrastructure to satisfy people rsquo s needs have risks to be borne by the IPP. Two of the risks are payment failure risk and political risk, which now be covered by the Government through Business Viability Guarantee Letter 'BVGL', as stipulated under PMK No. 130 2016. But over time, BVGL has an issue regarding its true legal nature. This thesis discusses the concept of indemnity and guarantee as a form of personal guarantee and its relation with the regulation and issuance of BVGL. Research method used in this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials and interview.

From the results of the research, it is found that there are some differences between indemnity and guarantee which basically had been regulated in the Indonesian Civil Code, and that the true legal nature of BVGL that the Government claimed is indemnity. But, to see the conformity, we shall consider the rights and obligations of the parties within BVGL. With the Government 39 s obligation to indemnify IPP if PT PLN Persero is in default, it would be better if the Government cq. Ministry of Finance to further regulate the procedure of claim for indemnification by IPP, and add a clause on the procedures of claim for indemnification in the further issued BVGL."

"Kontrak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh PT PLN Persero mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan tepat harga, untuk menghindari risiko tidak tercapainya tujuan kontrak sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan adanya jaminan yang diberikan oleh penerima kerja kepada pemberi kerja. PT PLN Persero dalam pedoman pengadaan barang dan jasa menggunakan instrumen jaminan pelaksanaan berupa bank garansi, namun dalam prakteknya bank garansi sering mengalami permasalahan dalam klaim pencairannya. Tesis ini membahas mengenai aspek hukum bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan dalam kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di PT PLN Persero. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada ketentuan penjaminan kontrak pekerjaan konstruksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi yang digunakan oleh PT PLN Persero, dan perlindungan hukum pencairan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi dalam kontrak pembangunan PLTU di PT PLN Persero. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak-kontrak pengadaan utamanya pekerjaan konstruksi di Indonesia mensyaratkan adanya jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi, begitu juga berlaku dalam pedoman pengadaan barang/ jasa di PT PLN Persero, namun meskipun bank garansi mencantumkan klausula pencairan tanpa syarat, namun karena sifat dasar bank garansi sebagai perjanjian accessoir yang melekat pada perjanjian pokoknya, maka ada celah hukum yang dapat dijadikan alasan tidak dicairkannya bank garansi sebelum ada pembuktian wanprestasi. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap pemberi kerja selaku pemilik investasi, Standby Letter of Credit dapat dijadikan alternatif penjaminan karena mempunyai sifat yang independen dan tidak diperlukan pembuktian wanprestasi untuk pencairan jaminan dalam hal kontraktor wanprestasi.

---

Contract of construction service, especially for coal fire Steam Power Plant Construction, has the objective to meet the requirements of quality, quantity, time, place, socio economic objectives, and the right price in accordance with the expectation contained in the agreement. To avoid the risk of failing to achieve those objectives as mentioned above, in term of developing, bank guarantee should be provided by the contractor. PT PLN Persero, in the rule of procurement using the Bank Guarantee as a Performance Bond, however, Bank Guarantees has many problems in the liquefaction process.

This thesis discusses the legal aspect of the bank guarantee as a Performance Bond in the Coal Fire Steam Power Plant Construction Contract at PT PLN Persero. This Research is descriptive by using Normative Juridical Method.

The Result of the research shows that although bank guarantee includes unconditional demand clause, but due to the nature of the bank guarantee as accessory agreement inherent underlying agreement, then there is a legal loophole which can be used as an excuse not to be realized before there is actual default. Therefore to provide protection to the owner of the investment, standby Letter of Credit can be used as an alternative guarantee because it has an independent and does not need proof of actual default for Demand in case of the contractor default."

"Pembangunan Infrastruktur khususnya dalam bidang Ketenagalistrikan di Indonesia tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai alternatif efisiensi untuk menarik pembiayaan dari sektor di luar APBN. Salah satu jalan mencapai tujuan tersebut mendorong Pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai Badan Hukum Publik mengeluarkan berbagai kebijakan dan dalam perannya sebagai Badan Hukum Privat untuk membuat Jaminan Pemerintah atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam berjalannya fungsi tersebut Pemerintah mendirikan sebuah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak khusus pada bidang Penjaminan Pembangunan Infrastruktur, yang ditujukan untuk memajukan iklim pembangunan fasilitas dan sarana melalui investasi asing. Skripsi ini membahas mengenai bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai BUMN yang 100% (seratus persen) modalnya berasal dari Pemerintah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deksriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah Jaminan Lembaga Pemerintah berkonsep borgtocht yang hanya dapat diberikan berdasarkan Perjanjian KPS atas Proyek Infrastruktur dengan mengutamakan prinsip Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atau Alokasi Risiko.

---

Infrastructure development especially on the Electrical Power field in Indonesia is carried out by the Government of Indonesia and efficiency alternatives to attract financing from sectors outside the state budget. One way to achieve these goals encourage the Government to carry out its role as a Public Law Board issued various policies and in its role as a Private Legal Entity to make the Government Guarantee on liabilities of Responsible Electricity Infrastructure Partnership Project. In the functioning of the Government to establish a State-owned General Company engaged specially in the field of Infrastructure Assurance, which aimed to promote development climate and infrastructure facilities through foreign investment.

This thesis discusses the form of guarantee provided by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a state that is 100% (one hundred percent) of capital from the Government. In the data processing used qualitative methods that produce research that is descriptive analysis. The research results indicate that under Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010, the Warranty which provided by Indonesian Infrastructure Guarantee Fund is the Government warranty borgtocht concept that can only be given by the PPP Agreement on Infrastructure Projects with emphasis on the principle of State Financial Risk Management or Risk Allocation."

"Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public private partnership yang belum beroperasi secara komersial. Akibat tidak tersedianya Jaminan Pemerintah, PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif Jaminan Pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Agar proyek public private partnership yang telah berjalan bisa mendapatkan Jaminan Pemerintah maka Pemerintah perlu merevisi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 terkait waktu penyampaian usulan penjaminan; PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif atas Jaminan Pemerintah untuk mengelola risiko akibat tidak adanya Jaminan Pemerintah.

---

This thesis addresses the requirements in law related to Government Guarantee given to infrastructure project in operating phase using public private partnership scheme. This research will be conducted as normative (legal research) with descriptive explanatory design. The research showed that PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as an agency that provides Government Guarantee in Indonesia, cannot give Government Guarantee for public private partnership project in operating phase due to non-compliance with the provision regarding Government Guarantee can only be given to public private partnership project that is still in planning phase. Since no Government Guarantee available, PT Aetra Air Tangerang could use alternative methods to Government Guarantee to protect its interest. Therefore, to make Government Guarantee available to public private partnership project that has been in operating phase the Government should revise provisions in Presidential Decree Number 13/2010 and Presidential Decree Number 78/2010 on when the guarantee proposal should be submitted; PT Aetra Air Tangerang could use the alternative methods to Government Guarantee to mitigate its risk due to the absence of Government Guarantee thereof."

"Skripsi ini mengkaji bagaimana suatu dukungan kelayakan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan kembali apa itu dan bagaimana suatu dukungan kelayakan atau dikenal juga Viability Gap Fund diatur dalam Perjanjian KPBU dibidang infrastruktur dan mengapa diperlukannya suatu dukungan kelayakan dalam proyek KPBU dibidang Infrastruktur. Hasil peneliti2an ini memberikan suatu kesimpulan bahwa aplikasi dukungan kelayakan indonesia masih memiliki kelemahan namun memang diperlukan melihat keadaan suatu proyek yang tidak layak bahkan tidak hanya di Indonesia, namun di negara lain seperti pakistan.

---

This thesis examines how a Viability Gap Fund is regulated in the Coorporation Agreement between the Government and Business Entities. The type of research used is normative judicial and all of it is carried out using qualitatives research methodes. This research explains again what it is how Viability Gap Fund is regulated in agreement between Government and Business Entities in the field of infrastructure and why a Viability Gap Fund in Indonesia still has it weakness, but this is indeed necessary considering the condition of a project that is not feasible, not only in Indonesia, but in other countries such as Pakistan."

"Sebuah proyek dikatakan sukses apabila dapat memenuhi kriteria mendasar yaitu menyelesaikan dengan tepat waktu, biaya yang dikeluarkan dalam anggaran, dan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan. Sayangnya, proyek-proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia banyak yang mengalami keterlambatan, sehingga penyelidikan mengenai masalah ini dibutuhkan agar program pembangunan pembangkit listrik mendatang menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi respon risiko untuk tindakan perbaikan atas terjadinya keterlambatan pada proyek yang sedang berjalan dan pencegahan pada proyek mendatang. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan survey kepada para pakar dan project manager dan tim yang terlibat secara langsung dalam proyek, serta validasi ke proyek yang sedang berjalan.

---

A project is said to succeed if it can meet the basic criteria that is completed in a timely, cost incurred in the budget, and in accordance with the specified quality requirements. Unfortunately, many EPC power plant projects in Indonesia are delayed, so the investigation on the matter needed for future power plant construction program would be better. The purpose of this study was to identify the major factors causing delays in power plant EPC projects in Indonesia, also make risk respon recommendations for correction of ongoing projects ang prevention of any delays in future projects. The method used is to do a survey to the experts, project managers and teams directly involved in the project, as well as validation to ongoing projects."

"Ketergantungan pada minyak bumi sebagai sumber pembangkit listik dapat mengakibatkan terjadinya krisis pasokan listrik. Upaya peralihan sumber energi pada sumber energi lain, salah satunya panas bumi, perlu dilakukan. Sumber daya panas bumi Indonesia cukup melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan ini dapat dilakukan oleh pengembang panas bumi namun seluruh penjualan listrik harus melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan berpedoman pada harga patokan tertinggi listrik panas bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (Total Project) berdasarkan harga jual listrik, IRR proyek, NPV proyek, Payback Period proyek, dan Benefit Cost Ratio (BCR) proyek sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan. Analisis dilanjutkan dengan analisis sensitivitas proyek.

---

Electricity supply crisis caused by oil dependency could interfere the Indonesian economic growth. Efforts to shift the energy sources in to another sources, including geothermal, needs to be done. Indonesian geothermal resources is abundant, but has not been used optimally. Geothermal utilizatiin can be done by independent power producer (IPP) but all electricity sales must be though PLN based on the highest criterion price for geothermal power.

This research aims to determine the feasibility of geothermal power plant project (Total Project) based on the electricity price, project Internal Rate of Return (IRR), net present value (NPV), Payback Period, and Benefit Cost Ratio (BCR), so that utilization can be done. Analysis was followed by sensitivity analysis."

"Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK No. 173/PMK.011/2014. Menurut surat JKU No. S-XYZ/MK/011/2013, JKU menganut konsep Pejanjian Garansi, padahal dalam prakteknya lebih tepat untuk menggunakan konsep Perjanjian Penanggungan. Adapun hubungan hukum antara Pemerintah dan PT PLN didasarkan atas kewajiban pelayanan publik. Sementara itu, eksekusi JKU dapat dilakukan jika PT PLN melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta (PLS), dengan cara PLS mengajukan tagihan kemudian Pemerintah akan menganggarkan dana dalam APBN tahun selanjutnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on guarantees given by The Government of The Republic of Indonesia (Government) according to Presidential Decree No. 4 Year 2010 jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014 concerning Procedure of Giving The Business Viability Guarantee (BVG) for PT PLN (Persero) in the matter of Fast Track Program II. This research analyzes the general concept of BVG, legal relation between Government and PT PLN (Persero), execution of BVG based on the Indonesian Civil Code jo. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014. Based on BVG Letter No. S-XYZ/MK/011/2013, BVG adopted Guarantee Contract concept, despite the facts prove that BVG is more suitable using Warranty Contract concept. The legal relationship between the Government and the PT PLN (Persero) is based on the public service obligation. Whereas the BVG execution can be done if PT PLN (Persero) committed a breach of Power Purchase Agreement with the Private Electric Company, where the Private Electric Company can submit a bill proportional to the damage experienced which will be restituted by the Government by allocating it in the State Fund. This research uses a normative juridical study."

"ABSTRAKProyek Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW direncanakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian di Indonesia. Nilai investasi yang dibutuhkan sebesar 814 Triliun Rupiah dengan komposisi 51% dari total pembangunan pembangkit listrik berada di wilayah Jawa-Bali . Untuk mengembangkan persebaran pembangunan Proyek 35.000 MW ini, diperlukan pembuatan alternatif pemetaan persebaran pembangunan pembangkit listrik berdasarkan kebutuhan energi di Indonesia. Proses pembuatan alternatif pemetaan menggunakan prediksi kebutuhan energi sampai tahun 2030 dengan melakukan pendekatan menggunakan metode regresi linear berganda dan analisa beban puncak. Sedangkan untuk perhitungan nilai investasi proyek 35.000 MW yang berdasarkan alternatif pemetaan menggunakan analisa benchmarking dan time value. Pada penelitian ini, didapatkan komposisi pembangunan pembangkit listrik di wilayah Jawa-Bali sebesar 33% dan di luar wilayah Jawa-Bali 67%, dengan total kebutuhan listrik Indonesia sebesar 35.380,64 MW dan nilai total investasi adalah sebesar Rp. 1.813.327.584.711.390,00.

---

ABSTRACTThe 35,000 MW Power Plant Construction Project is planned to increase development and economics of Indonesia. An 814 trillion-rupiah investment value is needed, which consists of 51% of the total investment, located in Java-Bali. To expand the development distribution of this 35,000 MW Project, the creation of an alternative distribution map of power plant construction based on energy use in Indonesia, is needed. The process of creating this alternative map using energy predictions until 2030, uses a linear regression and peak load analysis approach. However, to calculate the investment value of this 35,000 MW Project, based on the alternative mapping, benchmarking and time value analysis is used. The results of this research shows that 33% of total power plant construction is located in Java-Bali and 67% outside of Java-Bali, with Indonesia?s total energy consumption of 35,380.64 MW. The total investment value is Rp. 1,813,327,584,711,390.00."

"Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) adalah bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha (kios) di pasar yang dimiliki oleh Pedagang pasar. SHPTU memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Oleh karenanya diharapkan SHPTU dapat dijadikan jaminan kredit sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar. Namun faktanya, meskipun Bank dapat menerima SHPTU sebagai jaminan, Bank hanya menerima SHPTU sebagai jaminan tambahan. Keberatan bank untuk menerima SHPTU sebagai jaminan kebendaan memiliki alasan yang kuat, sebab SHPTU bukanlah hak kebendaan melainkan hak perorangan. Mengingat SHPTU tidak diatur dalam B uku II KUH Perdata, SHPTU bukan merupakan bukti kepemilikikan kios serta SHPTU lahir dari perjanjian antara pedagang pasar, developer dan PD Pasar Jaya. Lebih lanjut SHPTU juga memiliki kesamaan unsur dengan sewa-menyewa sebagaimana pada pasal 1548 KUH Perdata. Karena SHPTU bukan hak kebendaan, maka SHPTU tidak dapat dijadikan jaminan dengan menggunakan pranata jaminan kebendaan. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan menambahkan unsur empiris, dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa SHPTU bukan hak kebendaan, namun mengingat SHPTU memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, maka diharapkan pemerintah dapat segera menjawab kebutuhan masyarakat (Para Pedagang Pasar) terhadap adanya suatu pranata jaminan yang dapat mengakomodir SHPTU kios sebagai jaminan kredit.

---

The Certificate of Right to Use a Business Place (SHPTU) is an evidence of the proprietary of right to use a business place (stall) in the market that owned by market traders. SHPTU has a high economic value. Therefore, SHPTU is expected to be a credit guarantee as contained in the Local Regulations of Jakarta Capital City Number 3, 2009 about the Management of Market Area. Nevertheless, the Bank could accept SHPTU as the guarantee, but the fact is the Bank only accepts SHPTU as an additional guarantee. The bank's objection to accept SHPTU as a material gurantee has a strong reason, that is SHPTU is not a material right, it is an individual right. Considering, SHPTU is not contained in the Second Book of Civil Code, SHPTU is not an evidence of the proprietary of the stall, also SHPTU is created from the agreement between the market traders, developers and PD Pasar Jaya. Furthermore, SHPTU also has a similarity with leasing as contained in the article 1548 of Civil Code. SHPTU is not a material right, thus, SHPTU cannot be a guarantee by using a material guarantee instituation. This thesis uses a juridical normative research method by adding an empirical element and qualitative data analysis. Based on the analysis result, SHPTU is not a material right, yet, SHPTU has an economic value and could be diverted. Therefore, the goverment should fulfill people's need (the market traders) toward the existence of guarantee instituation that could accomodate SHPTU of the stall as a credit guarantee."