Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat berkaitan dengan psikiatri forensik. Skripsi ini akan membahas mengenai apa saja kewenangan-kewenangan tersebut berikut kedudukan psikiatri forensik dalam kewenangan-kewenangan tersebut serta pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut secara kelembagaan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sudut pandang yang diambil dalam skripsi ini adalah dengan membandingkan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam hal perangkat penunjang dalam susunan organisasi yang bertugas untuk mengkelola kewenangan terkait medis khususnya psikiatri forensik yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, psikiatri forensik berkedudukan sebagai ilmu yang membantu peradilan ketika di dalamnya terlibat orang dengan gangguan jiwa. Kemudian, dalam pelaksanaannya lembaga Kejaksaan belum mempunyai organ khusus dalam struktur organisasi yang mengkelola aspek medis khususnya psikiatri forensik.

---

The Attorney of the Republic of Indonesia has authorities which linked to forensic psychiatry. This study will discuss about those authorities along with the standing of forensic psychiatry in those authorities and the implementation of those authorities institutionally. The point of view taken in this thesis is to compare the institutions of the Attorney of the Republic of Indonesia with the Police of the Republic of Indonesia in terms of supporting tools in the organizational structure that are responsible for the management of medical related authorities, especially forensic psychiatry. Based on the results of research that has been done, forensic psychiatry serves as a science that helps the judiciary when involved people with mental disorders. Then, in its implementation, the Attorney of the Republic of Indonesia has no specific organs in the organizational structure that manage the medical aspects especially forensic psychiatry."

"Tindak pidana pada awalnya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara. dalam perkembangannya kondisi yang diciptakan akibat tindak pidana korupsi adalah membahayakan keamanan negara, dan akhirnya tindak pidana korupsi menimbulkan bahaya keamanan asimetrik atau non-tradisional yaitu bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena dampak negatifnya telah menambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan, keagamaan dan fingsi fungsi pelayanan sosial lainnya.

---

Criminal acts were initially acts that were detrimental to state finances. in its development the conditions created due to criminal acts of corruption are endangering the security of the state, and ultimately corruption acts pose asymmetric or non-traditional security hazards, namely the danger to the security of mankind, because the negative effects have added to the world of education, health, food and religious clothing, religious and function of other social service functions."

"Notaris adalah pejabat umum pembuat akta yang berwenang mengeluarkan akta otentik. Otentisitas akta bergantung pada pemenuhan pasal 1868 KUHPerdata dan tidak melanggar ketentuan lain mengenai Jabatan Notaris. Tesis ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran Undangundang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 Ayat 1 huruf a dan Pasal 17 huruf f. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Hasil penelitian dari tesis pada kasus yang diangkat ini adalah tidak berwenangnya seorang Notaris dalam membuat suatu akta membuat akta tersebut menjadi tidak memiliki otentisitas dan harus segera dimintakan pembatalannya di pengadilan. Adanya kepastian hukum mengenai penerapan sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya akan menciptakan keseragaman pendapat mengenai penerapan sanksi sehingga diharapkan bersifat tegas dan menimbulkan efek jera bagi Notaris di Indonesia.

---

Notary is the public official which is has competent authorities to make an authentic deed. Authenticity is depend on the fulfilment of article 1868 of Civil Law Book and also not breaches the other provisions of the rule of law about Notary Position. This thesis is discussing about how the implementation of sanction which is sentenced for the violation of The Law of Notary Position Number 30 Year 2004 especially Article 16 section 1 letter a and Article 17 section f. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study.

The result of the research related to the case is about nonauthorize of a Notary in creating a deed which is made the deed become not authentic and have to be asked for the cancellation to the court. The existence of legal certainty for the application of sanction in every violation which is done by Notary in running his position will create the same opinion about the application of the sanction in order to expected firmed and create chary effect for Notary in Indonesia."

"ABSTRAK Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Artinya adalah perusahaan swasta juga memiliki kesempatan yang sama seperti PT KAI dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian di Indonesia? Bagaimana penyelenggaraan perkeretaapian umum di Negara Amerika Serikat dan Negara Inggris serta perbandingannya dengan Negara Indonesia? Bagaimana upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum oleh pihak swasta di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.

Hasil penelitian menyatakan pemerintah menugaskan pihak swasta hanya untuk membangun prasarana perkeretaapian saja, sedangkan untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana telah ditunjuk PT. Kereta Api Indonesia sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan bagi badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang dikelola swasta untuk dapat pula melakukan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum oleh pihak swasta di Indonesia adalah dalam setiap pengadaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum, maka penunjukan harus melalui prosedur lelang.

---

ABSTRACT The operation of public railway facilities and infrastructure is carried out by the Business Entity as an organizer, both individually and through cooperation. This means that private companies also have the same opportunities as PT KAI in the operation of railroad facilities and infrastructure. The problem in this study is how to implement railroad infrastructure and facilities in Indonesia? How is the implementation of public railways in the United States and the United Kingdom and its comparison with Indonesia? What are the efforts to realize healthy business competition in the implementation of public railway infrastructure and facilities by the private sector in Indonesia?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study stated that the government assigned the private sector only to build railway infrastructure only, while for the implementation of facilities and infrastructure PT. Indonesian Railways as in Presidential Regulation Number 83 of 2011 and Presidential Regulation Number 55 of 2016. This shows injustice for legal entities such as limited liability companies managed by the private sector to also be able to carry out public rail infrastructure and facilities. Therefore, in the effort to realize justice in the implementation of public railway infrastructure by the private sector in Indonesia, in every procurement and operation of public railroad facilities and infrastructure, the appointment must be through an auction procedure.

 

"

"Tesis ini membahas mengenai pengangkatan kembali Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat jika ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara pidana, Terpidana dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui upaya hukum tersebut, Terpidana dapat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang diputuskan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut di atas pernah terjadi dalam kasus yang termaktub dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/PID/2016. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dari putusan peninjauan kembali terhadap kedudukan Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris tersebut untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini akan bersifat deskriptif analisis. Putusan peninjauan kembali seharusnya mengakibatkan Notaris yang telah diberhentikan dapat diangkat kembali menjadi seorang Notaris. Akan tetapi, hal tersebut di atas tidak dapat dengan mudah terlaksana. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat kembali menjadi Notaris, Terpidana harus mengajukan permohonan perubahan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

---

This thesis will discuss the reappointment of a Notary who has been dishonorably discharge based on Article 13 Law of The Republic of Indonesia Number 30 of 2004 on Notary Position. The Minister may dishonorably discharge a Notary, if a Notary commited a crime that was threatened with a five-year prison sentence or more based on court judgement. On criminal code procedures, a convict could submit extraordinary legal effort in the form of judicial review towards a court judgement that has obtained permanent legal force. Through these legal effort, the convict can be found not guilty and convincingly commited a crime that is decided in a court judgement that has obtained permanent legal force. The foregoing has happened in the cases contained in court judgement number 63 PK/PID/2016. The problem in this thesis is the legal consequences from extraordinary legal effort judgment regarding the position of a notary who has been dishonorably discharge, as well as how legal effort that the Notary could take to regain his position as a Notary. The research methods used is normative juridical. The type of data used is secondary data. Data collection tools in this study are in the form of study documents or library materials. The analytical method used in this study is a qualitative method. The result of this study will be descriptive analysis. Legal effort judgement should result the Notary who has been dishonorably discharge could be reappointed as a Notary. However, this cannot easily be done. Therefore, to be reappointed as a Notary, the convict must submit plea about the changes to dismissal decisions with no respect to The Minister."

"ABSTRAKTesis ini membahas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjianberdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Nomor 24 Tahun2009”) ditinjau dari Hukum Perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan tipe penelitian preskriptif untuk dapat mengetahuiakibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesiasebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009ditinjau dari Hukum Perjanjian dan pada bagian akhir memberikan saran dan opinihukum yang lebih spesifik untuk permasalahan seputar kewajiban penggunaanBahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing. Hasil penelitianmenyatakan bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia adalahbertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-UndangNomor 24 Tahun 2009 tidak mengatur sanksi atau akibat hukum pelanggarankewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dan apabila ditinjaudari Hukum Perjanjian tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan BahasaIndonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-UndangNomor 24 tahun 2009 tidak masuk dalam kerangka akibat hukum yang batal demihukum jika syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Dengan demikiantidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjiantidak serta merta mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum sepertidalam Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Nomor451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

---

ABSTRACTThis thesis specify obligation to use Bahasa Indonesia for agreement as stipulatedin Article 31 of Law Number 24 of 2009 in view of Legal Agreement (AgreementLaw). This is a normative judicial research by using prescriptive research toascertainable that it is not an obligation to the law to fulfill obligation to useBahasa Indonesia in agreement as stipulated in Article 31 Law Number 24 of2009 in view of Legal Agreement (Agreement Law) and in the end of this thesisable to provide a legal advice and opinion which is more specific to settle issuesaround the obligation to use Bahasa Indonesia for agreement involving foreignparty. The results finally determine that in view of Legal Agreement (AgreementLaw) not fulfilling the obligation to use Bahasa Indonesia for agreement asstipulated in Article 31 Law Number 24 of 2009 is not include as void by law ifobjective requirement unfulfilled, therefore it does not necessarily lead theagreement to be void by law as decided by Judge of West Jakarta District CourtCase number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar."

"Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak diatur masa jabatan Jaksa Agung. Jikapun ada, maka yang diatur adalah batas pensiun jaksa, yakni 62 (enam puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Tetapi karena Jaksa Agung adalah pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, maka ketentuan usia pensiun Jaksa tidaklah berlaku bagi Jaksa Agung. Dengan kenyataan seperti ini, maka Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengandung multitafsir pada akhirnya tidak menentukan secara tegas batas waktu masa jabatan Jaksa Agung mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kedudukan Jaksa Agung pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II menjadi polemik dikarenakan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 yang membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II tidak menyebutkan adanya pengangkatan Jaksa Agung. Jaksa Agung pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 dengan kedudukan setingkat Menteri Negara pada masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu I. Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009) sendiri telah dibubarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2009 ersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2009 dalam diktumnya menyatakan membubarkan Kabinet Indonesia Bersatu I dan memberhentikan dengan hormat dari jabatan menteri Negara tetapi dalam diktum Keputusan Presiden tersebut tidak dicantumkan pemberhentian Jaksa Agung.

---

The provisions of Article 22 paragraph (1) letter d of Law Number 16 Year 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia led to confusion and legal uncertainty for in Act No. 16 of 2004 is not set term of office of the Attorney General. Even if no, then the set is a retired prosecutor limit, namely 62 (sixty two) years as specified in Article 12 letter c Act No. 16 of 2004. But because the Attorney General is the state officials as provided for in Article 19 paragraph (1) of Act No. 16 of 2004, the terms of the retirement age does not apply to the Attorney General Prosecutor. With this reality, then Article 22 paragraph (1) letter d of Law Number 16 Year 2004 contains multiple interpretations in the end does not explicitly specify a time limit tenure of Attorney General resulted in legal uncertainty. The position of Attorney General during the period of United Indonesia Cabinet II being debated because of Presidential Decree No. 84 / P of 2009 which established the United Indonesia Cabinet II does not mention the appointment of the Attorney General. Attorney General during the period of United Indonesia Cabinet II appointed pursuant to Presidential Decree No. 31 / P of 2007 to the position of Minister of State level in term of United Indonesia Cabinet, I. United Indonesia Cabinet I (2004-2009) itself has been disbanded by Presidential Decree No. 83 / P Year 2009 ersamaan with the end of the reign of President and Vice President. Presidential Decree Number 83 / P Year 2009 in diktumnya states disperse the United Indonesia Cabinet I and dismiss with respect of ministerial posts but in dictum the State Presidential Decree was not included dismissal of the Attorney General."

"Skripsi ini membahas mengenai pengambilalihan yayasan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dan akibat dari pelaksanaan pengambilalihan tersebut. Proses pengambilalihan yayasan sedikit berbeda dengan proses akuisisi Perseroan Terbatas, dimana dalam akuisisi Perseroan Terbatas jenis akuisisi yang sering terjadi adalah akuisisi saham. Dalam mengambilalih yayasan tidak mungkin dilakukan dengan akuisisi saham, hal ini dikarenakan yayasan tidak memiliki saham, sehingga jenis yang mungkin untuk dilaksanakan adalah pengambilalihan aset yayasan. Skripsi ini akan memaparkan salah satu contoh dari sebuah proses pengambilalihan aset yayasan yaitu Yayasan ABC yang diakuisisi oleh PT XYZ dan juga mengenai akibat dari akuisisi aset yayasan bagi Yayasan ABC.

---

The focus of this thesis is the take over of a foundation by a Limited Liability Company and the result of the implementation of the take over. Take over of a foundation is a little different from the acquisition of Limited Liability Company, which in the acquisition of Limited Liability Company a common type of acquisition which is performed is the acquisition of shares. In take over of a foundation, it is impossible with the acquisition of shares, it is because the foundation does not own shares, so the action which is possible to be implemented is take over of foundation’s assets. This thesis will describe an example of take over of foundation’s asset which is ABC Foundation which acquired by the PT XYZ and also the result of the take over of foundation’s assets for the ABC Foundation."