Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca runtuhnya Orde Baru, isu pemekaran wilayah di Indonesia ramai muncul ke permukaan. Maluku Utara muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari provinsi induknya, Maluku. Gagasan ini muncul setelah upaya pengajuan pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1958 tidak mendapat tanggapan dan gagasan ini tenggelam pada masa Orde Baru. Pada masa Presiden Habibie, pemerintah pusat dan daerah sama-sama setuju mengenai pembentukan Provinsi Maluku Utara. Tantangan kemudian muncul antara pemerintah pusat dengan masyartakat dan elite lokal Maluku Utara, di mana pemerintah pusat dinilai lambat dan tidak serius oleh masyarakat dan elite lokal Maluku Utara dalam memroses pengesahan Undang-Undang. Sedangkan pemerintah pusat menilai tindakan masyarakat dan elite lokal Maluku Utara yang melakukan demo sepanjang awal tahun 1999 terlalu berlebihan. Persaingan elite lokal antar dua kesultanan kembali mengemuka yang terwujud dalam perdebatan dalam penentuan ibukota provinsi, serta konflik sosial dan konflik politik yang terjadi setelah Maluku Utara dibentuk. Kehidupan awal Maluku Utara sebagai provinsi baru diwarnai konflik sosial hingga diberlakukannya darurat sipil. Selain itu, pemilihan gubernur pertama menjadi bukti kebangkitan demokrasi lokal yang mengarah pada primordialisme. Pembentukan Provinsi Maluku Utara ini membawa dampak bagi berkembangnya kesejahteraan rakyat di Maluku Utara dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah kontemporer yang menggunakan metode wawancara dan penelusuran arsip sezaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara serta sejarah politik lokal di Indonesia.

---

After the fall of New Order, issues of formation of new provinces in Indonesia emerged. North Maluku appeared as one of regions which claimed for a regional autonomy to be separated from its main province, Maluku. These ideas emerged after efforts in requesting the establishment of the new province on 1958 had not been responded by the central government and so these ideas were concealed in New Order era. In the era of President Habibie 39 s leadership, central and local governments had come to an agreement to establish North Maluku Province. Thus many challenges rose between central government and local society along with its elites who perceived that the central government had been too slow and had not taken the matter seriously in order to legalise the laws of new province establishment. On the other hand, the central goverment perceived the measures taken by the local society and elites by doing demonstrations during first half 1999 to be an exaggeration. Local elite rivalries between the two sultanates reappeared as manifested in the debates in the determination of the provincial capital, as well as the social conflicts and political conflicts that occurred after the North Moluccas were formed. After establishing a new province, the early establishment of North Maluku was marked with social conflicts and this led to civilian emergencies. In addition to that, the first election of governor became a proof of rising local democratization, which directed to primordialism. The establishment of North Maluku brought about impacts in an increase in the society welfare, due to the growth of the province economy. This is a contemporary historical research, which uses methods by interviews and taking notes of historical archives. This research is done in hopes of contributing for historical studies of the establishment of North Maluku Province and the history of local politics in Indonesia."

"Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi.Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya.Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year.

The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy.

The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision.

The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy."

"Kota Sofifi sebagai Kota Kepulauan ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dari tahun 1999. Masalah dalam penelitian ini, Kota Sofifi yang sudah berusia 24 tahun masih perlu didorong dalam penyediaan sarana prasarana, pengembangan infrastruktur perkotaan dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk bermukim di Kota Sofifi. Tujuan penelitian adalah mengkaji transformasi Pembangunan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu mix method yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif serta penggunaan analisis spasial dengan data citra satelit Landsat dan algoritma klasifikasi CART serta NDBI yang dilihat dari tahun 1995-2020. Hasil penelitian bahwa Kota Sofifi mengalami transformasi keberlanjutan melalui analisis lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dinamika perubahan tutupan lahan, pertumbuhan ekonomi, dan demografi menunjukkan potensi pengembangan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang berkelanjutan yang dapat diarahkan dengan pendekatan Konsep Waterfront City. Kesimpulan penelitian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial walaupun belum terlalu terlihat signifikan menyoroti transformasi Kota Sofifi sudah mengarah sebagai kota berkelanjutan. Dari sisi fisik dan lingkungan bahwa terjadi pengembangan pola penggunaan lahan, struktur ekonomi mengalami perubahan terutama pada potensi dalam sektor perdagangan dan jasa. Perubahan sosial terlihat dari sisi penurunan pengangguran, walaupun juga terjadi peningkatan kemiskinan. Pengembangan Konsep Waterfront City diarahkan untuk menjadi landasan untuk transformasi berkelanjutan di Kota Sofifi dengan mempertimbangkan integrasi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

Sofifi City as the City of Islands was established as the Capital of North Maluku Province from 1999. The problem in this study is that Sofifi City, which is 24 years old, still needs to be encouraged in the provision of infrastructure, urban infrastructure development in the hope of attracting people to settle in Sofifi City. The research objective is to examine the transformation of Sofifi City Development as the center of government of North Maluku Province in the perspective of sustainable development. The method used is a mix method that combines quantitative and qualitative methods and the use of spatial analysis with Landsat satellite image data and CART and NDBI classification algorithms seen from 1995-2020. The results showed that Sofifi City experienced a transformation of sustainability through environmental, economic and social analysis. The dynamics of land cover change, economic growth, and demographics show the potential for developing Sofifi City as a sustainable government center that can be directed by the Waterfront City Concept approach. The research conclusion by considering environmental, economic, and social aspects, although not too significant, highlights the transformation of Sofifi City as a sustainable city. From the physical and environmental side that there is a development of land use patterns, the economic structure has changed, especially in the potential in the trade and services sector. Social changes can be seen in terms of decreasing unemployment, although there is also an increase in poverty. The development of the Waterfront City Concept is directed to become the foundation for sustainable transformation in Sofifi City by considering the integration of economic, environmental and social aspects."

"Tesis ini membahas masalah konsep negara federalisme dengan mengetengahkan tokoh yang mempunyai sebuah kedudukan istimewa, yaitu selaku Sultan. Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah merupakan seorang tokoh yang dengan konsisten mempertahankan ideologi federalis yang menyebabkan ia terusir dari daerahnya sendiri. Federalisme yang dianutnya merupakan idiologi budaya yang sudah berurat akar dalam faham kepimimpinan di Maluku Utara yang dinamakan Maloko Kie Raha atau Maluku Empat Gunung, yang berintikan pada empat kerajaan besar yang pernah ada pada waktu itu, yaitu kerajaan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo dengan salah satu kerajaan yang bertindak sebagai primes inter pares. Struktur mitos Maloko Kie Raha mencakup keterangan mengenai asal-usul keluarga penguasa (kolano). Keempat kerajaan ini dikatakan masih bersaudara dan menjadi dasar bagi pembenaran interaksi di antara kerajaan tersebut. Pandangan ini mengemukakan, bahwa keadaan yang normal di Maluku adalah kalau keempat kerajaan berdiri dengan utuh, maksudnya kalau keempat pusat kekuasaan itu berada dalam suatu keseimbangan.Menurut pandangan dunia Maloko Kie Raha senantiasa ada keseimbangan antara berbagai kerajaan ini. Pertentangan antara berbagai pusat kekuasaan itu tidak bersifat dikotomis dimana yang satu harus menghancurkan yang lainnya agar bisa maju. Maloko Kie Raha mengandung pandangan dualisme, dimana dua unsur kekuatan atau kekuatan saling bersaing tetapi tidak saling menghancurkan, sebab kehadiran yang satu hanya bernilai kalau yang lain tetap ada. Maloko Kie Raha dibentuk dengan alasan masih adanya hubungan darah yang erat antara ke empat kerajaan tersebut dengan mengandalkan mitos perkawinan antara Djafar Sidek dan Nur Sala yang berasal dari kayangan yang menghasilkan keturunan yang memimpin empat kerajaan tersebut.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tesis ini berupaya mengambarkan keterkaitan antara konsep Maloko Kie Raha dengan konsep federalisme yang dianut oleh Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah. Iskandar Muhammad Djabir Sjah yang sejak awal sudah dipersiapkan oleh pemerintah Belanda untuk memimpin kawasan Maluku Utara secara sadar mengetahui tentang hal ini. Ia berupaya agar tidak menjadi boneka Belanda dengan mengeluarkan gagasan-gagasan yang tidak hanya menguntungkan pihak Belanda. Diantaranya ia mendesak supaya segera ditentukan berapa lama pemerintah Belanda dapat memberikan kemerdekaan, setelah habisnya masa peralihan.Pengungsian atas dirinya yang dilakukan oleh tentara NICA ke Australia menjadi pengalaman yang berharga, hal ini dilakukan karena kekejaman pendudukan Jepang di Ternate di samping untuk kepentingan pemerintah Belanda sendiri. Dengan pangkat yang diberikan oleh NICA yaitu Letnan Kolonel, ia mendapat kedudukan istimewa. Dengan demikian Iskandar Muhammad Djabir Sjah diperhitungkan keberadaannya di kawasan Timur Indonesia, sehingga ia selalu diikutsertakan dalam berbagai konperensi yang di lakukan oleh pemerintah Belanda."

"Disertasi ini menjelaskan tentang konflik elit lokal formal Gubernur Maluku Utara versus elit lokal tradisional Sultan Tidore dan Walikota Tidore Kepulauan pasca penetapan wilayah Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara dengan mengambil periode studi 2010-2016. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana faktor wilayah, politik/kekuasaan, ekonomi, pembangunan kota dan wilayah politik baru sebagai sumber konflik elit lokal itu dan relasi kekuasaan tradisional kesultanan dan kekuasaan formal dalam sistem desentralisasi di Indonesia.Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah (1) teori konflik Ted Robert Gurr dan konsensus Maswadi Rauf; (2) teori desentralisasi B.C Smith dan pemerintahan lokal John Stewart; (3) teori kekuasaan Robert Dahl, Charles F. Andrain dan Max Weber; dan (4) teori negara lama dan negara baru Richard Dagger dan Walter Scheidel serta teori negara modern Christopher W. Morris. Penelitian ini menggunakan metode berupa pendekatan kualitatif dengan mengambil desain studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam (indepth interview) kepada narasumber dan informan kunci, data sekunder dari kajian pustaka dan dokumen.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik elit lokal pada proses desentralisasi di Sofifi didorong oleh beberapa faktor sebagai sumber konflik, yaitu ; faktor wilayah, faktor kepentingan ekonomi, faktor pembangunan, faktor wilayah politik baru, dan faktor kekuasaan tradisional Sultan dalam negara. Adapun relasi kuasa pada negara lama dan negara baru, negara baru telah memarjinalkan penguasa tradisional negara lama yang merupakan simbol budaya dan penjaga eksistensi kebudayaan lokal. Sedangkan pada implementasi desentralisasi di Sofifi, proses itu masih mendapat tantangan dari kekuasaan tradisional kesultananImplikasi teoritis dalam studi ini adalah ; (1) teori konflik dari Ted Robert Gurr dan konsensus dari Maswadi Rauf terbukti; (2) teori desentralisasi dari B.C. Smith dan pemerintahan lokal dari John Stewart terbukti, (3) teori negara lama (monarki) dan negara baru (republik) dari Richard Dagger dan Walter Scheidel serta teori negara modern dari Christopher W. Morris terbukti; dan (4) Konsep pemekaran daerah dari Minako Sakai dan Adi Suryanto didorong oleh faktor-faktor sejarah, ekonomi, etnik dan politik mendapat tambahan faktor elit lokal (tradisional). Adapun kontribusi studi ini terhadap ilmu politik adalah untuk memperkuat negara yang dibangun berdasarkan pluralisme diperlukan eksistensi negara lama di bidang kebudayaan.

---

This dissertation describes the conflict of the formal local elite of North Maluku Governor versus the traditional local elites of Sultan Tidore and the Major of Tidore Kepulauan after the assignment of Sofifi as the capital of North Maluku Province during the period of study of 2010-2016. This study answers the questions of how territorial, political, and economic factors as well as the town development and new political domain have resulted in the conflict of traditional local and formal local elites in Indonesia’s decentralized system.

This study employs such theories as (1) Ted Robert Gurr’s conflict theory and Maswadi Rauf’s consensus; (2) B.C Smith’s decentralization theory and John Stewart’s local government; (3) Robert Dahl, Charles F. Andrain and Max Weber’s theory of power; and (4) Richard Dagger and Walter Scheidel’s theory of old state and new state and Christopher W. Morris’s modern state theory. The study uses qualitative approach with case-study design. The primary data was collected from in-depth interview to a number of resource persons and key informants while the secondary data was collected from literature and document review.

Results of the study concludes that the local elite conflict in the process of decentralization in Sofifi originated from a number of such conflict sources as territory, economic interest, development, new political domain, and traditional power of Sultan in the state. With regard to the power relation, the new state has marginalized the ruler of the old state being the cultural symbol that reserve local culture. In the implementation of decentralization in Sofifi, the process has been challenged by the Sultanate traditional power.

The study reveals a number of theoretical implications. First, Ted Robert Gurr’s theory of conflict and Maswadi Rauf’s consensus were supported. Second, B.C. Smith’s theory of decentralization and John Stewart’s local government theory were equally supported. Third, Richard Dagger and Walter Scheidel’s theory of old state (monarch) and new state (republic) as well as Christopher W. Morris’ modern state were accordingly supported. Fourth, Minako Sakai and Adi Suryanto’s concept of local split is driven by such historical, economic, ethnic, political, and traditional local elite factors. In the sphere of political science, this study contributes to the strengthening of the heterogeneous and pluralistic state through the existence of cultural existence of the old state."

"Indonesia memiliki keunggulan di sektor pertambangan, dengan sumberdaya mineralnya yang melimpah, salah satunya adalah nikel. Menurut data Kementrian ESDM pada tahun 2020, cadangan nikel Indonesia, sebagian besar 90% tersebar di daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Daerah penelitian berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara dengan tipe deposit atau endapan nikelnya adalah tipe endapan nikel laterit yang berasal dari batuan dasar Komplek Batuan Ultrabasa Halmahera (Ub). Batuan dasar pada endapan nikel laterit, memiliki peranan penting dalam menghasilkan karakteristik endapannya. Namun sampai saat ini penelitian mengenai hal tersebut masih jarang ditemukan terutama pada daerah penelitian sehingga menarik untuk dilakukan studi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik endapan nikel laterit yang dihasilkan dari jenis batuan dasar yang berbeda, serta potens unsur yang ada. Penelitian diawali dengan klasifikasi batuan induk analisis petrologi, petrografi, dan statistik deskriptif dari data geokimia, kemudian dilanjutkan dengan memodelkan kadar Ni menggunakan metode interpolasi Inverse Distance Weighting (IDW). Hasil penelitian didapati bahwa daerah penelitian tersusun atas batuan ultramafik harzburgit dan dunit. Dari hasil analisis data geokimia pada setiap lapisan, didapati bahwa persentase nikel tertinggi terdapat pada lapisan saprolit yang dihasilkan dari batuan dasar dunit dengan kemiringan lereng dominan sangat landai.

---

Indonesia has an advantage in the mining sector, with its abundant mineral resources, one of which is nickel. According to data from the Ministry of Energi and Mineral Resources in 2020, most of Indonesia's nickel reserves, 90% are scattered in Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi and North Maluku. The research area is located in East Halmahera Regency, North Maluku with the type of nickel deposit or deposit being laterite nickel deposit type originating from the bedrock of the Halmahera Ultrabasic Rock Complex (Ub). The bedrock in laterite nickel deposits has an important role in producing the characteristics of the deposit. However, until now research on this matter is still rarely found, especially in the research area, so it is interesting to conduct further studies. This study aims to determine the characteristics of laterite nickel deposits produced from different types of bedrock, as well as the potential of the elements present. The study begins with the classification of the source rock with petrological analysis, petrography, and descriptive statistics from geochemical data, then proceeds with modeling the levels of Ni using the Inverse Distance Weighting (IDW) interpolation method. The results showed that the study area is composed of ultramafik harzburgite and dunite rocks. From the analysis of geochemical data for each layer, it was found that the highest percentage of nickel was found in the saprolite layer produced from dunite bedrock with a very gentle dominant slope."

"Tesis ini membahas efektivitas kebijakan keamanan nasional dalam penanganan konflik Maluku melalui Deklarasi Malino II yang dinilai hanya berjalan pada tataran elit. Masyarakat Maluku yang terlibat langsung dalam konflik menganggap bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan solusi perdamaian secara nyata, namun lebih mengedepankan pada tindakan strategis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratqjik. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Maluku terhadap pelaksanaan Perjanjian Malino II dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah konilik serupa di masa yang akan datang.

---

This thesis explores the effectiveness of national seem-ity policy in handling conflict through the Malino Declaration II Maluku assessed only runs at elite level. Maluku people who were directly involved in the conflict assume that the central government has not iiilly give peace areal solution, but it tends to emphasize the strategic action. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the people of Maluku dissatisfaction towards the implementation of the Malino ll Agreement could threaten the stability of national security, if not done in anticipation of measures to prevent similar conflicts in the future."