Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Perjuangan Gurindji Aborijin pada tahun 1966 yang merupakan gerakan tuntutan hak atas tanah dan kesetaraan upah Aborijin diwilayah Northern Territory, Australia. Gerakan ini merupakan gerakan pertama yang memperkenalkan hak atas tanah adat di Australia. Keberhasilan Tuntutan masyarakat Gurindji tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat kulit putih yang mendukung masyarakat Gurindji untuk mendapatkan hak mereka dengan membawa persoalan hak atas tanah adat Australia keruang publik nasional dan Internasional. Selain itu, Perjuangan Gurindji menuntut hak atas tanah sebagai pemicu pembentukan kebijakan Aboriginal Land Northern Territory 1976 yang berdampak kepada pengakuan hak atas tanah, keterlibatan masyarakat Aborijin kedalam kegiatan perekonomian di Northern Territory, dan pengolahan lahan Aborijin yang berdasarkan dengan konsep kepemilikan tanah Aborijin. Skripsi ini diteliti dengan menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study focuses on the Gurindji Aboriginal Struggle in 1966 which was a land rights movement and an equal of Aboriginal wages in the Northern Territory region of Australia. This movement was one of the first movements of Aboriginal Land Rights in Australia. The success of the Gurindji people 39 s demands was inseparable from the cooperation between the white community that supported the Gurindji community to gain their rights with conveyed problems about indigenous land rights of Australian national and international public spaces. In addition, the Gurindji struggle was one of Aboriginal efforts that triggered the policy of Aboriginal Land Right Northern Territory 1976. This policy had impacts of recognition of Aboriginal Land Right, involvement Aboriginal communities into economic activities in the Northern Territory, and Aboriginal land based processing with the concept of an Aboriginal land ownership. This undergraduate thesis is researched by using historical method."

"Tugas akhir ini mengkaji tentang perjuangan hak atas tanah masyarakat Aborigin di Northern Territory, Australia dari tahun 1963-1976. Hal ini dilatarbelakangi oleh keputusan Persemakmuran Australia mengumumkan kerjasama dengan perusahaan Perancis, Pechiney untuk membangun pabrik alumina dan pertambangan bauksit di Semanjung Gove, Northern Territory, Australia dengan mengalokasikan lahan seluas 140 mil persegi dari Cagar Alam Arnhem Land pada tahun 1963. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. sumber yang digunakan meliputi arsip dokumen pemerintah Australia dari Arsip Nasional Australia, surat kabar dari Trove, serta buku-buku dan artikel jurnal yang diakses online dari Perpustakaan Australia, Jstor dan The Australian National University. Hasil penelitian menekankan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Aborigin di Northern Territory, Australia di bawah kendali Persemakmuran Australia. Pada tahun 1963, masyarakat Aborigin memprakarsai gerakan hak atas tanah dengan mengajukan petisi Yirrkala ke Parlemen Australia. Kegagalan perjuangan masyarakat Yolngu pada tahun 1971 mendorong para aktivis- aktivis Aborigin dan masyarakat Larrakia dalam memperjuangkan hak atas tanah pada tahun 1972. Setelah Gough Whitlam menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, pemerintahan Whitlam membentuk komisi Woodward yang merekomendasikan undang-undang hak atas tanah bagi masyarakat Yolngu. Pada tahun 1976, pemerintahan John Fraser mengesahkan The Aboriginal Land Rights (NT) Act 1976. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjuangan mereka dapat dikatakan berhasil dengan menghasilkan undang-undang hak atas tanah meskipun kesejahteraan masyarakat Aborigin masih rendah.

---

This final project examines the land rights struggle of Aboriginal communities in the Northern Territory, Australia from 1963-1976. This is motivated by the Commonwealth of Australia's decision to announce a partnership with French company Pechiney to build an alumina plant and bauxite mine on the Gove Peninsula, Northern Territory, Australia by allocating 140 square miles of land from the Arnhem Land Reserve in 1963. This research uses the historical method which includes the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The sources used include archives of Australian government documents from the National Archives of Australia, newspapers from Trove, as well as books and journal articles accessed online from the Australian Library, Jstor and The Australian National University. The results emphasize the suffering experienced by Aboriginal people in the Northern Territory, Australia under the control of the Commonwealth of Australia. In 1963, Aboriginal people initiated a land rights movement by submitting the Yirrkala petition to the Australian Parliament. The failure of the Yolngu people's struggle in 1971 encouraged Aboriginal activists and the Larrakia people to fight for land rights in 1972. After Gough Whitlam became Prime Minister of Australia, the Whitlam government established the Woodward Commission which recommended land rights legislation for the Yolngu people. In 1976, the John Fraser government passed The Aboriginal Land Rights (NT) Act 1976. The conclusion of this research is that their struggle can be said to be successful by producing land rights laws even though the welfare of Aboriginal people is still low."

"Setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Hal ini disebutkan antara lain dalam peraturan pelaksanaan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (PP 37/1998) tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Salah satu peralihan hak atas tanah yang harus dilakukan di hadapan PPAT adalah perjanjian hibah atau pemberian seseorang kepada pihak lain tanpa adanya imbalan. Dalam pembuatan akta hibah terkadang timbul suatu sengketa, karena ahli waris tidak menerima pewaris memberikan hibah kepada orang lain. Salah satu sengketanya, dimana sengketa tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa hibah yang telah dilakukan oleh pewaris dengan pihak lain di hadapan PPAT adalah sah, karena ahli waris dalam gugatannya hanya mempermasalahkan mereka adalah ahli waris yang sah dari pewaris.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktik PPAT dalam perjanjian hibah sudah sesuai dengan PP 37/1998 serta peraturan-peraturan lainnya terkait dan untuk mengetahui bagaimana akibat dari peralihan hak atas tanah dalam perjanjian hibah yang dilakukan tanpa pembuatan akta PPAT. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peranan PPAT dalam praktik hibah ditinjau dari PP 37/1998. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya pendekatan yang mengutamakan tentang peraturan perundang-undangan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan PPAT dalam praktik hibah sudah sesuai dengan PP 37/1998, karena dalam sengketa ini PPAT menurut Kantor Pertanahan setempat telah membuat akta Hibah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk itu. Akibat dari peralihan hak atas tanah dalam perjanjian hibah yang dilakukan tanpa pembuatan akta PPAT menurut PP 37/ 1998 tidak akan memperoleh izin pemindahan hak dari Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan akan menolak untuk melakukan pencatatan peralihan haknya.

---

After the enactment of the Agrarian Law Number 5 Year 1960, every land right transfer must be executed before an authorized Land Conveyancer. This provision is provided inter alia under Implementation regulations of the Agrarian Law Number 5 Year 1960, namely Government Regulation Number 24 Year 1997 regarding Land Registration and Government Regulation Number 37 Year 1998 regarding The Regulation on the Land Conveyancer Duties. One type of land right transfers that must executed before the Land Conveyancer is deed on grant of land right or land right transfer to someone without consideration. Sometimes there is a dispute in the process of the execution of the land right deed caused by any heirs that does not agree the said grant of land right to other party. The Supreme Court of Indonesia in one case held that any grant performed by the deceased to other party before the Land Conveyancer is legally valid for the heirs in their lawsuit dispute only the validity of their status as legal heir of the deceased.The objective of this research is to get information whether the Land Conveyancer in practice has performed her duties in compliance with Government Regulation Number 37 Year 1998 and to get information in relation to legal consequences on the transfer of a land right performed without deed of Land Conveyancer. This research is based on analysisdescriptive, that is a research describing the role of Land Conveyancer in the practice of grant of land right in accordance to Government Regulation Number 37 Year 1998. the approach method used in this research is normativejuridical, means that the approach that weighs on the laws and regulations.Based on the result obtained from the research, it is known that the role of a Land Conveyancer in the practice of grant of land right has been in accordance with Government Regulation Number 37 Year 1998, for in this the lawsuit Land Conveyancer according to the Land Registry Office has executed the deed of Land Right Deed in compliance with the applicable procedure. The legal effect of the transfer of land right in the grant of land right agreement performed without a Land Conveyancer deed according to Government Regulation Number 37 Year 1998 is that the Land Registry Office shall not give an approval to said transfer and the Chief of Land Registry Office shall deny to record the transfer of land right."

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan kepala keluarga sebagai petani penggarap tak bertanah yang mengalami eksklusi berlapis dan posisinya dalam perjuangan atas tanah di lahan eks HGU Perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan kerangka teori ekologi politik feminis, teori kuasa atas eksklusi, dan teori feminis tentang keadilan sosial. Subyek utama penelitian ini adalah perempuan kepala keluarga tak bertanah di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar petani di desa ini adalah petani penggarap. Situasi di Desa Nanggung merupakan representasi terjadinya ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria dimana tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk di dalamnya area pemukiman, sesungguhnya hanya 23 persen dari total wilayah desa. Sebagian besar tanah di desa ini merupakan tanah negara yang penguasaan pengelolaannya berada di tangan perusahaan swasta pemegang HGU perkebunan PT. Hevindo dan pengusahaan negara bidang kehutanan Perhutani.Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga tak bertanah mengalami eksklusi berlapis yakni pada ranah keluarga inti, keluarga besar, komunitas, warga desa, organisasi pendamping, dan negara. Eksklusi berlapis di tingkat keluarga inti, keluarga besar, dan komunitas menyebabkan perempuan kepala keluarga tak bertanah ditinggalkan dalam perjuangan memperoleh akses atas tanah yang diupayakan organisasi tani setempat dengan memanfaatkan program Tanah Obyek Reforma Agraria TORA . Di sisi lain, program yang merupakan bagian dari kebijakan nasional tentang reforma agraria tidak menempatkan petani perempuan, apalagi petani perempuan kepala keluarga tak bertanah sebagai subyek kebijakan.

---

This research studied the position of women heads of household as landless peasants who faces multi layer exclusions and their position within struggle over land in the ex plantation concession land. This research used qualitative approach and adopts feminist political ecology theory, the power of exclusion theory, and feminist theory of social justice. Primary subjects of this research are landless women heads of household in Nanggung Village, Nanggung Sub District, Bogor Regency, West Java Province. Most of villagers are tillers. Situation in Nanggung Village is representation how agrarian injustice where only 23 percent of total village lands owned by its inhabitants in form of housing area. The rest of lands in this village is considered by state lands, controlled by private plantation company namely PT. Hevindo and state forestry company namely Perhutani.This research showed that landless women heads of household face multi layer exclusions on main family, large family, community, villagers, NGOs, and state. Multi layer exclusions on main family, large family, and community ignored on struggle over land by local peasants organization which used Land Object of Agrarian Reform TORA program. On the other hand, program that is part of national government policy of agrarian reform have neglected women peasants, especially landless women heads of household as subject of these policy. "

"Jaminan Fidusia lebih dikenal sebagai lembaga jaminan untuk benda bergerak meskipun sebenarnya Jaminan Fidusia dapat pula dibebankan terhadap benda tidak bergerak. Salah satu benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah bangunan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak mengatur dengan jelas mengenai bangunan yang dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai Jaminan Fidusia atas bangunan, terutama yang berdiri diatas tanah Right of Ownership. Permasalahan yang akan diteliti adalah bangunan milik pemilik tanah diatas tanah Right of Ownership sebagai obyek Jaminan Fidusia, kedudukan kreditur pemegang Jaminan Fidusia atas bangunan tersebut dan kedudukan kreditur pemegang Mortgage atas tanah Right of Ownership berikut bangunan diatasnya dimana bangunan tersebut kemudian juga dibebani Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bangunan milik pemilik tanah diatas tanah Right of Ownership bukan merupakan obyek Jaminan Fidusia melainkan obyek Mortgage. Kedudukan kreditur pemegang Jaminan Fidusia atas bangunan tersebut adalah kreditur konkuren karena jaminan fidusianya tidak lahir disebabkan batal demi hukumnya akta jaminan fidusianya karena obyek yang dibebani bukan merupakan obyek jaminan fidusia, sedangkan kedudukan kreditur pemegang Mortgage atas tanah Right of Ownership berikut bangunan diatasnya dimana bangunan tersebut kemudian juga dibebani Jaminan Fidusia adalah sebagai kreditur preferen karena Mortgagenya telah lahir dan dalam jaminan kebendaan kreditur yang terlebih dahulu memiliki kedudukan lebih tinggi.

---

Fiduciary Guanrantee better known as a collateral for moving objects even though Fiduciary Guanrantee may also be a collateral for the immovable. One of immovable objects which can be secured by Fiduciary Guanrantee is a building. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 does not regulate clearly about a building that can be an object of Fiduciary Guarantee. It makes legal uncertainty about a collateral for building especially that building which on a Right of Ownership land. Issues that will be researched are landlord’s building on Right of Ownership land as Fiduciary Guanrantee object, the position of Fiduciary Guanrantee creditor of that building, and the position of Mortgage creditor of Right of Ownership land and the following building on which that bulding afterward secured by Fiduciary Guanrantee.

This research is normative legal research with descriptive analytical. The data that used in this research is secondary data which collected through library research and data from this research were analyzed qualitatively. Landlord’s building on Right of Ownership land is not an object of Fiduciary Guanrantee but an object of Mortgage. The position of Fiduciary Guanrantee creditor is a concurrent creditor because the Fiduciary Guanrantee is not existence caused the deed of Fiduciary Guanrantee is null and void because the object is not an object of Fiduciary Guanrantee. The position of Mortgage creditor of Right of Ownership land and the following building on which that bulding afterward secured by Fiduciary Guanrantee is a preference creditor because that Mortgage is exist and in collateral material first creditor has a higher position."

"PPAT adalah Pejabat Umum yang bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai perbuatan hukum tersebut, selain PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, maka PPAT hanya dapat membuat akta pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun setelah Wajib Pajak menyerahkan tembusan Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP) dan BPHTB (SSB). Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB)? dan: Apakah hambatan dalam penagihan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif; data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka berupa studi dokumen, dimana tipologi dalam penelitian ini bersifat evaluatif yakni menganalisa mengenai prosedur pelaksanaan pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan BPTHB serta hambatan dalam penagihan PPh dan BPHTB bagi PPAT. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan BPTHB hanya dapat melalui bank-bank tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan meminta validasi terhadap bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditunjuk membutuhkan waktu yang lama. Hal ini merupakan salah satu hambatan bagi PPAT untuk melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan, sehingga PPAT menyerahkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan, kemudian menyerahkan tembusan SSP dan SSB setelah mendapat validasi.

---

Land Deed Official is the General Official, who has duty to perform part of Land Registration Activities by iss uing deeds as legal proof of certain lawful acts conceming land and ownership rights on property, which will be used as Standard for land registration amendment resulting from such acts. Before issuing the deeds conceming such acts, official other than Land Deed Official, shall assess the actuality of the land and ownership rights certificate to the Land Office, afterwards Land Deed Official may issue the deed after the Taxpayer has submitted a copy of Tax Payment Slip (SSP) and Acquisition Duty of Right on Land and Building Payment Slip (SSB). The main issue that the writer desires to bring to this research is: what is the procedure of Income Tax Payment in respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB)? and: what is the barrier to land deed official in collecting income tax relating to such issue?. This research constitutes juridical normative research; using a secondary data obtained through materials such as documents. The typology in this research is evaluative, that is to analyze procedures of Income Tax Payment in respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) and the barrier in collecting income tax by Land Deed Official relating thereto. By doing this research, it can be concluded that the payment of Income Tax in respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) can only be made through certain banks appointed by the Directorate General of Taxation, and validation from the Tax Office generally takes a long period. This is one of the barriers to Land Deed Official in registering land to land Office, causing the copy of validation tax Payment Slip has to be submitted later after relating documents have been submitted."

"Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah ditujukan untuk menjamin pelunasan atas piutang Kreditur, akan tetapi salah satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan adalah hapusnya Hak Atas Tanah. Hapusnya Hak Atas Tanah dapat terjadi melalui habisnya jangka waktu ataupun pelepasan hak berdasarkan Pembaharuan Hak Atas Tanah. Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang harus ditempuh bagi Hak Atas Tanah yang telah berakhir haknya atau jangka waktu perpanjangannya telah berakhir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, dengan alat pengumpulan data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang ditentukan secara porposif yaitu Notaris dan PPAT serta Kepala Kantor Pertanahan. Data-data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini pertama, Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah suatu prosedur yang bersumber dari Hak Bangsa dan hak Menguasai Negara. Kedua, Pembaharuan Hak Atas Tanah menyebabkan hapusnya Hak Atas Tanah, sehingga Hak Tanggungan yang melekat di atasnya menjadi hapus. Hapusnya Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijaminnya, akan tetapi kreditur kehilangan kedudukannya sebagai kreditur preferen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang bersifat imperatif, sehingga keberadaan Hak Tanggungan tidak dapat mengenyampingkannya, akan tetapi guna menjaga kedudukan preferen kreditur dapat dilakukan mitigasi oleh para pihak serta Notaris dan PPAT, melalui pengikatan jaminan sebelum dilakukannya permohonan Pembaharuan Hak Atas Tanah atau penggunaan jaminan umum terlebih dahulu sebagai underlying hapusnya Hak Tanggungan.

---

Encumbrance Right (regulated by Encumbrance Law ('EL')) as a form of security for land titles which intended to guarantee repayment of creditor's, an expired Land Titles is one of the reason causing Encumbrance Right expiration. Land Titles expiration happens through the expiration of the period or release of right based one Land Titles Renewal. Land Titles Renewal is a mandatory procedure for an expiring Land Titles or a Land Titles which it's period of extension expired. This research is normative-juridical and conducted using an analytical description type of methods, which describe and analyze the problem based on Basic Agrarian Law ('BAL') and other Indonesia's land regulations. Data on this research consist of primary and secondary data, primary data is gathered using an interview and secondary data is gathered using literature studies. The informant on this research is deliberately determined i.e. Notary Public, Land Deed Official, and head of the Land Office. Data analysis conducted using qualitative methods. The results of this research, first Land Titles Renewal is a procedur sourced from Nation's Right and State's Right to Control. Second, Land Titles Renewal caused expiration of Land Titles, expired Land Titles is one of the reason causing Encumbrance Right expiration. Encumbrance Right expiration does not write off guaranteed debt, however creditor lose it's privilege of being preference creditor. The conclusion are Land Titles Renewal is a mandatory procedure, hence the existance of encumbrance right can't put aside Land Titles Renewal procedures. In order to maintain creditor's preferred position, mitigation can be carried out by the parties including Notary Public and Land Deed Official. This mitigation conducted through encumbrance of other Land Titles before existing Land Titles Renewal is proceeded, or using other methods of security as an underlying agreement."

"ABSTRAKTanah merupakan sumber kehidupan bangsa. Hakekat tanah adalah menyangkut hajat hidup orang banyak maka penguasaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Tesis ini membahas mengenai Hak Pengelolaan yang bagian-bagian tanahnya diberikan hak atas tanah lainnya, misalnya Hak Guna Bangunan. Pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan adalah legal dan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga. Namun, pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan harus dicabut, apabila tanah tersebut ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pencabutan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi kasus dalam tesis ini adalah Pencabutan Hak Guna Bangunan PT. Griya Tritunggal Eka Paksi diatas tanah Hak Pengelolaan Situ Cipondoh. Dalam tesis ini akan terlihat bagaimana peran Kantor Pertanahan setempat dalam mengawal proses pencabutan Pencabutan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan tersebut dan melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Griya Tritunggal Eka Paksi selaku pemegang Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan Situ Cipondoh.

---

ABSTRACTSoil is the life of the nation. The essence of the soil is related to public needs then for the purpose of welfare of the people the control of itself by the government. This thesis discusses the Right of Management which parts of the land has the other land right, e.g Right to Build. The act of distributing Right to Build on the Right of Management land is legal and based on the cooperation agreement between the holder and the third parties. However, the act of distributing Right to Build on the Right of Management land should be repealed, when the land has been abondoned and not utilized as it should be. The revocation of Right to Build on the Right of Management land should be based on the state laws. Case study in this thesis is the revocation of Right to Build PT. Griya Tritunggal Eka Paksi on the Right of Management land of Situ Cipondoh. This thesis explain how land office role the revocation of Right to Build on the Right of Management land and how the commitment of PT. Griya Tritunggal Eka Paksi as the holder of Right to Build on the Right of Management land Situ Cipondoh."

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Sosialisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di DKI Jakarta. Dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka BPHTB menjadi Pajak Daerah Kabupaten/ Kota. Pajak tersebut sebelumnya merupakan pajak pusat dengan sistem bagi hasil. Pokok permasalahan penelitian ini adalah implementasi sosialisasi BPHTB di DKI Jakarta. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Implementasi Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak adalah melalui penyuluhan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib pajak adalah dengan berkoordinasi dengan pihak Notaris.

---

This thesis discusses the implementation of socialization Duty on the Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) in Jakarta. With the enactment of legislation Number 28 year 2009 about regional tax and retribution. Previously the tax was administrated by the government with the revenue sharing system. The subject of this research is the implementation of socialization BPHTB in Jakarta. Researchers used a qualitative approach. The results of the study are implementation conducted by the Department of Tax Services is through counseling and efforts made by the Department of Tax Services is to coordinate with the notary."

"Tesis ini membahas mengenai Karebosi Link, dimana terjadi pelekatan hak atas tanah yang sama pada ruang bawah tanah dengan hak atas tanah yang berada di atasnya. Dalam kasus tersebut, dikarenakan tanah diatasnya merupakan tanah Hak Pengelolaan milik pemerintah Daerah Makassar yang di atasnya diberikan Hak Guna Bangunan, maka hak atas tanah di bawah nya pun mengikuti hak atas tanah di atas nya yaitu Hak Guna Bangunan, dengan hak lain yaitu Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ? Non Hunian pada satuan-satuan kios-kios yang di bangun di bawah tanah tersebut dan diperjualbelikan secara umum. Keputusan untuk melekatkan hak atas tanah yang sama pada ruang bawah tanah dengan hak atas tanah yang berada di atasnya, memiliki banyak kelemahan dibandingkan dengan memisahkan hak atas tanah yang berada di bawah tanah dengan hak atas tanah yang berada di atasnya. Pemisahan tersebut diantaranya dapat dengan melekatkan hak baru yaitu Hak Guna Ruang Bawah Tanah pada tanah yang berada di bawah tanah, Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Tanah untuk satuan-satuan ruang bawah tanah pada Ruang Susun Bawah Tanah, ataupun hak-hak atas tanah lainnya. Kelemahan yang timbul antara lain terlihat dalam hal Eksistensi, Penguasaan, Jangka Waktu, Peruntukan, Penjaminan dan Pemisahan Horizontal. Hasil penelitian ini menyarankan Agar segera disusun peraturan perundang-undangan mengenai ruang bawah tanah dan hak atas ruang bawah tanah untuk mengakomodir berbagai keperluan mengenai hak atas ruang bawah tanah yang saat ini mulai muncul di beberapa daerah dan diperkirakan akan terus muncul seiring dengan perkembangan jaman, teknologi, dan keterbatasan lahan untuk berbagai keperluan.

---

This Thesis discusses about Karebosi Link, where there has occurred the inherent of same land right between basement and land right aboved. In that case, because of land above the aforesaid basement is land with right to manage that is owned by Local Government of Makassar which is in the top of it has been titled by Right to building, therefore the title of land right belowed is follow the title of land right aboved, namely right to building with given other rights that is right of strata title ownership ? non residential on kiosk units which built in the aforesaid basement and traded generally. The decision to inherent the same land right between basement and land right aboved, have a lot of weakness if compared with decision to separate it. The aforesaid separation can be conducted among others by inherent it with new right namely right to use basement toward land which located in the basement, ownership right of basement for basement units in the stacking space of basement, or others land right. The weakness which occurred based on that mentioned ideas among others is in the matter of existence, control, duration, allocation, guarantee and horizontal separation. Result of this research is suggest to immediately draft the regulation concerning basement as well as right to use basement, in the purpose to accommodate various necessity about basement usage which currently appears in several area and estimated will continue appear in accordance to the development of era, technology and the limitation of land for various necessity."