Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum dan sistem pelaksanaan terapis wicara di institusi pemerintahan yang berbeda. Penulis melakukan studi perbandingan sistem terapis wicara di Rumah Sakit Bayukarta Karawang dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara. Perbandingan penerapan sistem terapis wicara disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbandingan sistem terapi wicara di Rumah Sakit Bayukarta dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara. Perbandingan di mulai dari sistem penerimaan terapis wicara, informed consent dan rekam medis dalam terapi wicara, tahapan pelayanan terapi wicara, hak dan kewajiban terapis wicara dan hubungan tanggung jawab terapis wicara dengan Rumah Sakit Bayukarta Karawang dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati. Penelitian ini menyarankan institusi kesehatan dan institusi sosial untuk melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait pelayanan terapi wicara, karena terapi wicara merupakan hal penting dalam perkembangan diri dan pendidikan seseorang. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu masyarakat untuk memahami perbandingan pelayanan terapi wicara di rumah sakit dan panti sosial. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan dan pengembangan bagi pelayanan terkait rehabilitasi medik di rumah sakit dan pelayanan terapi wicara di panti sosial.

---

This Research is about application of law and implementation systems of speech therapist in different governmental institutions. The author conducted comparative studies about speech therapist in Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes. Comparison of the speech therapist's application system is adjusted to Act of Republic Indonesia Number 44 Year 2009 about Hospital, Regulation Ministry of Health Indonesia Number 24 Year 2013 about Work Organizing and Speech Therapist's Practice, and Regulation Ministry of Health Indonesia Number 81 Year 2014 about Speech Therapy Service Standards. This research methods is a descriptive normative juridical.

The result of this research shows the comparison of speech therapist system in Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes. Comparison starts from speech therapist's acceptance system, informed consent and medical record in speech therapy, stages of speech therapy services, rights and obligations of speech therapist, correlation speech therapist's responsibilities with Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes.

This research suggest health institutions and social institutions to conduct sozialitation for the community about speech therapy service, because speech therapy is an important thing in self development and education. Socialization conducted by the government can help people to understand the comparison of speech therapy services in hospitals and social homes. From the result of this research can be improvement and development for medical rehabilitation services in hospital and speech therapy in social homes."

"Dalam membina hubungan dengan orang lain manusia membutuhkan suatu kecakapan untuk memulai dan mempertahankan hubungannya Kecakapan ini disebut dengan keterampilan sosial. Bila seseorang memiliki keterampilan sosial yang sudah baik, maka dirinya akan lebih rnudah melakukan interaksi dan beradaptasi dengan orang lain. Ia juga mampu dalam menganalisa dan memutuskan pennasalahan dari situasi-situasi sosial secara tepat. Namun demikian, tidak semua manusia memiliki keterampilan sosial yang baik. Individu yang memiliki hambatan fisik dan psikis sulit mencapai keterampilan sosial dengan baik, misalnya penyandang tuna rungu. Penyandang tuna rungu adalah individu yang kehilangan atau kurang mampu daiam mendengarkan yang disebabkan panca indera pendengarannya tidak bertimgsi dengan semestinya. Akibat ketidakmampuan dalam mendengarkan, penyandang tuna rungu mengalami hambatan dalam perkembangan sosialnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keterampilan sosial yang dimilikinya. Unluk meningkatkan keterampilan sosial bagi penyandang tuna nmgu maka perlu adanya suatu program pembelajaran keterampilan sosial. Program pembelaiaran keterampilan sosial ini ditujukan kepada para penyandang tuna nlngu yang berada di bawah bimbingan Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati Bambu Apus, Jakarta Timur. Program pembelajaran keterampilan sosial ini terdiri dari empat materi, yaitu komunikasi non verbal, mendengarkan_ empati, dan asenif yang merupakan kemampuan dasar bagi seseorang dalarn membina hubungan dengan orang lain. Penyajian program ini menggunakan metode description, modelling, role playing, dan games yang disesuaikan dengan karakteristik penyandang tuna rungm Program ini dijalankan selama 4 hari berturut-turut. Agar program ini lebih efektif maka dalam pelaksanaarmya setiap kelas terdiri dari 6 orang penyandang tuna rungu dengan I orang pengajar dan I wakil pengajar. Program pembelajaran keterampilan sosial ini belum pemah diujicobakan kepada penyandaug tuna rungu sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan diperoleh umpan balik mengenai keefektifan metode dan materi bagi tercapai tujuan dari program pembelajaran ketrampilan sosial. Dengan adanya program pembelajaran keterampilan sosial ini diharapkan penyandang tuna rungu di Panti Sosial Bina Rungu Wicaxa Melati Bambu Apus, Jakarta Timur akan memiliki keterampilan sosial yang akan membantunya dalam beradaptasi di lingkungan sosialnya."

"Latar BelakangKeterlambatan wicara adalah kondisi ketika seorang anak belum dapat mencapai batas kemampuan bicara yang ideal sesuai dengan anak normal seusianya. Salah satu penyebab keterlambatan wicara adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat diintervensi dengan tepat apabila pemeriksaan tidak terlambat. Baku emas pemeriksaan pendengaran pada anak oleh Joint Committee on Infant Hearing adalah Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA). Namun, BERA memiliki nilai standar yang berbeda pada setiap institusi, sehingga diperlukan nilai standar nilai BERA pada anak dengan keterlambatan wicara di Poliklinik THT RSCMMetodePenelitian ini merupakan penelitian deskriptif numerik dengan model penelitian cross- sectional. Subjek dalam penelitian ini adalah anak berusia 2-3 tahun dengan keterlambatan wicara yang melakukan pemeriksaan BERA dengan hasil fungsi pendengaran perifer normal untuk dicari rerata hasil pemeriksaan BERA pada 2018-2023.HasilDari 133 sampel yang dikumpulkan, didapatkan nilai normal masa laten absolut gelombang V BERA click dengan intensitas 20 dB pada anak dengan keterlambatan wicara adalah 7,30±0,41 ms pada telinga kanan dan 7,29±0,41 ms pada telinga kiri. Terdapat perbedaan hasil pada laki-laki dan perempuan, dengan rerata nilai gelombang V BERA pada anak laki-laki sebesar 7,37±0,41 ms pada telinga kanan dan 7,38±0,39 ms pada telinga kiri, sedangkan pada anak perempuan sebesar 7,16±0,38 ms pada telinga kanan dan 7,13±0,42 ms pada telinga kiri.KesimpulanTerjadi pemanjangan hasil nilai normal gelombang V BERA pada anak dengan keterlambatan wicara di poliklinik THT RSCM. Terdapat perbedaan yang bermakna pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, dengan nilai rerata nilai normal gelombang V BERA anak laki-laki lebih panjang dibanding pada anak perempuan.

---

Introduction

Delayed speech is condition when a child can’t reach the milestones for their age. Hearing loss is one reason speech delay occurs. Hearing loss could intervened appropriately if diagnosed correctly. Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA) is the gold standard for child hearing tests, according to the Joint Committee on Infant Hearing. However, BERA standard values is vary in each institution, so it’s need a standard BERA value in children with speech delays at the ENT Polyclinic of RSCM

Method

This study is a descriptive numerical study with a cross-sectional model. Children aged 2-3 years with delayed speech who underwent BERA examinations with normal hearing function as the subject to find the average wave V BERA results in 2018-2023.

Results

From 133 samples collected, the average value of wave V BERA click with intensity 20 dB in children with delayed speech was 7.30±0.41 ms in right ear and 7.29±0.41 ms in left ear. There were differences in the results in boys and girls, with the average value of wave V BERA in boys being 7.37±0.41 ms in right ear and 7.38±0.39 ms in left ear, while in girls it was 7.16±0.38 ms in right ear and 7.13±0.42 ms in left ear.

Conclusion

The results of the normal value of wave V BERA in children with speech delay at ENT clinic of RSCM is prolonged compared to normative value. There is a significant difference in boys compared to girls, with prolonged average value of wave V BERA in boys than girls."

"Naskah berisi dua teks, yaitu: serat bicara satunggal, berisi makna kata-kata Jawa, dan arti panambang ?an (akhiran -an); dan serat nitileksana, berupa cari yang mengandung nasehat tentang tatacara hidup yang baik. Naskah merupakan karya Pujaharja, keterangan tarikh penulisan tidak disebutkan secara lengkap, hanya dicantumkan tahun 19? . Namun pada sampul naskah asli, terdapat keterangan angka tahun 1911, kemungkinan angka tahun ini merupakan keterangan tarikh penulisan."

"Serat wicara keras adalah karya Yasadipura II. Berisi kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah keraton Surakarta. Isinya ajaran moral yang baik dengan mengambil contoh tokoh-tokoh pewayangan, sejarah Jawa dan Madura, seperti Patih Suwanda dari Maespati, Patih Danureja I dari Yogyakarta dan Cakraningrat dari Madiun. Contoh moral yang buruk Prabu Rahwana, Pringgalaya dari Pati. Serat wicara keras disebut juga serat ondhe-ondhe putih. Asal koleksi R. Tanojo. Daftar pupuh sebagai berikut: 1. Sinom; 2. Dhnadhanggula; 3. Gambuh; 4. Kinanthi; 5. Megatruh; 6. Sinom; 7. Pangkur."

"Buku ini menguraikan mengenai cara-cara atau patokan berbicara dengan memakai bahasa rahasia (Jawa), yaitu: 1) Wicara sandi dengan menggunakan panambang: Tina; 2) Wicara sandi dengan menggunakan Garba sastra; 3) Wicara sandi dengan menggunakan Ater-ater su; 4) Wicara sandi dengan menggunakan Bali swara; 5) Wicara sandi dengan menggunakan Lambang sastra; 6) Wicara sandi dengan menggunakan Caraka balik."

"This paper sugests the readers to be critical in their concern for the problem of pornography. It seems clear that pornography is a moral problem, but a simple argument from traditional philosophy of language has shown that pornography does not have any meaning. This kind of argument is named Meta-ethics. However, pornography is a phenomenon in our society and it does happened. On the one side, we should resist the temptation of scrutinizing pornography as a moral problem. On the other side, pornography has risen a big worry in our society. In resisting the temptation we found a better theory, so that we are able to uncover the origin of pornography. John Langshaw Austin has saved some study imposible phenomena including pornography by this theory of Speech Act. The result of the study is that pornography is made possible in social relation and it is about power"

"Beban rehabilitasi medis di Indonesia sangat tinggi. Menurut WHO Rehabilitation Need Estimator 2019, 76 juta orang Indonesia memerlukan rehabilitasi. Data Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan proporsi disabilitas pada anak 5-17 tahun sebesar 3,3%, dewasa 18-59 tahun sebesar 22%, dan lansia sebesar 2,6%. Terapis Okupasional membantu pemulihan kinerja fungsional pasien agar hidup mandiri. Penelitian ini menganalisis beban kerja Terapis Okupasional menggunakan diskusi kelompok terfokus, data SISDMK, Data Sampel BPJS Kesehatan 2022, serta membuat sistem pendukung keputusan untuk kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan beban kerja tinggi di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Distribusi tenaga Terapis Okupasional hanya ada di ibu kota provinsi, seperti di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara. Kesenjangan antara persediaan dan kebutuhan layanan terapi okupasional menyebabkan masyarakat tidak terlayani dengan baik. Perbaikan diperlukan di enam bidang: kepemimpinan, keuangan, kebijakan, pendidikan, kemitraan, dan sistem manajemen sumber daya manusia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuka program studi terapi okupasi di universitas atau bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa dan distribusi tenaga kesehatan yang merata diharapkan dari Direktorat perencanaan tenaga kesehatan.

---

The burden of medical rehabilitation in Indonesia is very high. According to the WHO Rehabilitation Need Estimator 2019, 76 million Indonesians need rehabilitation. RISKESDAS 2018 results shows that the proportion of disabilities in children 5-17 years is 3.3%, adults 18-59 years is 22%, and the elderly is 2.6%. Occupational Therapists help restore patients' functional performance so they can live independently. This research analyzes the workload of Occupational Therapists using focus group discussions, SISDMK data, 2022 BPJS Health Sample Data, and creates a decision support system for policy. The research results show high workloads in several provinces such as Central Java, Banten, DKI Jakarta, East Kalimantan, DI Yogyakarta, and South Sulawesi. The distribution of Occupational Therapist staff is only in provincial capitals, such as in North Sulawesi, South Sulawesi and North Kalimantan. The gap between the supply and need for occupational therapy services means that the community is not served well. Improvements are needed in six areas: leadership, finance, policy, education, partnerships, and human resource management systems. The Ministry of Education and Culture needs to open occupational therapy study programs at universities or collaborate with the Ministry of Health. Collaboration with local governments to provide scholarships and equal distribution of health workers is expected from the Directorate of Health Manpower Planning."