Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe endless development of technology and the proliferating usage of the Internet along with a pronounced financial transaction around the world generated Financial Technology. In Indonesia, the notoriety of Financial Technology is exhibited through the rapid development of startups within the society. Despite such progress, the legal aspect of financial technology regulations under the Indonesian law is deemed contentious. One of the implications of Financial Technology is the utilization of big data and monetization that is in correspondence with data privacy. Thus, this research will further expound the legal framework of Financial Technology in Indonesia and its repercussion on the availability of customer protection regarding data privacy in correlation to the practice of monetization. By way of juridical normative research, several laws and regulations regarding financial technology are assessed in correlation to the its implication on data privacy. Thrugh the analysis, it is found that although the legal framework has developed as regards its mechanism and correlation to the protection of data privacy through the enactment of laws and regulations, certain aspects still lack of legal protection and remain ambiguous. Furthermore the absence of codified law UU concerning data privacy and codified law undang undang, UU concerning the consumer protection of financial technology services, makes consumer protection in this respect rather lenient. However, aside from the laws and regulations, official institutions namely BI, OJK, KOMINFO, PPATK, and AFTECH provides consumer protection through the establisment of BI Fintech Office, Desk PPATK, Digital Economic and Finance Innovation Development Team and Fintech, as well as OJK and BI Regulatory Sandbox that directly assists the growth of financial technology fintech in the society.

---

ABSTRAKPerkembangan teknologi yang tiada henti dan penggunaan Internet yang semakin banyak seiring dengan transaksi keuangan yang nyata di seluruh dunia menghasilkan Teknologi Keuangan. Di Indonesia, ketenaran Teknologi Keuangan terefleksi melalui pesatnya perkembangan startup dalam masyarakat. Terlepas dari kemajuan tersebut, aspek hukum peraturan teknologi keuangan menurut hukum Indonesia dianggap kontroversial. Salah satu implikasi Teknologi Finansial adalah pemanfaatan big data dan data monetisasi yang berkorespondensi dengan privasi data. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan lebij lanjut mengenai kerangka hukum Teknologi Keuangan di Indonesia dan dampaknya terhadap tersedianya perlindungan konsumen dalam aspek privasi data yang berkorelasi dengan praktik monetisasi. Melalui penelitian normatif yuridis, beberapa undang-undang dan peraturan mengenai teknologi keuangan akan dinlai korelasinya terhadap privasi data. Melalui analisa, ditemukan bahwa walaupun kerangka hukum telah berkembang baik terkait mekanisme dan korelasi terhadap perlindungan privasi data melalui pemberlakuan undang-undang dan peraturan, beberapa aspek masih dalam kekurangan perlindungan hukum dan tetap dalam keadaan ambigu. Selanjutnya tidak adanya undang-undang yang dikodifikasi mengenai privasi data dan undang-undang yang dikodifikasi mengenai perlindungan konsumen terhadap layanan teknologi keuangan, menjadikan perlindungan konsumen dalam hal ini agak kurang tegas. Namun, selain undang-undang dan peraturan, institusi resmi seperti BI, OJK, KOMINFO, PPATK, dan AFTECH ikut memberikan perlindungan konsumen melalui pendirian Kantor Fintech BI, Desk PPATK, Tim Pengembangan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Fintech, dan Sandbox Resmi OJK dan BI yang secara langsung membantu pertumbuhan teknologi keuangan fintech di masyarakat"

"Voice cloning adalah pengolahan suara dengan bantuan artificial intelligence (AI) yang bertujuan menghasilkan suara tiruan yang memuat karakteristik unik dari data suara yang digunakan. Hasilnya disebut suara kloning dan dapat disamakan dengan representasi suara, yang tercakup dalam kategori karya fonogram. Namun demikian, pemrosesan rekaman suara atau fonogram dalam kegiatan voice cloning menimbulkan permasalahan hak cipta serta menimbulkan pertanyaan perihal apakah suara kloning yang dihasilkan dari voice cloning dapat dilindungi sebagai ciptaan. Permasalahan lain yang timbul berkaitan dengan hak privasi dalam hal pemrosesan suara, yang merupakan data pribadi, dilakukan tanpa persetujuan pemilik suara sebagai subjek data dan ketika suara kloning tersebut digunakan untuk kejahatan seperti identity theft. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tulisan ini akan menganalisis bagaimana voice cloning ditinjau dari perspektif hukum hak cipta serta hukum pelindungan privasi dan data pribadi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat potensi pelanggaran hak cipta dalam kegiatan voice cloning. Kemudian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, suara kloning tidak dapat dilindungi sebagai suatu ciptaan. Oleh karena karya cipta yang memuat suara seseorang beririsan dengan hak privasi, pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta untuk karya cipta berbentuk suara.

---

Voice cloning is a voice processing assisted by artificial intelligence with the intention to produce cloned voice that contains unique characteristics of the original voice used. The output is called cloned voice and it is comparable to representation of sounds, which falls under the category of phonogram. However, the processing of voice or phonogram in voice cloning activity causes copyright issues and raises the question whether cloned voice produced from voice cloning is eligible to be protected as a work. Another issue regarding privacy rights occurs when the processing of voice as personal data is carried out without the consent of the voice owner as the data subject, and when the cloned voice is used for crimes such as identity theft. By utilizing the doctrinal research method, this paper will analyse how voice cloning is perceived from the perspective of copyright law and privacy and personal data protection law. The result of this study concludes that there are potential copyright infringements in voice cloning activity. Furthermore, according to Law Number 28 of 2014 on Copyrights, cloned voice cannot be protected as a work. Sound recordings might contain a person's voice, thus overlap with privacy concerns. For this reason, lawmakers need to consider special provisions in copyright law for this type of work."

"Tesis ini membahas bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi secara global dan regional khususnya dalam penerapannya pada suatu transaksi elektronik di Indonesia khususnya OECD dan APEC ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi secara global dan regional khususnya dalam penerapannya pada suatu transaksi elektronik khususnya OECD Guidelines 1980 dan APEC Privacy Frame Work 2004. Prinsip best practices berkembang dari prinsip Fair Information Principle menjadi OECD Guidelines, kemudia berkembang menjadi APEC Privacy Framework, dan kemudian menjadi EU-US Safe Harbor Principle yang merupakan alternatif penyelesaian terhadap persoalan pertukaran data lintas negara (cross border data flow) Untuk melakukan pertukaran data dalam rangka perdagangan internasional, Indonesia perlu menerapkan perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip best practices yang diakui di dunia internasional. Dalam rangka perdagangan internasional, perbedaan standar perlindungan data pribadi di suatu negara dapat menjadi suatu hambatan dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diupayakan adanya suatu standar perlindungan data pribadi yang dapat menjamin perlindungan terhadap data pribadi sehingga menimbulkan kepercayaan dari negara - negara khususnya memandang pengaturan perlindungan privasi dengan cara government rule yang dianut oleh Uni Eropa. Kebijakan Pemerintah dalam membuat call center pengaduan dan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan data pribadi dalam persoalan Spamming SMS Broadcast masih belum cukup memadai dan penerapannya tidak dapat menghentikan penyelenggaraan SMS Broadcast yang melanggar hak privasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang ada yaitu Permenkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) tidak memenuhi prinsip-prinsip best practices, yaitu : Preventing Harm dan Accountability.

---

This thesis discusses how the legal provisions governing the protection of personal data globally and regionally especially in its application to an electronic transaction in Indonesia. This thesis describes some best practices that developed in international business practices, such as the OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and transborder Flows of Personal Data 1980; Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data 1985; United Nations Guidelines concerning Computerized Personal Data Files 1990; European Community Directive on the Processing of Personal Data and on The Free Movement of Such Data 1995; APEC Privacy Framework 2004. Nevertheless, the focus in the discussion of this thesis is the OECD Privacy Guidelines and APEC 1980 Frame Work 2004. To exchange data in international trade, Indonesia needs to implement the protection of personal data in accordance with the principles of best practices is recognized internationally. In order of international trade, the differences in standards of personal data protection in a country can become a barrier in electronic transactions. Therefore, it is necessary the existence of a personal data protection standards which can guarantee the protection of personal data, build trust of countries in particular minded privacy protection settings in a way government rule adopted by the European Union. Associated with the implementation of privacy protection, the number of SMS Broadcast circulating in the community to make the Government created a call center complaint and attempt to apply the provisions in force in Indonesia. Protection of personal data in Broadcast SMS Spamming issue is still not sufficient and the application is not able to stop the implementation of SMS Broadcast that violates the privacy rights of the public. That is because existing regulations are Permenkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/01/2009 on Implementation and Delivery Services Premium Messaging Short Message Service (SMS) to Many Destinations (Broadcast) does not meet the principles of best practices, namely: Preventing Harm and Accountability."

"Teknologi informasi TI memiliki peran penting dalam mendukung operasional tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kemenkumham RI untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Grand design TI Kemenkumham RI mengidentifikasi manajemen pengelolaan TI sebagai salah satu kendala implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Karya akhir ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI Kemenkumham RI saat ini dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki tingkat kapabilitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Process Assesment Model PAM dimana hasil pengukuran tingkat kapabilitas Kemenkumham RI saat ini adalah tingkat 1 Performed Process, yang berarti telah ada proses-proses COBIT 5 yang diterapkan untuk mencapai tujuan proses tersebut. Terdapat tujuh proses COBIT 5 yang menjadi prioritas perbaikan yang ditentukan dengan memetakan permasalahan pain point dan proses COBIT 5 dengan rencana pengembangan TI Kemenkumham RI tahun 2018.

---

Information technology IT has an important role in supporting the operational tasks and functions of The Indonesian Ministry of Law and Human Rights Kemenkumham RI to implement e-government. IT grand design of Kemenkumham RI identified IT governance as one of the obstacles to implement e-government. This research uses COBIT 5 framework to measure the current capability level of IT Governance in Kemenkumham RI and develop recommendations to improve the capability level. Measurement is done by using Process Assessment Model PAM where the result of Kemenkumham RI capability level assessment is level 1 Performed Process , which means there have been COBIT 5 processes implemented to achieve the objectives of the process. There are seven COBIT 5 processes which are the priority of improvement determined by mapping points pain points and COBIT 5 process with IT development plan of Kemenkumham RI in 2018."

"Industri perbankan Indonesia telah mengeksplorasi dinamika rumit antara praktik perbankan tradisional dan lanskap layanan perbankan digital yang terus berkembang, dengan menekankan prinsip-prinsip dasar yang mendasari operasional perbankan. Transformasi digital menghadirkan tantangan tambahan, khususnya dalam menjaga informasi pribadi di tengah meningkatnya ancaman dunia maya dan aktivitas penipuan. Dalam hal ini, nasabah harus mendapat jaminan perlindungan dari Bank karena aktivitas penipuan di sektor perbankan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk meningkatkan data pribadi, Indonesia memberlakukan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), bersama dengan undang-undang yang ada, menetapkan kerangka kerja yang menyelaraskan inovasi dalam perbankan digital dengan pentingnya menjaga privasi klien. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini khusus mengenai kerangka hukum data pribadi berdasarkan hukum Indonesia dan tanggung jawab bank terhadap kebocoran data pribadi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memang mengatur data pribadi tertentu berdasarkan Pasal 4 UU PDP. Data pribadi tertentu berisi data kesehatan, data biometrik, data genetik, data kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi, di mana sektor perbankan biasanya menyimpan data biometrik pelanggan dan data keuangan dalam layanan Mobile Banking. Oleh karena itu, bank harus bertanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan data pribadi nasabah dengan menerapkan praktik Tata Kelola TI dan Manajemen Risiko yang kuat. Berdasarkan insiden seperti kebocoran data BSI dan kebocoran data Bank Jatim, penerapan undang-undang Indonesia mengenai perlindungan data pribadi nasabah harus ditingkatkan.

---

Indonesia's banking industry has explored the intricate dynamics between traditional banking practices and the evolving landscape of digital banking services, emphasizing the fundamental principles underpinning banking operations. The digital transformation introduces additional challenges, particularly in safeguarding personal information amidst a surge in cyber threats and fraudulent activities. In this instance, customers should be guaranteed a protection from Banks as the fraudulent activities in banking sector goes high these past few years. To enhance personal data, Indonesia enacted the Personal Data Protection (PDP) Law, in conjunction with existing legislation, establishes a framework that harmonizes innovation in digital banking with the imperative of preserving client privacy. The problems discussed in this study are specific to the personal data legal framework under Indonesia law and banks' responsibilities towards customers' personal data leaks. The source of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The research results indicate that Indonesia does regulate specific personal data under Article 4 of the PDP Law. Specific personal data contains health data, biometric data, genetic data, crime data, child data, and personal financial data, in which, banking sectors typically stored customers biometric data and financial data in the mobile banking services. In accordance, banks should be responsible to protect consumers data privacy in Mobile Banking usage by having robust IT Governance and Risk Management practices in place. Relying on incidents such as the BSI data leak and Bank Jatim data leak, the implementation of Indonesia's laws regarding customers' personal data protection should be improved. "

"Lahirnya era digital pada teknologi finansial ditandai dengan munculnya layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah Financial Technology atau fintech. Bentuk dasar fintech antara lain pembayaran (digital wallets, P2P payments), investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), pembiayaan (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), asuransi (risk management), lintas-proses (big data analysis, predicitive modeling), infrastruktur (security). P2P lending merupakan suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan pinjam meminjam uang secara online melalui website atau aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Dalam pelaksaaan timbul permasalahan terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi pengguna aplikasi dalam transaksi elektronik peer to peer lending. Hal ini dikarenakan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekataan undang-undang, historis, dan konseptual. Guna mengantisipai hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai wasit industri keuangan telah mengeluarkan aturan pembatasan data yang dapat diakses, yakni Camera, Michrophone dan Location (CAMILAN), akan tetapi pelaksaannya masih timbul kendala terkait dengan pemberian sanksi terhadap pelanggar. Pengguna aplikasi yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka dapat membuat laporan polisi.

---

The birth of the digital era in financial technology was marked by the emergence of technology-based financial services known as Financial Technology or fintech. Basic forms of fintech include payments (digital wallets, P2P payments), investments (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), financing (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), insurance (risk management), cross-process (big data analysis, predictive modeling), and infrastructure (security). Peer to peer lending is a service provided by a company to the community with the aim of borrowing money online through a website or application managed by the company. In its implementation, problems arise regarding the protection of the privacy and personal data of the application users in peer to peer lending electronic transactions. This is due to the absence of laws specifically regulating the protection of personal data. This study uses the normative juridical method with a range of laws, historical, and conceptual. In order to anticipate this, the Otoritas Jasa Keuangan, as a referee in the financial industry has issued a regulation limiting data that can be accessed, namely camera, microphone and location (CAMILAN), but the implementation is still a problem related to sanctions against violators. Application users who feel disadvantaged can file a lawsuit, and if any criminal element is found, they can make a police report."

"Penelitian mengenai aplikasi m-Health mengungkapkan bahwa privasi dan keamanan masih menjadi isu yang penting pada aplikasi tersebut. Indonesia sendiri masih sering dihadapkan dengan insiden kebocoran data pengguna pada aplikasi m-Health. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan kebijakan privasi berdasarkan hukum yang berlaku, serta menganalisis sejauh mana aplikasi m-Health di Indonesia melindungi privasi pengguna dan menjaga keamanan aplikasinya ditinjau dari sisi teknis. Dilakukan penilaian kepatuhan kebijakan privasi terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan analisis keamanan aplikasi secara statis dan dinamis dengan menggunakan tools, seperti MobSF dan Fiddler (proxy), untuk mengidentifikasi celah keamanan berdasarkan standar yang ada, dalam hal ini CWE (Common Weakness Enumeration). Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa skor penilaian kepatuhan kebijakan privasi tertinggi hanya mencapai 65% dan setiap aplikasi setidaknya diduga memiliki satu kelemahan pada fitur keamanan yang diimplementasikan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan privasi aplikasi m-Health di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam UU PDP dan masih banyak celah keamanan pada aplikasi m-Health yang dapat dieksploitasi.

---

The research on m-Health applications reveals that privacy and security remain significant concerns in these applications. Indonesia itself frequently faces incidents of user data breaches in m-Health applications. Therefore, this study aims to evaluate compliance with privacy policies based on applicable law and analyze the extent to which m-Health applications in Indonesia protect user privacy and maintain application security from a technical perspective. The assessment includes evaluating privacy policy compliance with Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) and conducting static and dynamic application security analysis using tools such as MobSF and Fiddler (proxy). This analysis aims to identify security vulnerabilities based on a standard, specifically Common Weakness Enumeration (CWE). The results indicate that the highest privacy policy compliance score reaches only 65%, and each application is suspected of having at least one weakness in the implemented security features. Consequently, it can be concluded that the privacy policies of m-Health applications in Indonesia are not fully aligned with the provisions of the UU PDP. Additionally, there are still numerous security vulnerabilities in m-Health applications that could be exploited."

"Dalam rangka mengakselerasi transformasi digital di Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) dan Supervisory Technology (“Suptech”) hadir sebagai pendekatan pengawasan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kepatuhan para Penyelenggara Teknologi Finansial. Regtech merupakan pemanfaatan teknologi untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien yang digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial, sedangkan Suptech merupakan penggunaan teknologi inovatif oleh Lembaga Pengawas dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan Regtech dan Suptech serta permasalahan dan tantangan yang ditimbulkan dari pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech terhadap Teknologi Finansial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech di Indonesia. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech telah memiliki dasar hukum yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Kemudian, permasalahan dan tantangan yang muncul menghambat pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech oleh para Penyelenggara Teknologi Finansial, seperti permasalahan regulasi, permasalahan infrastruktur informasi teknologi, permasalahan jaringan internet, dan permasalahan biaya. Penulis menyarankan adanya pedoman mengenai pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech dan melakukan penyelarasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2018 dengan Surat Penetapan Hasil Regulatory Sandbox untuk Penyelenggara Aggregator.

---

In order to accelerate digital transformation in Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) and Supervisory Technology (“Suptech”) are present as technology-based supervisory approaches that can improve compliance by Financial Technology Operators. Regtech is the use of technology for compliance with laws and regulations effectively and efficiently used by Financial Technology Operators, while Suptech is the use of innovative technology by the Supervisory Agency to encourage the implementation of the supervisory function. This thesis examines the regulation of Regtech and Suptech as well as the problems and challenges that arise from the use of Regtech and the application of Suptech to Financial Technology in Indonesia. This study uses a normative juridical method based on written legal materials such as the Act, Bank Indonesia Regulations, and Financial Services Authority Regulations relating to the use of Regtech and the application of Suptech in Indonesia. The thesis concludes that the use of Regtech and the application of Suptech have a legal basis issued by the Financial Services Authority and Bank Indonesia. Then, the problems and challenges that arise hinder the use of Regtech and the application of Suptech by Financial Technology Operators and Supervisory Agencies, such as regulatory issues, information technology infrastructure problems, internet network problems, and cost issues. The author suggests guidelines regarding the use of Regtech and the application of Suptech and harmonizing the Financial Services Authority Regulation No. 13 of 2018 with a Letter of Determination of Regulatory Sandbox Results for Aggregator Operators."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas keterkaitan antara akses kepada bantuan hukum bagi perempuan yang bermasalah dengan hukum pidana dengan proses beracara dalam peradilan pidana dengan sudut pandang pengalaman perempuan. Perempuan yang menjadi tersangka/terdakwa/terpidana, tidak dapat mengakses haknya untuk mendapatkan bantuan hukum karena adanya ketimpangan relasi kuasa dengan penegak hukum, serta dianggap sebagai kaum lemah. Terhalangnya akses kepada bantuan hukum ini mengakibatkan tersangka/terdakwa/terpidana tidak mendapatkan hak-haknya. Hak-hak yang dilanggar akibat terhambatnya akses kepada bantuan hukum ini beragam, mulai dari teknis pemeriksaan tersangka yang mengabaikan hak asasi manusia, peradilan yang tidak memberikan hak-hak terdakwa dalam persidangan, sampai hak-hak terpidana yang diabaikan.ABSTRACTThis thesis is discussing about the relation between the accesses to legal aid, with the Process on the Criminal Procedure Law. As a vulnerable group in this case, women who are the suspect/defendant/convict due to no power and imbalance of power relations with law enforcement. Therefore, they are unable to get access to their rights for legal aid. The impacts of impeded access to legal aid are diverse. Start from the technical suspect inspection in which human rights ignored, justice does not give the defendant?s rights in the trial, until offenders? rights post- judicial verdict ignored.;This thesis is discussing about the relation between the accesses to legal aid, with the Process on the Criminal Procedure Law. As a vulnerable group in this case, women who are the suspect/defendant/convict due to no power and imbalance of power relations with law enforcement. Therefore, they are unable to get access to their rights for legal aid. The impacts of impeded access to legal aid are diverse. Start from the technical suspect inspection in which human rights ignored, justice does not give the defendant?s rights in the trial, until offenders? rights post- judicial verdict ignored., This thesis is discussing about the relation between the accesses to legal aid, with the Process on the Criminal Procedure Law. As a vulnerable group in this case, women who are the suspect/defendant/convict due to no power and imbalance of power relations with law enforcement. Therefore, they are unable to get access to their rights for legal aid. The impacts of impeded access to legal aid are diverse. Start from the technical suspect inspection in which human rights ignored, justice does not give the defendant’s rights in the trial, until offenders’ rights post- judicial verdict ignored.]"

"The prominent development of information technology within the banking sector has forced banks to adapt and implement new technology within their banking services. The increased accessibility of digital technology and the internet has made technology become a daily part of people's lives. Through digital banking services and digital payment systems, banks can provide a seamless and easy approach for customers in conducting their financial activities. The customer entrusts the bank in maintaining the confidentiality of their information because the bank collects, use, and store their information. Thus, the financial privacy aspect of digital banks has become an issue that cannot be overlooked. Financial privacy in the modern era has been integrated with data privacy as the information that banks obtained from the customer is stored in a digital medium. Furthermore, the method in which banks obtained and use such information is done in a digital format, such as data collection, data analysis, and data usage. Banks have an obligation to guarantee that the information collected, used, and stored by them is secure and kept private. The thesis will look at how digital banks development ensures data protection privacy and the threats of digital banks regarding data protection and financial privacy. The approach of the thesis will use the normative juridical approach. The research has resulted in findings regarding existing laws, principles, and digital systems that exist to ensure data protection in a digital bank. The risks that are presented in digital banks are a multitude of factors ranging from the bad practice of consumer protection, flawed regulations, and banks being undermined by data breach and hackers. The Author has provided a suggestion in implementing existing laws should adhere to the General Data Protection Regulation's principles in Indonesia, and embedding data protection in technology and services that is revolved around data privacy.

---

Perkembangan teknologi informasi yang menonjol di sektor perbankan memaksa bank untuk beradaptasi dan menerapkan teknologi baru dalam layanan perbankannya. Meningkatnya aksesibilitas dalam teknologi digital dan internet telah mengakibatkan teknologi digital dan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui layanan perbankan digital dan sistem pembayaran digital, bank dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat untuk nasabah dalam melakukan aktivitas keuangannya. Nasabah mempercayakan bank untuk menjaga kerahasiaan informasinya karena bank mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan informasi mereka Dengan demikian, aspek privasi keuangan bank digital telah menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Privasi keuangan di era modern telah terintegrasi dengan privasi data karena informasi yang diperoleh bank dari nasabah disimpan dalam media digital. Selanjutnya, cara bank memperoleh dan menggunakan informasi tersebut dilakukan dalam format digital seperti pengumpulan data, analisis data, dan penggunaan data. Bank memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan olehnya aman dan terjaga sifat kerahasiaannya. Skripsi ini akan melihat bagaimana perkembangan bank digital memastikan privasi perlindungan data. Kemudian, skripsi ini melihat mengenai ancaman bank digital terkait perlindungan data dan kerahasiaan bank dan ancaman bank digital terkait dengan perlindungan data dan kerahasiaan bank. Pendekatan skripsi akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Riset dari skripsi telah menghasilkan temuan mengenai hukum, prinsip, dan sistem digital yang ada untuk memastikan bahwa perlindungan data di bank digital tetap terjaga. Risiko yang dihadirkan di bank digital adalah banyak faktor mulai dari praktik perlindungan konsumen yang buruk, regulasi atau peraturan yang tidak memadai, dan bank yang menderita dari pelanggaran data dan peretas. Penulis telah memberikan saran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada harus mematuhi prinsip dan gagasan General Data Protection Regulation di Indonesia, serta menanamkan perlindungan data dalam teknologi dan pelayanan yang berkisar pada privasi data."