Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam tulisan ini, saya membahas mengenai permasalahan stres yang dialami oleh para ibu yang ditinggal oleh suami merantau ke luar pulau di Desa Puor B, Nusa Tenggara Timur NTT . Merantaunya para suami disebabkan oleh faktor lingkungan alam dan lingkungan sosial yang tidak mendukung dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dampak dari hal tersebut terhadap para istri yang ditinggalkan adalah mereka harus berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri karena para suami tidak secara rutin mengirimkan uang pada mereka. Permasalahan finansial tersebut kemudian juga berdampak pada ritual-ritual adat mengenai kematian dan pernikahan yang harus para istri penuhi tanpa adanya dukungan dari suami mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Kesehatan Jiwa. Metode wawancara mendalam, serta metode life history untuk memperoleh data lapangan yang deskriptif mengenai pengalaman sehari-hari para istri dalam menjelaskan permasalahan stres yang dialami mereka. Konsep yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah stres, stressor, perubahan sosial, dan adaptasi dalam menghadapi stres tersebut. Penelitian ini kemudian melihat bahwa para istri memiliki strategi dalam menghadapi permasalahan stres yang melibatkan relasi serta interaksi dengan keluarga dan juga masyarakat sekitar.

---

ABSTRAKIn this paper, I discuss about stress as one of the mental health issues among wives whose husbands are working outside of the island in Desa Puor B, Nusa Tenggara Timur NTT due to the lack of natural and social environment support for the husbands to provide their families needs. As a consequence, the wives who are left in the island have to struggle to provide their needs independently because their husbands do not always send them money. It also affects the cultural practices regarding death and marriage which should be fulfilled by the wives without the support of their husbands. This research conducts the anthropology and Mental Health approach, in depth interview method, and life history method to collect a descriptive data about the daily lives of the wives in order to explain the stress issue among them. I use several concepts in this research, which are stress, stressor, social change, and adaption to cope with the stress. The result of this research shows that the wives have an strategy which involves relation and interaction with their family and their surroundings to cope with the stress."

"Dalam tulisan ini, saya membahas mengenai permasalahan stres yang dialami oleh para ibu yang ditinggal oleh suami merantau ke luar pulau di Desa Puor B, Nusa Tenggara Timur NTT . Merantaunya para suami disebabkan oleh faktor lingkungan alam dan lingkungan sosial yang tidak mendukung dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dampak dari hal tersebut terhadap para istri yang ditinggalkan adalah mereka harus berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri karena para suami tidak secara rutin mengirimkan uang pada mereka. Permasalahan finansial tersebut kemudian juga berdampak pada ritual-ritual adat mengenai kematian dan pernikahan yang harus para istri penuhi tanpa adanya dukungan dari suami mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Kesehatan Jiwa. Metode wawancara mendalam, serta metode life history untuk memperoleh data lapangan yang deskriptif mengenai pengalaman sehari-hari para istri dalam menjelaskan permasalahan stres yang dialami mereka. Konsep yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah stres, stressor, perubahan sosial, dan adaptasi dalam menghadapi stres tersebut. Penelitian ini kemudian melihat bahwa para istri memiliki strategi dalam menghadapi permasalahan stres yang melibatkan relasi serta interaksi dengan keluarga dan juga masyarakat sekitar.

---

In this paper, I discuss about stress as one of the mental health issues among wives whose husbands are working outside of the island in Desa Puor B, Nusa Tenggara Timur NTT due to the lack of natural and social environment support for the husbands to provide their families needs. As a consequence, the wives who are left in the island have to struggle to provide their needs independently because their husbands do not always send them money. It also affects the cultural practices regarding death and marriage which should be fulfilled by the wives without the support of their husbands. This research conducts the anthropology and Mental Health approach, in depth interview method, and life history method to collect a descriptive data about the daily lives of the wives in order to explain the stress issue among them. I use several concepts in this research, which are stress, stressor, social change, and adaption to cope with the stress. The result of this research shows that the wives have an strategy which involves relation and interaction with their family and their surroundings to cope with the stress."

"Tesis ini membahas mengenai pengurangan risiko bencana oleh masyarakat, dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Dusun Bronggang, Desa Argomulyo merupakan salah satu area yang terdampak erupsi Merapi pada akhir tahun 2010. Penelitian ini memotret bagaimana proses pengurangan risiko bencana dilakukan di wilayah itu pada masa paska bencana. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai kunci dalam pengurangan risiko bencana, selain peningkatan kapasitas dan pengurangan kerentanan untuk meminimalkan risiko bencana. Penelitian ini berpendapat bahwa pengurangan risiko bencana merupakan urusan semua orang dan membutuhkan kontribusi berbagai, meskipun peran kuncinya ada di tingkat masyarakat.

---

Theis thesis discusses community managed disaster risk reduction, by using qualitative research methodology and case study writing strategy. Dusun Bronggang, Desa Argomulyo, Kabupaten Sleman was one of most devastated area affected by Merapi eruption in 2010. This research draws how the process of disaster risk reduction was conducted by community in post disaster phase. Community participation is regarded as the crucial key in reducing disaster risk. This thesis also argues that disaster is everybody business and it needs all stakeholders contribution, eventhough community participation is the most crucial one."

"Pelaksanaan program transmigrasi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan dan keswadayaan masyarakat sebagai dampak dari program transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi secara umum berada diatas rata-rata dari desa lainya yang ada di wilayah ini baik untuk kategori desa tradisional maupun desa sejenis (desa transmigrasi), namun hal ini tidak merata terjadi pada masing-masing unit di Pemukiman Transmigrasi Sungai Bahar ini, dimana masih di temukan Unit Pemukiman yang memiliki perkembangan yang sangat lamban dari unit lainnya meskipun fasilitas yang diberikan adalah dengan pet-khan yang sama. Perkembangan yang terjadi pada unit-unit ini setidaknya juga berpengaruh pada pelaksanaan dan wujud keswadayaan yang di hasilkan oleh masyarakat di Unit/desa yang ada di kawasan pemukiman ini.Untuk memahami dan menjawab perbedaan yang terjadi, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi, melihat perubahan sosial ekonomi sebagai dampak dari program tersebut serta penemuan model keswadayaan yang berlaku di kawasan pemukiman lid, dilakukan suatu kajian mengenai teori dan konsep keswadayaan yang dibangun oleh para ahlinya seperti, David Caftan, David Morris, covey, Soedjatmoko, Dawan Rahardjo, Soetjipto Wiryosarjono dan Bambang Ismawan. Dengan memperhatikan fenomena yang terjadi dilapangan dilakukan pengelompokkan terhadap konsep dan teori keswadayaan tersebut menjadi keswadayaan internal, keswadayaan internal kolektif dan keswadayaan eksternal.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan wujud keswadayaan yang terjadi dapat diketahui dengan menelusuri kembali proses pemberdayaan yang dialami oleh masyarakat, pengalaman dan upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan yang diberikan melalui program ini serta motivasi untuk mengubah tingkat kehidupan berdasarkan motif keikutsertaan mereka. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai keswadayaan masyarakat desa rnaka dilakukan wawancara mendalam tak terstuktur kepada informan yang dianggap relevan, dan pengamatan tak terlibat kepada institusi kelembagaan yang ada sebagai upaya pengumpulan data primer. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan. Untuk melihat perbedaan tingkat keswadayaan di unit pemukiman ini maka di lakukan komparasi terhadap desa yang merniliki tingkat keswadayaan tinggi (Desa Suka Makmur) dan keswadayaan rendah (Desa Jenang) yang di tetapkan secara purporsive berdasarkan identifikasi perkembangan sarana dan prasanan secara fisik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan program transmigrasi belum secara optimal memberikan dampak pada proses pemberdayaan masyarakat, hal ini terlihat dari pola hubungan yang masih bersifat patron client pada hubungan dan plasma dan berlakunya monopoli kapitalistik pada hubungan tersebut. Disamping itu pengembangan wilayah yang seharusnya di dukung oleh pengembangan terhadap fasilitas penunjang, tidak dilakukan pada unit-unit di kawasan ini. Ketiadaan dukungan ini disebabkan oleh tidak kontinyunya proses monitoring dan evaluasi program dan lepasnya peran leading sector (c.q.pihak transmigrasi), dan ketiadaan lembaga independent yang berperan sebagai perekat antara Tim TP3D dengan pihak perkebunan sebagai pemodal sehingga menghilangkan posisi tawar-menawar bagi petani plasma. Pelaksanaan program hanya mengejar target semata sehingga peserta yang diikutsertakan tidak terseleksi sesuai dengan tujuan program, pembinaan yang dilakukan menjadi tidak optimal karena adanya penduduk yang tidak menetap dan tidak terpenuhinya persyaratan tugas dan unsur pembina yang terjadi di Desa Jenang.Temuan lainnya memperlihatkan bahwa keswadayaan masyarakat desa di pemukiman transmigrasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : Motivasi untuk mengubah hidup, Stabilitas dan manajemen kepemimpinan Kepala Desa, berfungsi tidaknya Lembaga Ekonomi Desa dan aktifitas Kelompok Tani. Interaksi sosial antara masyarakat didalam Kelompok Tani di kedua desa ini di pengaruhi oleh aktifitas mereka dan keterlibatan dari masing-masing kelompok serta lestari tidaknya ikatan awal proses penempatan mereka. Namun secara lebih luas interaksi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro sepeni adanya dukungan dari kestabilan pemerintahan desa dan dukungan otoritas desa, perkembangan KUD dan peran lembaga sosial. Dari tingkat pendapatan jika dibandingkan sebelum mereka mengikuti program ini, dari beberapa informan, terjadi peningkatan pendapatan. Kondisi ekonomi keluarga peserta dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketrampilan yang dimiliki, jiwa kewiraswastaan, biaya pemeliharaan kebun, biaya sekolah anak pada level SLTA dan bantuan buat keluarga dekat. Semakin dominan biaya yang di keluarkan tanpa diikuti dengan ketrampilan dan jiwa kewiraswastaan maka semakin kurang baik kondisi ekonomi keluarga mereka. Perubahan lingkungan pemukiman penduduk yang juga merupakan wujud keswadayaan internal terlihat dari perubahan rumah standar menjadi permanen yang hanya II, 75% terjadi di Desa Jenang dan 85 % di Desa Suka Makmur. Model faktor internal dari temuan penelitian ini adalah merupakan motivasi yang didasarkan pada motif keikusertaan yang diiringi oleh motivasi untuk mengubah hidup, kemampuan adaptasi dan kesadaran untuk mengembangkan fasilitas yang diberikan. Model faktor internal kolektif dari temuan penelitian ini adalah merupakan hubungan antara kelompok tani sebagai wadah keswadayan di tingkat mikro dan KUD sebagai wadah keswadayan di tingkat makro sedang model faktor eksternal merupakan hubungan antara unsur internal kolektif dengan pihak outsider (PTP dan Bank).Rekomendasi terhadap hasil temuan penelitian ini dalam rangka pengaplikasian perencanaan strategis pada desa transmigrasi yang berbasis keswadayaan disarankan dengan mengupayakan : lebih menekankan kepada pendekatan swadaya internal, internal kolektif dan eksternal, melakukan indentifikasi hasil studi kelayakan berdasarkan target calon transmigran dan lokasi transmigrasi, indentifikasi isu-isu prioritas kebutuhan masyarakat setempat, menetapkan misi program dengan cara menentukan transmigrasi yang akan dilayani dan mekanisme pelaksanaannya secara mikro dan makro, menetapkan visi program dengan cara menentukan situasi ideal program transmigrasi yang ingin dicapai berdasarkan nilai yang berlaku, menetapkan tujuan program dengan memperhatikan gambaran program yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan."

"Hutan Mangrove di kawasan Desa Tengket, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan-Madura seluas 65 Hektar merupakan salah satu smnber daya alam bagi masyarakat desa tersebut yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Sebagaimana hutan- hutan mangrove diwilayah lain, hutan mangrove di desa Tengket juga mengaiami kerusakan yang cukup memprihatinkan. Hingga akhirnya pada tahun 1986 atas bimbingan Penyuluh Dinas Kehutanan, penghijauan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa setempat terutama para nelayan dan petani tambak. Tindakan yang dilakukan adalah dengan penghijauan atau penanaman kembali yang pendekatannya dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat, pembentukan kelompok tani tainbak Serta program program lain yang Iangsung melibatkan masyarakat setempat. Langkah ini memyala mendapat sambutan yang sangat baik sehingga seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki hutan mangrove tersebut dan dengan demikian secara aktif memeliharauya dari kerusakan. Dengan pendekatan melalui tokoh masyarakat ternyata dapat mendorong masyarakat desa ikut berperan serta secara aktif. Manfaat yang langsung dirasakan adalah meningkannya pendapatan para nelayan dan perani tambak desa tersebut sebagai dampak positif daripada perkembang biakan biota laut seperti ikan , udang, kerang, kepiting dan biota air Iainya yang hidup di kawasan hutan mangrove."

"ABSTRAKSejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPerundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004,Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui statusperaturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011denganmenafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8 ayat (1) dan 8 ayat(2) dan dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun2014 tentang Desa dengan masa setelah berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, disusun secarasistematis dan komprehensif kemudian didapat kesimpulan yangmempunyai relevansi langsung dengan permasalahan terkait yang diteliti.Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 dan jikadikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014,maka masih termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karenapengundangannya dalam Lembaran Derah/Berita Daerah. Sedangkansetelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tidak termasuk dalam kategoriperaturan perundang-undangan, karena diundangkan dalam LembaranDesa/BeritaDesa, keberadaannya diakui dan mengikat bagi masyarakat. Jikadikaji dengan teori kewenangan, pembentukan Peraturan Desa inimerupakan kewenangan subdelegasi yang diberikan oleh DPRD kepadaBPD dalam tataran pemerintahan desa. Ketentuan sub delegasi jugadijabarkan dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Untuk mengembalikan status peraturan desa masuk dalamkategori peraturan perundang-undangan maka diperlukan revisi pasal 69ayat 11 UU No. 6 tahun 2014 atau dengan mengeluarkan produk hukumberupa Permendagri yang menentukan bahwa PeraturanDesa diundangkandi Lembaran Daerah/Berita Daerah dan pembentukan Peraturan Desa agarlebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan halyang sangat penting dalam perwujud dan demokrasi di pemerintahan desa

---

ABSTRACTSince the enactment of Law No. 12 Year 2011 on the EstablishmentRegulations Undangan.yang replace Law No. 10 In 2004, the VillageRegulations no longer explicitly mentioned in Law No. 12, 2004. Thepurpose of this study aims to determine the status of village regulationsafter the enactment of Law No. 12 in 2011 to interpret a series of article 7paragraph (1), 7 (2). 8 paragraph (1) and 8 (2) and combined with theperiod prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the villagewith the period after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning thevillage. This research is normative juridical using study literature and law,arranged systematically and comprehensively then be concluded that havedirect relevance to the issues related to the investigation. Regulatory StatusThe village after the enactment of Law No. 12 Year 2011 and whencombined with the period before the enactment of Law No. 6 In 2014, it wasincluded in the category of legislation for enactment in the Gazette ofRegional / Local News. Meanwhile, after the enactment of Law No. 6 Year2014 are not included in the category of legislation, as promulgated in theGazette of the Village / Village News, its existence is recognized andbinding for the community. If assessed by the authority of the theory, theformation of a Village Regulation subdelegasi authority granted byParliament to BPD at the level of village government. Conditionssubdelegasi also spelled out in article 13 of Law No. 30 Year 2014 onGovernment Administration. To restore the status of village regulations inthe category of legislation would require a revision of article 69 paragraph11 of Law No. 6 2014 or by issuing a legal product in the form ofRegulation specifies that the Village Regulations promulgated in theRegional Gazette / Regional News and the establishment of villageregulations that further enhanced community participation because it is avery important point in the realization of democracy in villageadministration."

"Pranata bagi hasil yang lazim terdapat pada bidang pertanian sawah, juga ditemukan pada bidang-bidang kehidupan lain termasuk juga pada bidang budidaya tambak. Berbagai studi menunjukkan telah terjadi perubahan pada pranata bagi hasil pertanian sawah, bahkan semakin langka adanya. Penelitian ini bertujuan ingin memahami proses perubahan pranata bagi hasil pada budidaya tambak.Berkenaan dengan itu, maka dipilihlah desa Hulumanis Kidul sebagai lokasi penelitian. Kendatipun agak belakangan dibandingkan dengan pertanian sawah, budidaya tambak juga tersentuh pengaruh komersialisasi, yakni dengan dibudidayakan udang windu untuk eksport, menggantikan atau mendampingi budidaya bandeng yang sudah turun-temurun dilakukan.Penerapan teknologi "baru" budidaya udang windu, ternyata berpengaruh pula terhadap pranata bagi hasil yang telah ada. Sekalipun dengan teknologi yang beragam, dari alami plus hingga semi intensif, budidaya udang windu mengandung biaya dan risiko tinggi, suatu hal yang tidak pernah terjadi pada budidaya bandeng.Demi untuk mengejar keuntungan maksimal, petambak memberi masukan-masukan non alami (pakan dan pupuk buatan, pestisida, pengaturan air dengan pompa mesin, dll) dan mengatur waktu sehingga dalam setahun diharapkan bisa panen 3 kali udang windu (bandeng 2 kali setahun). Langkah demikian, disatu sisi pada awalnya mampu meningkatkan produktivitas tambak, namun disisi lain dampaknya terasa dalam - tahun terakhir dimana panen seringkali gagal.Teknologi "baru" berbiaya dan berisiko tinggi ini, berpengaruh terhadap aspek-aspek pranata bagi hasil, yaitu pada perbandingan, hak dan kewajiban, pola hubungan pemilik-penggarap. Dengan berlandaskan pada jenis penguasaan tambak, yaitu pemilik tambak dalam desa bermodal kecil, pemilik dalam desa bermodal besar, penyewa dalam desa bermodal kecil, penyewa dalam desa bermodal besar, pemilik tambak luar desa, dan penyewa tambak luar desa, menunjukkan bahwa ada variasi pada proses perubahan pranata bagi hasil yang disebabkan oleh kadar hubungan patron-klien antara pemilik dengan penggarap.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemilik dan penyewa dalam desa bermodal besar masih memperlihatkan pola hubungan patron-klien pada alternatif kedua (Scott, 1977:125). Pola demikian ini berpengaruh terhadap perbandingan bagian ikan ingon dan ikan regedan (rucah), hak dan kewajiban serta hubungan diantara mereka, yang cenderung mengikuti perbandingan khusus yang "menguntungkan" penggarap.Sedangkan pada penyewa dalam desa bermodal kecil, pemilik dalam desa bermodal kecil pemilik dan penyewa luar desa menunjukan pola hubungan yang lebih menekankan hubungan kerja bagi hasil saja. Oleh karena itu mereka ini dalam bagi hasilnya cenderung mengikuti perbandingan umum, terkecuali pada pemilik dan penyewa luar desa untuk ikan regedan mengikuti perbandingan khusus, dengan alasan keamanan dan keselamatan tambaknya.Secara umum, pranata bagi hasil budidaya tambak di desa Hulumanis Kidul telah mengalami proses perubahan konsep dari yang menekankan harmoni, saling ketergantungan, saling membutuhkan menjadi cenderung rasional-ekonomis."

"TAP MPR No IX/MPR/2001, mengesahkan sebuah ketetapan yang memberikan kerangka hukum bagi reformasi hukum yang berkaitan dengan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, Pada tahun 2006 - 2007, Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Keduanya memberikan nilai kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan kebijakan reformasi agraria. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan stigma politik dan trauma sebelumnya di Indonesia berkaitan dengan reformasi agraria. Program ini terkait dengan pengaturan penguasaan tanah, kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan, yang dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.Studi ini membahas dampak dari Program Reformasi Agraria Nasional (PPAN) di Desa Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif.Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) telah berhasil meningkatkan jaminan keamanan kepemilikan yang mengakibatkan investasi pada tanah meningkat, peningkatan harga tanah, penggunaan lahan lebih progresif, meningkatkan akses kredit, munculnya peluang-peluang untuk mengembangkan sumber ekonomi baru seperti Penggemukan Sapi dan budidaya kambing.

---

The People's Consultative Assembly (MPR) Decree No. IX/MPR/2001, passed a decree which provides the legal framework for the reform of laws relating to agrarian reform and natural resources management. Subsequently, In year 2006 ? 2007, Susilo Bambang Yudhoyono regim introduced National Agrarian Reform Program (PPAN). Both has contributed significant value in generating policy encouraging agrarian reform. The inception of this stipulation is very important to eliminate previous political stigma and trauma in Indonesia relating to land reform. This program is related to the arrangement of land control, ownership, using, and utilization, which implemented in order to achieve law assurance, protection, justice, and prosperity for all of Indonesian people.The study discusses the impact of the National Agrarian Reform Program (PPAN) in Sidorejo Village, Bangun Rejo Subdistrict, Central Lampung District. The method of this research applied is descriptive quantitative method.The study has therefore revealed that national agrarian reform program (PPAN) has been successful in improving tenure security which lead to promote economic investment on land, increasing land price, most progressive use of land, improving credit access, emergence of new economic opportunities such as Beef Cattle Fattening and goat farming."