Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan yang begitu pesat pada teknologi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan intelligence gathering berdampak pada praktik negara yang semakin bersifat intrusif. Meskipun demikian, sebagai salah satu bentuk dari kegiatan militer, pelaksanaan intelligence gathering di zona ekonomi eksklusif tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS . Dalam hal ini UNCLOS bersifat ambigu, dimana konvensi tersebut tidak secara eksplisit mengakui hak suatu negara untuk melakukannya di ZEE negara lain ataupun melarang pelaksanaanya. Ketidakjelasan tersebut memberikan ruang bagi interpretasi masing-masing negara yang memicu terjadinya konflik atau insiden. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terdapat adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan intelligence gathering di ZEE. Penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai urgensi pembentukan hukum internasional terkait dengan kegiatan tersebut dengan memaparkan perdebatan-perdebatan yang ada, upaya-upaya yang telah dilakukan serta kekurangannya, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan kedepannya.

---

ABSTRACTThe rapid and advanced development on technologies used for intelligence gathering activities has an impact on recent practices that are becoming alarmingly intrusive. However, as a form of military activity, the practice of intelligence gathering at the economic exclusive zone EEZ is not clearly regulated in the UNCLOS. The UNCLOS is ambiguous because the convention doesn 39 t explicitly acknowledge or prohibit states right to conduct such activity at the EEZ. The legal uncertantity creates different interpretations between states, which triggers conflicts amongst them. In this past years, there has been an attempt in regulating intelligence gathering in the EEZ. Therefore, this research will try to analyze the urgency of creating an international law to regulate such activity, by addressing current debates, the attempts and its deficiencies, and the next steps that can be done in the future."

"Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing) merupakan praktik yang telah menjadi masalah bersama negara-negara di dunia. Salah satu zona maritim yang paling banyak terjadi Illegal fishing adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat yurisdiksi eksklusif suatu negara untuk kegiatan eksploitasi, eksplorasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, termasuk juga sumber daya perikanannya. Banyaknya praktik Illegal fishing di ZEE tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai penegakan hukum terhadap praktik tersebut dalam hukum internasional dan juga hukum nasional.Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum internasional serta pengaturan hukum nasional negara-negara mengenai penegakan hukum terhadap praktik Illegal fishing di ZEE. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh Illegal fishing, serta penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap negara, dalam rangka memberantas praktik tersebut di ZEE negara bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terhadap penegakan hukum yang dapat dilakukan negara berdasarkan hukum internasional.

---

Illegal fishing has become a common issue for all countries in the world. One of the maritime zones which many illegal fishing occur is exclusive economic zone (EEZ), where there are some exclusive jurisdiction for the purpose of exploiting, exploring, conserving, and managing the living resources, including fisheries. The number of illegal fishing practices in EEZ can not be saparated from the weakness of the law enforcement. Therefore, it needs a strict regulation regarding the law enforcement towards such practices, both in the international law and the national legislation.

The purposes of this research are to examine how the international and national law of states arranging the law enforcement towards illegal fishing practices in EEZ. Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addresed for serving a comprehensive description concerning the impacts and damage caused by illegal fishing, and actions may be taken by states, as a law enforcement, for the purpose of eradicating such practices in EEZ. The result of this research shows that there are certain limitations on the implementation of the law enforcement can be conducted by states based on the international law."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang urgensitas pengaturan aktifitas militer di ZEE. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifatnya yang preskriptif yang melakukan pendekatan-pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu rezim baru yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Para ahli menilai bahwa ketentuan-ketentuan tentang ZEE yang tercantum dalam UNCLOS merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional dan praktik bangsa-bangsa. Negara diakui memiliki kedaulatan atas ZEE yang dimilikinya. Definisi dari hak-hak kedaulatan didefinisikan oleh para ahli dengan makna yang berbeda. Beberapa ahli mengartikan bahwa ZEE merupakan suatu hak khusus diantara kedaulatan negara dan kebebasan negara di laut lepas, dan yang lainnya berpikir bahwa status ZEE sama dengan status laut lepas dalam lingkup navigasi. Dewasa ini, aktifitas militer yang dijalankan oleh negara di ZEE menyebabkan beberapa konflik dan krisis karena kegiatan tersebut dilakukan di ZEE dari negara lain. Konflik- konflik tersebut mempertanyakan hak dan kewajiban dari negara pantai dan negara lain dalam ZEE yang terkait dengan kegiatan militer, pengumpulan data intelijen. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar negara, perlu adanya pengaturan mengenai aktifitas militer di ZEE.

 

---

---

ABSTRACT

This research examines the urgency of regulating military activities in EEZ. This study is a normative juridical study with a prescriptive nature that takes approaches to legislation and cases. The Exclusive Economic Zone (EEZ) is a new regime which is regulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The experts consider that the provisions of EEZ as set forth in UNCLOS are parts of international customary law and states practices. It is recognized that a state has sovereign rights over its EEZ. The definition of sovereign rights was defined by the experts in some different meanings. Some of the experts define that it is a special right between sovereignty of a state and the freedom of other states in high seas, and the others think that the status of EEZ is similar with the status of high seas in the scope of navigation. Nowadays, the military activity which is exercised by state in EEZ causes some conflicts and crisis because it is exercised in the EEZ by the other states. Those rising conflicts challenge the right and obligation of coastal state and the other state in EEZ related to the military activity, intelligence data collection. To anticipate conflicts between countries, there needs to be regulation regarding military activities in the EEZ.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai aktivitas militer kapal dan pesawat terbang asing di zona ekonomi eksklusif berdasarkan hukum laut internasional. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan penekanan pada tinjauan hukum internasional dengan mempertimbangkan penerapan konkrit melalui praktik-praktik negara (state practices).Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut dan memberikan ruang untuk interpretasi masing-masing negara. Lebih lanjutnya penelitian ini memberikan pemahaman atas praktik-praktik negara dan upaya-upaya internasional yang telah dibentuk dalam kerangka pencegahan dan penyelesaian sengketa.

---

The focus of this study is about military activities by government vessel and aircraft in the exclusive economic zone from an international law perspective. This study is a descriptive method with an emphasis on international law study by considering real application through state practices.

This study concludes that military activities in the exclusive economic zone is not explicitly regulated by the Law of the Sea Convention and hence provides room for states' own discretion. Furthermore this study gives comprehension on state practices and international efforts established in the spirit of conflict prevention and dispute resolution."

"Indonesia sedang merundingkan penetapan batas laut dengan Palau karena terdapat klaim yang tumpang tindih antara kedua negara. Wilayah yang belum didelimitasi kerap menyimpan potensi pelanggaran hukum oleh negara yang sama-sama memiliki klaim atau bahkan negara ketiga. Untuk itu UNCLOS memberikan kewajiban bagi negara pihak untuk berusaha membuat provisional arrangement/pengaturan sementara di wilayah yang delimitasinya belum ditentukan. Kini Indonesia dan Palau belum memiliki pengaturan sementara. Penelitian ini bertujuan untuk menilik keberadaan urgensi untuk dibentuknya pengaturan sementara di wilayah yang sedang dirundingkan oleh Indonesia dan Palau. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menyarikan norma internasional terkait pengaturan sementara dari UNCLOS dan praktik negara-negara. Inti yang disarikan adalah urgensi yang biasa menjadi dasar pemicu dibentuknya pengaturan sementara. Hasilnya akan disandingkan dengan kondisi terkini di wilayah perbatasan Indonesia dan Palau. Kecocokan antara dasar pengaturan sementara dan kondisi setempat akan menjadi dasar analisis urgensi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa kecocokan antara kondisi di lapangan dan norma serta praktik terkait pengaturan sementara namun belum cukup untuk menjadi dasar pembentukan pengaturan sementara. Meskipun demikian, aspek keamanan, perlindungan lingkungan, sumber daya, dan negosiasi perlu diperhatikan untuk antisipasi dibutuhkannya pengaturan sementara.

---

Indonesia is negotiating the delimitation of maritime boundaries with Palau because there are overlapping claims between the two countries. Territories that have not been delimited often harbor the potential for legal violations by countries that share claims or even third countries. For this reason, UNCLOS provides an obligation for state party to try to make provisional arrangements in areas whose delimitations have not been determined. Currently Indonesia and Palau do not yet have a provisional arrangement. This research aims to examine the existence of urgency for the establishment of provisional arrangements in the region currently being negotiated by Indonesia and Palau. To achieve this goal, this research summarizes international norms regarding the provisional arrangements of UNCLOS and the practices of countries. The essence that is extracted is the urgency which is usually the basis for triggering the formation of provisional arrangements. The results will be compared with current conditions in the border areas of Indonesia and Palau. The match between the basis of provisional arrangements and local conditions will form the basis of the urgency analysis. This research found that there is partial alignment between field conditions and the norms and practices related to provisional arrangements but not enough to be the basis for establishing provisional arrangements. However, aspects of security, environmental protection, resources and negotiations need to be considered to anticipate the need for provisional arrangements."

"Tesis ini membahas tentang kegiatan illegal fishing di Indonesia, terutama dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kesesuaian antara kebijakan dan peraturan perundangan Internasional dan Nasional juga dibandingkan untuk mendapat pemahaman secara menyeluruh terhadap aplikasi Undang-Undang Nasional Indonesia. Praktik penegakan hukum oleh Indonesia dan negara lain juga dibahas dalam Tesis ini, termasuk tugas dan fungsi dari tiga penegak hukum yang berwenang di ZEEI yaitu TNI AL, PPNS Perikanan dan BAKAMLA. Penelitian dalam tesis ini juga menghasilkan sebuah penemuan bahwa pidana pengganti denda tetap dilaksanakan walaupun tidak diperbolehkan dalam ketentuan nasional maupun internasional. Pidana pengganti denda dilakukan agar memberikan efek jera termasuk jurisdiksi kewenangan pengadilan yang memutus perkara illegal fishing yang terjadi di ZEEI. Jenis penelitian kuantitatif dalam tesis ini menggunakan data numerik yang dianalisis mengenai Data Penanganan Awak Kapal yang Melakukan Pelanggaran di WPP RI yang mencantumkan WNA yang ikut dalam kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang digunakan untuk mencari hubungan antara penerapan UNCLOS dan penerapan Undang-Undang Perikanan Nasional dalam menangani awak kapal asing yang melakukan tindak pidana di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan mengembangkan suatu metode kerja yang efisien. Secara umum, penerapan hukum nasional seperti yang tercantum dalam beberapa ketentuan seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah sesuai dengan UNCLOS 1982.

---

The thesis is discussing illegal fishing activities in Indonesia, specifically illegal activity in Fisheries Management Area which covers Indonesian Exclusive Economic Zone. The compatability of International and National laws and regulatios is also being compared to create full comprehension about the application of Indonesian laws on fisheries. Practices in enforcing the law from other states within their EEZ, including the function and roles of Indonesian Navy, Coast Guard and Fisheries Inspectors in enforcing the law at sea is also being discussed in this Thesis. The research from this thesis produce a finding that several cases decided by Indonesian Court are still applying imprisonment for unpaid balance on penalty imposed by the Judges, although this decision by court is considered as in contrary with International laws and regulations, however this subsidiary imprisonment is perceived as application of detterent effect and application of jurisdiction by the Judges. Quantitative method was used by using numeric data analyzed through Violation Handling Data, Crews Apprehended by Indonesian Authority, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Action research was conducted to find relation between application of UNCLOS and application of National Law relevant with criminal activities conducted by foreign vessel crews Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang withing Fisheries Management Area of Indonesia with the purpose to develop efficient working method. In general, the application of National Law as defined in several provisions of Law Number 31 Year 2004 as Amended by Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries has been in line with the provision as defined in UNCLOS 1982."

"ABSTRAKKetika kapal mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan, salah satu pilihan utama yang dapat dilakukan adalah mencari tempat untuk mengatasi gangguan tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya. Tempat ini dikenal sebagai place of refuge. Belum adanya konvensi internasional yang mengatur mengenai hal ini menyebabkan tidak adanya pengaturan pasti mengenai pemberian place of refuge. Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana urgensi pembentukan konvensi internasional tersebut. Skripsi ini menganalisis berbagai faktor yang mendorong urgensi tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap laut dari pencemaran yang disebabkan oleh kapal. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah bahwa diperlukan konvensi internasional yang secara khusus mengatur mengenai pemberian place of refuge.

---

ABSTRACTOne of the main options for ship in distress or in need of assistance to stabilize its condition is to find a place to overcome the troubles before continuing its journey. This place is known as place of refuge. The absence of international convetion on place of refuge causes no definite provisions to govern this matter. The main problem discussed in this thesis is the urgency of the establishment of such international convention. This thesis analyzes the various factors which encourage the urgency, one of which is the protection of the sea from pollution caused by ships. The conclusion of this thesis is that an international convention that specifically regulate the place of refuge is necessary to be established."

"Ambiguitas ktivitas militer di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan isu yang terus mendapat perhatian dalam hukum internasional. Mengingat jumlah insiden yang diakibatkan olehnya, telah dilakukan berbagai upaya untuk dapat memitigasi dampak daripada ambiguitas ini. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncul sebuah permasalahan baru yang dapat menghalangi keberhasilan upaya- upaya tersebut. Unmanned Underwater Vehicles UUV , yang belum diatur secara spesifik dalam hukum internasional, kerap digunakan dalam aktivitas militer negara-negara, secara khusus Amerika Serikat di ZEE negara-negara lain. Dengan adanya kekosongan hukum dan juga kapabilitas yang dimiliki oleh UUV, berbagai praktisi dan ahli hukum, serta negara mengkhawatirkan mengenai ancaman penggunaan militer alat ini terhadap kedaulatan, kepentingan, dan keamanan nasional Negara Pantai. Ancaman ini pun sejatinya telah terjadi secara riil dalam dunia nyata. Dalam penelitian ini, pembahasan terbagi atas dua bagian, yaitu aktivitas militer di ZEE dan status hukum UUV yang digunakan dalam aktivitas militer. Kedua objek tersebut akan ditinjau dan dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum internasional, ketentuan nasional, dan state practice. Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, masih terdapat ambiguitas dan perbedaan pandangan antar negara mengenai aktivitas militer di ZEE. Adapun juga terdapat perdebatan, baik itu dalam hukum internasional maupun ketentuan nasional, mengenai pengaturan UUV yang digunakan dalam aktivitas militer secara umum. Namun, telah terdapat upaya-upaya, baik itu secara nasional maupun internasional untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Penulis menyarankan agar kedua isu tersebut diperjelas dan diatur secara spesifik, baik itu melalui perjanjian internasional yang baru maupun amandemen terhadap perjanjian internasional yang telah ada.

---

The ambiguity of military activities in the Exclusive Economic Zone EEZ has been one of the main concern in international law. Considering its impact on numerous international incidents, there have been many attempts to mitigate the issue. However, those attempts might be hampered by recent issue arising out of the technological development on the maritime area, namely Unmanned Underwater Vehicles UUV . These UUVs, which haven rsquo t been specifically regulated in the international law, are commonly used in the military activities of States, including the United States of America, in the other States EEZ. Thus, many legal practitioners and scholars, as well as States concerned about threats generated from military application of this unregulated UUV to the sovereignty, interests, and national security of Coastal States. In this paper, the discussion will be divided into two parts, namely military activities in the EEZ and legal status of UUV operating in military activities. These two parts will be reviewed and analyzed in the perspective of international law, national regulation, and States practice. In conclusion, based on these perspective, military activities in the EEZ is vaguely regulated and varied among the States. There is also a contention on the regulation of UUV deployed in the military activities, either in international law or national law. However, attempts on resolving those issues, either in the national or international scale, will also be noted in this paper. The author suggests that these issues have to be defined and regulated specifically by new treaties or amendment to the existing treaties."

"ABSTRAKPerbatasan perairan suatu negara seringkali menimbulkan suatu konflik apabilawilayah suatu negara tidak memiliki kejelasan yang pasti, hal tersebut dikarenakandalam hukum internasional wilayah negara mempunyai peran yang sangat pentingdalam melaksanakan yurisidiksi suatu negara. Seperti halnya delimitasi maritim zonaekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang sedangberkembang saat ini adalah belum adanya kesepakatan (undelimited area) batas zonaekonomi eksklusif di laut Natuna Utara Indonesia dengan Vietnam. Sehinggamengakibatkan saling klaim terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayatiperikanan di zona ekonomi eksklusif tersebut begitu pula dengan penegakanhukumnya (law enforcement), seperti halnya kejadian saling tangkap antara aparatpenegak hukum di laut baik oleh Indonesia maupun aparat penegak hukum di lautVietnam ataupun terhadap nelayan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan dizona ekonomi eksklusif laut Natuna Utara tersebut. UNCLOS 1982 menawarkanbeberapa mekanisme penyelesaian sengketa sambil menunggu kesepakatan perjanjiandelimitasi maritim tersebut, salah satunya dengan kerjasama antar negara pantaiberdasarkan pembentukan perjanjian delimitasi ZEE yang saling tumpang tindih,serta adanya penyelesaian secara diplomatik oleh pihak ketiga dan penyelesaiansecara hukum melalui ITLOS maupun ICJ/Mahkamah International.

---

ABSTRACTThe borders of a country's waters often cause a conflict if the territory of a countrydoes not have definite clarity, this is because in international law the territory of thecountry has a very important role in carrying out the jurisdiction of a country. Aswith the maritime delimitation of Indonesia's exclusive economic zone with Vietnamin the North Natuna Sea, which is currently developing, there is an undelimited areaof exclusive economic zone boundaries in the North Natuna Sea of Indonesia andVietnam. Thus resulting in mutual claims against the utilization of the living naturalresources of fisheries in the exclusive economic zone as well as law enforcement (lawenforcement), as well as the occurrence of mutual arrest between law enforcementofficers in the sea both by Indonesia and law enforcement officers in the Vietnamesesea or fishermen Vietnam is fishing in the exclusive economic zone of North NatunaUNCLOS 1982 offers several dispute resolution mechanisms while awaiting theagreement of the maritime delimitation agreement, one of which is cooperationbetween coastal countries based on the formation of overlapping exclusive economiczone delimitation agreements, and diplomatic settlement by third parties and legalsettlement through ITLOS and International Court of Justice."

"ABSTRAKTindak pidana perikanan (illegal fishing) di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara didunia. Indonesia juga terkena dampaknya adanya tindak pidana perikanan (illegal fishing) antara lain kerugiann yang cukup besar, kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut serta menyangkut hak kedaulatan negara Indonesia. Tesis ini membahas ketentuan tindak pidana perikanan (illegal fishing), penerapan yurisdiksi negara dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam rangka mengetahui penerapan yurisdiksi negara untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional telah mengatur kewenangan Indonesia sebagai negara pantai menerapkan yurisdiksi negara untuk mengadili dan menanggulangi tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Dalam penegakan hukum terdapat titik kelemahan yaitu hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antar negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukum badan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan kerjasama internasional maupun asean dan patroli bersama antar aparat penegak hukum di ZEEI.

---

ABSTRACT

Fisheries (illegal fishing) in the Exclusive Economic Zone (EEZ) is one of the global issues faced by countries in the world. Indonesia is also affected by the occurrence of fisheries crime (illegal fishing), including significant losses, damage to ecosystems and fisheries resources in the sea and concerning the sovereign rights of Indonesia. This thesis discusses the provisions of fisheries crime (illegal fishing), the application of state jurisdiction and efforts made to tackle and adjudicate fisheries crime using a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications in order to know the application of state jurisdiction to tackle and adjudicate fisheries crime in Indonesian Exclusive Economic Zone. The provisions of International Law and National Law have regulated Indonesia's authority as a coastal state to apply state jurisdiction to prosecute and tackle fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). In law enforcement there is a weakness point, namely that the coastal state punishment imposed on violations of fisheries legislation in the EEZ may not include confinement, if there is no reverse agreement between the countries concerned or any other form of legal entity. Efforts can be made both international and ASEAN cooperation and joint patrols between law enforcement officers in ZEEI.

 

"