Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum crowdlending di Indonesia yang diterapkan oleh GandengTangan.org. Ketentuan hukum yang mengatur tentang crowdlending di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan kegiatan crowdlending menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. Dalam perjanjian pinjam meminjam ini, terdapat kemungkinan permasalahan bahwa pinjaman untuk suatu proyek yang didanai dengan crowdlending tidak terlaksana serta tidak melunaskan hutangnya. Apabila proyek yang didanai dengan crowdlending tidak terlaksana dan penerima pinjaman tidak melunaskan hutangnya, maka penerima pinjaman wanprestasi. Pertanggungjawaban penerima pinjaman dalam akibat hukum wanprestasi adalah wajib memenuhi kewajibannya atau mengembalikan uang yang telah diterima dari pemberi pinjaman dan membayar kerugian yang diderita oleh pemberi pinjaman.

---

This thesis discusses abour the legal terms of crowdlending in Indonesia applied by GandengTangan.org. The legal provisions governing the crowdlending in Indonesia are regulated in Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 POJK.01 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, and Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Implementation of crowdlending activities under the Regulation of the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 POJK.01 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi based on lending agreement. In this lending agreement, there is the possibility that the loan for a project funded with a crowdlending is not accomplished and does not pay off its debt. If a project funded with a crowdlending is not accomplished and the borrower does not repay the debt, there will be a breach of aggrement. The consequence of the breach of aggrement is obliged to fulfill its obligation or return the money received from the lender and pay the losses suffered by the lender."

"ABSTRAKDalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sudah sangat berkembang di tanah air dan salah satunya disebut dengan crowdlending. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada bagaimana hubungan hukum antara investor dan penyedia jasa layanan crowdlending, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam praktik pendanaan crowdlending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara investor dan platform crowdlending adalah berdasarkan perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugasnya untuk melindungi investor dalam platform crowdlending selaku pihak yang melakukan transaksi di sektor keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan hendaknya dalam melakukan tugasnya melakukan pengawasan secara terintegrasi. Pengawasan dilakukan terhadap platform crowdlending yang telah ada atau yang baru akan didirikan.

---

ABSTRACTIn the era of digital economic development, the community continues to develop innovations in the provision of services in lending and borrowing activities, one of them is marked by the provision of borrowing money services based on information technology is considered to contribute to the national economy and development. Borrowing money services based on information technology has been very developed in the country and one of them is called the crowdlending. This is a normative legal research which is conducted through literature and desk study. Analysis is being focused on how the legal relationship between investors and crowdlending service providers, and how the legal protection of investors in crowdlending practices. The research results shows that legal relationship between investor and platform crowdlending is based on the borrowing agreement implementation, which is poured in the form of electronic documents. The financial services authority performs its duty to protect investors in crowdlending by issuing the Financial Services Authority Regulation Number 77 POJK.01 2016 about Borrowing Money Services Based On Information Technology. The Financial Services Authority should perform its duties in an integrated supervision. Supervision must be made on the existing or newly established platform of crowdlending."

"ABSTRAKDalam memanfaatkan teknologi informasi seorang Notaris harus bersikap professional. Namun, dalam kenyataannya sekarang ini terdapat beberapa Notaris yang memanfaatkan teknologi informasi secara tidak professional. Salah satu contohnya yaitu Notaris “X” yang memberikan penyuluhan hukum melalui internet dengan cara membuat website yang melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu timbul permasalahan mengenai Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam melakukan penyuluhan hukum melalui website? Pelanggaran apa sajakah yang dilakukan oleh Notaris “X”? Bagaimanakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris atas pelanggaran pemberian penyuluhan hukum melalui website? Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Notaris tidak dapat memberikan penyuluhan hukum melalui website. Notaris X telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, sanksi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta sanksi perdata.

---

ABSTRACTWhen using the technology information, a Notary has to remember to always perform his or her act professionally. Unfortunately in practice, several notaries have been using the technology in a wrong way. One of the examples is Notary “X” that has been giving legal counseling through the internet by creating a website, one act that clearly breach the UUJN and The Notary Code of Conduct. This provoke a question of how is the authority of a notary when performing such counseling action through the web by creating a website? What kind of breaches that has been done when Notary X created the website? What sanction that can be imposed on notary on breaching granting counseling law through website? This research used a juridical-normative form of research with the descriptive type of research, and the results are being analyzed qualitatively. The result of the research proves that Notary X couldn’t perform legal counseling through the internet by creating a website. Notary X has breached the articles in UUJN and The Notary Code of Conduct. This means that Notary X could be sanctioned with article in UUJN, The Notary Code of Conduct, article in the act of number 24 year 2009, and civil penalties. "

"Setelah Pewaris meninggal dunia, harta yang dimilikinya beralih secara otomatis kepada ahli warisnya. Ahli waris yang berhak untuk mewaris adalah keluarga sedarah. Meskipun telah dinyatakan pada undang-undang bahwa ahli waris yang sah dari pewarislah yang dapat mewaris, nyatanya masih terdapat juga kasus mengenai penguasaan atas harta warisan oleh pihak lain yang bukan ahli waris. Atas dasar tersebut ahli waris pada kasus Putusan No. 24/Pdt.G/2011/Pn.Lmj, mengajukan gugatan mengenai penguasaan harta warisan yang berupa tanah. Pokok permasalahan yang diangkat adalah mengenai pengaturan hukum waris secara umum, dan penerapan pasal 833 dan 834 KUHPerdata pada kasus diatas, serta apakah sudah tepat putusan yang diberikan majelis hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif berupa penelitian bahan pustaka, dan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa hanyalah ahli waris dari pewaris yang sah yang berhak untuk menguasai dari harta warisan yang diturunkan oleh pewaris, serta atas penguasaan harta warisan oleh pihak ketiga dan segala peralihan hak yang dilakukan olehnya adalah batal demi hukum. Maka agar tidak terjadi kasus yang demikian, dapat dicapai salah satunya dengan memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih mengerti mengenai hukum waris, dan juga kerjasama antara para ahli waris untuk melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya yang dimiliknya.

---

After the death of the Inheritor, his property left will be automatically transferred to his legal heir. The heirs entitled to the property of inheritance include immediate family members of the inheritors. Even though the law defines that only the legal heirs are entitled to the property, there are cases as to the controll of inheritance property by other parties who are not heirs. On account to this, the heirs to the Decision No. 24/Pdt.G/2011/Pn.Lmj may file claim for the object, which is land, against inheritance to other persons. The subject matter raised is the administration of inheritance law general and the enforcement of Article 833 and 834 Civil Code on the above case and whether the decision passed by the panel of judges correct. This study applied normative method which include literature study where secondary data were employed. The study concluded that only the legal heirs to the legal inheritor are entitled to acquire the property of the inheritor and all control, possession and transfer of inhertitance property by any third party shall be null and void. In order to prevent such a case, legal counseling will be one of effective approaches to provide better understanding of inheritance law and cooperation among the heirs to protect their rights and to fulfill their obligations."

"Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor dimasukkan dalam harta pailit sejak putusan tersebut dikeluarkan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004). Pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit oleh kurator bersifat seketika, berlaku saat itu juga terhitung sejak putusan pailit diucapkan. Salah satu tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit adalah penjualan harta tersebut. UUKPKPU dalam Pasal 185 mengintrodusir dua cara penjualan harta pailit (asset-aset debitor), menjual didepan umum dan dibawah tangan dengan izin hakim pengawas. Penjualan dibawah tangan harta pailit merupakan penjualan tanpa terlibatnya pejabat kantor lelang. Sedangkan pada dasarnya penjualan harta pailit harus dilakukan secara penjualan lelang. Salah satu dasar hukumnya lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sedangkan penjualan dibawah tangan tidak diatur jelas dalam UUKPKPU maupun di Undang-Undang lain dalam hal tata cara penjualan dibawah tangan itu sendiri. Kekosongan Hukum ini yang beresiko menimbulkan sengketa dikemudian hari atas kurator yang beritikad buruk. Tesis ini membahas mengenai kekosongan hukum yang terjadi pada UUKPKPU dalam hal penjualan dibawah tangan harta pailit dan upaya hukum yang ideal dalam menyelesaikan sengketa pengurusan harta pailit.

---

Bankruptcy assets since the decision was issued. Bankruptcy covers the entire wealth of the debtor at the time of the declaration of bankruptcy pronounced the decision of as well as everything that is obtained during the bankruptcy (Article 21 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment). Handling bankruptcy assets made by curators set out in the decision of the bankruptcy declaration. Implementation of the maintenance of bankruptcy assets by the curator is instantaneous, with immediate effect as from the bankruptcy decision is pronounced. One task of the curator in performing the maintenance of bankruptcy assets is the sale of such property. Law on Bankruptcy and Suspension of Payment Article 185 introduces two ways of selling bankruptcy assets (the debtor's assets), sold in public and under the arms with the permission of the supervisory judge. Sales under the hands of bankruptcy assets without the involvement of a sales office official auction. While basically the sale of bankruptcy assets must be made in auction sales. One of the legal basis auctions Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 on Guidelines for the Implementation of the Auction. While sales are not regulated under the hands clearly in bankruptcy law and suspension of debt payments and in other Laws on the manner of sales under the hand itself. Emptiness This law is likely to cause a dispute later on curators who act in bad faith. This thesis discusses the legal vacuum that occurred on bankruptcy law and the postponement of debt payment obligations in terms of sales under the hands of bankruptcy assets and remedies are ideal in resolving disputes and the maintenance of bankruptcy assets."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pasien dari persepektif hukum perdata serta penyelesaian masalah kesehatan antara dokter dan pasien dari segi perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder serta metode analisis kualitatif. Hasil dari penulisan ini yang dikaitkan dengan Putusan-Putusan di Indonesia bahwa dokter melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yaitu melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, pasien membutuhkan perlindungan hukum dari perspektif hukum perdata yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan dokter memberikan pertanggungjawaban hukum kepada pasien yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

---

This research paper consist about the relation between doctor and patient based on Indonesian law, legal protection for patient based on civil law and problem solving between doctor and patient based on civil law. This research is using the Juridistic Normative method which is the literature study. The result of this research are related with a several Indonesian Jurisprudence that doctors violate on the Article 1365 Code on Civil Law that is a tort law. Thus, patients need legal protection from the perspective of Civil Law as regulated in the Article 19 Paragraph (1) of the Law on Consumer Protection, and doctors provide legal accountability to patients as regulated in Article 50 and 51 of the Law on Medical Practice. "

"Tesis ini membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi repurchase Agreement (repo) SBSN berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SEBI No. 14/32/DPM 7 November 2012 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah. Repo adalah transaksi keuangan yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis akad jual beli yang terdapat dalam peraturan tersebut apakah sesuai atau justru bertentangan dengan Hukum Islam, baik dari sifat janji (wa‟d) jual beli SBSN maupun mekanisme penyelesaian transaksi repo SBSN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, fiqh prioritas dan istihsan, penulis menyimpulkan bahwa sifat wa‟d yang terdapat dalam peraturan tersebut tidak mengikat secara hukum selama bank syariah yang bersangkutan belum melakukan penjualan SBSN pada saat BI membuka waktu lelang repo SBSN. Sehingga kedudukan wa‟d dalam transaksi repo SBSN adalah sebagai syarat untuk melakukan repo SBSN dengan BI. Transaksi repo SBSN tidak bisa dikatakan sebagai transaksi jual beli menurut hukum Islam, karena akad jual beli yang terdapat dalam transaksi ini hanyalah terminasi yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman dengan agunan surat berharga yang umumnya dipraktekkan oleh perbankan konvensional, di mana penentuan besaran accrued repo dan marjin repo SBSN yang ditentukan dalam peraturan ini masih mengacu kepada sistem bunga yang menjadikan satuan waktu sebagai komponen perhitungan harga.

---

This thesis discusses the contract used in SBSN repurchase agreement (repo SBSN) based on the provisions contained in SEBI No. 14/32/DPM set on November 17, 2012 concerning the Procedures for Syariah Government Securities Repurchase Agreement (Repo SBSN) with Bank Indonesia in the framework of Syariah Open Market Operations. Repo is a financial transaction that is usually practiced by financial market participants to obtain load by pledging securities owned in the form af buying and selling, either in the capital market and money market. The purpose of this study is to analyse the type of purchase contract contained in the regulation is appropriate or even contrary to Islamic law, both from the nature of the promise (wa‟d) in SBSN purchase and settlement mechanism of repo SBSN transaction. This study uses the normative legal research using secondary data were analyzed qualitatively. By using maqashid syariah, fiqh priority, and istihsan approachs, the researcher conclude that the nature of the promise (wa‟d) contained in this regulation is not legally binding as long as Islamic banks in question have not been selling SBSN during opening times for repo SBSN auction. So that the position of wa‟d in repo SBSN transaction is as a requirement to undertake repo SBSN with BI. Repo SBSN transaction can not be regarded as sale and purchase transactions according to Islamic law, because the sale and purchase agreement contained in this transaction only a termination used to present a load with collateral securities that is usually practiced in conventional banking, where the determination of the amount of accrued repo and repo margin determined in this regulation still refers to the concept of interest that include the time as a component unit in calculating the price."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan beneficial ownership dantransparasinya di Indonesia, yang mana pengaturannya ditemukan di dalam sektoragraria, investasi, keuangan, pasar modal, perpajakan dan perindustrian, skripsi inijuga membahas pengaturan internasional terkait dengan beneficial ownership,yaitu terdapat didalam OECD Model Tax Convention 1977 and 2014 Update,FATF Guidance on Beneficial Ownership and Transparency 2014 dan G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency 2014 sebagai panduaninternasional dari pengaturan di Indonesia, pada penelitian yuridis normatif iniakan dijelaskan analisis pengaturan beneficial ownership di Indonesia denganpengaturan internasional dan analisis pengaturan antar sektor untuk keperluanharmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga dicapai pengaturan yanglebih baik dan mencegah kerugian negara yang diakibatkan corporate crimes danpelanggaran lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulations on beneficial ownership and it's transparencyin Indonesia, the regulations are found in the agrarian, investment, finance, capitalmarkets, taxation and industry sectors, this thesis also discusses internationalregulations relating to beneficial ownership that contained in the OECD ModelTax Convention 1977 and 2014 Update, FATF guidance on Beneficial Ownershipand Transparency 2014 and the G20 High-Level Principles on Beneficialownership Transparency 2014 as international guidelines of the regulations inIndonesia, at this juridical normative thesis there will be an analysis of beneficialownership regulations in various sectors with international regulations and acomparative analysis among aforementioned sectors for regulationsharmonization with purpose of achieving better beneficial ownership regulationsand prevention state losses caused by corporate crimes and another violations."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Jumlah TKI di luar negeri yang tergolong tinggi, tidak membuat penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan TKI lepas dari berbagai permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai berita nasional yang masih memberitakan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi TKI tidak hanya ketika TKI berada di luar negeri, tetapi juga ketika TKI berada di dalam negeri dan kembali ke tanah air. Skripsi ini berbentuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder baik menggunakan pendekatan kualitatif, disertai dengan wawancara kepada informan di Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak memadai dalam sisi perlindungan dan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam implementasinya.

---

This thesis discusses about the program for placement and protection of Indonesian migrant workers. Despite the number of Indonesian migrant workers is high, doesn't make the program for placement and protection of Indonesian migrant workers out of problems. This can be seen from various national news that still preach about problems faced by Indonesian migrant workers not only when they were abroad, but also when they were still Indonesia and they came back to Indonesia.

The research is a normative juridical research, which has descriptive analytical. The research was conducted by literature research and document with interview to Ministry of Manpower, National Agency of Placement and Protection of Indonesian migrant workers, Ministry of Foreign Affairs, and company related. Documents that used in this research are secondary data in the form primary, secondary, and tertiary legal materials. The secondary will be further analyzed by qualitative approach.

This research conclude that law no. 39 2004 about Placement and Protection of Indonesian migrant workers are inadequate within the sides of protection and breach in its implementation."

"Ketentuan pengecualian dan pembatasan hak cipta dalam TRIPS Agreement membebaskan anggota untuk membuat pengaturannya sendiri, dengan syarat memenuhi tiga syarat dalam Pasal 13 TRIPS Agreement. Hal ini menimbulkan menimbulkan perbedaan pengaturan diantara anggota WTO. Skripsi ini hendak menjawab permasalahan mengenai pengaturan, penerapan dan keselarasan ketentuan pengecualian dan pembatasan hak cipta di Indonesia, anggota WTO lain dan TRIPS Agreement. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif dengan menganalisis norma-norma hukum dan penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua ketentuan pengecualian dan pembatasan hak cipta yang berbeda diantara anggota WTO.

---

Agreement membuat ketentuan three step test yang bersifat terbuka sebagai penengah dari perbedaan tersebut. Ketentuan pengecualian dan pembatasan yang berdasarkan doktrin fair use, maupun fair dealing perlu memenuhi ketentuan three step test. Indonesia sebagai penganut fair dealing memiliki beberapa ketentuan pembatasan hak cipta yang tidak sesuai dengan TRIPS Agreement, yakni ketentuan Pasal 43 huruf C, E dan Pasal 49 ayat (2) UU Hak Cipta.

---

Exception and limitations regulations in TRIPS Agreement give leniency for contracting members, to regulate their own exception and limitations as long as they are in accordance to the three conditions in Article 13 of TRIPS Agreement. This has caused differences in regulations among WTO members. This thesis answers matters regarding regulations, applications and conformity of exception and limitations of copyright in Indonesia, WTO members and TRIPS Agreement. This research is conducted using juridical-normative method by analyzing legal norms and their implementation. The result of this thesis shows that there are two different doctrines used in exception and limitations regulations among the WTO members, fair use and fair dealing. TRIPS Agreement regulates an open-ended wording regulation called the three step test to intermediate the difference. Both exception and limitations regulations based on fair use and fair dealing must fulfill the three step test. Indonesia as a fair dealing adherent has a few copyright limitations that are not in accordance to TRIPS Agreement. They are article 43 C, E and article 49 (2) Indonesia Copyright Act."